Stockholm, 23 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

NASIB UU PEMERINTAHAN ACHEH MASIH TIDAK MENENTU KARENA MELEPASKAN DIRI DARI INDUKNYA MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

NASIB UU PA-NYA PANSUS DPR RI MASIH MENGAMBANG KARENA DURHAKA KEPADA INDUKNYA MOU HELSINKI.

 

Ternyata memang benar bahwa nasib UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI masih belum tentu nasib hidupnya karena memang telah dengan sengaja mendurhakai induk hukumnya MoU Helsinki hasil kesepakatan pihak GAM dan Pemerintah RI yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

 

Bagaimanapun MoU Helsinki adalah merupakan referensi hukum untuk melahirkan UU tentang Pemerintahan Acheh. Masalahnya sekarang adalah isi dari UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 11 juli 2006 yang lalu dalam rapat paripurna DPR RI telah keluar dari hampir 90 % isi butiran-butiran MoU Helsinki. Mengenai masalah peyimpangan dari 90 % isi UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI telah dikupas habis-habisan oleh Ahmad Sudirman dalam tulisan "90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI harus dibuang karena bertentangan dengan MoU Helsinki"( http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm )

 

Nah, akibatnya pihak GAM bersama dengan pihak Acheh Monitoring Mission (AMM) dalam pertemuan Commission on Security Arrangement (CoSA) ke-39 di Pendopo Gubernur Acheh, pada hari Sabtu, 22 juli 2006 yang juga dihadiri oleh wakil pihak Pemerintah RI Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dan Senior Representatif RI di AMM Bambang Darmono telah sepakat untuk meminta kepada pihak Pemerintah RI dan juga DPR RI mengenai adanya penyimpangan-penyimpangan isi UU tentang Pemerintah Acheh dari apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Misalnya salah satu contoh kata-kata ”konsultasi dan persetujuan legislatif Acheh” menurut MoU Helsinki diganti dengan kata-kata ”konsultasi dan pertimbangan DPRA”. Begitu juga tentang TNI yang hanya mempunyai kewenangan menjalankan pertahanan luar menurut MoU Helsinki, tetapi oleh Pansus DPR RI dirobahnya menjadi ”Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

 

Sekarang, karena memang isi UU tentang Pemerintahan Acheh telah menyimpang dari isi MoU Helsinki, maka pihak Pemerintah RI dan DPR RI dalam hal ini Pansus DPR RI yang menyusun RUU tentang Pemerintahan Acheh harus kembali merevisi isi UU tentang Pemerintahan Acheh untuk diacukan kepada isi MoU Helsinki. Dan sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki semua sengketa yang timbul dalam masa perdamaian di Acheh ini penyelesaiannya harus mengacu kepada apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Artinya melalui Kepala Misi Monitoring, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, pimpinan politik GAM, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, dan Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.

 

Jadi bukan seperti yang dinyatakan oleh pihak Sekretaris Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman yang menyatakan bahwa "Jika tidak puas dengan UU PA silakan melalui wakil rakyat". Mengapa ?

 

Karena lahirnya UU tentang Pemerintahan Acheh ini akibat ditandatanganinya MoU Helsinki oleh pihak GAM dan Pemerintah RI dengan dipasilitasi oleh pihak Crisis Management Initiative dan disaksikan oleh pihak Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.

 

Selanjutnya, karena selama proses perdamaian ini masih terus berjalan dan semua butir-butir yang tertuang dalam MoU Helsinki masih belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, maka pihak GAM tetap ada. Mengapa ?

 

Karena GAM adalah pihak yang menandatangani perjanjian damai dan dalam MoU Helsinki tidak dinyatakan bahwa GAM harus dibubarkan. Adapun yang dinyatakan untuk di-demobilisasi-kan adalah ”semua 3000 pasukan militer” GAM. Jadi yang di-demobilisasi-kan adalah pasukan militer GAM atau TNA (Tentara Negara Acheh) bukan GAM. Dan TNA memang telah di-demobilisasi-kan dan digantikan dengan KPA atau yang dinamakan Komite Peralihan Acheh.

 

Jadi, apa yang pernah dinyatakan oleh Ketua DPR RI Agung Laksono bahwa GAM dan Acheh Monitoring Mission (AMM) harus segera bubar setelah disahkan UU tentang Pemerintahan Acheh” adalah menunjukkan pihak Ketua DPR RI memang tidak mengerti dan tidak memahami mekanisme dan isi perjanjian Helsinki yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Buktinya sekarang, pihak Acheh Monitoring Mission (AMM) akan diperpanjang tiga bulan lagi sampai bulan Nopember 2006. Begitu juga GAM tetap wujud tidak bubar. Dan adalah merupakan fakta, bukti dan hukum yang menunjukkan bahwa pihak Ketua DPR RI adalah memang tidak memahami dan tidak mengerti isi hukum yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Terakhir, UU tentang Pemerintahan Acheh tidak bisa dijalankan di Acheh sebelum direvisi dan diacukan kepada isi MoU Helsinki. Dan pihak GAM sedang menyiapkan dokumen tentang penyimpangan-peyimpangan isi UU Pemerintahan Acheh dari MoU Helsinki yang selanjutnya dalam waktu dekat akan diserahkan kepada pihak Acheh Monitoring Mission (AMM).

 

Jadi, nasib hidupnya UU tentang Pemerintahan Acheh model Pansus DPR RI masih terkatung-katung karena durhaka kepada induknya MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------