Stockholm, 24 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

KEWENANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN RI ATAS MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACHEH ADALAH SUATU PENIPUAN TERHADAP UMMAT ISLAM DI ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

UU PA BUATAN PANSUS DPR RI YANG MENYANGKUT SYARI’AT ISLAM DAN PELAKSANAANNYA SERTA MAHKAMAH SYAR’IYAH ADALAH PENIPUAN TERHADAP UMMAT ISLAM DI ACHEH.

 

Ada suatu hal yang perlu digaris bawahi dan dipertanyakan dari isi UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI yang ditetapkan pada 11 Juli 2006 yang lalu itu yaitu yang menyangkut kewenangan kekuasaan kehakiman RI atas Mahkamah Syar’iyah dan pelaksanaan syariat Islam di Acheh.

 

Seterusnya perlu juga dipertanyakan apakah pelaksanaan Syariat Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Acheh yang berada dibawah kekuasaan Kehakiman RI yang hukumnya bersumber kepada pancasila sesuai dengan contoh Rasulullah saw dalam masalah Peradilan Agama dalam Negara pertama yang dibangun Rasulullah saw atau Daulah Islamiyah Rasulullah (DIR) di Yatsrib (sekarang Madinah)?

 

Nah untuk menjawabnya, marilah kita telaah secara bersama.

 

Pihak Pemerintah RI telah mempatok dalam MoU Helsinki bahwa masalah kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama adalah merupakan wewenangan Pemerintah RI.

 

Sekarang, konsekuensi-logisnya dari  dua kewenangan pihak RI tersebut terhadap bangsa dan rakyat Acheh adalah sangat besar sekali, terutama dalam hal  pelaksanaan Syariat Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Acheh. Mengapa ?

 

Karena terbukti bahwa pihak Pansus DPR RI ketika menetapkan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menyangkut pelaksanaan Syariat Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Acheh tidak didasarkan kepada apa yang telah dincontohkan dan diacukan kepada apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah saw dalam Daulah Islamiyah Rasulullah di Yatsrib.

 

Dan fakta, bukti dan dasar hukumnya terbaca dalam kumpulan Bab, Pasal dan ayat-ayat yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Acheh yang menyangkut masalah pelaksanaan Syariat Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Acheh yang seratus persen keluar dari contoh Rasulullah saw dalam Daulah Islamiyah Rasulullah di Yatsrib. Mengapa ?

 

Karena kalau mengacu kepada Peradilan Agama dalam Negara pertama yang dibangun Rasulullah saw atau Daulah Islamiyah Rasulullah (DIR) di Yatsrib adalah peradilan bagi seluruh rakyat yang ada dalam lindungan DIR dan mengacu sepenuhnya kepada sumber hukum Islam.

 

Ketika Rasulullah saw memegang jabatan Kepala Negara DIR, jabatan Hakim yang dikenal dengan nama Qadhi dijabat oleh Rasulullah saw sendiri. Begitupun ketika Khalifah Abu Bakar memagang jabatan sebagai Khalifah, jabatan Qadhi dipegang atau dirangkapnya. Tetapi, ketika Umar bin Khattab memegang jabatan Khalifah, jabatan Qadhi diserahkan kepada orang lain, misalnya untuk jabatan Qadhi di Yatsrib diangkat Abu Darda, untuk Qadhi di daerah Basrah diangkat Sjuraih dan untuk Qadhi di wilayah Koufah diangkat Abu Musa Asj’ari.

 

Ketika Khalifah Harun Ar Rasjid  dari Abbassiyah memegang kendali Pemerintahan, dari Qadhi-Qadhi yang ada diseluruh wilayah Negara diangkat dan dipilih seorang Qadhi Qudhah atau Ketua Qadhi atau Ketua Mahkamah Agung, yaitu Abu Jusuf, sahabat Imam Abu Hanifah.

 

Nah, disini kelihatan dalam pertumbuhan dan perkembangan DIR ada pemisahan antara Pemegang Pemerintahan dan Pemegang Peradilan, bahkan telah ada model Qadhi Qudhah atau Ketua Qadhi atau Ketua Mahkamah Agung.

 

Adapun tentang kasasi atau pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam DIR-nya. Mengapa ?

 

Karena, pertama, pada masa Rasulullah saw tidak ada Ketua Mahkamah Agung, sebab jabatan Qadhi dipegang langsung oleh Rasulullah saw. Kedua, karena dasar hukum Islam sudah jelas, walaupun dikemudian hari adanya perbedaan pandangan karena adanya perbedaan mazhab, tetapi hukum itu bersumberkan kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.

 

Jadi, pandangan antara para hakim yang diberikan wewenang untuk menjalankan peradilan dan menjatuhkan hukuman tidak akan berbeda dengan pandangan Ketua Mahkamah Agung atau Qadhi Qudhah. Apa yang sudah dijatuhkan vonisnya oleh Qadhi yang didasarkan kepada sumber Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw tidak akan dikasasi oleh Qadhi Qudhah atau Ketua Mahkamah Agung.

 

Nah sekarang, kita melihat kepada apa yang ada dalam Negara RI yang sumber hukumnya mengacu kepada pancasila dimana Mahkamah Agung atau Mahkamah Tinggi yang merupakan badan kehakiman tertinggi yang juga merupakan pengadilan terakhir dimana putusannya tidak dapat diajukan banding. Mahkamah Agung ini melingkupi Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Pengadilan Pajak.

 

Nah, yang akan disorot disini adalah Peradilan Agama yang ada dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung. Dimana kalau ditelusuri lebih kedalam, maka ditemukan bahwa yang ada disinggung dalam Peradilan Agama ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian Pengadilan Agama yang merupakan pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.

 

Perkara-perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang ada dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung tidak mencakup secara keseluruhan perkara yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw, melainkan hanyalah mencakup Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

 

Sekarang, mengapa Peradilan Agama dimasukkan kedalam ruang lingkup Mahkamah Agung?

 

Karena, dari sejak sebelum RI muncul diatas permukaan bumi, di Jawa dan Madura telah berlaku Peraturan tentang Peradilan Agama yaitu Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610. Juga telah berlaku Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639.

 

Jadi, karena hukum yang dipakai Belanda mengakui Peraturan tentang Peradilan Agama dan Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar, maka ketika RI membuat dasar hukum tentang ruang lingkup Mahkamah Agung, maka masalah Peradilan Agama yang telah diakui sejak masa Belanda juga dimasukkan kedalam ruang lingkup Mahkamah Agung model RI. Atau dengan kata lain, karena pada masa Belanda telah berlaku beberapa macam Peraturan tentang Peradilan Agama di berbagai Daerah, maka pihak RI menyatukan semua Peraturan tentang Peradilan Agama yang telah berlaku dibawah satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 29 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama.

 

Nah, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 29 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyangkut perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah semuanya tidak diacukan kepada apa yang tertuang dalam Al Qur’an dan Hadist Rasulullah saw, melainkan berdasarkan pada hasil pemikiran para anggota DPR dan tim perumus rancangan undang-undang tentang Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan Departemen Agama saja, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 29 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama tidak dimasukkan kedalam golongan dasar hukum Islam, melainkan masuk kedalam golongan dasar hukum yang bersumberkan kepada panacsila atau dasar hukum sekuler.

 

Begitu juga dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Acheh yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 11 Juli 2006 yang menyangkut Mahkamah Syar’iyah di Acheh yaitu Peradilan syari’at Islam di Aceh yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dimana Mahmakah Agung bisa mengkasasi apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah seandainya bertentangan dengan dasar hukum yang dipakai di RI.

 

Juga dalam bidang kewenangan Mahkamah Syar’iyah hanyalah meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana). Dan inilah merupakan pengkebirian Syariat Islam, alias main-main dengan syariat Islam yang kaffah. Kewenangan Mahkamah Syariat yang kaffah bukan hanya menyangkut tiga masalah diatas, melainkan masih ada segudang kewenangan Syariat Islam lainnya.

 

Kemudian lagi yang pincang dalam isi UU tentang Pemerintahan Acheh tentang Mahkamah Syar’iyah adalah kalau memang Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan dalam hal jinayah atau kejahatan misalnya yang menyangkut pembunuhan dan korupsi maka harus diberlakukan bagi seluruh bangsa dan seluruh rakyat yang tinggal dan menetap di Acheh, juga mereka yang bukan warga atau penduduk Acheh tetapi tertangkap melakukan jinayah di Acheh. Tetapi, ternyata menurut UU tentang Pemerintahan Acheh bagi mereka pelaku pembunuhan dan korupsi di Acheh yang non muslim akan dikenakan Undang-Undang Hukum Pidana RI, kecuali kalau masalah pembunuhan dan korupsi tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana RI, maka dikenakan hukum jinayah model UU Pemerintahan Acheh 11 Juli 2006 buatan Pansus DPR RI.

 

Begitu juga mengenai masalah mu'amalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, pengupahan, serikat dagang, hak membeli, gadai, pemberian kuasa, pemindahan hutang, tangungan, pinjaman, penuntutan hak, rampasan atau paksaan, titipan, pailit, dll bukan hanya berlaku bagi umat Islam, melainkan siapa saja yang tinggal dan hidup di Acheh.

 

Nah disini, karena masalah penegakkan dan pelaksanaan Syariat Islam di Acheh melalui Mahkamah Syar’iyah yang telah ditarik hidungnya oleh Mahkamah Agung RI, maka sudah jelas dan pasti itu Syariat Islam model UU Pemerintahan Acheh 11 Juli 2006 buatan Pansus DPR RI  akan ngaco alias ngawur dan menyimpang dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

 

Jadi, selama kewenangan Kekuasaan Kehakiman dipegang oleh pihak RI, maka yang namanya Mahkamah Syar’iyah di Acheh adalah suatu kebohongan dan suatu penipuan terhadap ummat Islam di Acheh yang dilambungkan oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI. Mengapa?

 

Karena Mahkamah Syar’iyah di Acheh merupakan turunan dari Mahkamah Agung RI yang mengacu kepada dasar dan sumber hukum pancasila yang sekuler dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam Daulah Islamiyah Rasulullah (DIR) di Yatsrib.

 

Karena itu sekarang hanya ada satu pilihan, kalau memang mau mengacu kepada apa yang dicontohkan Rasulullah saw, yaitu memilih Mahkamah Syar’iyah yang memiliki kewenangan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh yang bebas dari Mahkamah Agung RI atau memilih Mahkamah Agung RI dengan semua ruang likup peradilan-nya.

 

Jadi dalam hal ini tidak ada istilah solusi yang win-win solution antara sistem hukum di Acheh dan Indonesia, melainkan hanya ada satu pilihan, yaitu Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari Mahkamah Agung RI, atau hanya mendekap Mahkamah Agung RI saja.

 

Kemudian kalau kita menyinggung sejarah Mahkamah Agung di RI ini, maka akan terlihat dan terbaca dimana akan ditemukan Mahkamah Agung periode Yogyakarta, yaitu ketika RI berkedudukan di Yogyakarta dari sejak bulan Juli 1946 dengan Dr. Kusumah Atmadja sebagai Ketua-nya.

 

Selanjutnya pada periode 15 Negara Federasi sebelum RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949, Mahkamah Agung Negara Federasi diketuai oleh G. Wijers berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta, disamping Istana Gubemur Jenderal (gedung Departemen Keuangan sekarang).

 

Seterusnya pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu sejak 14 Desember 1949 sampai 14 Agustus 1950, Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri berdasarkan dasar hukum Undang-Undang RIS No.1 tahun 1950 tanggal 6 Mei 1950 (I-N. tahun 1950 No. 30) Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat yang berlaku tanggal 9 Mei 1950. Adapun untuk 16 Negara Bagian Federasi RIS dibentuk Pengadilan Negara-Negara Federasi dengan mengatur urusan yang ada dalam masing-masing Negara Bagian.

 

Kemudian lagi pada periode ketika NKRI berdiri diatas puing-puing 15 Negara Bagian RIS, dasar hukum Mahkamah Agung masih tetap memakai Undang-Undang RIS No.1 tahun 1950, sampai Undang-Undang No.13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung diundangkan pada tanggal 6 Juni 1965. Kemudian disusul dengan dasar hukum Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 1970.

 

Terakhir, inilah Mahkamah Agung RI yang melingkupi salah satunya Peradilan Agama yang dalam pelaksanaan Kekuasaan kehakimannya dilakukan oleh Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, tetapi tidak mengacu kepada sumber hukum yang telah ditetapkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah saw. Atau dengan kata lain Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 29 Desember 1989 yang sekuler.

 

Jadi kesimpulannya dari apa yang diuraikan diatas membuktikan bahwa memang benar dalam kumpulan Bab, Pasal dan ayat-ayat yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Acheh yang menyangkut masalah pelaksanaan Syariat Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Acheh adalah seratus persen telah keluar dari contoh Rasulullah saw dalam Daulah Islamiyah Rasulullah di Yatsrib. Karena itulah bisa dikatakan bahwa UU tentang Pemerintahan Acheh 11 juli 2006 buatan Pansus DPR RI yang menyangkut hal  pelaksanaan Syariat Islam dan Mahkamah Syar’iyah di Acheh adalah merupakan suatu penipuan dan pembohongan terhadap ummat Islam di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------