Stockholm, 26 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MEMBONGKAR UU PEMERINTAHAN ACHEH YANG MENGKLAIM ACHEH SEBAGAI PROVINSI DALAM RI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ALASAN HUKUM PENGKLAIMAN ACHEH SEBAGAI PROVINSI DALAM RI YANG TERTUANG DALAM UU PEMERINTAHAN ACHEH ADALAH SANGAT LEMAH DAN RAPUH.

 

Masih banyak masalah yang dituangkan oleh pihak Pansus DPR RI yang menetapkan UU tentang Pemerintahan Acheh pada tanggal 11 Juli 2006 yang masih perlu dipertanyakan kebenaran fakta, bukti dan dasar hukumnya diantaranya yaitu yang menyangkut masalah ”Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.”(BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 2)

 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah memang benar menurut fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana yang dituangkan oleh pihak Pansus DPR RI bahwa Acheh adalah daerah provinsi?

 

Nah, untuk memberikan jawabannya perlu kita secara bersama-sama menggali kembali sejarah fakta, bukti dan dasar hukum dari sejak Soekarno dengan RI-nya mengklaim Acheh sebagai provinsi.

 

Benarkah pengklaiman Soekarno terhadap Acheh sebagai provinsi dalam RI kalau dilihat dari segi fakta, bukti dan dasar hukum? Dan apakah benar para pengikut Soekarno sekarang seperti Pansus DPR RI yang menuliskan dalam UU tentang Pemerintahan Acheh-nya menyebutkan bahwa Acheh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa?

 

Nah sekarang, mari kita kupas fakta, bukti dan sejarah serta dasar hukum yang dipakai oleh pihak Soekarno dan para penerusnya tersebut untuk mengklaim Acheh sebagai provinsi dalam RI.

 

Diawali dengan ketika pihak Soekarno cs memanipulasi hukum yang diberi nama Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949 dengan tujuan untuk mengklaim Acheh sebagai provinsi dalam RI.

 

Nah, sebagaimana yang telah ditulis dalam UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI yang menyodorkan alasan bahwa Acheh adalah provinsi karena "sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)".

 

Ternyata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara yang dijadikan alasan oleh pihak Pansus DPR RI untuk mengklaim Acheh sebagai propinsi adalah sangat lemah dan rapuh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan "90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI harus dibuang karena bertentangan dengan MoU Helsinki" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm )

 

Juga alasan lainnya yang diberi nama Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949 sebagaimana yang dituangkan dalam  "Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956"

 

Nah ternyata alasan yang diberi nama Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM setelah digali dan dipelajari, akhirnya diketemukan sesuatu bentuk penipuan besar-besaran tentang pengklaiman Acheh sebagai provinsi yang dilakukan oleh pemerintah RI dengan mengatasnamakan hukum yang isinya keropos, mengapa ?

 

Karena, apa yang digembar-gemborkan oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI dengan propaganda hukum yang berisikan untaian kata-kata:

 

"5. Telah dimaklumi bahwa rakyat Aceh sudah pernah menjalankan pemerintahan daerah otonom dalam tingkatan propinsi, yaitu ketika daerah Aceh dahulu dibentuk sebagai propinsi otonom pada tahun 1949 dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM. Seperti diketahui Propinsi Aceh tersebut telah dibubarkan pada waktu dibentuknya daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.52), propinsi mana tidak saja meliputi daerah Aceh, tetapi juga Sumatera-Timur dan Tapanuli. 6. Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-undang ini meliputi Keresidenan Aceh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu: 1. Kabupaten Aceh Besar, 2. Kabupaten Pidie, 3. Kabupaten Aceh Utara, 4. Kabupaten Aceh Timur, 5. Kabupaten Aceh Tengah, 6. Kabupaten Aceh Barat dan 7. Kabupaten Aceh Selatan. dimaksud dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara dahulu tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/OE/49, termasuk juga Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera dahulu tertanggal 17 Mei 1946 No. 103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar. Dengan terbentuknya kembali daerah otonom Propinsi Aceh ini maka wilayah daerah otonom Propinsi Sumatera Utara akan meliputi hanya wilayah keresidenan-keresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur saja." (Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956).

 

Ternyata, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949 yang menyatakan Acheh sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara adalah suatu kepalsuan dan kebohongan belaka.

 

Nah, sebelum kita membuka dan membongkar Provinsi Sumatera Utara yang dicantumkan dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut diatas, coba kita perhatikan dan telaah dulu secara mendalam yaitu dimana pada tanggal 17 Desember 1949 Negara RI secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

 

Jadi disini kelihatan dengan jelas dan gamblang, itu yang dinamakan Provinsi Sumatera Utara oleh pihak RI tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

 

Selanjutnya pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244). Sedangkan untuk menggantikan Presiden RI diangkat Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

 

Nah sekarang, terlihat bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Wakil Perdana Menteri Negara RI yang telah menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat dan yang memiliki daerah wilayah kekuasaan secara de-facto di daerah Yogyakarta dan sekitarnya ternyata telah mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang menyatakan Acheh sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Jadi disini, kelihatan pihak Pemerintah RI Negara Bagian RIS telah mengklaim dan sekaligus menyatakan bahwa Negeri Acheh keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Padahal Negeri Acheh itu sendiri tidak termasuk daerah wilayah kekuasaan de-facto RI, begitu juga Provinsi Sumatera Utara.

 

Seterusnya, kita lihat Provinsi Sumatera Utara dan perhatikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Acheh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:

1.Kabupaten Acheh Besar,

2.Kabupaten Pidie,

3.Kabupaten Acheh Utara,

4.Kabupaten Acheh Timur,

5.Kabupaten Acheh Tengah,

6.Kabupaten Acheh Barat dan

7.Kabupaten Acheh Selatan.

Juga Sumatera-Timur dan Tapanuli termasuk Provinsi Sumatera Utara. Ditambah Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No.103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar masuk kedalam Provinsi Sumatera Utara.

 

Nah, kalau diteliti secara mendalam pada tanggal 27 Januari 1949 Negara RI sudah lenyap dari sejak tanggal 19 Desember 1948 ketika pasukan Beel menggempur Yogyakarta, dimana Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Dan yang muncul Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

 

Kemudian baru pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta setelah diadakan penandatanganan Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) 28 January 1949. Dimana menurut Perjanjian Roem-Royen bahwa RI dapat turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Roem-Royen ini Soekarno dan Mohammad Hatta didebaskan dan Negara RI yang telah hilang lenyap bisa hidup kembali di Yogyakarta.

 

Jadi, berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum diatas sudah bisa kelihatan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Acheh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No.539 adalah benar-benar sangat rapuh dan tidak ada bukti hukumnya yang kuat. Mengapa ?

 

Karena pada tanggal 27 Januari 1949 Negara RI sudah hilang dan lenyap yang ada hanyalah bentuk Negara lain yang bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan Belanda. Karena wilayah Acheh adalah wilayah yang bebas dan berdiri sendiri.

 

Selanjutnya kita perhatikan apa yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1948 di Sumatera Timur, ternyata pada tanggal tersebut telah lahir dan berdiri Negara Sumatera Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176). Dan menjadi Negara bagian RIS. Dimana daerah Sumatera Timur telah diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara masuk kedalam wilayah kekuasaan Propinsi Sumatera Utara.

 

Jadi disini kelihatan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 (dimana dalam kenyataannya Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 tidak ada, karena RI telah hilang dan lenyap serta telah berdiri Negara Sumatera Timur sebelumnya) telah mengklaim Negeri Acheh yaitu 1.Kabupaten Acheh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Acheh Utara, 4.Kabupaten Acheh Timur, 5.Kabupaten Acheh Tengah, 6.Kabupaten Acheh Barat dan 7.Kabupaten Acheh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

 

Nah disini kelihatan Sumatera Utara (yang sebenarnya tidak wujud karena telah berdiri Negara Sumatera Timur) mencaplok Acheh, kemudian Negara RI yang tidak menguasai secara de-facto Acheh justru mengeluarkan Acheh dari Sumetara Utara. Padahal Sumatera Utara tidak termasuk secara de-facto wilayah kekuasaan Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

 

Seterusnya, apa yang terjadi, ternyata pihak Soekarno Cs, pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur dan dibentuk NKRI, menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah provinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Provinsi Sumatera-Utara.

 

Nah sekarang, kelihatan jelas, pihak Soekarno cs yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Acheh kedalam mulut Provinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS.

 

Jadi, kalau kita ulangi lagi bagaimana itu proses terjadinya pencaplokan atau penganeksasian Acheh kedalam provinsi Sumatera Utara ini yaitu:

 

Pertama, Gubernur Sumatera Utara dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 tertanggal 27 januari 1949 mengklaim 1.Kabupaten Acheh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Acheh Utara, 4.Kabupaten Acheh Timur, 5.Kabupaten Acheh Tengah, 6.Kabupaten Acheh Barat dan 7.Kabupaten Acheh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

 

Kedua, Wakil Perdana Menteri RI dari Negara bagian RIS menetapkan dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, Acheh dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan de-facto RI Negara bagian RIS.

 

Ketiga, Soekarno yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Acheh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Provinsi oleh Presiden RIS Soekarno.

 

Dan akibat pencaplok atau penganeksasian Acheh oleh Soekarno melalui mulut Sumetara Utara inilah Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menjabat sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Negeri Acheh, Langkat dan Karo telah memaklumatkan NII berdiri di Negeri Acheh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pantja Sila atau NKRI pada tanggal 20 September 1953.

 

Nah sekarang, barulah terbukti bahwa memang benar, itu Soekarno cs melalui penetapan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah provinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, sebagai alat dasar hukum untuk mencaplok Negeri Acheh memakai mulut Sumatera Utara tanpa kerelaan dan persetujuan seluruh rakyat dan pimpinan rakyat Acheh.

 

Terakhir, jelaslah sudah sekarang bahwa setelah digali makin kedalam, maka ditemukan adanya suatu usaha penipuan besar-besaran tentang Acheh dan Sumatera Utara yang dilakukan oleh pihak Soekarno cs dengan RI-nya.

 

Nah dengan berdasarkan uraian diatas, kita sekarang sudah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan diatas yaitu dasar dan alasan yang dipakai oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI dalam membuat UU tentang Pemerintahan Acheh yang menyangkut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM untuk mengklaim Acheh sebagai propinsi dalam RI adalah sangat rapuh dan keropos.

 

Dan terakhir, dengan berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diharapkan bangsa dan seluruh rakyat Acheh baik yang ada di Acheh atau dimanapun berada untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dari adanya usaha penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah RI bersama DPR RI untuk memanipulasi UU Tentang Pemerintahan Acheh yang sudah keluar dari isi MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------