Stockholm, 9 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MENGUPAS DAN MENGULITI KOMITE PERSIAPAN ACHEH MERDEKA DEMOKRATIK.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEKILAS MENGUPAS DAN MENGULITI KOMITE PERSIAPAN ACHEH MERDEKA DEMOKRATIK.

 

“Apakah Komite ini mempunyai hubungan dengan Acheh Merdeka yang didirikan DR. Hasan Tiro? Sudah tentu ada. Komite ini adalah kesinambungan dari perjuangan Acheh Merdeka yang dinyatakan pada 4 Desember 1976. Maka perlu kita deklarasikan dan umumkan kembali, sebab ramai yang berpikir bahwa perjuangan Acheh Merdeka sudah habis atau tidak ada lagi pihak yang melanjutkannya, setelah pihak GAM di bawah pimpinan Malik Mahmud menandatangani MoU di Helsinki dan menyerahkan diri kepangkuan RI. Karena Acheh Merdeka adalah perjuangan Rakyat Acheh, jadi siapa saja berhak melanjutkan perjuangan ini, tidak mesti keluarga Di Tiro saja.” (Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik, Fri Feb 17, 2006  10:26 pm)

 

Membaca apa yang ditulis diatas oleh pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik timbul pertanyaan, apakah memang benar pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang dideklarkan pada tanggal 15 Januari 2006 bertepatan dengan hari perayaan Martin Luther King Day di Amerika mempunyai hubungan formal dan organisatoris dengan ASNLF atau GAM yang dibangun oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro ?

 

Nah, kalau membaca apa yang ditulis oleh pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik tersebut diatas, katanya “sudah tentu ada” hubungan dengan ASNLF atau GAM yang dibangun oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Tetapi, yang dipertanyakan lagi adalah hubungan apa ?

 

Dari fakta, bukti dan hukum yang ada, justru Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik tidak memiliki hubungan, apakah itu hubungan secara politik, organisasi, pemerintahan dan negara dengan pihak ASNLF atau GAM atau Pemerintahan Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia dibawah pimpinan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

ASNLF atau GAM dan Pemerintahan Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia dibawah pimpinan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan Kabinetnya tetap wujud. ASNLF atau GAM tidak bubar. MoU Helsinki adalah merupakan pakta perjanjian damai antara pihak Pemerintahan Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia dibawah pimpinan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan pihak Pemerintah RI melalui para juru-runding-nya masing-masing. PM Malik Mahmud ketua juru-runding dari  Pemerintahan Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia dan Hamid Awwaluddin ketua juru-runding dari pihak Pemerintah RI.

 

Dalam MoU Helsinki tidak ada disepakati menggadaikan Acheh atasnama aman dan damai, atau menghilangkan lembaga Negara (Wali Negara, Majlis Negara, Dewan Menteri dan TNA) seperti yang ditulis oleh pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik. Yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pihak Pemerintahan Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia dalam hal ini pihak GAM dan pihak Pemerintah RI adalah berkomitmen ”untuk penyelesaian konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua”. (MoU Helsinki 15 Agustus 2005).

 

Nah, apakah dalam kalimat tersebut diatas mengandung isi yang tersurat menggadaikan Acheh atasnama aman dan damai, atau menghilangkan lembaga Negara (Wali Negara, Majlis Negara, Dewan Menteri dan TNA), sebagaimana yang dianggap oleh pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik?

 

Jelas, jawabannya adalah kesepakatan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara pihak GAM dan Pemerintah RI tidak ada hubungannya dengan masalah penggadaian Acheh atasnama aman dan damai, atau penghilangan lembaga Negara (Wali Negara, Majlis Negara, Dewan Menteri dan TNA). Mengapa ?

 

Karena lembaga Negara (Wali Negara, Majlis Negara, Dewan Menteri dan TNA) tetap wujud sebagai Pemerintahan dalam pengasingan di Swedia yang dipimpin oleh Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Adapun 840 pucuk senjata milik TNA dilucuti dan dihancurkan, juga 3000 pasukan TNA di-demobilisasikan adalah sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian penarikan pasukan tentara non-organik dan polisi non-organik dari Acheh dan yang dibenarkan tetap berada di Acheh adalah hanya tentara organik sejumlah 14.700 orang dan polisi organik sejumlah 9.100 orang. Selanjutnya, persoalan TNA dirobah menjadi Komite Peralihan Acheh (KPA) adalah akibat demobilisasi TNA sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki. Atau dengan kata lain, pasukan Tentara Negara Acheh yang asalnya memakai baju militer, sekarang diganti bajunya dengan baju sipil, karena dalam keadaan aman dan damai.

 

Nah, karena Pemerintahan Acheh dalam pengasingan di Swedia, dalam hal ini Wali Negara, Majlis Negara dan Dewan Menteri sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki masih wujud, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa karena MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, maka hilanglah Pemerintahan Acheh dalam pengasingan di Swedia.

 

Jadi, kalau pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik menyatakan bahwa ”MoU Helsinki telah dapat menghilangkan lembaga Negara dan struktur pemerintahaan sebuah pihak yang mengklaim setingkat Negara di dalam perundingan” adalah tidak benar. Mengapa? Karena tidak ada fakta, bukti dan dasar klausul hukumnya yang tertuang dalam MoU Helsinki yang menyatakan Pemerintahan Acheh dalam pengasingan di Swedia dalam hal ini GAM hilang setelah MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005.

 

Selama semua isi butiran-butiran yang tertuang dalam MoU Helsinki belum dilaksanakan semuanya dilapangan baik oleh pihak GAM maupun oleh pihak RI, maka selama itu kedua pihak tetap harus mengambil tindakan yang konsisten dengan MoU Helsinki.

 

Nah, inilah yang dimaksudkan dalam MoU Helsinki dengan komitmen untuk penyelesaian konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Jadi, bukan menggadaikan Acheh atas nama aman dan damai atau menghilangkan  lembaga Negara dan struktur pemerintahaan Acheh dalam Pengasingan di Swedia, seperti yang dianggap oleh pihak Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik.

 

Selanjutnya, Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang berbentuk kepemimpinan bersama dengan membawahi tujuh buah komisi dan sejumlah sub-komisi ditambah sekretariat dengan beberapa cabangnya adalah semacam organisasi, tetapi tidak diakui sah baik oleh Pemerintah Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia atau Afrika Selatan. Mengapa? Karena kalau Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik didaftarkan sebagai satu organisasi politik, maka jelas akan ditolak oleh Pemerintah Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia dan Afrika Selatan. Dinegara-negara tersebut tidak dibenarkan membentuk organisasi yang bersifat politik, kecuali membentuk partai politik baru yang sah atau menjadi pendukung partai politik yang ada.

 

Nah, Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah bisa digolongkan kepada satu organisasi yang non politik dan non government, dimana untuk diakui sah atau tidaknya harus didaftarkan di departemen sosial atau departemen kebudayaan di masing-masing negara tempat Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik berada.

 

Jadi, sebenarnya Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah satu organisasi yang bersifat sosial dan budaya saja, bukan organisasi yang bersifat politik. Mengapa ? Karena tidak dibenarkan membentuk organisasi yang bersifat politik apalagi memakai nama Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik di Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia dan Afrika Selatan.

 

Atau bisa juga, misalnya, membentuk organisasi sosial masyarakat Acheh Amerika dengan aturan dasar dan aturan rumah tangganya, kemudian didaftarkan ke Departemen Sosial atau Departemen Budaya di Amerika, misalnya di negara bagian New York. Tetapi, organisasi sosial masyarakat Acheh Amerika ini tidak bisa disulap dan digantikan dengan memakai nama Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik. Mengapa ? Karena kalau ketahuan oleh Pemerintah Negara Bagian di Amerika, tempat dimana organisasi sosial masyarakat Acheh Amerika didaftarkan, akan kena jeratan hukum.

 

Jadi, sebenarnya yang namanya Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang dideklarkan di New York pada tanggal 15 Januari 2006 adalah komite atau organisasi ilegal yang tidak sah dan tidak didaftarkan ke pihak Pemerintah negara bagian New York.

 

Nah, kalau Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah organisasi ilegal baik di New York atau di Stockholm, maka Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi sampai ingin membentuk Pemerintahan Acheh Merdeka Demokratik. Jadi, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan kemerdekaan Acheh melalui jalur politik dan diplomasi melalui hukum internasional dengan cara-cara yang demokratik dan aman kalau Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah organisasi ilegal baik di New York atau di Stockholm. Atau dengan kata lain bagaimana bisa memperjuangkan kemerdekaan Acheh melalui jalur politik dan diplomasi melalui hukum internasional dengan cara-cara yang demokratik dan aman kalau hanya mempergunakan organisasi sosial dan budaya saja.

 

Terakhir, Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik tidak memiliki dasar hukum yang kuat kalau dihubungkan dengan GAM dibawah Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan hanya mencomot reproklamasi Acheh Merdeka 4 Desember 1976 yang direproklamasikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan Acheh Sumatera National Liberation Front atau GAM-nya. Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik tidak memiliki garis organisasi langsung dengan GAM. Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik tidak memiliki hubungan politik dan perjuangan dengan pimpinan tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah bukan organisasi atau komite yang bersifat dan berstatus meliter baik di Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia, Afrika Selatan ataupun di Acheh. Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah bukan organisasi atau komite yang bersifat dan berstatus politik baik di Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia ataupun Afrika Selatan. Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah organisasi atau komite yang tidak mendapat dukungan politik dari pemerintah Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia dan Afrika Selatan. Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang berbasis di New York dan di Stockholm tidak mendapat dukungan penuh dari seluruh bangsa dan rakyat Acheh di Acheh.

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang diuraikan diatas, yaitu Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik adalah bukan ”kesinambungan dari perjuangan Acheh Merdeka yang dinyatakan pada 4 Desember 1976”, melainkan satu organisasi atau Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik yang ilegal yang tidak diakui baik oleh Pemerintah Amerika, Australia, Swedia, Norwegia, Malaysia atau Afrika Selatan.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik

Sekretariat:

New York, United States Tel/Fax. +1 718 337 8843

Stockholm, Scandinavia Tel. + 46 739 756532

e-mail: committee@freeacheh.info

preparatory.committee@gmail.com

website: www.freeacheh.info

 

Pertanyaan-pertanyaan yang sering dialamatkan

 

1. Apakah tujuan dari komite ini? Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik ini diantaranya adalah bertujuan untuk memberitahukan kepada bangsa Acheh dan seluruh bangsa di dunia bahwa perjuangan kemerdekaan Acheh masih berlanjut, biarpun para elit politik Acheh sedang sibuk dengan persoalan MoU Helsinki. Untuk membangkitkan kembali sebagian bangsa Acheh yang sedang larut dalam mempertimbangkan perjanjian Helsinki, dan usaha untuk mengumpulkan kembali bangsa Acheh yang masih setia terhadap amanah leluhur, setia pada proklamasi 1976, dan khususnya kepada Angkatan Acheh Merdeka yang masih setia pada sumpahnya untuk mengembalikan kedaulatan bangsa yakni merdeka di atas tanah air sendiri. Dalam hal ini, Komite akan menyusun agenda dan rencana perjuangan, cara-cara memulai perjuangan kembali, memperjuangkan suara rakyat Acheh yang selama ini terbiarkan, mendirikan suatu pemerintahan dan majelis yang mengawal tindakan pemerintah, menjalankan demokrasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan perjuangan.

 

2. Kenapa Komite ini tidak dideklarasikan di Acheh? Ada tiga alasan penting kenapa kami tidak melahirkan deklarasi ini di Acheh, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik ini adalah bersifat sementara saja yang bertujuan untuk mempersiapkan suatu Pemerintahan Acheh Merdeka Demokratik di masa depan. Jadi disebabkan ianya bersifat sementara, maka persoalan tempat atau lokasi menjadi tidak begitu penting. Kedua, karena keadaan di Acheh sekarang sedang aman dan tenang—dalam artian tenang sebelum datangnya badai--, dan agar proses damai yang sedang berlangsung tidak terganggu, kami memutuskan untuk mempersiapkan pekerjaan besar ini dari luar dulu. Meskipun dalam hal ini kami selalu berkonsultasi dengan rekan-rekan kami di Acheh. Ketiga, perkara tekhnis, komunikasi, dan keselamatan membuat kami harus memutuskan pendeklarasian dari luar.

 

3. Rakyat Acheh sedang haus akan perdamaian, sedang dapat bernafas sedikit lega, kenapa kita ganggu? Ada sebagian pihak yang salah mengerti tentang berdirinya Komite ini dan perjuangan Acheh Merdeka Demokratik yang tengah kita jalankan. Mereka pikir kami berusaha menghancurkan perdamaian atau menggangu proses perdamaian dan pelbagai alasan lainnya. Perlu kami jelaskan di sini bahwa semua itu adalah pemahaman yang salah. Suatu gerakan yang berasaskan demokrasi adalah tidak menggangu keamanan dan kedamaian. Malah ikut membantu usaha-usaha perdamaian di Acheh ke arah yang lebih bersih, berjalan baik dan bebas dari aksi penipuan di balik kata damai. Sebab suatu usaha, apapun bentuknya, jika dikerjakan dengan tidak jujur, tidak transparan dan berbelit, maka hasilnya berbuah penipuan atau akan ada banyak pihak yang tertipu. Dengan adanya suatu komite yang kuat dan demokratik, kami berharap ianya menjadi suatu pagar tempat berlindung, menjadi suatu mimbar tempat di mana rakyat boleh bersuara dan berpikir secara bebas, dan menjadi suatu tekanan terhadap penguasa-penguasa yang zalim dan korup baik di Acheh maupun Indonesia.

 

Kami melihat jelas bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam usaha damai di Acheh tidak sedikitpun memperdulikan tentang perkara demokrasi dan keadilan. Padahal jika kedua perkara ini tidak dapat ditegakkan, maka keadilan yang akan datang atas rakyat Acheh di masa depan adalah tetap di bawah telapak sepatu TNI/Polri, dan perdamaian yang akan kekal di Acheh adalah damai ala Orde Baru dan Demokrasi Terpimpin ala Orde Lama. Adakah kita setuju membiarkan Acheh tergadai atasnama aman dan damai? Cukup sudah sejarah Acheh di masa lalu, seperti ketika Habib Abdurrahman Az-Zahir yang menggadaikan Acheh sewaktu perundingan dengan Belanda di Pulau Pinang. Sesudah mendapatkan pelbagai fasiliti dari Belanda, kemudian  dia mengasingkan diri. Dari Saudi Arabia dia mengirimkan surat ke pihak Belanda tentang bagaimana caranya supaya Acheh dapat aman dan damai. Yaitu dengan memberikan jabatan, gelar, dan uang kepada siapa saja yang patut. Itulah obat penenang bagi orang Acheh, katanya. Sekarang hal itu sudah terlihat di Acheh. Komite ini adalah pagar terakhir rakyat Acheh yang akan menahan dan melawan RI untuk tidak melakukan apapun kehendak bejatnya di Acheh dan terhadap bangsa Acheh. Menjadi suatu wadah oposisi yang disegani lawan dan dihormati oleh masyarakat internasional. Suatu wadah yang Insya Allah akan dapat merealisasi tujuan dan cita-cita bangsa Acheh untuk bebas dan merdeka di atas tanah leluhurnya.

 

4. Siapakah pemimpin komite saat  ini? Sistem kepemimpinan dalam Komite ini untuk sementara berbentuk collective leadership, yaitu kepemimpinan bersama. Di sini tidak ada seorang pemimpin tunggal, tetapi tiap-tiap komisi akan dipimpin oleh salah seorang anggota komite, begitu juga dengan sekretariat. Semua keputusan penting diambil dengan musyawarah dengan rumusan demokrasi di tingkat forum komite yang kami namakan Joint Forum, sedangkan menyangkut keputusan yang tidak begitu penting dapat diputuskan oleh masing-masing komisi di forum setingkat komisi.

 

5. Bagaimana sistem pelaksanaan komite ini? Untuk saat ini, komite terdiri dari tujuh buah komisi dan sejumlah sub-komisi, sekretariat dengan beberapa cabangnya, dan seorang jurubicara.

 

6. Berapa lama semua anggota yang ada sekarang akan bertugas? Sebetulnya semua anggota yang ada sekarang sifatnya bukan permanen dan tidak ditetapkan hanya untuk 25 anggota saja. Komite ini akan kita jalankan sampai kita siap untuk mendirikan Pemerintahan Acheh Merdeka Demokratik. Oleh karena itu, komite ini selalu membuka pintu untuk para calon anggota baru sampai cukup korum untuk kita adakan suatu kongres besar. Kesempatan itu akan kita gunakan untuk melibatkan semua komponen rakyat Acheh, dalam proses mendapatkan legitimasi untuk tujuan tersebut di atas.

 

7. Kenapa dideklarasikan pada 15hb Januari? Karena yang kita deklarasikan adalah Komite Persiapan, bukannya sebuah pemerintahan, juga disebabkan oleh terdesaknya waktu, maka kita tidak dapat menyesuaikan dengan haribulan bersejarah bagi bangsa Acheh. Namun di masa yang akan datang ketika kita hendak mendirikan suatu pemerintahan, adalah penting untuk memilih hari dan bulan yang baik dan bersejarah. Adapun demikian, dikarenakan Komite ini kita deklarasikan dari kota New York, Amerika Serikat, ini dapat kita hubungkan dengan Hari Hak-Hak Masyarakat Sivil (civil rights) yang jatuh pada haribulan tersebut dan dikenal sebagai Martin Luther King Day.

 

8. Kenapa kita tidak dapat menerima hasil MoU Helsinki yang sudah ada? Atas dasar apa kita dapat menerima MoU Helsinki? Perjanjian tersebut telah menghilangkan lembaga Negara (Wali Negara, Majlis Negara, Dewan Menteri dan TNA). Adalah tidak pernah kejadian di dunia ini di mana sebuah perjanjian antara dua pihak dapat menghilang konstitusi salah satu pihak, inilah yang pertama kali terjadi ketika MoU Helsinki telah dapat menghilangkan lembaga Negara dan struktur pemerintahaan sebuah pihak yang mengklaim setingkat Negara di dalam perundingan. Begitu hilangnya lembaga dan pemerintahan, bermakna Negara atau pemerintahan yang didirikan sudah tiada. Ianya sudah tergadai di tangan  para juru runding GAM sendiri.

 

Kami yang telah memahami isi perjanjian Helsinki tersebut dan membandingkan dengan perjuangan bangsa-bangsa lain di dunia, seperti Bouganville, Moro, Palestina dan lainnya, jelas kami lihat bahwa apa yang dijanjikan kepada Acheh dalam MoU itu adalah sangat rapuh, tidak punya pegangan dan berbagai cara dapat ditafsirkan oleh RI. Persis seperti kita lihat kejadian yang sedang berlaku saat ini. RI tetap mengatur kita, tentara dan polisi yang telah membunuh ayah, ibu, anak dan saudara-saudara kita tetap bebas bergerak dan tidak seorangpun yang  diadili. Tiada sebarispun dari MoU tersebut yang memaparkan perkara pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM selama 30 tahun perang di Acheh akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Lebih penting lagi adalah dengan menerima MoU (baca: otonomi) bermakna kita sudah mengkhianati Proklamasi Acheh Merdeka, Sumpah Acheh Merdeka dan niat suci perjuangan kita selaku sebuah bangsa yang hendak merdeka. Jadi logika pihak Juru Runding yang berkampanye di Acheh di mana kita akan merdeka tahun 2009, dan MoU hanya strategi politik adalah propaganda. Sebab bagaimana kemerdekaan dapat dicapai apabila sesuatu yang telah kita dirikan seperti lembaga dan konstitusi Negara sebagai dasar perjuangan telah kita hancurkan?

 

9. Apakah Komite ini mempunyai hubungan dengan Acheh Merdeka yang didirikan DR. Hasan Tiro? Sudah tentu ada. Komite ini adalah kesinambungan dari perjuangan Acheh Merdeka yang dinyatakan pada 4 Desember 1976. Maka perlu kita deklarasikan dan umumkan kembali, sebab ramai yang berpikir bahwa perjuangan Acheh Merdeka sudah habis atau tidak ada lagi pihak yang melanjutkannya, setelah pihak GAM di bawah pimpinan Malik Mahmud menandatangani MoU di Helsinki dan menyerahkan diri kepangkuan RI. Karena Acheh Merdeka adalah perjuangan Rakyat Acheh, jadi siapa saja berhak melanjutkan perjuangan ini, tidak mesti keluarga Di Tiro saja.

 

10. Jika perjuangan ini adalah kelanjutan dari AM apakah Komite ini akan menggunakan senjata pula seperti GAM? Seperti yang tertulis dalam deklarasi, kita akan menggunakan perjuangan politik dan diplomasi melalui hukum internasional dengan cara-cara yang demokratik dan aman. Tetapi apabila lawan politik kita, Indonesia, tidak memahami aturan, maka kesabaran rakyat Acheh yang akan menentukan nantinya. Dalam hukum internasional, bangsa Acheh punya hak untuk mempertahankan diri (self-defence), dan itu bukan prioriti Komite untuk sekarang ini.

 

11. Adakah Komite ini berhubungan dengan MP/MB-GAM, PERMAS, ASNA dan organisasi rakyat Acheh lainnya? Komite ini adalah suatu wadah baru yang berdiri sendiri dan bersifat independen. Pada saat Komite ini kita dirikan, kita berharap dan bermaksud untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa Acheh dalam rangka melawan pihak musuh dan mengembalikan kedaulatan. Kita tidak mempersoalkan aliran dan garis politik anggota-anggota Komite di masa lalu, tetapi yang tidak dapat kita terima adalah mereka yang tidak setia kepada ideologi perjuangan, pelaku kejahatan atau kriminal dan mereka yang melakukan pembunuhan di luar hukum.

 

12. Bagaimana tentang dukungan internasional terhadap Komite ini? Sesuatu wadah yang masih baru tidak langsung mendapat sokongan dari masyarakat internasional. Masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dipersiapkan sebelum kita mencapai target yang diharapkan. Langkah yang paling penting saat ini adalah mencari dukungan dari bangsa Acheh untuk membangkitkan kembali perjuangan ini dengan sebaik mungkin. Jangan lagi kita hembuskan propaganda kepada rakyat bahwa berpuluh Negara telah mendukung perjuangan Acheh Merdeka, apabila perbuatan atau realiti tidak dapat kita buktikan. Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa di dunia adalah suatu perbuatan yang mulia, baik di segi agama, begitu juga menurut hukum internasional. Apabila kita rakyat Acheh punya niat untuk merdeka, maka tiada sesiapa yang dapat menghalang maksud tersebut, asalkan kita berdiri di atas garis perjuangan. Kita mulakan dengan usaha kita sendiri, selanjutnya baru kita dapatkan dukungan dari bangsa-bangsa lain yaitu masyarakat internasional.

 

Deklarasi.

 

Kepada bangsa kami dan semua bangsa di dunia serta institusi-institusi internasional:

Kami yang tergabung dalam Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik dengan ini menyatakan bahwa akan tetap meneruskan perjuangan untuk suatu konteks demokrasi yang lebih luas dan merata di tanah leluhur kami, Acheh, dengan penghormatan terhadap hukum-hukum international.

 

Diakui bahwasanya terdapat aspek positif dari Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Gerakan Acheh Merdeka (GAM) di bawah kepemimpinan Malik Mahmud dan perwakilan Indonesia di Helsinki pada 15 Agustus 2005, dan proses perdamaian yang sedang berlangsung telah menurunkan tingkat kekerasan di Acheh. Akan tetapi pada proses kelahirannya perjanjian tersebut adalah tidak memiliki kriteria demokrasi dan keterbukaan.

 

Meskipun terdapat banyak permintaan dari pelbagai pihak termasuk dari masyarakat sivil termasuk anggota GAM sendiri untuk menjadi bagian dari proses perundingan dan dibenarkan untuk memberi masukan dalam pembahasan kesepakatan tersebut, namun hanya beberapa saja yang terpilih dan dilibatkan.

 

Proses perundingan Helsinki dan hasil kesepakatan tersebut adalah tidak memiliki fondasi yang kokoh baik itu secara politik maupun demokrasi, dan tidak mempunyai justifikasi secara moral. Oleh sebab itu perjanjian tersebut tidak akan mampu bertahan dalam tempo yang lama.

 

Kami para pejuang setia Acheh Merdeka telah berdiri tegak dan bersatu dalam barisan Komite ini untuk: melanjutkan perjuangan kemerdekaan; mengembalikan kedaulatan Negara dan Bangsa; mempersiapkan berdirinya suatu pemerintahan yang bebas dan demokrat di Acheh; memperjuangkan aspirasi bangsa Acheh yang tertindas dan terabaikan. Semua maksud tersebut akan kami jalankan demi kebaikan bangsa kami agar dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia dalam kontribusinya untuk memperjuangkan perdamaian dunia, hak asasi manusia, kemerdekaan, keadilan, dan demokrasi.

 

Kami percaya bahwa tidak ada suatu alasanpun yang dapat menghalangi kelanjutan perjuangan ini. Aspirasi Bangsa Acheh telah jelas tertulis dalam Proklamasi Acheh Merdeka 4 Desember 1976, dan terpahat dalam setiap jiwa bangsa Acheh, khususnya mereka yang telah berjuang tak kenal lelah untuk mencapai cita-cita tersebut.

 

Dengan ini kami memanggil semua bangsa Acheh di mana pun berada agar bangkit bersama dalam suatu barisan untuk merebut kembali kedaulatan serta marwah bangsa dan Negara Acheh. Dalam rangka menyusun kembali perjuangan besar yang kita warisi ini, telah kita dirikan Komite Persiapan Acheh Merdehka Demokratik yang akan mengambil langkah-langkah penting dalam meraih maksud tersebut.

 

New York, 15 January 2006

Komite Persiapan Acheh Merdehka Demokratik

 

Affan Madjid (Acheh, Pereulak)

Aiman Zulkarnaen (Acheh)

Amir Tereusep  (Acheh Rayek)

Amirul Mu'minin Nya' Tjut Ali (Acheh)

Arifin Amin Syech (Australia)

Asnawi Ali (Sweden)

Eddy L. Suheri (United States)

Fuadi Azmi (South Africa)

Ghazali Abdul Hamid (Malaysia)

Guree Rahman Ismail (Sweden)

Hafizzul Majid (Acheh)

Hanafiah Ahmad (Norway)

Hasan Kumbang (Acheh)

Ibnu Hasan Abdullah (Acheh)

Ichlas Ramadhan (United States)

Inong Zhahir Ramadhani (Acheh)

Ishak Beulama (Acheh, Mereuhom Daya)

Jaffaniel Alamsyah (Acheh)

Khusairi Ismail (Acheh)

Mustafa Krueng (United States)

Syahbuddin Rauf (Sweden)

Syuhada Linge (Acheh, Linge)

Tgk. Lahmuddin Pang Teh (Malaysia)

Yusuf Daud (Sweden)

----------