Stockholm, 6 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAHAN ACHEH MENURUT MOU HELSINKI DAN PEMERINTAHAN ACHEH MODEL UU NO.11/2006 JAUH BERBEDA SEPERTI LANGIT & BUMI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KARENA PEMERINTAHAN ACHEH MODEL MOU HELSINKI TIDAK SAMA DENGAN PEMERINTAHAN ACHEH MODEL UU NO.11/2006, MAKA PANSUS DPR RI MEMANIPULASI DAN MEMALSUKANNYA.

 

Masih ada sebagian bangsa dan rakyat Acheh yang beranggapan bahwa Pemerintahan Acheh menurut MoU Helsinki 15 Agustus 2005 adalah tidak jauh berbeda dengan Pemerintahan Acheh model UU No.11/2006, yang beda hanyalah marganya saja.

 

Nah, masih adanya pandangan dan anggapan seperti itu adalah disebabkan oleh ketidakmengertian dan ketidakpahaman apa yang menjadi isi butiran-butiran yang terkandung dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Mengapa ?

 

Karena, kalau mereka mengerti dan memahami apa yang menjadi kandungan dalam butiran-butiran MoU Helsinki, maka tidak mungkin muncul anggapan seperti tersebut diatas. Pemerintahan Acheh yang akan dibangun menurut MoU Helsinki secara hukum dan politis jauh berbeda dengan Pemerintahan Acheh model UU No.11/2006-nya Pansus DPR RI.

 

Nah, karena pihak Pansus DPR RI juga Departemen Dalam Negeri RI mengerti dan memahami secara penuh bahwa Pemerintahan Acheh model MoU Helsinki adalah jauh berbeda dan tidak sama dengan apa yang terkandung dalam dasar hukum yang ada di RI, maka pihak Pansus DPR RI secepat kilat memanipulasi, memalsukan, menghilangkan dan merobahnya untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kebijaksanaan politik otonomi-Acheh-nya.

 

Coba perhatikan dan dalami secara teliti, dimana menurut klausul MoU Helsinki yang berbunyi:

 

”1.1.2.Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

 

a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.”

 

Nah, kalau kita mempelajari dan menganalisa apa yang terkandung dalam klausul 1.1.2 MoU Helsinki diatas secara mendalam berdasarkan ketatanegaraan dan hukum, maka akan ditemukan bahwa Pemerintahan Acheh yang terdiri dari Lembaga Legislatif Acheh dan Pemerintah Acheh memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Mengapa ?

 

Karena, Lembaga Legislatif Acheh memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dimana segala persetujuan-persetujuan, keputusan-keputusan yang menyangkut Acheh yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan berlaku setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan Lembaga Legislatif Acheh. Begitu juga, semua kebijaksanaan adminstratif yang diambil oleh  Pemerintah Indonesia yang ada hubungannya dengan masalah Acheh akan dijalankan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Dari apa yang tertuang dalam klausul 1.1.2 MoU Helsinki tersebut menggambarkan bagaimana fungsi dan status hukum yang dimiliki oleh Lembaga Legislatif Acheh adalah sama dan setingkat dengan fungsi dan status hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Begitu juga fungsi dan status hukum Pemerintah Indonesia adalah sama dan setingkat dengan fungsi dan status hukum Kepala Pemerintah Acheh dalam hal yang menyangkut masalah-masalah Acheh.

 

Tetapi, pihak Pansus DPR RI dengan melihat kedudukan dan status Lembaga Legislatif Acheh sama dan setingkat dengan kedudukan dan status DPR RI dalam hal pengambilan persetujuan-persetujuan dan keputusan-keputusan tentang Acheh, begitu juga kedudukan dan status Pemerintah Acheh sama dan setingkat dengan kedudukan dan status Pemerintah Indonesia dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan administratif tentang Acheh, maka pihak Pansus DPR RI secepat kilat membuang fondasi dan referensi hukum klausul 1.1.2. MoU Helsinki melalui jalur penghilangan kata ”persetujuan” dengan kata ”pertimbangan” seperti yang tertuang dalam Pasal 8 UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Acheh.

 

Nah, dengan ditukarnya fondasi hukum yang tertuang dalam klausul 1.1.2. MoU Helsinki dengan Pasal 8 UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Acheh, maka robohlah dan hancurlah Pemerintahan Acheh yang disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintahan RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Mengapa ?

 

Karena, dengan ditukarnya kata ”persetujuan” dengan kata ”pertimbangan” oleh pihak Pansus DPR RI, dimana pengertian istilah “pertimbangan” diartikan dengan pendapat atau putusan yang diuraikan sebagai nasehat, dan pendapat atau putusan ini tidak mengikat, apakah mau diterima atau tidak. Sedangkan pengertian istilah “persetujuan” diartikan dengan pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui atau pembenaran atau pengesahan.

 

Jadi dengan ditukarnya kata ”persetujuan” dengan kata ”pertimbangan” oleh pihak Pansus DPR RI, maka menjadilah Acheh tetap sebagai status-quo otonomi-nya model “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 29 Nopember 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103). Dan status quo-otonomi Acheh tidak disepakati dalam MoU Helsinki, justru yang disepakati adalah Self-Government atau Pemerintahan Sendiri di Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki.

 

Sekarang, setelah sedikit membongkar apa yang dituangkan dalam UU No.11/2006 tersebut diatas, maka terbukalah bahwa memang benar berdasarkan fakta, bukti, dan hukum menunjukkan bahwa Pemerintahan Acheh menurut MoU Helsinki dengan Pemerintahan Acheh menurut UU No.112006 buatan Pansus DPR RI adalah sangat jauh berbeda, seperti langit dan bumi.

 

Jadi, kalau ada sebagian bangsa dan rakyat Acheh yang menganggap bahwa “apapun alasannya ketidakpuasan GAM terhadap RI, namun tidak lebih daripada UU No.18 tahun 2001 ataupun UU No.11 tahun 2006, cuma beda sedikit sahaja marganya, seperti marga: Siregar, Marpaung, Simanjuntak dls” (Seulawah Agam , merdeka_2007@yahoo.com ) adalah anggapan tersebut tidak benar dan tidak ada fakta, bukti, dan hukum yang kuat yang menunjang anggapan dan pendapat tersebut. Mengapa ?

 

Karena, sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa Pemerintahan Acheh menurut MoU Helsinki dengan Pemerintahan Acheh menurut UU No.11/2006 buatan Pansus DPR RI adalah sangat jauh berbeda, seperti langit dan bumi, dan tidak bisa dibedakan hanya sekedar melihat dari status marga.

 

Terakhir, diharapkan bangsa dan rakyat Acheh yang masih belum mengerti dan tidak memahami apa yang terkandung dalam MoU Helsinki tidak memberikan pandangan dan pendapat yang justru memberikan angin kuat dan dukungan kepada pihak dan kelompok penerus unitaris RI yang telah menganeksasi Acheh dengan cara yang ilegal penuh kelicikan dan penipuan. Justru sekarang pihak unitaris RI sudah mengalami benturan benteng tangguh MoU Helsinki, dan mereka kelompok unitaris RI sudah melihat bahwa didepan Acheh telah berdiri kekuatan federalis yang telah menjadi musuh utama pihak Soekarno dan penerusnya dari kelompok unitaris RI yang sebelumnya hanya memiliki kekuasaan secara de-facto dan de-jure di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------