Stockholm, 19 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MELURUSKAN SEJARAH ACHEH HASIL KUTIPAN RASYID SIREGAR.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

RASYID SIREGAR MENCOBA MEMBELOKKAN SEJARAH ACHEH.

 

"Goebernoer Militer Propinsi Aceh, alm Tengkoe Aboe Daoed Beureuh, pernah berkata:"Tidak ada perasaan kedaerahan di Atjeh!"; "Perjoeangan Repoeblik Indonesia adalah sebagai samboengan perjoeangan dahoelu di Atjeh jang dipimpin oleh almarhoem Tjhi' Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan lainnja", dan perjoeangan ini menoeroet kejakinan kami adalah: "Perjoeangan perang sabil" "(Rasyid So Aduon Siregar, soaduonsiregar@yahoo.com , 18 April 2006)

 

Membaca apa yang ditulis oleh saudara Rasyid So Aduon Siregar yang dikirimkan kepada Acehkita.com dibawah rubrik "Surat Anda" dengan topik: "Tidak ada perasaan kedaerahan di Atjeh" yang dipublikasikan pada tanggal 18 April 2006, ternyata isinya hanya hasil kutipan dari sejarah Acheh yang telah dibelokkan kearah RI.

 

Sebenarnya memang bisa dimaklumi mengapa saudara Rasyid Siregar yang bukan orang Acheh mencoba untuk mengutip bebarapa cukilan dari kepingan sejarah Acheh untuk disodorkan kepada bangsa dan seluruh rakyat Acheh agar supaya hasil kutipannya itu bisa memberikan kejernihan sejarah Acheh. Tetapi, tentu saja bagi orang yang paham dan mengerti tentang sejarah Acheh yang sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan RI, maka akan ditemukan benang merah yang menggambarkan bahwa sebenarnya Acheh itu secara de-facto dan de-jure berada diluar wilayah de-facto dan de-jure RI, mengapa ?

 

Karena, kalau hanya dengan memakai alasan seperti yang dilambungkan oleh saudara Siregar bahwa "Perjoeangan Repoeblik Indonesia adalah sebagai samboengan perjoeangan dahoelu di Atjeh jang dipimpin oleh almarhoem Tjhi' Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan lainnja", maka itu alasan adalah salah besar.

 

Karena secara fakta, bukti, sejarah dan hukum, itu tidak ada hubungannya antara Acheh dengan RI, apalagi disangkut-pautkan dengan perjuangan Tjhik di Tiro. Ketika Soekarno mendeklarkan RI, itu tidak ada disebutkan dalam teks proklamasi RI bahwa RI lahir karena sambungan dari Acheh.

 

Begitu juga dengan maklumat yang dinyatakan oleh "Tengkoe Hadji Hasan Kreung Kale, Tengkoe M.Daoed Beureu'eh, Tengkoe Hadji Ahmad Hasballah Indrapoeri dan Tengkoe Hadji Dja'far Sidik Lam Djabat, diperbuat di Koetaradja pada tanggal 15 Oktober 1945, berupoa seruan kepada segenap rakyat Atjeh dalam mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonmesia" adalah bukan merupakan fakta, bukti dan dasar hukum yang bisa dijadikan alasan untuk dimasukkannya Acheh kedalam RI, mengapa ?

 

Karena  kalau memang benar bahwa Acheh adalah bagian de-facto dan de-jure RI, mengapa Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya. Juga disusul dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara ?

 

Jelas, menurut fakta, bukti, sejarah dan hukum diatas membuktikan bahwa memang benar Acheh berada diluar wilayah de-facto dan de-jure Republik Indonesia Serikat (RIS) dan juga berada diluar wilayah de-facto dan de-jure Republik Indonesia (RI) yang merupakan negara bagian RIS.

 

Jadi, maklumat ulama yang dinyatakan pada tanggal 15 Oktober 1945 itu bukan merupakan fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat untuk mengklaim bahwa Acheh bagian RI.

 

Selanjutnya soal dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Sjafruddin Prawiranegara atas mandat yang diberikan oleh Kabinet RI di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum RI di Yogyakarta jatuh ke tangan pasukan Beel, dimana Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan kemudian diasingkan ke Bangka, memang itu PDRI pada awalnya berdiri di Bukittinggi. Tetapi, selang beberapa hari, itu Bukittinggi jatuh ke tangan Belanda. Kemudian Sjafruddin Prawiranegara dengan PDRI-nya bergerilya, yang selanjutnya masuk ke wilayah Acheh yang bebas dari pendudukan dan penjajahan Belanda. Dimana PDRI sampai waktu diserahkan kembali mandatnya pada tanggal 13 Juli 1949 kepada Mohammad Hatta di Jakarta, itu kedudukan PDRI adalah di Acheh. Atau dengan kata lain itu, PDRI merupakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam pengasingan di Acheh.

 

Seterusnya, mengenai "undangan dari Wali Negara Sumatera Timur kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk membentuk Aceh Raya" yang ditolak oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Itu disebabkan karena memang strategi Teungku Daud Beureueh dimasa depan mengenai Pemerintahan Islam yang akan dituju.

 

Sedangkan Teungku Mansyur sebagai Wali Negara Sumatera Timur di Medan ingin membentuk Negara Federasi bersama Negara-negara lainnya yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) nantinya menjadi The Republik Indonesia Serikat (Republic of the United States of Indonesia) atau Republik Indonesia Serikat (RIS) yang salah satu anggota Negara bagian RIS ini adalah Negara RI pimpinan Soekarno yang memiliki wilayah kekuasaan di Yogyakarta dan sekitarnya berdasarkan perjanjian Renville 17 januari 1848.

 

Nah, memang akhirnya, apa yang tergambar dalam strategi Teungku Muhammad Daud Beureueh mengenai masa depan di Indonesia, terbukti bahwa Negara Sumatera Timur dibawah Wali Negara Teungku Mansyur telah kena taktik pencaplokan Soekarno untuk memperbesar dan memperluas wilayah kekuasaan Negara RI.

 

Kemudian mengenai Teungku Muhammad Daud Beureueh karena mengetahui bahwa Soekarno telah melakukan pencaplokan Negara-Negara Bagian RIS yang dimasukkan kedalam wilayah RI, maka akhirnya Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia pada tanggal 20 September 1953.

 

Dimana isi Maklumat NII di Acheh adalah,

 

Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.

 

Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

 

1.Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.

 

2.Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.

 

3.Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.

 

4.Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.

 

5.Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.

 

6.Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

 

Negara Islam Indonesia

Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.

 

MUHARRAM 1373

Atjeh Darussalam

September 1953

 

Nah sekarang, makin terbukti bahwa taktik dan strategi Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah memang tidak ada hubungan langsung secara pemerintahan dengan pihak Pemerintah RI dibawah Soekarno.

 

Jadi, memang tidak ada fakta, bukti, sejarah dan hukumnya yang kuat yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengklaim bahwa Acheh adalah secara de-facto dan de-jure bagian wilayah RI. Kecuali setelah dianeksasi atau dimasukkan oleh Soekarno dengan RIS-nya kedalam Sumatera Utara melalui jalur hukum buatannya sendiri yang diberi nama Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi pada tanggal 14 Agustus 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara tanpa persetujuan dan tanpa kerelaan dari seluruh rakyat dan pimpinan Acheh.

 

Seterusnya istilah "Negara boneka ciptaan Kolonial Belanda dlm usaha memecah NKRI, penciptanya Gubernur Jendral Belanda Mr. van Mook" seperti yang ditulis oleh saudara Rasyid Siregar adalah itu hanya merupakan propaganda dan istilah Soekarno saja, mengapa ?

 

Karena RI itu sendiri adalah salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS), setelah pihak RI menandatangani Piagam Konstitusi RIS pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta. Adapun nama-nama dari 16 Negara Bagian yang berada didalam Republik Indonesia Serikat (RIS) itu adalah 1.Negara RI, yang meliputi daerah menurut status quo seperti dimaksud dalam Perjanjian Renville. 2.Negara Indonesia Timur. 3.Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta. 4.Negara Jawa Timur. 5.Negara Madura. 6.Negara Sumatra Timur, termasuk daerah status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu. 7.Negara Sumatra Selatan. 8.Satuan kenegaraan Jawa Tengah. 9.Satuan kenegaraan Bangka. 10.Satuan kenegaraan Belitung. 11.Satuan kenegaraan Riau. 12.Satuan kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. 13.Satuan kenegaraan Dayak Besar. 14.Satuan kenegaraan Daerah Banjar. 15.Satuan kenegaraan Kalimantan Tenggara. 16. Satuan kenegaraan Kalimantan Timur (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243).

 

Dan Republik Indonesia Serikat (RIS) inilah yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda dan diakui oleh PBB pada tanggal 27 Desember 1949.

 

Jadi, tidak benar kalau 16 Negara Bagian RIS itu disebut dengan negara boneka.

 

Terakhir, berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum diatas membuktikan bahwa apa yang ditulis oleh saudara Rasyid Siregar tentang Acheh adalah memang suatu kesalahan besar yang perlu diluruskan. Karena itulah dengan apa yang ditulis oleh Ahmad Sudirman diatas dimaksudkan untuk meluruskan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan Acheh dihubungkan dengan jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI yang dicoba untuk dibelokkan oleh saudara Rasyid Siregar.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://www.acehkita.com/index.php?dir=message

Surat Anda

 

Topik: "TIDAK ADA PERASAAN KEDAERAH DI ATJEH"

18 April 2006 dari RASYID SO ADUON SIREGAR, B.A.

 

Goebernoer Militer Propinsi Aceh, Alm TENGKOE ABOE DAOED BEUREUH, pernah berkata:"TIDAK ADA PERASAAN KEDAERAHAN DI ATJEH!"; "PERJOEANGAN REPOEBLIK INDONESIA ADALAH SEBAGAI SAMBOENGAN PERJOEANGAN DAHOELU DI ATJEH JANG DIPIMPIN OLEH ALMARHOEM TJHI' DI TIRO DAN PAHALAWAN-PAHLAWAN KEBANGSAAN LAINNYA",dan perjoeangan ini menoeroet kejakionan kami adalah: "PERJOEANGAN PERANG SABIL"; "KESETIAAN RAKJAT ATJEH KEPADA PEMERINTAH REPOEBLIK INDONESIA BOEKAN DIBOEAT-BOEAT ATOE DI ADA-ADAKAN"; "TETAPI KESETIAAN JANG TOELOES DAN ICHLAS JANG KELUAR DARI HATI NOERANI", tidak sampai dua bulan setelah Repoeblik Indonesia diproklamirkan oleh Boeng Karno, keluarlah Makloemat Oelama se Atjeh, berjoedpel: "MAKLOEMAT SELOEROEH OELAMA ATJEH", isinya: "SEGENAP RAKJAT ATJEH BERSATOE PADOE PATOEH BERDIRI DIBELAKANG MAHA PEMIMPIN IR. SOEKARNO" yang dikumandangkan keseluruh dunia dan ditandatangani oleh: Tengkoe Hadji Hasan Kreung Kale, Tengkoe M.Daoed Beureu'eh, Tengkoe Hadji Ahmad Hasballah Indrapoeri dan Tengkoe Hadji Dja'far Sidik Lam Djabat, diperbuat di Koetaradja pada tanggal 15 Oktober 1945, berupoa seruan kepada segenap rakyat Atjeh dalam mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonmesia sambil menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.

 

Diakhir pernyataannya itu ke-empat ulama besar ini menyatakan lagi: "MENOEROET KEJAKINAN KAMI BAHWA PERJOEANG AN INI ADALAH PERJOEANGAN SOPETJIO JANG DISEBOET PERANG SABIL".

 

Seterusnya maklumat itu berbunyi;untuk me yakinkan rakyat Atjeh behwa: "pertjajalah wahai bangsakoe bahwa perjoeangan ini ada lah sebagai samboengan perjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin oleh almahroem Tengkoe Tjhi'di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain".

 

Maklumat keempat ulama besar Atjeh ini diketahui oleh Residen Atjeh Tenku Nyak Arif dan disetujui oleh Ketua Komite Nasional Tuangku Mahmud.

 

Menunjukkan kesetiaan Rakyat Atjeh kepada Republuik Indonesia, tercatat dalam sejarah; Saat ibu-kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; NKRI; Yogyakarta diduduki kolonial Belanda;19 Desember 1948, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hata dan beberapa pemimppin ditawan Belanda; Atejah tetap setia kepada NKRI; kemudian, agar tidak terjadi kekeosongan NKRI, kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara diberi mandat membentuk Pemerintah Darurat RI, berkedudukan di Bukit tinggi, bukan di Atjeh. Sekitar tiga bulan setelah Yogya diduki Belanda, tgl. 17 Maret 1949, datang undangan dari Wali Negara Sumatera Timur, Tengku Dr. Mansyur kepada Gubernur Militer RI Tengkoe M Daoed Beureu'eh untuk menghadiri muktamar SUMATERA yang akan diadakan di Medan tgl, 28 Maret 1949; Sumatera Timur itu berupa Negara boneka ciptaan Kolonial Belanda dlm usaha memecah NKRI, penciptanya Gubernur Jendral Belanda Mr. van Mook.

 

Tercatat tujuan muktamar adalah:

-mengadakan hubungan pertama diantara daerah-daerah dan suku-suku "bangsa" Sumatera;

-mengharapkan perhubungan pertama ini berangsur-angsur tumbuh menjadi pertalian yang bertembah erat untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya;

-yang diundang adalah: Atjeh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Jambi, Riau, Bangka-Bilitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu.

 

ANALISIS-nya berbuynyi:

'PERASAAN KEDAERAHAN DI ATJEH TIDAK ADA, SEBAB ITOE KITA TIDAK SETOEDJOE";

-sedangkan situasi dan kondisi ini walau ada tiga pilihan dan kesempatan bagi Rakyat Atjeh; yaitu:

-Atjeh dapat meninggalkan NKRI serta merta dan bergabung dengan Negara-negara boneka Belanda, seperti Soematera Timoer, Pesaoendan, Madoera yang akan dibentuk;

-Peluang untuk menjadi negera merdeka sendiri;

-Tetatap dalam pangkuan NKRI.

Maka jawaban Atjeh atas undangan negara boneka Sumatera Timur itu dimuat pada Harian "SEMANGAT MERDEKA" yang terbit di Koetaradja waktu itu tanggal 23 Maret 1949; yaitu pernyataan Tengkoe M.Daoed Bereu'eh sebagai Goebernoer Militer RI Propinsi Atjeh meliputi Keresidenan Atjeh, Langkat dan Tanah Karpo, selengkapnya berbunyi: "TIDAK BERMAKSOED OENTOEK SOEATOE ATJEH RAYA DAN LAIN-LAIN KARENA KITA DISINI ADALAH BERSEMANGAT REPOEBLIKEN, SEBAB ITOE JOEGA OENDANGAN WALI BNEGARA SOEMATERA TIMOER ITU KITA PANDANG SEBAGAI TIDAK ADA SADJA, DARI KARENA ITOE TIDAK KITA BALAS";

lebih lanjut Daoed Beureu'eh menyatakan:

"...kesetiaan rakjat Artjeh terhadap Pemerintah RI boekan diboeat-boeat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan jang pastii. Rakjat Atjeh tahoe pasti bahwa Kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara tidak akan mengoentoengkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan jang abadi".

 

Inilah catatan sejarah yang tak bisa diabaikan,

 

Rasyid So Aduon Siregar.

 

soaduonsiregar@yahoo.com

----------