Stockholm, 12 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MEMANG NEGARA RI ADALAH BERDIRI DIATAS MITOS BUATAN SOEKARNO CS.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

KALAU DITELUSURI SAMPAI KEDASAR, MAKA AKAN DITEMUKAN BAHWA BERDASARKAN FAKTA, BUKTI, SEJARAH DAN HUKUM NEGARA RI BERDIRI DIATAS MITOS BUATAN SOEKARNO CS.

 

“Setelah saya tahu pak Ahmad orang Sunda, saya menjadi panasaran untuk menanyakan hal-hal penting dalam tulisan yang Bapak buat dibawah ini. 1. Penyelenggaran PDRI hanya dari 19 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949 dan penyelenggaran pemerintahan di Sumatera Barat bukan di Aceh ? Apakah Bapak sependapat dengan itu ? (jawabannya cuma dua ya atau tidak). 2. Syafruddin berada di Aceh sebagai Wakil Perdana Menteri Negara Republik Indonesia ? (ya/atau tidak). 3. Delegasi Republik Indonesia ke KMB yang dipimpin oleh Bapak Hatta atas Nama NKRI (ya/tidak). 4. Belanda Berunding secara defacto dengan NKRI dan yang lainnya adalah negara kecil dibawah Uni Belanda (Negara Boneka Belanda/negara ciptaan Belanda diatas kertas/negara tanpa portfolio)) (ya/tidak). 5. Jika Bapak dekat dengan Pak Hasan Tiro, tentunya pasti dapat menjawab pertanyaan ini yaitu Pak Hasan Tiro pernah bekerja sebagai Pegawai NKRI dan menjadi staf Syafruddin dengan Pimpinannya Bapak Batangtaris. Selebihnya terserah pendapat dari masing-masing peserta mimbar bebas apakah Pak Ahmad ini berbicara dengan facta sejarah yang otentik atau membuat sejarah dengan versi Pak Ahmad.” (Rasjid Prawiranegara,  rasjid@bi.go.id ,  11 augusti 2006 23:17:13)

 

Terimakasih saudara Rasjid Prawiranegara di Jakarta, Indonesia.

 

Setelah membaca lima pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Rasjid Prawiranegara  diatas, sebenarnya jawabannya sudah ditampilkan dalam tulisan-tulisan sebelum ini. Dan tentu saja jawabannya tidak akan berobah.

 

Mengenai jawaban untuk pertanyaan apakah penyelenggaran PDRI hanya dari 19 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949 dan penyelenggaran pemerintahan di Sumatera Barat bukan di Aceh ?

 

Jawabannya adalah penyelenggaran PDRI hanya dari 19 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949 adalah benar sedangkan penyelenggaran pemerintahan di Sumatera Barat bukan di Aceh adalah tidak benar. Karena didasarkan pada dasar hukum Resolusi PBB No.67(1949) 28 January 1949.

 

Seterusnya, pertanyaan apakah  Syafruddin berada di Acheh sebagai Wakil Perdana Menteri Negara Republik Indonesia ?

 

Jawabannya adalah tidak benar. Karena sejak 14 Desember 1949 negara RI telah menjadi salah satu dari 16 Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Jadi negara RI bukan satu negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Wilayah kekuasaan Negara Bagian RI adalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya menurut Perjanjian Renville 17 Januari 1948 sebagaimana yang diakui oleh PBB dalam Resolusi PBB No.67(1949) 28 January 1949.

 

Selanjutnya, pertanyaan apakah delegasi Republik Indonesia ke KMB yang dipimpin oleh Bapak Hatta atas Nama NKRI ?

 

Jawabannya tidak. Karena Mohammad Hatta memimpin delegasi negara RI, bukan NKRI. NKRI baru dijelmakan pada tanggal 15 Agustus 1950 diatas puing-puing 15 Negara Bagian RIS.

 

Kemudian lagi, pertanyaan apakah Belanda berunding secara defacto dengan NKRI dan yang lainnya adalah negara kecil dibawah Uni Belanda (Negara Boneka Belanda/negara ciptaan Belanda diatas kertas/negara tanpa portfolio) ?

 

Jawabannya, tidak. Karena Belanda berunding dengan negara RI yang diakui secara politis. Adapun 15 Negara dan Daerah yang telah berdiri sendiri dan diakui Belanda yang pada tanggal 14 Desember 1949 membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Jadi 15 Negara dan Daerah yang telah berdiri sendiri tersebut adalah bukan negara boneka Belanda. Istilah negara boneka adalah hanya sekedar propaganda Soekarno dari RI. Sebab akhirnya RI juga masuk menjadi negara Bagian RIS. Dan tentu saja RI tidak disebut dengan negara boneka Belanda.

 

Terakhir, pertanyaan apakah Pak Hasan Tiro pernah bekerja sebagai Pegawai NKRI dan menjadi staf Syafruddin dengan Pimpinannya Bapak Batangtaris ?

 

Jawabannya adalah tidak benar. Sebab pada tahun 1949, ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro menginjak usia 19 tahun pindah ke Yogyakarta untuk belajar di Universitas Islam Indonesia jurusan hukum. Setahun kemudian, tahun 1950 Teungku Hasan Muhammad di Tiro meninggalkan RI menuju Amerika untuk belajar di Universitas Columbia. Tetapi, benar sambil kuliah Teungku Hasan Muhammad di Tiro bekerja di Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga September 1954.

 

Dalam jangka waktu kurang dari 4 tahun di Amerika, Teungku Hasan Muhammad di Tiro telah berkembang pikirannya seperti terlibat dalam perjuangan pembebasan rakyat Acheh dibawah NII Pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, rakyat Jawa Barat dengan NII dibawah Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, rakyat di Sulawesi Selatan dibawah Abdul Kahar Muzakar dan Kaso A. Ghani, rakyat daerah Kalimantan Selatan dibawah Ibnu Hajar.

 

Terbukti, Ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Negara Islam Indonesia, pada 20 September 1953, dimana Kabinet NKRI dipegang oleh Kabinet Ali-Wongso dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) yang dilantik pada bulan Agustus 1953 menggantikan Kabinet Wilopo dengan Perdana Menteri Wilopo yang dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan jatuh pada tanggal 3 Juni 1953 yang menggantikan Kabinet Soekiman. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 65, 73). Ternyata Kabinet Ali-Wongso makin gencar menghancurkan gerakan NII Teungku Muhammad Daud Beureueh ini.

 

Kemudian, Teungku Hasan Muhammad di Tiro, yang pikirannya telah berkembang makin luas dan dalam mengenai perjuangan rakyat Acheh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimatan Selatan, ketika mendengar Kabinet Ali-Wongso makin gencar menghancurkan gerakan perjuangan rakyat Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimatan Selatan itu, maka Teungku Hasan Muhammad di Tiro mengirimkan surat kecaman kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) atas tindakan penghancuran terhadap pihak rakyat rakyat Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Kalimatan Selatan.

 

Nah, akibat Teungku Hasan Muhammad di Tiro menentang kebijaksanaan politik Kabinet Ali-Wongso itulah, paspor milik Teungku Hasan Muhammad di Tiro dicabutnya.

 

Terakhir, itulah jawaban yang didasarkan pada fakta, bukti, sejarah dan hukum atas lima pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Rasjid Prawiranegara.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

From:  Rasjid Prawiranegara rasjid@bi.go.id

Date: 11 augusti 2006 23:17:13

To:  "Ahmad Sudirman" <ahmad_sudirman@hotmail.com>, <PPDI@yahoogroups.com>, <oposisi-list@yahoogroups.com>, <mimbarbebas@egroups.com>, <politikmahasiswa@yahoogroups.com>, <fundamentalis@eGroups.com>, <Lantak@yahoogroups.com>, <kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com>, achehnews@yahoogroups.com

CC: <mbzr00@yahoo.com>, m_sdby@yahoo.com

Subject: RE: PERATURAN WAKIL PM PPP NO.8/DES/WKPM 17 DESEMBER 1949 ADALAH SUATU PENIPUAN....

 

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

Setelah saya tahu pak Ahmad orang Sunda, saya menjadi panasaran untuk menanyakan hal-hal penting dalam tulisan yang Bapak buat dibawa ini

 

1.Penyelenggaran PDRI hanya dari 19 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949 dan penyelenggaran pemerintahan di Sumatera Barat bukan di Aceh ? Apakah Bapak sependapat dengan itu ? (jawabannya cuma dua ya atau tidak).

 

2.Syafruddin berada di Aceh sebagai Wakil Perdana Menteri Negara Republik Indonesia ? (ya/atau tidak)

 

3.Delegasi Republik Indonesia ke KMB yang dipimpin oleh Bapak Hatta atas Nama NKRI (ya/tidak)

 

4.Belanda Berunding secara defacto dengan NKRI dan yang lainnya adalah negara kecil dibawah Uni Belanda (Negara Boneka Belanda/negara ciptaan Belanda diatas kertas/negara tanpa portfolio)) (ya/tidak)

 

5.Jika Bapak dekat dengan Pak Hasan Tiro, tentunya pasti dapat menjawab pertanyaan ini yaitu Pak Hasan Tiro pernah bekerja sebagai Pegawai NKRI dan menjadi staf Syafruddin dengan Pimpinannya Bapak Batangtaris. Selebihnya terserah pendapat dari masing-masing peserta mimbar bebas apakah Pak Ahmad ini berbicara dengan facta sejarah yang otentik atau membuat sejarah dengan versi Pak Ahmad.

 

Wassalam

 

Rasyid Prawiranegara

 

rasjid@bi.go.id

Jakarta, Indonesia

----------