Stockholm, 27 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

YUSRIL MAHENDRA MENAMPILKAN PDRI MAKIN MEMBUKTIKAN RI SECARA DE-FACTO & DE-JURE HILANG DAN ACHEH BERDIRI SENDIRI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

YUSRIL IHZA MAHENDRA MENINJAU KEMBALI PDRI MAKIN MEMBUKTIKAN SECARA DE-FACTO DAN DE-JURE RI HILANG DAN LENYAP DI YOGYAKARTA DAN ACHEH BERDIRI SENDIRI.

 

Dengan Yusril Ihza Mahendra yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dari Kabinet Persatuan Nasional-nya Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2006 di di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat telah menampilkan pemikirannya dalam seminar nasional yang dituangkan dalam satu kertas kerja “Meninjau Kembali PDRI dalam Sejarah dan Penulisan Sejarah Bangsa”, maka makin kelihatan dengan jelas bahwa dilihat secara de-facto dan de-jure Negara RI memang telah hilang dan lenyap dari muka bumi, digantikan dengan bentuk pemerintahan lain yang diberi nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

 

Mengapa dengan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), negara RI di Yogyakarta secara de-facto dan de-jure hilang dan lenyap di Yogyakarta ibu kotanya RI?

 

Karena, setelah Soekarno Cs dari RI melalui penandatanganan Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, maka secara de jure dan de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

 

Kemudian, ketika RI di Yogyakarta digempur oleh pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, dimana TNI tidak mampu melawan pasukan Beel, akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

 

Nah, dengan jatuhnya RI di Yogyakarta dan Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka, maka secara de-facto dan de-jure RI hilang dan lenyap dari permukaan bumi. Dan yang muncul bentuk pemerintahan lain yang diberinama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.192).

 

Sekarang, mengapa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara berbeda dengan RI yang berpusat di Yogyakarta dan yang telah hilang lenyap secara de-facto dan de-jure?

 

Karena, berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdasarkan mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang tidak ada tertuang dasar referensi hukumnya dalam UUD 1945-nya RI.

 

Jadi, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah bukan kesinambungan dari Pemerintah RI, melainkan bentuk lain dari suatu pemerintahan yang lahirnya karena mandat yang tidak memiliki kekuatan dasar hukum dan konstitusi RI. Karena itulah dinamakan dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), bukan Pemerintah RI.

 

Juga, pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia direncanakan akan dijalankan di dua tempat, yaitu di India, karena disana ada A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan RI, L.N. Palar dan Sudarsono. Tetapi, karena Sjafruddin Prawiranegara yang pada waktu itu menjabat Menteri Keuangan RI berada di Sumatera dan bisa membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), maka dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam pengasingan di Sumatera dalam hal ini di Acheh. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.192).

 

Mengapa Pemerintah Darurat Republik Indonesia bisa dibentuk di Acheh ? Karena wilayah Acheh adalah wilayah yang bebas dari Belanda dan berdiri sendiri. Sehingga Sjafruddin Prawiranegara bisa membentuk satu Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan Belanda.

 

Jadi, Pemerintah Pengasingan dibawah  Sjafruddin Prawiranegara dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia-nya yang masih bisa melakukan hubungan politik dengan pihak dunia dan pemerintah luar.

 

Dengan berdirinya Pemerintah dalam Pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh, bukan berarti bahwa Acheh berada di bawah perintah Pemerintah Darurat Republik Indonesia, melainkan sebaliknya, bahwa Pemerintah Darurat Republik Indonesia bisa hidup karena di Acheh telah ada dan berdiri pemerintahan Acheh yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda.

 

Nah sampai disini, makin jelas kelihatan bahwa dengan dibentuknya Pemerintah dalam Pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh, membuktikan bahwa RI secara de-facto dan de-jure hilang. Mengapa ?

 

Karena wilayah de-facto RI di Yogyakarta telah diduduki dan dikausai oleh pasukan Beel. Presiden dan Wakil Presiden RI, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan di Bangka. Kabinet RI bubar. TNI tidak ada lagi di Yogyakarta. Dan konstitusi RI atau UUD 1945-nya RI sudah tidak berlaku lagi. Dan UUD 1945 bukan konstitusinya Pemerintah dalam Pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh.

 

Selanjutnya, karena pihak PBB masih melihat ada bentuk lain Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, maka pihak PBB mengakui ada dan wujudnya Pemerintahan dalam Pengasingan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh, sehingga lahirlah Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, yang sebagian isinya menyatakan:

 

The Security Council,

Noting with satisfaction that the parties continue to adhere the principles of the Renville Agreement and agree that free and democratic elections should be held throughout Indonesia for the purpose of establishing a constituent assembly at the earlist practicable date...

 

Noting also with satisfaction that the Goverenment of the Netherlands plans to transfer sovereignty to the United States of Indonesia by 1 January 1950 if possible, and in any caseduring the year 1950.

 

3. Recommends that, in the interest of carrying out the expressed objectives and desires of both parties to establish a federal, independent and sovereign United States of Indonesia at the earliest possible date, negotiations be undertaken as soon as possible by representatives of the Goverenment of the Netherlands and refresentatives of the Republic of Indonesia, with the assistance of the Commission referred to in paragraph 4 below, on the basis of the principles set forth in the Linggadjati and Renville Agreements. (PBB resolution No.67(1949), 28 January 1949, adopted at the 406th meeting).

 

Nah dengan  melalui dasar hukum Resolusi PBB No.67(1949), pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada United States of Indonesia atau Negara Indonesia Serikat perlu segera diadakan perundingan baru untuk membentuk satu negara yang berbentuk federasi dimana negara RI adalah salah satu Negara Bagian United States of Indonesia.

 

Kemudian berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) inilah, Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen.

 

Nah pihak Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh Pemerintah Darurat Republik Indonesia diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen mengadakan Perundingan di Jakarta. Dimana perjanjian hasil dari perundingan tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

 

Berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

 

Kemudian, setelah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara dibubarkan dan RI secara "simsalabin" hidup kembali di Yogyakarta, maka di Acheh tetap berdiri Acheh yang bebas dari pengaruh Belanda dan juga pengaruh RI yang berpusat di Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara sudah sirna pada tanggal 13 Juli 1949.

 

Dengan uraian diatas makin jelas tergambar bahwa yang namanya RI yang berpusat di Yogyakarta selama periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 telah menghilang secara de-facto dan de-jure dari permukaan bumi dan yang muncul bentuk pemerintahan lain yang diberi nama Pemerintah dalam Pengasingan di Acheh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara.

 

Terakhir, jadi apa yang ditampilkan oleh Yusril Ihza Mahendra tentang “Meninjau Kembali PDRI dalam Sejarah dan Penulisan Sejarah Bangsa”, makin memperkuat fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum bahwa RI secara de-facto den de-jure lenyap dari permukaan bumi dan munculnya bentuk pemerintahan lain yang diberinama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah Sjafruddin Prawiranegara yang berjalan di Acheh, yaitu diwilayah yang bebas dari pendudukan dan penjajahan Belanda. Sedangkan wilayah Bukit Tinggi di Sumatera Barat pada saat 19 Desember 1948 sudah digempur oleh pasukan Belanda. Tidak ada wilayah di Sumatera yang bebas dari pendudukan Belanda, kecuali di Acheh. Karena itulah mengapa PBB mengeluarkan Resolusi PBB No.67(1949) pada tanggal 28 January 1949.

 

Dan kalau ada ide untuk memberikan status kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden ke-2 setelah Soekarno, sebagaimana dibicarakan oleh Yusril Ihza Mahendra juga oleh pihak gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, maka hal itu adalah suatu usaha untuk menutupi periode hilangnya RI secara de-facto dan de-jure dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------