Stockholm, 20 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TEUNGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO ADALAH WALI NANGGROE ACHEH, ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS TIDAK PERLU GERAH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS TIDAK PERLU GERAH DENGAN KEDATANGAN PIMPINAN GAM KE ACHEH YANG DISAMBUT BESAR-BESARAN OLEH BANGSA DAN RAKYAT ACHEH.

 

"Wali dan posisi Wali sudah ada, orangnya sudah ada yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan institusinyapun sudah ada" (Pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud, Banda Acheh, 20 April 2006)

 

Kalau kita membaca apa yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005, yaitu "1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya", maka sebenarnya Wali Nanggroe dan orangnya sudah ada, yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang untuk sementara berada dipengasingan di Swedia. Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Teungku Malik Mahmud bahwa "Wali dan posisi wali sudah ada, orangnya sudah ada yaitu Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan institusinyapun sudah ada" memang benar adanya. Karena itu tidak perlu lagi dibicarakan siapa yang akan menjadi Wali Nanggroe sebagaimana yang diributkan oleh orang-orang di RI.

 

Yang tinggal sekarang adalah, sebagaiman yang telah disepakati dalam MoU Helsinki yaitu perlu dibentuknya lembaga Wali Nanggroe di Acheh agar supaya Wali Nanggroe Teungku Hasan Muhammad di Tiro dapat secara berkesinambungan memimpin Nanggroe di Acheh, yang sekarang di jalankan dalam pengasingan di Swedia.

 

Nah, karena memang Wali dan posisi Wali serta institusinya sudah ada, maka kalau pemimpin GAM yang datang ke Acheh atas nama Wali Nanggroe Teungku Hasan Muhammad di Tiro disambut besar-besaran oleh bangsa dan rakyat Acheh adalah suatu hal yang wajar dan masuk akal.

 

Jadi, tidak perlu Abdurrahman Wahid dan Amien Rais merasa gerah dengan kedatangan Pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud dan Teungku Dr. Zaini Abdullah serta para jajaran petinggi GAM lainnya di Acheh.

 

Pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud dan Teungku Dr. Zaini Abdullah datang ke Acheh bukan sok aksi sebagaimana yang dinyatakan oleh Amien Rais, melainkan mereka datang ke Acheh karena memang mereka komitmen dengan MoU Helsinki.

 

Yang justru sekarang dipertanyakan adalah sejauh mana komitmen Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dengan MoU Helsinki ?

 

Kelihatannya itu Abdurrahman Wahid dan Amien Rais justru yang ingin pelaksanaan MoU Helsinki gagal di Acheh dengan cara melambungkan berbagai pernyataan yang menegatifkan Pimpinan GAM yang datang ke Acheh.

 

Seharusnya, itu Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi Presiden RI menyadari bahwa selama Abdurrahman Wahid memegang jabatan Presiden RI, ia tidak sanggup menciptakan dan melaksanakan perdamaian dan keamanan yang menyeluruh di Acheh.

 

Begitu juga dengan Amien Rais yang pernah menjadi Ketua Umum MPR tidak pernah berhasil menciptakan dan menjalankan perdamaian dan keamanan yang menyeluruh di Acheh, kecuali hanya dimulut saja.

 

Nah sekarang, ketika GAM dan pihak Pemerintah Indonesia berhasil menciptakan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua di Acheh, ternyata disabotase oleh Abdurrahman Wahid dan dirongrong oleh Amien Rais.

 

Terakhir, sebaiknya itu Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tidak perlu banyak komentar tentang GAM di Acheh, karena sekarang bangsa dan rakyat Acheh sedang menikmati perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Lebih baik itu Abdurrahman Wahid dan Amien Rais berusaha untuk mendukung perdamaian yang menyeluruh di Acheh dengan mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005, kalau memang tidak ingin disebut sebagai orang yang merusak perdamaian di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://www.liputan6.com/view/1,121474,1,0,1145546671.html

 

Kasus Aceh

Amien Rais Mengkritik Kehadiran Petinggi GAM di Aceh

 

20/04/2006 19:59

 

Liputan6.com, Jakarta: Mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan bekas Ketua MPR Amien Rais, gerah dengan kedatangan sejumlah bekas petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam. Betapa tidak, mantan pemimpin kelompok separatis bersenjata itu pulang ke Tanah Air disambut bagai pahlawan oleh sebagian masyarakat Tanah Rencong.

 

Amien dan Gus Dur--biasa Abdurrahman Wahid disapa--berharap kehadiran para petinggi GAM dari Swedia dan Malaysia itu tak mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan. Gus Dur pun meminta, sebagai warga asing mereka bisa menghargai hukum yang berlaku di Indonesia. "Unik sekali. Orang-orang yang tak punya paspor Indonesia, tapi orang luar negeri, bisa datang ke sini," kata pria berusia 65 tahun itu.

 

Sementara Amien berkomentar jauh lebih keras. Mantan Direktur Pusat Kajian Politik itu menilai, kedatangan para petinggi GAM harus diantisipasi oleh pemerintah dari hal-hal yang tak diinginkan. "Mereka orang-orang luar itu sok aksi. Kalo ngomongnya macam-macam, lebih baik tidak masuk," ucap Amien.

 

Amien menganggap, kehadiran para petinggi GAM itu hanyalah mengacau. "Mereka membuat statement yang merusak citra kita. Sok tahu HAM (hak asasi manusia) padahal kita ini orang yang paling tahu HAM," tambah Amien.

 

Sementara kehadiran mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud di Serambi Mekah adalah untuk melihat langsung keadaan Aceh pascakonflik. "Dari dekat saya mau lihat bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada di Aceh," ujar Malik.

 

Persoalan pemberian amnesti kepada anggota GAM oleh pemerintah pun menjadi perhatian Malik saat ini, termasuk Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU PA). "Yang paling penting di antaranya adalah masalah RUU PA yang saya lihat belum lancar," tambah dia [baca: Malik Mahmud Menziarahi Makam Pahlawan Aceh].

 

Malik pernah mengungkapkan, ada hal-hal dalam RUU PA tak sesuai dengan kesepakatan yang diteken di Helsinki, Finlandia, pertengahan Juli tahun silam. Menyikapi hal itu, ia akan terus berusaha menjalin hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. "Semua itu dilakukan agar apa yang masih beku, dapat diselesaikan dengan baik," imbuh Malik.

 

Seiring dengan itu, Malik membantah dirinya menjadi calon kuat terpilih sebagai wali nanggroe bila RUU PA jadi disahkan. Sebab, menurut dia, posisi wali nanggroe sebelumnya sudah ada. "Institusi itu memang sudah ada," tegas Malik yang berencana menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini.(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)

----------