Stockholm, 25 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

SECARA HUKUM DPR RI TERIKAT DENGAN MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PEMERINTAH RI DAN DPR RI TERIKAT HUKUM OLEH MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

 

"GAM juga harus ingat bahwa DPR tidak terikat dengan MOU Helsinki, tapi terikat pada konstitusi" (Anggota Panitia Khusus RUU PA, Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur II, Kompas, Senin, 24 Juli, 2006).

 

Terbaca dengan jelas bahwa apa yang dinyatakan diatas oleh salah seorang anggota Panitia Khusus RUU PA, Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur II menunjukkan betapa ia tidak mengerti dan tidak memahami apa yang tertuang dalam MoU Helsinki dan proses ketika berlangsungnya perundingan antara pihak GAM dan pihak Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia. Mengapa ?

 

Karena, pihak Pemerintah RI ketika sedang berlangsungnya perundingan di Helsinki melakukan juga konsultasi dan dialog dengan pihak DPR RI. Dan terbukti serta terbaca dalam apa yang telah dituangkan dalam MoU Helsinki sebagaimana yang dicantumkan dalam klausul ”Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.” Begitu juga dalam klausul ”Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.”

 

Nah,  dari dua klausul MoU diatas menggambarkan secara jelas dan gamblang bagaimana sebenarnya secara hukum pihak DPR RI telah terlibat dan secara langsung bertanggung jawab, pertama dengan adanya konsultasi antara pihak Pemerintah RI dengan DPR RI. Kedua,  akan ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Acheh.

 

Jadi, dengan dua dasar klausul hukum MoU Helsinki tersebut diatas tidak ada alasan bagi pihak Pansus RUU PA DPR RI untuk mengelak dan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum dengan menyatakan bahwa ”DPR RI tidak terikat dengan MoU Helsinki” sebagaimana yang dinyatakan oleh Benny K Harman.

 

Lahirnya MoU Helsinki adalah disamping karena adanya kesepakatan antara pihak GAM dan Pemerintah RI, juga karena adanya konsultasi antara pihak Pemerintah RI dengan pihak DPR RI.

 

Nah, dengan adanya konsultasi antara pihak Pemerintah RI dengan pihak DPR RI selama berlangsungnya perundingan antara GAM dan Pemerintah RI, maka hasil hukumnya terbaca dan tertulis dalam MoU Helsinki, sebagaimana yang tercantum dalam klausul-klausul diatas.

 

Jadi, karena pihak DPR RI juga secara hukum terikat dengan MoU Helsinki, maka pihak DPR RI terikat dengan semua butiran-butiran yang terkandung dalam MoU Helsinki. Dan memang terbukti salah satunya dengan ditetapkannya UU tentang Pemerintahan Acheh yang diajukan drafnya oleh pihak Departemen Dalam Negeri RI.

 

Hanya persoalannya sekarang adalah karena ada dari sebagian anggota-anggota Pansus DPR RI yang menggodog RUU PA ini melakukan oposisi terhadap kebijaksanaan Pemerintah RI, dalam hal ini kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mengenai penyelesaian masalah konflik Acheh, maka terlihat dan terbaca dari hasil yang dituangkan dalam Bab, Pasal dan ayat-ayat dalam UU tentang Pemerintahan Acheh tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Nah sekarang, karena menurut apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI yang juga hasil konsultasi dengan pihak DPR RI yaitu kalau ada salah satu pihak, dalam hal ini pihak GAM dan Pemerintah RI & DPR RI, melanggar isi perjanjian damai sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki, misalnya dengan menentang dan menghilangkan klausul-klausul yang ada dalam MoU Helsinki, contohnya seperti UU Pemerintahan Acheh yang sebagian besar isinya bertentangan dengan MoU Helsinki, maka dalam penyelesaian hukumnya harus mengacu kepada apa yang telah ditetapkan dalam MoU Helsinki, yaitu melalui Kepala Misi Monitoring, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, pimpinan politik GAM, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, dan Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.

 

Jadi sekarang, kalau anggota Panitia Khusus RUU PA, Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur II menyatakan bahwa ”jika merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan UU PA, GAM bisa saja membawa ke Mahkamah Konstitusi, tetapi acuannya adalah UUD 1945, bukan nota kesepahaman Helsinki” menunjukkan bahwa Benny K Harman tidak memahami dan tidak mengerti MoU Helsinki dan juga sekaligus ia membuang MoU Helsinki.

 

Inilah akibat adanya sikap ketidak matangan politik dan ketidak sadaran dalam berdemokrasi dari salah seorang anggota Panitia Khusus RUU PA DPR RI, sehingga akhirnya  Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur II secepat kilat mengeluarkan pernyataannya yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang menyangkut penyelesaian damai Acheh yang tertuang dalam MoU helsinki.

 

Terakhir, dari pihak GAM dalam waktu dekat ini sedang melakukan identifikasi dan dokumentasi isi UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI yang sebagian besar isinya bertentangan dengan MoU Helsinki, yang selanjutnya setelah selesai melakukan identifikasi dan dokumentasi, hasilnya akan dilaporkan ke Acheh Monitoring Mission (AMM).

 

Jadi disini pihak GAM tidak melakukan penolakan isi UU tentang Pemerintahah Acheh buatan Pansus DPR RI melalui Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui jalur hukum sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Karena prosedur melalui jalur Mahkamah Konstitusi tidak ada tertuang dalam referensi hukum MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------