Stockholm, 14 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MENGUPAS NII YANG WILAYAHNYA DIDUDUKI OLEH NEGARA RI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEKILAS MENGUPAS NEGARA ISLAM INDONESIA YANG WILAYAHNYA DIDUDUKI OLEH RI SEJAK 1962.

 

“Saya menjadi meragukan akan sejarah yang saya pelajari ketika duduk di bangku sekolah mengenai kebenarannya dimana dikatakan bahwa Imam S.M Kartosuwiryo adalah seorang pemberontak. Hal berbeda saya dapatkan justru setelah mencoba mengetahui akan kiprah NII yang sebenarnya. Dan saya cukup dapat mengerti -walaupun hanya sedikit saja yang saya ketahui mengenai kiprah NII di Indonesia. Akan tetapi nama NII di mata masyarakat sekarang yang cukup tidak perduli dengan perkembangan politik di negeri ini justru hanya mengenal NII sebagai pemberontak yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dalam sebuah wilayah yang sudah mempunyai pemerintahan atau dikenal NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).” (Antonio Cassano, my_id_032463@yahoo.co.id , Wed, 9 Aug 2006 21:16:56 +0700 (ICT))

 

Terimakasih saudara Antonio Cassano di Bandung, Indonesia.

 

Bagi orang yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang jalur proses pertumbuhan dan perkembangan serta jatuh bangunnya Negara RI, maka dengan mudah terperangkap oleh mitos yang menyebutkan bahwa Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di di Cilugalar, kawedanan Cisayong Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 12 Syawal 1368 H / 7 Agustus 1949 M adalah gerakan pemberontakan terhadap Negara RI. Dan menurut anggapan mereka lagi bahwa Negara Islam Indonesia tersebut dibangun didalam wilayah RI.

 

Nah, pandangan dan anggapan yang demikian memang tumbuh subur di RI, disebabkan rakyat telah dipenuhi oleh mitos yang menyebutkan bahwa di wilayah nusantara tidak ada negara lain yang tumbuh dan berkembang, kecuali hanya satu yaitu negara RI.

 

Mitos tentang negara RI inilah yang melekat disetiap pikiran dan ingatan rakyat di RI. Tetapi, bagi orang yang sadar dan tidak ingin hanya sekedar menerima mitos tentang negara RI, maka yang muncul dalam pikiran orang tersebut, sebenarnya bukan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang dianggap sebagai gerakan pemberontakan, melainkan sebaliknya, justru negara RI-lah dibawah Soekarno yang menduduki dan menjajah Negara Islam Indonesia. Mengapa ?

 

Karena, kalau digali sejarah dan hukum yang menjadi jalur proses pertumbuhan dan perkembangan negara RI, maka ditemukan fakta, bukti, sejarah dan hukum bahwa pada tanggal 7 Agustus 1949 Negara Islam Indonesia diproklamasikan diwilayah yang secara de-facto dan de-jure berada diluar wilayah RI. Mengapa ?

 

Karena, setelah Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948, yang sebagian isinya menyebutkan bahwa dinyatakannya gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer, maka secara de-jure dan de-facto wilayah kekuasaan negara RI adalah hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163). Jadi, wilayah yang ada diluar Yogyakarta dan sekitar bukan merupakan wilayah de-facto dan de-jure negara RI.

 

Nah, berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum tersebut diatas membuktikan bahwa wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara Islam Indonesia berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI.

 

Selanjutnya, bukan hanya Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan dan berdiri di luar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI, melainkan juga di Pasundan di Alun-alun Bandung pada tanggal 4 Mei 1947, Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa memproklamasikan berdiri Negara Pasundan. Tetapi baru pada tanggal 16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dengan R.A.A. Wiranatakusumah dipilih menjadi Wali Negara yang dilantik pada tanggal 26 April 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 140, 171)

 

Kemudian di Kalimantan Tenggara, Abdul Gaffar Noor memproklamasikan berdirinya Dewan Federal Borneo Tenggara pada tanggal 9 Mei 1947.

 

Juga, di Borneo Barat Sultan Pontianak Hamid Algadrie II memaklumatkan berdiri Daerah Istimewa Borneo Barat pada tanggal 12 Mei 1947. Kemudian Hamid Algadrie II diangkat sebagai Kepala Daerahnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 141)

 

Di Kalimantan Timur berdiri Daerah Siak besar pada 12 April 1947 dibawah pimpinan Adji Muhammad Parikesit. Kemudian nama Daerah Siak besar diganti menjadi Federasi Kalimantan Timur pada 4 Februari 1948.

 

Daerah Bangka, Daerah Belitung dan Negara Riau membentuk konfederasi pada 12 Juli 1947 yang Kepala Pemerintahannya dipegang oleh Masjarif gelar Lelo Bandaharo.

 

Di Madura pada 23 Januari 1948 berdiri Negara Madura dengan R.A.A. Tjakraningrat diangkat sebagai Wali Negara dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 164)

 

Di Banjar berdiri Daerah Banjar pada tanggal 14 Januari 1948 yang dipimpin oleh M. Hanafiah.

 

Di Dayak besar berdiri Daerah Dayak Besar pada 7 Desember 1946 dan diakui 16 Januari 1948 yang dipimpin oleh J-van Dyk.

 

Di Sumatra Timur, pada 24 Maret 1948 berdiri Negara Sumatra Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176)

 

Di Sumatera Selatan berdiri Negara Sumatera Selatan dengan Walinegara Abdul Malik pada tanggal 30 Agustus 1948.

 

Di Jawa Timur berdiri Negara Jawa Timur pada 26 November 1948 dengan Wali Negara R.T. Achmad Kusumonegoro.

 

Di Daerah Jawa Tengah berdiri Daerah Jawa Tengah pada 2 Maret 1949.

 

Kemudian, ada juga negara yang didirikan sebelum diadakan persetujuan Linggajati 25 Maret 1947, yaitu Negara Timur Besar yang didirikan pada 24 Desember 1946 dan diganti nama menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946 dengan kepala Negaranya Tjokorde Gde Rake Sukawati.

 

Jadi, berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum diatas menggambarkan bahwa ternyata bukan hanya negara RI yang berdiri, melainkan telah berdiri Negara-Negara dan Daerah-Daerah lain.

 

Karena itu, orang-orang yang menganggap dan menyangka Negara Islam Indonesia berdiri diwilayah de-facto dan de-jure negara RI dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah RI adalah merupakan anggapan dan sangkaan yang salah besar.

 

Sekarang, kalau kita membaca apa yang tertuang dalam Mukaddimah Kanun Azasy Negara Islam Indonesia, maka akan terbaca secara jelas dan gamblang yaitu:

 

"…Hampir djuga kaki Ummat Islam selesai melalui djembatan emas jang terachir ini, maka badai baru mendampar bahtera Umat Islam hingga keluar dari daerah Republik, terlepas dari tanggung djawab Pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, pasang dan surutnja air digelombang samudera tidak sedikitpun mempengaruhi niat sutji jang terkandung dalam kalbu Muslimin jang sedjati. Didalam keadaan jang demikian itu, Ummat Islam bangkit dan bergerak mengangkat sendjata, melandjutkan Revolusi Indonesia, menghadapi musuh, jang senantiasa hanja ingin mendjadjah belaka. Dalam masa revolusi jang kedua ini, jang karena sifat dan tjoraknja merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka Ummat Islam tidak lupa pula kepada wadjibnja membangun dan menggalang suatu Negara Islam jang Merdeka, suatu Keradjaan Allah jang dilahirkannja diatas dunia, ialah sjarat dan tempat untuk mentjapai keselamatan tiap2 manusia dan seluruh Ummat Islam, dilahir maupun bathin, di dunia hingga di acherat kelak…Mudah-mudahan Allah S.W.T melimpahkan taufik dan hidajatNja serta tolong dan KurniaNja atas seluruh Negara dan Ummat Islam Indonesia, sehingga terdjaminlah keselamatan Ummat dan Negara daripada tiap2 bentjana jang manapun djuga. Amin…” ( Kanun Azasy, Negara Islam Indonesia, Muqaddimah.)

 

Nah karena rakyat Negara Islam yang diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah Ummat Islam Indonesia, maka Negara Islam yang baru diproklamirkan itu dinamakan Negara Islam Indonesia atau disebut dengan Negara Kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia. (UUD NII, Bab I Negara, Hukum dan Kekuasaan, Pasal 1)

 

Selanjutnya, walaupun Pemerintahan Islam dan Negara Islam di Indonesia sudah berjalan, tetapi wilayah de-facto Negara Islam Indonesia ini sedang diduduki atau dijajah oleh RI, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan “Sebenarnya sudah berdiri NII sejak 7 Agustus 1949, hanya sejak tahun 1962 wilayah NII diduduki RI” ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060808b.htm )

 

Kemudian, pihak Pemerintah RI menyadari bahwa Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah masih wujud. Mengapa? Karena, tidak ada fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat yang menunjukkan bahwa pihak NII menyerah kepada pihak negara RI, walaupun Imam NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tertangkap oleh pihak RI pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat, kemudian dijatuhi hukuman mati, dan sebagian staf NII (sebanyak 32 orang) menyerah kepada pihak Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1962, tetapi secara de-jure NII tetap wujud, hanya sejak tahun 1962 sampai tahun 1987 NII tidak dijaharkan atau tidak ditampilkan secara terbuka kepada umum. NII baru dijaharkan sejak dipilihnya Abdul Fatah Wirananggapati sebagai Imam NII pada tahun 1987 yang selanjutnya digantikan oleh Ali Mahfudz berdasarkan MKT. No.5 Tahun 1997 ketika Abdul Fatah Wirananggapati meninggal. Walaupun pihak Pemerintah RI mengetahui NII masih wujud, tetapi pihak RI tidak bisa dan tidak sanggup untuk menghancurkan NII yang secara de-jure masih wujud. Dan tentu saja, selama masih ada rakyat NII, selama itu NII tetap secara de-jure wujud diatas bumi.

 

Selanjutnya, Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Imam SM Kartosoewirjo ini adalah merupakan lembaga negara yang juga sekaligus lembaga umat yang mencontoh dan meneruskan Negara Islam pertama yang telah dibangun Rasulullah saw di Yatsrib.

 

Jadi NII adalah lembaga negara yang merupakan wadah atau tempat untuk menegakkan, mengangkat, menerapkan, menjalankan, melaksanakan apa yang telah diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan Rasul-Nya Muhammad saw.

 

"Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali 'Imran, 3: 31). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS Ali 'Imran, 3: 102-103).

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisaa, 4: 59)

 

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS An-Nisaa, 4: 80)

 

Nah itulah dasar dalil naqli yang dijadikan landasan berdirinya Negara Islam Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 12 Syawal 1368 H / 7 Agustus 1949 M.

 

Kemudian kalau digali lebih dalam mengenai lembaga negara NII ini dan dihubungkan dengan tauhid, maka berdirinya NII adalah merupakan pelaksanaan dan penerapan keyakinan dari tauhid uluhiyah dengan membenarkan kerasulan Muhammad saw dan mengikuti serta mencontoh apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

 

Jadi, berdasakan pada landasan dalil naqli yang menjadi fondasi berdirinya lembaga negara NII yaitu sebagai lembaga yang mencontoh dan meneruskan Negara Islam pertama yang dibangun Rasululla saw ketika di Yatsrib pada tahun 1 H / 622 M, bukan didasarkan pada penerapan keyakinan mulkiyah dalam bentuk keyakinan kepada teritorial.

 

Nah, kalau ada orang yang mengambil konsepsi yang menyatakan bahwa berdirinya lembaga NII harus ada teritorial dengan mengambil dari dalil naqli yang tertuang dalam QS An Naas, 114: 2 (Malikinnaas (Raja manusia)), kemudian dijadikan sebagai suatu dasar keyakinan dan menjadi salah satu bagian tauhid, yaitu tauhid mulkiyah, maka jelas orang tersebut telah menyimpang dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw ketika membangun Negara Islam pertama di Yatsrib. Dan itu sangat bertentangan dengan dasar pembentukan dan proklamasi NII.

 

Karena itu, yang jelas adalah dasar pembentukan NII adalah merupakan pelaksanaan dan penerapan keyakinan dari tauhid uluhiyah dengan membenarkan kerasulan Muhammad saw dan mengikuti serta mencontoh apa yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

 

Nah tentu saja, kalau ada orang-orang atau kelompok yang menyatakan bahwa lembaga umat dan lembaga negara NII merupakan lembaga yang berdiri berdasarkan tauhid mulkiyah yang percaya atas teritorial, maka jelas itu pemahaman yang sangat menyesatkan dan merupakan racun mematikan bagi umat Islam umumnya dan khususnya bagi rakyat NII yang masih wujud secara de-jure sekarang ini.

 

Kemudian, pembagian aqidah dengan berdasarkan pada pembagian secara metodologis tauhid menjadi salah satunya tauhid mulkiyah untuk dipakai sebagai dasar keyakinan kepada teritorial untuk menjadi landasan keyakinan berdirinya NII, maka itu adalah merupakan salah satu usaha untuk menghancurkan NII melalui racun-racun yang dikeluarkan dalam lingkungan hidup sistem sekuler pancasila di negara RI.

 

Selanjutnya, memang ada muncul pesantren yang dinamakan Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat yang dipimpin oleh Abu Toto Alias Abdus Salam Panji Gumilang. Abu Toto memegang pimpinan KW IX (Komandemen Wilayah IX) 1992 berdasarkan Qoror atau fatwa yang dikeluarkan oleh KW IX yang menyatakan bahwa Abu Toto dilantik menjadi Komandan Sementara. Yang menjadi permasalahan, siapa yang mensyahkan dan mengkukuhkan Komandan sementara Abu Toto ini ?. Apakah Anggota Komandemen Tertinggi NII atau Kepala Staf Umum, atau Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi, atau langsung Imam NII Abdul Fatah Wirananggapati. Yang jelas tidak ada tertulis secara jelas siapa yang mengukuhkan Komandan Sementara KW IX Abu Toto ini.

 

Nah, karena memang antara Pesantren Al-Zaytun bersama Pimpinannya tidak memiliki hubungan struktur organisasi dan kenegaraan dengan NII, maka apa yang dijalankan oleh pimpinan Al-Zaytun adalah diluar tanggung jawab Imam NII.

 

Misalnya, "semua anggota tak terikat dengan kewajiban syariat Islam, seperti salat dan puasa. Alasannya, sebelum negara Islam ditegakkan, ibadah itu belum diwajibkan. Yang diutamakan adalah aktivitas merekrut anggota dan mengumpulkan dana."

 

Dimana alasan tersebut adalah alasan yang tidak betul, karena tidak ada tercantum dalam Kanun Azasy NII dan juga tidak ada dalam Straft Recht NII.

 

Begitu juga anggapan bahwa "semua yang berada di luar kelompoknya dianggap kafir. Halal darah dan hartanya."

 

Nah, jelas itu anggapan adalah tidak ada dasar hukumnya dalam NII. Memang dinyatakan dalam Straf-Recht NII, BAB I Pasal 2 HUKUM ISLAM DALAM MASA PERANG 5.Didalam masa perang dalam Negara Islam Indonesia, hanja ada dua golongan Ummat, ialah:

1.Ummat (rakjat) Negara Islam (Ummat Muslimin)

2.Ummat (rakjat) pendjadjah (Ummat Kafirin)

 

Tetapi, yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal 2 Bab 1 Kanun Azasy NII itu adalah waktu masa perang. Sekarang NII tidak sedang berperang melawan RI.

 

Kemudian soal zakat Fitrah, sebelumnya 2,5 liter, menjadi Rp 50.000; Infaq yang tidak dipaksakan, sekarang menjadi kewajiban Rp25.000 per orang. Harakat Ramadhan diwajibkan Rp 50.000 termasuk para aparat, dan para aparat tidak boleh menerimanya. Harakat Qurban diwajibkan untuk setiap orang, dimulai dengan janji, sedikitnya seekor kambing, dan boleh dicicil.

 

Jelas itu semua tidak ada dalam Kanun Azasy NII dan Straf-Recht NII. Jadi, itu memang yang diada-adakan oleh pemimpin Pesantren Al-Zaytun. Karena itu Pesantren Al-Zaytun tidak ada hubungan struktur pemerintahan dengan NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

 

Menurut NII, ummat Islam yang akan masuk menjadi warga NII tidak perlu membaca lagi syahadat, hanya ckup dengan baca baiat saja.

 

Seterusnya, kalau memang ada warga NII mau keluar dari NII tidak dianggap murtad, karena hal itu tidak tercantum dalam dasar hukum NII. Dimana yang tercantum dalam dasar hukum NII atau Straf Recht Bab IX Pasal 23 Murtad, ayat 1. Orang murtad, jaitu orang2 Islam jang mengganti ke-Islamannja dengan i'tikad dengan perkataan atau jang termaktub dalam kitab fiqh.

 

Selanjutnya, setelah NII dijaharkan dari tahun 1987 jelas sudah tidak timbul lagi perang yang terbuka dengan pihak RI. Dan selama pihak RI tidak mendeklarkan perang, menyerang dan menghancurkan NII, maka selama itu berlaku keadaan damai dan bukan masa perang. Karena itu Straft Recht Bab I Pasal 1 ayat 3 "Segala hukum2 Negara pada waktu ini hendaklah disesuaikan dengan hukum Sjari'at Islam dalam masa perang" tidak berlaku. Juga apa yang tercantum dalam Bab I Pasal 2 ayat 5, 2. "Ummat (rakjat) pendjadjah (Ummat Kafirin)" sudah tidak berlaku.

 

Lalu masalah infak itu ditentukan oleh Pemerintah NII, hanya jelas tidak diwajibkan bagi rakyat atau warga NII yang menganggur, atau para pelajar dan mahasiswa yang belum ada penghasilan.

 

Juga soal pernikahan jelas harus menurut dasar hukum Islam yang berlaku, soal siapa yang menikahkan itu didasarkan kepada hukum nikah yang sudah berlaku menurut Islam. Soal menikah dengan siapa, itu harus sesuai menurut dasar hukum Islam. Bukan karena rakyat atau non-rakyat NII.

 

Selama pihak pemerintah di luar NII tidak mendeklarkan perang dan menyerang kepada NII, maka selama itu dasar hukum yang terkandung dalam Straf-Recht Bab I atau Bab II Pasal 3 Orang yang diperangi, tidak berlaku.

 

Inilah sedikit jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Antonio Cassano di Bandung, Indonesia.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Wed, 9 Aug 2006 21:16:56 +0700 (ICT)

From: antonio cassano my_id_032463@yahoo.co.id

Subject: pertanyaan selanjutnya dari antonio cassano !!

To: ahmad@dataphone.se

 

Assalam mu'alaikum wr.wb.

 

Terima kasih atas jawaban dari saudara Ahmad Sudirman terhadap pertanyaan saya tempo hari. Namun masih banyak hal yang ingin saya ketahui dan ingin saya tanyakan yang tentunya bukan kepada anda saja.

 

Berbicara mengenai NII atau yang lebih dikenal dengan N sebelas (betulkah demikian ?!) sebenarnya sudah banyak orang mengetahui nya. Namun tentu saja NII menurut sejarah yang diketahui dari pelajaran sekolah.

 

Saya menjadi ingat ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa sejarah tergantung kepada penguasa nya. Sehingga saya menjadi meragukan akan sejarah yang saya pelajari ketika duduk di bangku sekolah mengenai kebenarannya dimana dikatakan bahwa Imam S.M Kartosuwiryo adalah seorang pemberontak. Hal berbeda saya dapatkan justru setelah mencoba mengetahui akan kiprah NII yang sebenarnya. Dan saya cukup dapat mengerti -walaupun hanya sedikit saja yang saya ketahui mengenai kiprah NII di Indonesia.

 

Akan tetapi nama NII di mata masyarakat sekarang yang cukup tidak perduli dengan perkembangan politik di negeri ini justru hanya mengenal NII sebagai pemberontak yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dalam sebuah wilayah yang sudah mempunyai pemerintahan atau dikenal NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

Hal yang lebih mengejutkan saya, ternyata ada beberapa gerakan yang saya tidak tau apakah ini benar NII atau hanya mengatas namakan NII mencoba membawa masyarakat khusunya kalangan terpelajar yang justru semakin menyudutkan nama NII yang note bane nya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

 

Sebuah contoh, ada beberapa siswa dan mahasiswa sering mengikuti pengajian secara sembunyi-sembunyi yang awalnya hanya pengajian biasa. Setelah merasa cukup dekat secara personal, mereka dibawa ke suatu tempat yang tidak boleh diketahui dengan cara menutup mata peserta pengajian dengan sapu tangan. kemudian mereka dikenalkan dengan ajaran-ajaran yang tidak masuk akal seperti apakah Al-Quran boleh di injak2 yang kemudian dicontohkan oleh oknum tersebut dengan menginjak-injak nya. Bukan kah ini sudah menyimpang ??!!

 

Lebih dari itu, mereka diperintahkan untuk membayar sejumlah uang (saya kurang mengetahui istilahnya) sebagai dasar untuk inveatasi masa depan. Dan asal dari uang tersebut tidak dipermasalahkan, misalnya boleh mencuri bahkan kepada orang tua mereka sendiri.

 

Setelah itu mereka diwajibkan untuk membawa sejumlah orang yang akan dibawa untuk mengikuti gerakan yang mereka lancarkan tersebut. Selain itu ada beberapa contoh lain yang diakuicukup menyimpang.

 

Contoh lain, ada beberapa golongan yang menganggap bahwa keadaan umat islam sekarang sama halnya dengan masa ketika Nabi Muhammad ketika masih di mekkah. Karena ketika itu belum turun perintah untuk shalat, maka golongan tersebut tidak melaksanakan perintah shalat tersebut.

 

Contoh lain menganggap bahwa umat islam di luar jemaah mereka adalah kaum kafir/ musyrikin dan sifatnya najis, sehingga haram bagi mereka untuk bergaul dengannya. Sehingga untuk menjadi kelompok mereka, maka diharuskan untuk membaca syahadat kembali dan menyatakan ba'iat atau tanda setia kepada imam mereka.

 

Semua gerakan-gerakan tersebut justru mengatas namakan islam. Sungguh ironis !!

 

Kemudian dengan peran pemerintah sekarang dengan berbagai informasi yang didapat dari setiap intel pemerintah, akankah pemerintah tidak mengetahui akan eksistensi orang-orang yang bergerak dalam NII dan usahanya untuk menegakkan kembali daulah islam di Indonesia ?! saya rasa tidak, dan saya yakin pemerintah sekarang pun mengetahui masalah tersebut.

 

Lalu timbul pertanyaan, mengapa NII kemudian dibiarkan masih berdiri hingga sekarang ?! dan kenapa pemerintah tidak berupaya untuk memberantasnya ?! bukankan hal ini akan mengakibatkan gerakan2 separatis (setidaknya menurut versi pemerintah Indonesia yang jelas2 adalah pemerintahan sekuler) ?!

 

Pertanyaan selanjutnya adalah, sampai kapan NII akan bergerak seperti ini. Yang saya yakini adalah tentunya memajukan dan menguatkan aqidah serta ukhuwah islamiyah diantara masyarakat indonesia, agar masyarakat indonesia semakin yakin untuk segera menegakan daulah islam di indonesia.

 

Untuk saat ini mungkin hanya pertanyaan demikian yang dapat saya ajukan. Dan saya sangat senang, ternyata dalam usaha saya untuk mendapatkan ridha Allah (insyaAllah) saya mendapat jalan dan mendapat akses yang dapat menguatkan aqidah saya. Walaupun saya akui saya masih terlalu buta untuk mengenal dan menjalankan serta menjauhi larangan Allah Swt.

 

Terima kasih.

wasalam.

 

Antonio Cassano.

 

my_id_032463@yahoo.co.id

Bandung, Indonesia.

----------