Stockholm, 29 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

SEKILAS MELIHAT NII-MUHAMMAD DAUD BEUREUEH & GAM-HASAN MUHAMMAD DI TIRO & HUBUNGANNYA DENGAN NII-KARTOSOEWIRJO.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEDIKIT MENGUPAS NII-TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH DAN GAM-TEUNGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NII-SM KARTOSOEWIRJO.

 

”Pak Ustadz Ahmad Sudirman, saya telah membaca beberapa artikel dan jawaban2 yang diberikan Pak Ustadz namun saya masih bingung mengenai sejarah Aceh, yaitu mengenai : Teungkeu Daud Beureueh pernah memaklumatkan Negara Islam Indonesia (NII / TII) di Aceh pada tahun 1953 yang dalam sejarah DI/TII disebut2 bahwa Aceh merupakan wilayah NII (DI/TII) Kartosuwiryo sejak 1953, apakah teungku Daud Beureueh memaklumatkan Aceh sebagai bagian dari NII (DI/TII) Kartosuwiryo di JaBar, hal ini juga dijelaskan oleh bapak bahwa Abdul Fatah Wirananggapati (Pejabat DI/TII) tertangkap di Jakarta setelah kembali dari Aceh (membaiat teungku Daud Beureueh menjadi Panglima TII di Aceh). Lalu yang menjadi pertanyaan saya . 1. Apakah perjuangan GAM merupakan kelanjutan perjuangan dari Teungku Daud Beureueh. 2. Bagaimana hubungan antara GAM dan NII (Kartosuwiryo) yang pada saat ini masih terus berjuang membebaskan wilayahnya yang dikuasai RI” (Ibnu Oemar, ibnoe_umar@yahoo.com , Fri, 28 Jul 2006 23:05:25 -0700 (PDT))

 

Terimakasih saudara Ibnu Oemar di Doha, Ad Dawhah, Qatar.

 

Sebenarnya tentang masalah berdirinya NII di Acheh yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 dan hubungan antara GAM dan NII-Teungku Muhammad Daud Beureueh telah sering dikupas di mimbar bebas ini. Adapun hubungan antara GAM dan NII-Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memang tidak banyak disinggung di mimbar bebas ini.

 

Walaupun memang sering dikupas tentang masalah NII- Teungku Muhammad Daud Beureueh hubungannya dengan GAM-Teungku Hasan Muhammad di Tiro, tetapi sekarang ini sebagai suatu gambaran singkat akan dikupas secara singkat saja.

 

Dimana salah satu yang menjadi akar utama timbulnya maklumat Negara Islam Indonesia di Acheh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 adalah ketika Soekarno dengan Republik Indonesia Serikat (RIS)-nya menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi pada tanggal 14 Agustus 1950 dan pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang memasukkan wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

 

Kemudian disusul dengan ketika Kabinet Ali-Wongso yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wakil PM Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) yang duduk didalamnya juga wakil dari NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan dari Masyumi tidak ada wakilnya, dilantik pada tanggal 1 Agustus 1953, dan menjalankan program Kabinetnya untuk melakukan serangan besar-besaran, salah satunya kepada pihak NII Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

 

Nah, pada saat itulah muncul pada tanggal 20 September 1953 Maklumat Negara Islam Indonesia oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh di Acheh yang berada dibawah NII Imam SM Kartosuwirjo. Yang sebagian isi maklumat itu berbunyi: ”Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.”

 

Jadi, dengan dimaklumatkannya NII di Acheh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan menunjukkan sebagai tindakan pemberontakan terhadap RI atau melakukan gerakan separatis dari RI, melainkan melakukan penentuan nasib sendiri di Acheh, dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila RI atau NKRI. Karena Negeri Acheh yang tiga tahun sebelumnya telah dianeksasi oleh Soekarno melalui RIS dan NKRI-nya hasil leburan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 15 Agustus 1950.

 

Seterusnya, langkah yang ditempuh oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah pada tanggal 8 Februari 1960 diputuskan untuk membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi yang anggota Negaranya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh, Perjuangan Semesta (Permesta). Dimana RPI ini dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

 

Disini kelihatan hubungan antara pihak NII- Teungku Muhammad Daud Beureueh dan NII-Imam SM Kartosuwirjo tidak nampak. Sehingga akibatnya terlihat pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh ikut bersama dalam Republik Persatuan Indonesia (RPI).

 

Nah, tujuan membangun Negara yang berbentuk federasi RPI ini yang didalamnya terdiri dari berbagai aliran yang terdapat dalam setiap Negara bagian Federasi, yang disponsori oleh M.Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara adalah untuk menampung sebanyak mungkin Daerah-Daerah lainnya yang menginginkan berdiri sendiri dan bergabung dalam RPI, guna menghadapi pihak RI dibawah Soekarno.

 

Dimana penggalangan RPI ini berjalan sampai tanggal 17 Agustus 1961, hal ini disebabkan pihak pimpinan RPI menyerah kepada Soekarno, tetapi Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan NII-nya, sebelum RPI menyerah pada Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1961, maka NII keluar dari RPI, dan membentuk Republik Islam Aceh (RIA) pada tanggal 15 Agustus 1961. Hanya pada bulan Desember tahun 1962, Teungku Muhammad Daud Beureueh dapat dijerat dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diselenggarakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

 

Adapun proses timbulnya Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh adalah ketika Soekarno memberikan abolisi kepada mereka yang dianggap memberontak kepada NKRI dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

 

Diawali pada tanggal 4 Oktober 1961 datang 28 orang delegasi dari wakil-wakil lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Markasnya dengan misi meminta kepada Teungku Muhamad Daud Beureueh demi untuk kepentingan masyarakat Acheh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka. Batas waktu tanggal 5 Oktober berakhir, dengan mempertimbangkan harapan rakyat Acheh yang tulus dan jaminan-jaminan kebebasan beliau untuk melanjutkan perjuangan telah membuka pintu untuk perundingan.

 

Dimana perundingan-perundingan ini berlangsung sampai sepuluh bulan. Dan pada 9 Mei 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama stafnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Dan pada bulan Desember tahun 1962 Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh.

 

Nah, dengan ikutnya Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diadakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, maka secara de-jure dan de-facto Republik Islam Acheh lenyap dari muka bumi ditelan mbah Soekarno dari RI.

 

Sekarang, mengapa dengan ikutnya Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diadakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, secara de-jure dan de-facto Republik Islam Acheh lenyap dari muka bumi ?

 

Karena, ketika dalam dialog yang dilakukan pada 4 Oktober 1961 antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan 28 orang delegasi dari wakil-wakil lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer, dan dalam dialog selanjutnya antara pihak RIA dengan pihak Soekarno, tidak dicapai kesepakatan politik dalam hal kelangsungan hidup Republik Islam Acheh ini. Melainkan hanya didasarkan kepada janji demi untuk kepentingan masyarakat Acheh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka.

 

Nah, apa yang disepakati itu bukan merupakan hasil kesepakatan politis yang mengikat dan menjamin kelangsungan hidup RIA, melainkan merupakan janji diberi abolisi kemudian bebas dan bisa bersama-sama lagi dengan masyarakat lainnya di Acheh.

 

Dan memang benar, setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh kembali dan mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh, maka habislah riwayat RIA dan Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak bisa lagi bergerak. Semuanya sudah dikurung oleh Soekarno dengan TNI-nya.

 

Berbeda dengan perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Dimana14 tahun kemudian ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro pertama kalinya, setelah 25 tahun di exil di Amerika, menginjakkan kakinya di bumi Acheh pada tanggal 30 Oktober 1976 mulailah perjuangan rakyat Acheh kembali menggelora, sebagai penerus perjuangan para nenek moyangnya dulu yang telah menentang penjajah Belanda, dan pada waktu itu menghadapi pihak penjajah RI di bawah Jenderal Soeharto penerus Soekarno yang digulingkannya.

 

Keadaan politik itulah yang terlihat oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro, sehingga Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan ulang Negara Acheh sebagai lanjutan dari Negara Acheh yang telah dinyatakan lenyap kedaulatannya karena telah dijajah Belanda, Jepang dan RI. Artinya Deklarasi Negara Acheh Sumatera pada tanggal 4 Desember 1976 adalah deklarasi ulangan Negara Acheh Sumatera yang secara de-facto telah diduduki dan dijajah oleh Belanda, Jepang dan diteruskan oleh pihak RI.

 

Deklarasi ulangan Negara Acheh Sumatera pada 4 Desember 1976 ini adalah sebagai penerus dan pelanjut Negara Acheh Sumatera yang pada waktu itu dipimpin oleh Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang meninggal dalam perang Alue Bhot, Tangse tanggal 3 Desember 1911. Dimana Teungku Tjheh Maat ini adalah cucu dari Teungku Tjhik di Tiro atau paman dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Sejak gugurnya Panglima Perang Teungku Tjheh Maat ditembak serdadu Belanda pada tanggal 3 Desember 1911, berakhirlah secara de-jure dan de-facto kekuasaan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang memimpin Negara Acheh Sumatera dan jatuh secara de-facto dan de-jure ke tangan Belanda.

 

Sebagai pelanjut dari Negara Acheh Sumatera yang telah hilang secara de-facto dan de-jure pada tanggal 3 Desember 1911 dari tangan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat inilah, Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 meneruskan dan menghidupkan kembali Negara Acheh Sumatera melalui deklarasi ulangan Negara Acheh Sumatera yang bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau RI yang telah menduduki dan menjajah Negeri Acheh dari sejak tanggal 14 Agustus 1950 melalui tangan Presiden RIS Soekarno dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No. 21/1950 dan PERPPU No.5/1950.

 

Nah, dari uraian diatas tergambar bahwa adanya perbedaan dasar hukum lahirnya NII yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Deklarasi ulang-nya Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

NII-Teungku Muhammad Daud Beureueh lahir pada 20 September 1953 karena usaha penentuan nasib sendiri akibat pihak Soekarno dengan RIS dan NKRI-nya menganeksasi Acheh dengan cara ilegal melalui  PP RIS No. 21/1950 dan PERPPU No.5/1950. Sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan ulang berdirinya Acheh pada tanggal 4 Desember 1976 sebagai kelanjutan dari Negara Acheh Sumatera yang diduduki Belanda sejak 3 Desember 1911 ketika Panglima Perang Teungku Tjheh Maat menghadapi syahidnya.

 

Kemudian sejak 15 Agustus 2005 telah ditandatangani kesepakatan politik perdamaian antara pihak Negara Acheh Sumatra melalui ASNLF (Acheh Sumatera National Liberation Front) atau GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia. Dimana kesepakatan politik yang tertuang dalam MoU ini bukan merupakan satu penyerahan kedaulatan dari pihak ASNLF atau GAM kepada pihak Pemerintah RI, melainkan suatu kesepakatan politik yang menjamin kesamaan martabat kedua belah pihak. Dimana hak-hak politik, keamanan, ekonomi, sosial pihak bangsa Acheh yang ada dibawah Pemerintah Sendiri Acheh atau Self-Government dijamin penuh oleh pihak RI.

 

Disini kelihatan bahwa keberhasilan dari perjuangan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang berbeda dengan apa yang telah dijalankan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan RIA-nya ketika menghadapi Soekarno.

 

Jadi, kalau Teungku Muhammad Daud Beureueh dijerat abolisi oleh Soekarno sehingga RIA-nya lenyap, sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro menjerat Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla dengan tali Self-Government. Adapun tentang hubungan antara GAM dan NII-Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sampai detik sekarang ini memang tidak ada.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------