Stockholm, 7 Mei 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PDIP & PKB SEDANG MENJALANKAN TAKTIK & STRATEGI PEMOTONGAN ACHEH MENJADI TIGA BAGIAN: ACHEH, ALA & ABAS.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MAKIN KELIHATAN ITU MEGAWATI & ABDURRAHMAN WAHID SEDANG MENJALANKAN TAKTIK & STRATEGI PEMOTONGAN ACHEH MENJADI TIGA BAGIAN: ACHEH, ALA & ABAS.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Golkar-nya sedang berjalan seiring bersama GAM dalam rangka melaksanakan kesepakatan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya ikut dibelakang sambil berjaga-jaga kalau-kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggagalkan perdamaian di Acheh.

 

Tetapi, Megawati dengan PDIP-nya yang tidak mengakui MoU Helsinki sebagai acuan dan dasar hukum untuk pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Acheh dan didukung penuh oleh Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya sedang gencar-gencarnya menjalankan taktik dan strategi pemotongan Acheh menjadi tiga bagian memakai alat yang ber-kedok pemekaran Acheh yang berlabelkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

 

Dimana Ketua-Ketua DPRD Kabupaten dari Golkar yang mewakili sebelas Kabupaten yang ada di Acheh yang menamakan diri Acheh Leuser Antara (ALA) dan Acheh Barat Selatan (ABAS) yaitu Ketua DPRD Kabupaten Acheh Tengah Syukur Kobath, Ketua DPRD Kabupaten Bener Meriah Tagore Abubakar, Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues Bahrun Porang, Ketua DPRD Kabupaten Acheh Tenggara Umuruddin Desky dan Ketua DPRD Kabupaten Aceh Singkil Chalidin Munthe yang disebut wakil-wakil dari Acheh Leuser Antara (ALA), juga  Ketua DPRD Kabupaten Acheh Jaya Tengku Hamdani, Ketua DPRD Kabupaten Acheh Barat Ramli, Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya Mohammad Alfatah, Ketua DPRD Kabupaten Acheh Barat Daya Said Syamsul Bahri, Ketua DPRD Kabupaten Acheh Selatan HM Salam dan Ketua DPRD Kabupaten Simeulue Hasbi Mahm yang disebut wakil-wakil dari Acheh Barat Selatan (ABAS) secara bersama-sama mereka melakukan gerakan pemotongan Acheh dengan cara meminjam pisau politik pemotong Acheh made in Megawati dengan PDIP-nya dan made in Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya.

 

Nah disini, kelihatan ketika GAM memakai kekuatan Jusuf Kalla dengan Golkar-nya untuk melakukan perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh melalui MoU Helsinki-nya, ternyata kelompok ALA dan ABAS langsung meloncat ke kubu-nya Megawati dengan PDIP-nya dan ke kubu-nya Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya untuk meminta bantuan guna melakukan pemotongan Acheh menjadi tiga bagian, yaitu bagian ALA yang terdiri dari lima kabupaten yakni kabupaten Acheh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Acheh Tenggara dan Acheh Singkil, dan bagian ABAS yang terdiri dari enam kabupaten yakni kabupaten Acheh Jaya, Acheh Barat, Nagan Raya, Acheh Barat Daya, Acheh Selatan dan Simeulue.

 

Sekarang, memang telah kelihatan adanya tanda-tanda Acheh akan pecah menjadi tiga bagian, dan hal ini memang disenangi oleh pihak Megawati dengan PDIP-nya dan Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya, mengapa ?

 

Karena, Megawati dan Abdurrahman Wahid secara sadar tidak menginginkan Acheh kuat dibawah bangsa Acheh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Acheh-nya yang sekarang sedang digodog oleh Panitia Khusus RUU PA DPR RI. Untuk melemahkan kekuatan bangsa Acheh dengan kesatuan Acheh-nya, maka Acheh perlu dibelah menjadi tiga bagian dan  jalannya sudah  ada, yaitu melalui jalur ALA dan ABAS. Langkah terdekat yang akan dilakukan oleh kelompok ALA dan ABAS dengan dukungan PDIP dan PKB adalah memboikot pemilihan Kepala Pemerintah Acheh yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 yang akan datang, disamping melakukan lobby kepada pihak Fraksi PDIP dan PKB di DPR RI untuk menggolkan RUU Tentang Pemekaran Acheh yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 dan Pasal 5.

 

Jadi, memang kelihatan bahwa Acheh dimata Megawati dan Abdurrahman Wahid adalah Acheh yang lemah yang terbagi dalam tiga wilayah, yaitu pertama, wilayah Acheh yang terdiri dari kota Sabang, kota Banda Acheh, kabupaten Acheh Besar, kabupaten Pidie, kabupaten Bireuen, kota Lhoksumawe, kabupaten Acheh Utara, kabupaten Acheh Timur, kota Langsa dan kabupaten Tamiang. Kedua, wilayah ALA yang terdiri dari kabupaten Acheh Tengah, kabupaten Bener Meriah, kabupaten Gayo Lues, kabupaten Acheh Tenggara dan kabupaten Acheh Singkil. Ketiga, wilayah ABAS yang terdiri dari kabupaten Acheh Jaya, kabupaten Acheh Barat, kabupaten Nagan Raya, kabupaten Acheh Barat Daya, kabupaten Acheh Selatan dan kabupaten Simeulue.

 

Kemudian, yang menjadi pertanyaan dan akan menjadi kuncinya, yaitu apakah Jusuf Kalla dengan Golkarnya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya akan tetap komitmen dengan MoU Helsinki dan perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh atau tidak ?

 

Kalau jawabannya adalah ya tetap komitmen dari pihak Jusuf Kalla dengan Golkar-nya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya, maka perdamaian di Acheh akan terus berjalan dan terjamin denga aman. Tetapi, kalau pihak Jusuf Kalla dengan Golkar-nya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan PD-nya dalam dua-tiga tahun mendatang merobah taktik dan strategi Acheh-nya mengarah kepada apa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 4 dan Pasal 5, maka sudah bisa dibayangkan dari sekarang, itu Acheh akan terbelah menjadi tiga bagian.

 

Terakhir, sebelum terlambat Acheh dibagi menjadi tiga bagian oleh tangan-tangan orang-orang PDIP dan PKB, maka masih ada waktu bagi bangsa Acheh bersama GAM untuk secara bersama-sama merangkul dan bersatu dengan bangsa Gayo, Alas dan Singkil untuk hidup dibawah satu Acheh dan membangun Acheh secara bersama dengan penuh keadilan. Keberhasilan bangsa Acheh bersama GAM merangkul dan hidup secara bersama dengan bangsa Gayo, Alas dan Singkil dengan aman, damai, adil dan makmur adalah merupakan satu modal besar untuk mempertahankan kesatuan Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Kamis (3/5/2006).

 

SUARA PEMBARUAN DAILY

 

Gus Dur Dukung Pemekaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

 

[JAKARTA] Pemerintah sebaiknya memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat terkait rencana pemekaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pemekaran Provinsi NAD murni keinginan masyarakatnya yang perlu mendapat tanggapan pemerintah mengingat keberagaman masyarakat Aceh.

 

"Saya total mendukung. Karena keberagaman masyarakat Aceh, maka dibutuhkan pemekaran itu. Pemekaran provinsi NAD sangat dimungkinkan dilakukan," ujar mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika menerima perwakilan masyarakat Aceh yang terdiri dari anggota DPR dan tokoh masyarakat di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/5).

 

Kedatangan perwakilan masyarakat Aceh yang terdiri dari 11 kabupaten itu bermaksud meminta Gus Dur memperjuangkan tuntutan pemekaran daerah, yakni pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Pemekaran tersebut hanya bersifat administratif, agar dapat membangun lebih cepat, dan akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Kepada perwakilan masyarakat Aceh, Gus Dur menyatakan, Memorandum of Understanding (MoU) antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki tidak punya hak untuk membatasi sebuah daerah di Aceh yang ingin menjadi provinsi.

 

Setiap daerah, memiliki hak untuk menjadi provinsi. Namun, Gus Dur menegaskan, tuntutan pemekaran tidak dalam kerangka memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Setiap daerah punya hak untuk merdeka, tapi merdeka dalam arti menjadi provinsi, tidak merdeka dari NKRI," tegasnya. Gus Dur berjanji akan memperjuangkan tuntutan tersebut. "Biarpun gagal, saya akan terus dan terus berjuang untuk mewujudkan tuntutan itu. Saya berjanji akan mendampingi tuntutan anda," ujarnya.

 

Perjuangan pemekaran propinsi Aceh sudah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia, dengan berbagai sebutan, Propinsi Galatsi, Nenggeri Antara, GATS, Leuser Antara, dan akhirnya Aceh Leuser Antara.

 

Ide pemekaran Provinsi Aceh adalah murni aspirasi masyarakat Aceh yang tinggal di pedalaman, jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Hal ini, terus berkembang karena semakin termarjinalnya bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan sarana pembangunan di daerah Gayo, Alas, maupun Singkil. [E-5]

 

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/05/04/Nusantar/nus03.htm

----------