Stockholm, 27 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PASCA MOU HELSINKI BUKAN UNTUK BERUNDING KEMBALI MELAINKAN UNTUK MENJALANKAN ISI MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SETELAH DITANDATANGANI MOU HELSINKI TIDAK ADA ISTILAH BERUNDING KEMBALI MELAINKAN MENJALANKAN ISI MOU DAN MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA YANG BERTENTANGAN DILAPANGAN.

 

Masih ada sebagian bangsa dan rakyat Acheh yang menganggap bahwa pasca atau setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 sekarang di Acheh masih berlangsung perundingan antara pihak GAM dan Pemerintah RI. Atau dengan kata lain masih berlangsung renegotiation antara pihak GAM dan pihak Pemerintah RI termasuk DPR RI.

 

Justru disinilah kekeliruan dari anggapan tersebut. Mengapa ?

 

Karena, pasca atau setelah penandatanganan MoU pada 15 Agustus 2005 oleh pihak GAM dan Pemerintah RI di Helsinki adalah merupakan masa pelaksanaan dan penerapan semua butiran-butiran yang terkandung dalam MoU Helsinki. Oleh sebab itu baik pihak GAM ataupun pihak Pemerintah RI dan DPR RI tidak lagi melakukan renegotiation mengenai isi MoU Helsinki.

 

Nah, dalam rangka memantau pelaksanaan komitmen yang tertuang dalam MoU Helsinki pihak Uni Eropa dan negara-negara ASEAN membentuk Misi Monitoring Acheh (AMM). Dimana tugas dari Misi Monitoring Acheh (AMM)  adalah ”memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya. Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik. Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat. Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini. Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan. Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan. Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini. Dan membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.”

 

Nah sekarang, misalnya pihak Pansus DPR RI yang menetapkan UU tentang Pemerintahan Acheh yang sebagian besar isinya bertentangan dengan isi MoU Helsinki, maka tugas dari Misi Monitoring Acheh (AMM) adalah memantau, menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap MoU Helsinki, misalnya dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pansus DPR RI dalam UU tentang Pemerintahan Acheh-nya.

 

Jadi, dalam hal ini Misi Monitoring Acheh (AMM) ketika memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap MoU Helsinki didasarkan kepada isi yang tertuang dalam MoU Helsinki, bukan kepada yang lainnya.

 

Apabila ternyata isi dari UU tentang Pemerintahan Acheh buatan Pansus DPR RI bertentangan dengan MoU Helsinki, maka konsekuensi-logisnya adalah pihak Pemerintah RI dan DPR RI untuk merevisi kembali isi UU tentang Pemerintahan Acheh untuk disesuaikan dengan isi MoU Helsinki.

 

Karena itu pihak GAM ketika membaca bahwa sebagian isi UU tentang Pemerintahan Acheh banyak isinya yang bertentangan dengan MoU Helsinki, maka pihak GAM melakukan identifikasi dan dokumentasi pasal-pasal dalam UU tentang Pemerintahan Acheh yang mana yang bertentangan dengan MoU Helsinki, kemudian hasilnya diserahkan kepada pihak Misi Monitoring Acheh (AMM) untuk dipelajari, diselidiki dan diputuskan. Apabila pihak Misi Monitoring Acheh (AMM) menemukan penyelewengan dalam isi UU tentang Pemerintahan Acheh, maka diputuskan untuk menuntut kepada pihak Pemerintah RI dan DPR RI yang menetapkan UU tentang pemerintahan Acheh untuk merevisi isi UU tentang Pemerintahan Acheh yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki.

 

Jadi dalam hal ini, Misi Monitoring Acheh (AMM) menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam MoU Helsinki. Misi Monitoring Acheh (AMM) tidak memfasilitasi perundingan kembali antara pihak GAM dan Pemerintah RI dan DPR RI untuk melakukan renegotiation. Pihak GAM tidak berunding kembali dengan pihak Pemerintah RI dan DPR RI dalam hal isi kesepakatan MoU Helsinki. Melainkan melaksanakan dan menjalankan semua isi butiran-butiran yang ada dalam MoU Helsinki. Siapa yang melanggar isi MoU Helsinki, maka pihak Misi Monitoring Acheh (AMM) memutuskan pihak pelanggar MoU Helsinki untuk kembali ke arah dan isi MoU Helsinki.

 

Sekarang, bagaimana kalau pihak Pemerintah RI dan DPR RI tetap mengotot dengan apa yang telah dibuatnya dalam UU tentang Pemerintahan Acheh walaupun isinya sebagian besar bertentangan dengan isi MoU Helsinki ?

 

Nah, penyelesaiannya harus dikembalikan kepada apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, yaitu ”Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.”

 

Jadi, keputusan terakhir ada ditangan pihak Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, bukan ditangan Pemerintah RI dan DPR RI ataupun dipihak GAM. Apakah Perjanjian damai di Acheh ini dipatuhi oleh kedua pihak atau tidak, apakah perjanjian damai MoU Helsinki ini gagal atau tidak. Itu semuanya diputuskan oleh pihak Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative.

 

Kalau perjanjian damai MoU Helsinki ini gagal, maka perang akan kembali berkecamuk di Acheh. Tetapi, kalau perjanjian damai MoU Helsinki berhasil, maka perdamaian bagi seluruh bangsa dan rakyat Acheh akan tetap berjalan dan berlaku di bumi Acheh.

 

Terakhir, yang terpenting bagi pihak GAM dalam hal ini adalah melihat, mengawasi, membaca, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua penyimpangan yang dibuat oleh pihak Pemerintah RI dan DPR RI, kemudian diacukan kepada dasar hukum MoU Helsinki. Kalau ada penyimpangan dan penyelewengan dari isi perjanjian damai MoU Helsinki, maka jalan penyelesaiannya adalah melalui jalur hukum yang telah ditetapkan dalam MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------