Stockholm, 21 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MOU HELSINKI TETAP MENJADI PEGANGAN HUKUM DI ACHEH WALAUPUN UU PA MADE IN DPR RI TELAH DITETAPKAN.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

UU PEMERINTAHAN ACHEH ADALAH SALAH SATU BUTIR DARI BUTIRAN-BUTIRAN YANG ADA DALAM MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

 

“Insya Allah, rakyat Aceh akan menerima dengan tangan terbuka UU PA kalau TNI masuk kampung mereka untuk menyosialisasikan Undang Undang tersebut yang baru disahkan DPR RI pada 11 Juli lalu. Untuk keperluan tersebut, personel TNI non organik di Aceh mungkin

tidak cukup, perlu tambahan lagi....dan itu jelas tidak melanggar UU PA. Melanggar MoU??? MoU sudah dicairkan ke dalam UU PA dan tidak relevan lagi untuk dibicarakan sekarang.” (Insiders Ignoramus,  jus_gentium2002@yahoo.co.uk , 21 juli 2006 01:56:43)

 

Setelah membaca apa yang ditulis oleh saudara  Insiders Ignoramus alias saudara Jus alias saudara Yusuf Daud salah seorang anggota Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang sampai kepada email box Ahmad Sudirman timbul pertanyaan dalam pikiran Ahmad Sudirman mengapa anggota Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang berpusat di New York dan Stockholm ini pikirannya sudah berbelok-belok.

 

Mengapa timbul pertanyaan tersebut ?

 

Karena, yang namanya MoU Helsinki itu tidak bisa dihilangkan dari hukum di Acheh, walaupun UU tentang Pemerintahan Acheh model Pansus DPR RI yang bertentangan dengan MoU Helsinki telah ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2006.

 

MoU Helsinki adalah merupakan referensi hukum untuk perdamaian di Acheh. Sedangkan UU Pemerintahan Acheh adalah merupakan salah satu produk dari butiran-butiran yang ada dalam MoU Helsinki.

 

Nah, kalau UU Pemerintahan Acheh ditolak oleh GAM dan sebagian bangsa dan rakyat Acheh karena sebagian besar isi UU Pemerintahan Acheh bertentangan dengan MoU Helsinki, maka yang namanya UU Pemerintahan Acheh sama saja seperti bentuk tulisan diatas kertas bungkus kacang goreng.

 

Contohnya, kalau GAM dan sebagian besar bangsa dan rakyat Acheh menolak UU Pemerintahan Acheh yang dijabarkan dalam bentuk pemboikotan pemilihan kepala Pemerintahan Acheh di Acheh, maka tidak ada dasar hukumnya yang bisa dijadikan alasan untuk memberangus atau menganggap bangsa dan rakyat Acheh yang melakukan pemboikotan pemilihan kepala Pemerintahan Acheh sebagai pemberontak atau pengacau. Atau dengan kata lain, mau memilih atau tidak dalam pemilihan kepala Pemerintahan Acheh itu terserah kepada individu masing-masing dari bangsa dan rakyat Acheh. Tidak akan ada pemaksaan untuk melakukan pemilihan di Acheh.

 

Jadi disini, tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya kalau saudara Insiders Ignoramus alias saudara Jus alias saudara Yusuf Daud menyatakan bahwa ”MoU sudah dicairkan ke dalam UU PA dan tidak relevan lagi untuk dibicarakan sekarang”

 

Itu yang namanya MoU Helsinki tetap berlaku sebagai dasar hukum selama proses pedamaian di Acheh masih tetap berjalan sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI.

 

Perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki bukan merupakan sebagai tanda bukti GAM menyerah kepada pihak Pemerintah RI atau bukan sebagai tanda bukti GAM menyerahkan kedaulatan kepada pihak Pemerintah RI. Melainkan MoU Helsinki merupakan fakta perjanjian damai antara pihak GAM dan Pemerintah RI. Kalau seandainya pihak RI melanggar isi perjanjian damai sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki, misalnya dengan cara membuang butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki, seperti contohnya UU Pemerintahan Acheh buatan DPR RI, maka ini merupakan suatu pelanggaran perdamaian. Dan hal ini bisa dibicarakan dan diputuskan sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU yaitu melalui Kepala Misi Monitoring, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, pimpinan politik GAM, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, dan Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.

 

Jadi, kalau GAM dan sebagian bangsa dan rakyat Acheh menolak isi UU Pemerintahan Acheh karena bertentangan dengan butiran-butiran MoU Helsinki, maka penyelesaiannya ditempuh melalui apa yang sudah ditetapkan dalam MoU Helsinki.

 

Karena itu, MoU Helsinki tetap dijadikan sebagai acuan hukum. Sedangkan UU Pemerintahan Acheh  hanyalah sebagai salah satu produk hukum dari butiran-butiran hukum yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Terakhir, kalau memang saudara Insiders Ignoramus alias saudara Jus alias saudara Yusuf Daud tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana peranan hukum yang dimiliki oleh MoU, jangan dulu untuk meremehkan MoU dan menganggap UU Pemerintahan Acheh model Pansus DPR RI yang bertentangan dengan MoU Helsinki sebagai dasar acuan hukum untuk perdamaian di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------