Stockholm, 29 Juli 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MENJALANKAN ISI MOU HELSINKI DAN MENYELESAIKAN SERTA MEMUTUSKAN PERSENGKETAAN YANG TERJADI DILAPANGAN.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MEMAHAMI ISI MOU HELSINKI DAN BAGAIMANA MENYELESAIKAN SERTA MEMUTUSKAN PERSENGKETAAN YANG TERJADI DILAPANGAN.

 

Ketika dalam tulisan "Gencatan senjata untuk menjaga perdamaian berdasarkan perjanjian Hudaibiyah 6 H dan hubungannya dengan MoU Helsinki" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060728.htm ) disinggung mengenai Perjanjian Hudaibiyah 6 H dihubungkan dengan MoU Helsinki, ternyata ada sebagian orang masih belum memahami masalah Perjanjian Helsinki dan pelaksanaannya, bahkan sampai menjalar kepada Al Quran Surat Al Anfaal ayat 60 yang diturunkan di Madinah.

 

Padahal Surat Al Anfaal ayat 60 itu diturunkan di Madinah, yaitu setelah Rasulullah saw membangun Daulah Islam Pertama di Yatsrib.  Artinya Negara sudah berdiri dibawah pimpinan Rasulullah saw.

 

Nah, perjanjian Hudaibiyah yang dilaksanakan pada tahun ke-6 Hijrah adalah perjanjian antara dua negara. Yaitu antara pihak Pemerintah Negara Islam dibawah Rasulullah saw dengan pihak Negara Quraisy yang berpusat di Mekkah. Memang selama 6 tahun di Madinah, kekuatan ummat Islam dibawah Negara Islam pertama sudah memiliki kekuatan militer yang sanggup untuk mempertahankan ummat Islam dan negara Islam dibawah pimpinan langsung Rasulullah saw.

 

Karena itulah mengapa ketika diwahyukan Surat Al Anfaal ayat 60 yang isinya "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." (Al Anfaal, QS, 8: 60) kemudian disusul dengan ayat 61-nya "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al Anfaal, QS, 8: 61)

 

Nah, disini kelihatan bahwa bagaimana bila Negara diancam dan ummat Islam dan aqidahnya akan dihancurkan oleh pihak musuh dan bagaimana cara untuk mempertahankannya. Dan coba bandingkan dengan ayat-ayat yang turun di Mekkah, satupun tidak ada yang menyangkut masalah perang ini.

 

Ketika terjadi Perjanjian Hudaibiyah, Negara Islam dibawah pimpinan Rasulullah saw sudah memiliki kekuatan militer yang tangguh. Tetapi, Rasulullah saw menghendaki juga perdamaian, sebagaimana yang telah dijalankannya dengan cara menandatangani Perjanjian Hudaibiyah yang batas waktunya selama sepuluh tahun. Dan memang sesuai dengan Al Anfaal ayat 61 diatas.

 

Kemudian, kenapa Perjanjian Hudaibiyah tersebut tidak lama usianya ? Karena memang pihak Negara Quraisy setelah dua tahun berjalan Perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh pihak Pemerintahan dari negara Quraisy.

 

Sekarang kembali, ke masalah Perjanjian Helsinki yang melahirkan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Dimana Negara Acheh dibawah pimpinan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang bergerak secara politik dan militer dari sejak 4 Desember 1976. Artinya sudah 30 tahun berdiri dan sejak tahun 1979 Pemerintah Negara Acheh Sumatera berada dalam pengasingan di Swedia. Tetapi pasukan Tentara Negara Acheh-nya masih tetap berada di Acheh menghadapi kekuatan pihak TNI. Artinya, Negara Acheh secara de-facto dan de-jure tetap wujud, dimana Pemerintah Negara Acheh Sumatera berada dalam pengasingan di Swedia dan Tentara Negara Acheh berada di Acheh.

 

Jadi, disini Perjanjian Helsinki adalah perjanjian antara dua Negara, yaitu antara Negara Acheh Sumatera dibawah pimpinan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Negara RI.

 

Selanjutnya, apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Helsinki adalah hasil Perundingan antara pihak Pemerintah Negara Acheh dan Pemerintah RI melalui para juru rundingnya masing-masing.

 

Nah, sebagai satu Pemerintah dari satu negara, maka harus komitment dengan apa yang telah disepakati oleh dua Pemerintah, yaitu dari Pemerintah Negara Acheh Sumatera dan Pemerintah Negara RI.

 

Seterusnya, apa yang sudah disepakati dalam Perjanjian damai Helsinki yang dituangkan dalam MoU Helsinki ini bukan merupakan penyerahan kedaulatan Negara Acheh Sumatera kepada pihak Negara RI, melainkan hasil kesepakatan damai yang harus dijalankan di Acheh.

 

Kalau ada orang yang menganggap bahwa MoU Helsinki adalah merupakan penjualan Acheh kepada RI maka itu adalah salah sama sekali. Pemerintah negara Acheh Sumatera dalam Pengasingan di Swedia masih tetap wujud. Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan Kabinetnya tetap wujud di Swedia. Justru yang sekarang sedang berlangsung adalah penerapan dari hasil kesepakatan  Perdamaian antara Pemerintah negara Acheh Sumatera dalam Pengasingan di Swedia dan Pemerintah RI.

 

Jadi, sejak dari ditandatanganinya MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sampai detik sekarang ini sudah hampir setahun berjalan pelaksanaan MoU Helsinki. Nah, selama pelaksanaan hasil Kesepakatan Damai Helsinki inilah masing-masing pihak harus tetap komitment kepada apa yang telah disepakati.

 

Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atas isi MoU Helsinki, maka penyelesaiannya harus melalui jalur yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Karena itulah dari pihak Pemerintah Negara Acheh dalam hal ini pihak GAM terus memantau, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah RI untuk selanjutnya dibicarakan dan diputuskan dalam lembaga AMM yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Jadi, usia perjanjian damai Helsinki masih belum setahun, dan dari pihak GAM sudah melakukan pengawasan, penyidikan, pendokumentasian atas semua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah RI atas isi kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Karena itu kalau dituliskan dalam tulisan "Gencatan senjata untuk menjaga perdamaian berdasarkan perjanjian Hudaibiyah 6 H dan hubungannya dengan MoU Helsinki" dimana dinyatakan bahwa ”pihak GAM yang tadinya mendapat tekanan dan ancaman dari pihak TNI dan Polisi di Acheh setelah ditandatanganinya MoU Helsinki mendapat kebebasan untuk berada di Acheh dengan aman tanpa mendapat tekanan dan ancaman dari pihak RI dalam hal ini TNI dan Polisi. Juga pihak GAM dapat membangun hubungan dengan masyarakat Acheh dengan aman tanpa harus dicurigai dan sekaligus membangun kekuatan dan kerjasama dengan bangsa dan rakyat Acheh yang ada di Acheh. GAM dapat membangun dan membina hubungan sosial dengan bebas di Acheh dan juga di luar Acheh. GAM dapat membangun kekuatan politik di Acheh bersama-sama dengan bangsa dan rakyat Acheh di Acheh tanpa mendapat tekanan dan ancaman dari pihak TNI dan Polisi. GAM dapat memfokuskan kepada pembinaan kedalam bersama bangsa dan rakyat Acheh tanpa mendapat tekanan dan hambatan dari pihak TNI dan Polisi. GAM bersama” Memang benar fakta dan buktinya.

 

Coba saja perhatikan adakah penyerangan yang dilakukan oleh pihak TNI terhadap GAM ketika Perdana Menteri Malik Mahmud dan Menteri Luar Negeri Dr. Zaini Abdullah menginjakkan kakinya di Acheh ? Adakah Pasukan TNA yang mengawal teungku Malik Mahmud dan Dr. Zaini Abdullah dihantam oleh pihak TNI dan Polri di Acheh ? Adakah terjadi serangan ketika Teungku Malik Mahmud dan Dr.Zaini Abdullah selama berada di Acheh dan melakukan kunjungan keberbagai Kabupaten yang ada di Acheh dari pihak TNI dan Polri ?

 

Jelas, jawabannya adalah tidak terjadi. Mengapa ? Karena mereka telah terikat oleh isi MoU Helsinki.

 

Nah sekarang, kalau pihak Pansus DPR RI dalam UU tentang Pemerintahan Acheh-nya memenggal sebagian besar isi butiran-butiran MoU Helsinki, maka pihak GAM telah melakukan dan menjalankan tindakan yang diacukan kepada apa yang tertuang dalam MoU Helsinki. Dimana hasilnya akan segera diserahkan dan dibicarakan dalam Misi Monitoring Acheh (AMM) dan akan diputuskan oleh pihak Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative setelah dibicarakan dengan pihak RI, GAM dan pihak Uni Eropa.

 

Kemudian, kalau ternyata ditemukan bahwa ada pelanggaran terhadap isi MoU Helsinki, maka pihak Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan memutuskan apakah Perjanjian Damai ini gagal atau tidak. Nah, kalau gagal bagaimana langkah selanjutnya. Tentu saja dalam hal ni pihak Pemerintah Negara Acheh Sumatera dalam Pengasingan di Swedia telah membahas dan membicarakan langkah-langkah tersebut.

 

Jadi, kita sebagai bangsa dan rakyat Acheh dimana telah membaca dan melihat bahwa pihak Pemerintah negara Acheh dalam Pengasingan dengan TNA-nya telah melakukan angkat senjata lebih dari 30 tahun menghadapi pihak RI. Dan sekarang sedang berjalan melaksanakan perdamaian Helsinki di Acheh, yang usianya masih belum satu tahun. Adapun gagal tidaknya perdamaian Helsinki ini adalah tergantung dari kedua belah pihak, yaitu pihak GAM dan Pemerintah RI, apakah kedua belah pihak tetap komitment dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki atau tidak.

 

Terakhir, jadi dalam memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan isi MoU Helsinki ini bukan didasarkan kepada munafik atau tidaknya dari salah satu pihak Pemerintah Negara yang menandatangani perjanjian damai Helsinki, melainkan melihat dari fakta dan bukti yang dijalankan oleh kedua belah pihak Pemerintah Negara.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------