Stockholm, 13 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAH RI & DPR RI MASIH TIDAK KOMITMEN DAN TIDAK MENGHORMATI SELURUH ISI  MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SETAHUN USIA MOU HELSINKI, TETAPI PEMERINTAH RI DAN DPR RI TIDAK KOMITMEN DAN TIDAK MENGHORMATI SELURUH ISI MOU HELSINKI.

 

Dino Patti Djalal, Staff khusus Kepresidenan untuk masalah internasional dan anggota badan eksekutif Dewan Indonesia tentang masalah dunia internasional (The Indonesian Council on World Affairs) akan menseponsori Konferensi Internasional dengan tema “Building Permanent Peace in Aceh: One Year After the Helsinki Accord” atau “Membangun Perjanjian damai yang permanen di Acheh: Setahun setelah Penandatanganan Damai di Helsinki” yang akan diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta pada hari Senin, 14 Agustus 2006 dari jam 10.00 sampai jam 16.00 dengan dihadiri oleh Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, Perdana Menteri Gerakan Acheh Merdeka Malik Mahmud, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Ketua Misi Monitoring Acheh (AMM) Pieter Feith.

 

Ada empat faktor penting yang menjadi dasar untuk terwujudnya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh yaitu:

 

Pertama, perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh harus dilandaskan pada seluruh isi yang terkandung dalam Memorandum of Understanding (MoU).

 

Kedua, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) komitmen untuk menyelesaikan konflik Acheh.

 

Ketiga, Adanya kesungguhan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) untuk menghormati seluruh isi MoU Helsinki.

 

Keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia menghormati seluruh hasil kesepakatan Helsinki yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Nah, dari kenyataan yang ada, setelah Perjanjian damai Helsinki berjalan setahun di Acheh, ternyata pihak Pemerintah RI dan DPR RI telah dengan sengaja tidak komitmen dan tidak menghormati semua isi MoU Helsinki, melalui cara penghapusan dan perobahan isi MoU Helsinki dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh. ( "90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI harus dibuang karena bertentangan dengan MoU Helsinki" http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm )

 

Sekarang, dengan adanya usaha penghapusan dan perobahan isi MoU yang dilakukan oleh pihak Pemerintah RI dan DPR RI menjadi bukti bahwa Perjanjian damai Helsinki telah dilanggarnya.

 

Nah, akibat dengan adanya penghapusan dan perobahan isi MoU yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh, maka Gerakan Acheh Merdeka (GAM) dan masyarakat sipil di Acheh termasuk Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) dan Liga Inong Acheh (LINA) menyatakan sikap menolak Undang-Undang tersebut sebelum direvisi oleh DPR RI.

 

Kemudian, seandainya pihak DPR RI tidak memenuhi tuntutan pihak Gerakan Acheh Merdeka (GAM), sebagian besar masyarakat sipil di Acheh, Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA) dan Liga Inong Acheh (LINA) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh, maka perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh akan gagal.

 

Nah sekarang, apabila Konferensi Internasional tentang “Membangun Perjanjian damai yang permanen di Acheh: Setahun setelah Penandatanganan Damai di Helsinki” yang disponsori oleh pihak Dewan Indonesia tentang masalah dunia internasional (The Indonesian Council on World Affairs) tidak membahas, menggali dan memutuskan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak DPR RI dalam hal ini Panitia Khusus pembuat Undang-Undang Tentang Pemerintahan Acheh dalam bentuk penghapusan dan perobahan isi Kesepakatan damai Helsinki yang tertuang dalam MoU Helsinki, maka yang namanya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh adalah hanya fatamorgana saja.

 

Jadi, kalau dari pihak Gerakan Acheh Merdeka (GAM) dalam Konferensi tersebut akan membahas masalah ”Perjanjian damai Helsinki dan penerapannya”, maka GAM harus menekankan pada pelanggaran isi MoU Helsinki yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah RI dan DPR RI dan bagaimana untuk menyelesaikan serta memutuskan hukumannya yang mekanisme jalur hukum-nya diacukan kepada apa yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Karena, kalau DPR RI tidak segera merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan MoU Helsinki, maka dalam pelaksanaanya akan menimbulkan kepincangan dan ketidakstabilan sehingga akhirnya bisa merobohkan fondasi perdamaian di Acheh.

 

Terakhir, dalam setahun perjalanan MoU Helsinki di Acheh, ternyata telah dilanggar secara keras oleh pihak Pansus DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh-nya melalui cara penghapusan dan perobahan isi MoU Helsinki. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh adalah dasar fondasi berdirinya Pemerintahan Acheh, maka kalau fondasi tersebut tidak sesuai dengan MoU Helsinki, akhirnya harapan seluruh rakyat Acheh agar perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak adalah tinggal harapan. Konflik Acheh akan terus berlangsung tanpa akhir. Inilah yang harus disadari dan dipahami oleh pihak Pemerintah RI dan DPR RI. Periode 30 tahun konflik, akan berulang kembali, apabila pihak Pemerintah RI dan DPR RI tidak mengindahkan dan tidak menghormati seluruh isi MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------