Stockholm, 22 April 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

JAVIER SOLANA MENGINGINKAN RUU TENTANG PEMERINTAHAN ACHEH SEGERA DITETAPKAN DAN DISAHKAN MENJADI UU.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PIMPINAN URUSAN LUAR NEGERI DAN KEAMANAN UNI EROPA JAVIER SOLANA MENGINGINKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACHEH SEGERA DITETAPKAN DAN DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

 

"We hope that the Law on Governing Aceh (LOGA) can be agreed very soon. We are willing to continue to be engaged. We want to see the LOGA approved as soon as possible. We will help you with whatever is needed" (Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana , Jakarta, 21 April 2006)

 

Ketika Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana berkunjung ke Jakarta dan Acheh 21-22 April 2006, di Jakarta Javier Solana bertemu dengan Menteri Luar negeri Noer Hassan Wirajuda, Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin dan Ketua Umum NU Hasyim Muzadi. Sedangkan di Acheh, hari ini Sabtu, 22 April 2006, Javier Solana bertemu dengan Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, Kepala Misi Monitoring Acheh (AMM) Pieter Cornelis Feith dan staf dan Pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud & Teungku Dr.Zaini Abdullah.

 

Dalam pertemuan Javier Solana dengan Noer Hassan Wirajuda, Solana menekankan yang menyangkut Acheh adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Acheh untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Tentang pemerintahan Acheh segera mungkin.

 

Memang, apa yang dinyatakan oleh pihak Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana tentang RUU PA yang sekarang sedang digodoh oleh pihak Panitia Khusus RUU PA DPR RI adalah salah satu poin yang paling penting dari poin-poin yang telah disepakati dalam MoU Helsinki oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia.

 

Walaupun dari pihak GAM telah menyatakan bahwa mundurnya waktu penetapan dan pengesahan RUU PA menjadi UU PA tidak menjadi suatu masalah, tetapi pihak Uni Eropa justru menginginkan segera mungkin RUU PA ditetapkan dan disahkan menjadi UU PA.

 

Keinginan pihak Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana dalam hal UU PA ini bisa dipahami. Karena, memang pihak Uni Eropa ingin melihat keseriusan dan kesungguhan dari pihak Pemerintah Indonesia dan DPR RI dalam usaha menciptakan dan menjaga perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua yang telah disepakati dan ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Karena dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kesepakatan dalam hal waktu diundangkan UU Tentang Pemerintahan Acheh pada tanggal 31 Maret 2006 telah dilanggarnya, walapun pihak GAM masih mentolerirnya dengan mengatakan tidak masalah mengulur sedikit waktunya asal isi UU PA tidak keluar dari apa yang telah disepakati dalam MoU helsinki.

 

Tetapi tentu saja kenyataan yang ada, bukan hanya waktu yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia yang telah dilanggar oleh Pemerintah Indonesia dan Panitia Khusus RUU PA DPR RI, melainkan juga isi dari butiran.butiran MoU juga telah dipangkasnya. Dimana dari enam kewenangan, seperti hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI yang masih dimiliki oleh pihak Pemerintah Indonesia, ternyata telah dirobahnya dan dimasukkan kewenangan lainnya yang tidak disepakati dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Disini kelihatan bahwa pihak Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Dalam Negeri RI dan Panitia Khusus RUU PA DPR RI telah melakukan pembuangan butiran-butiran yang telah disepakati dalam MoU Helsinki yang juga menjadi keinginan dan inspirasi dari seluruh rakyat Acheh. Tentang pembuangan butiran-butiran MoU Helsinki oleh pihak Departemen Dalam Negeri RI dan Panitia Khusus RUU PA DPR RI  telah dikupas oleh Ahmad Sudirman dalam tulisan-tulisan sebelum ini.

 

Memang disini kelihatan usaha-usaha dari kelompok PDI-P dan PKB melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam Panitia Khusus RUU PA DPR RI telah dengan sengaja dan penuh kesadaran tidak mengakui MoU Helsinki sebagai acuan dan dasar hukum bagi pembentukan RUU PA dan sekaligus mengkebiri dan melenyapkan butiran-butiran yang telah disepakati dalam MoU Helsinki oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia. Akibatnya, bukan hanya soal batas waktu 31 Maret 2006 yang telah dilanggarnya, melainkan juga isi-isi dari butiran-butiran yang telah disepakati yang dibuangnya. Tentu saja, akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid dalam hal pengkebirian dan pembuangan butiran-butiran MoU Helsinki ini bisa mengakibatkan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua akan lenyap dari Acheh.

 

Nah sekarang, Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana telah menekankan bahwa penyelesaian RUU PA untuk ditetapkan sebagai UU PA secepat mungkin dilaksanakan agar supaya Pemerintahan Acheh, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah Indonesia, segera dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil.

 

Karena memang pengesahan RUU PA menjadi UU PA terus memolor waktunya, maka pelaksanaan untuk mewujudkan Pemerintahan Acheh pun akan tertunda. Jelas, pihak Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana tidak ingin terus mengikuti permainan Pansus RUU PA DPRI RI yang berusaha terus memolorkan waktu pengesahan UU PA, karena itu memang wajar dan bisa diterima apabila Javier Solana menolak perpanjangan tugas Misi Monitoring Acheh (AMM) kalau waktunya tidak ditetapkan dan dipastikan. Tugas Misi Monitoring Acheh (AMM) akan berakhir pada tanggal 15 Juni 2006 setelah diperpanjang 3 bulan sebelumnya.

 

Terakhir, jadi kalau RUU PA disahkan menjadi UU PA pada bulan Mei 2006, ditambah waktu persiapan Pelaksanan Pemilihan Kepala Pemerintahan Acheh tiga bulan, maka paling lambat bulan Agustus 2006 baru bisa Pemilihan Kepala Pemerintahan Acheh dilangsungkan. Karena itu pihak Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana kalau ingin membantu terus penyelesaian damai di Acheh melalui Misi Monitoring Acheh (AMM) diperpanjang sampai 15 Agustus 2006. Dan ini memang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pihak Pimpinan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Javier Solana ketika bertemu dengan pihak Gubernur Aceh Mustafa Abubakar dan Pimpinan GAM Teungku Malik Mahmud & Teungku Dr.Zaini Abdullah di meuligoe gubernur Acheh, Banda Acheh hari ini, Sabtu, 22 April 2006 bahwa "harus ada tanggal definitif, misalnya sampai 15 Agustus"

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------