Stockholm, 18 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PERMAS = PDI-P = PKB MENENTANG DAN MENOLAK MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ADA KESAMAAN ANTARA PERMAS DAN PDI-P DAN JUGA PKB YAITU SAMA-SAMA MENENTANG DAN MENOLAK MOU HELSINKI 15 AGUSTUS 2005.

 

”Sebelum dan sesudah MoU ditandatangani, Persatuan Masyarakat Aceh Skandinavia (PERMAS) telah mengeluarkan sejumlah pernyataan tentang keberatannya terhadap perjanjian Helsinki tersebut. Adapun alasan alasan Permas sebagai berikut: MoU tidak dijalankan dengan demokratik, transparan dan penuh dengan penipuan serta trik trik politik. MoU telah menggugurkan hak bangsa Aceh untuk merdeka yang telah diperjuangkan selama tiga dekade ini dengan harta, tenaga dan darahnya. MoU telah menghilangkan hak penentuan nasib diri sendiri bangsa Aceh secara demokratik melalui sebuah referendum. MoU telah menghalalkan pembunuhan besar besaran terhadap rakyat sipil Aceh oleh TNI selama konflik, dengan cara mengabaikan begitu saja pengusutan HAM berat paska MoU. Atas berbagai alasan di atas, maka jelas PERMAS menolak keberadaan MoU. Dengan demikian, maka secara otomatis PERMAS tidak ada urusan apapun dengan UUPA yang dilahirkan dari induk MoU yang telah dijadikan sebagai alat untuk mengekalkan penjajahan RI terhadap bangsa Aceh.” (Abunizar Mohd Ali, Ketua II, permas_sweden@yahoo.se , permas_norway@yahoo.no , permas_denmark@yahoo.dk , Skandinavia, 16 Agustus 2006)

 

Tanggapan yang disampaikan oleh saudara Abunizar Mohd Ali, Ketua II Persatuan masyarakat Aceh di Skandinavia (PERMAS) atas pernyataan yang disampaikan oleh saudara Zulfikar Ben dari Amerika mengenai ”pernyataan masyarakat Acheh diseluruh dunia tentang setahun perdamaian di Acheh”, ternyata menggambarkan pandangan dan pikiran pihak PERMAS-nya saudara Abunizar Mohd Ali yang sempit dan sekaligus menunjukkan adanya kesamaan antara PERMAS dengan PDI-P-nya Megawati dan PKB-nya Abdurrahman Wahid. Mengapa ?

 

Karena PDI-P, PKB dan PERMAS adalah sama-sama menentang dan menolak pakta perjanjian damai antara Gerakan Acheh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia, walaupun diantara mereka bertiga memiliki alasan penolakan yang berbeda.

 

Dimana alasan PDI-P-nya Megawati menolak MoU Helsinki adalah karena masalah Acheh merupakan masalah dalam negeri sehingga perundingan antara GAM dan RI tidak perlu diselenggarakan diluar negeri dan tidak perlu melibatkan dunia internasional. Sedangkan alasan PKB-nya Abdurrahman Wahid menganggap masalah Acheh adalah masalah dalam negeri Indonesia. Adapun alasan pihak PERMAS-nya Abunizar Mohd Ali adalah karena ”MoU telah menggugurkan hak bangsa Aceh untuk merdeka yang telah diperjuangkan selama tiga dekade ini dengan harta, tenaga dan darahnya. MoU telah menghilangkan hak penentuan nasib diri sendiri bangsa Aceh secara demokratik melalui sebuah referendum. MoU telah menghalalkan pembunuhan besar besaran terhadap rakyat sipil Aceh oleh TNI selama konflik, dengan cara mengabaikan begitu saja pengusutan HAM berat paska MoU.”

 

Nah, kalau kita teliti secara seksama alasan yang disampaikan oleh saudara Abunizar Mohd Ali dari PERMAS tentang penolakan MoU Helsinki, maka akan terbukti bahwa pihak PERMAS adalah pertama, pihak yang memang tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dinamakan pakta perjanjian damai antara GAM dan RI yang tertuang dalam MoU Helsinki. Kedua, pihak PERMAS tidak mengerti dan tidak memahami status dan kedudukan PERMAS dihubungkan dengan status dan kedudukan GAM. Ketiga, pihak PERMAS tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa PERMAS di Skandinavia adalah hanya sekedar organisasi sosial dan budaya saja, yang tidak memiliki kekuatan politik dan hukum. Keempat, pihak PERMAS tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa PERMAS secara politik tidak diakui oleh Pemerintah Swedia, Norwegia dan Danmark.

 

Sekarang, kita meneliti dan menguliti mengapa pihak PERMAS tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dinamakan pakta perjanjian damai antara GAM dan RI yang tertuang dalam MoU Helsinki?

 

Karena, yang namanya pakta perjanjian damai antara GAM dan RI yang tertuang dalam MoU Helsinki adalah bukan merupakan penyerahan diri dari pihak GAM kepada pihak RI; bukan merupakan penyerahan kedaulatan Acheh kepada RI; bukan merupakan pengakuan kedaulatan RI atas Acheh; bukan merupakan alat untuk mengekalkan penjajahan RI terhadap bangsa Acheh; tidak menggugurkan hak bangsa Acheh untuk merdeka yang telah diperjuangkan selama tiga dekade ini dengan harta, tenaga dan darahnya; tidak menghilangkan hak penentuan nasib diri sendiri bangsa Acheh; tidak menghalalkan pembunuhan besar besaran terhadap rakyat sipil Acheh oleh TNI selama konflik. Melainkan MoU Helsinki adalah pakta perjanjian damai atau kesepakatan damai antara GAM dan RI yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak. Dimana tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah, melainkan kedua belah pihak mendapatkan tingkat martabat yang sama.

 

Nah, alasan-alasan tersebut diatas yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh pihak saudara Abunizar Mohd Ali bersama PERMAS-nya.

 

Kemudian, mengenai tanggapan saudara Abunizar Mohd Ali bersama PERMAS-nya bahwa MoU tidak dijalankan dengan demokratik, transparan dan penuh dengan penipuan serta trik trik politik menggambarkan bagaimana pandangan pihak PERMAS yang sempit dan dangkal. Mengapa ?

 

Karena, yang berunding dengan pihak RI adalah GAM, bukan PERMAS. GAM tidak memiliki hubungan langsung, baik secara politik, hukum maupun secara organisasi dengan pihak PERMAS. Karena itu tidak ada tanggung jawab politik, hukum dan organisasi bagi GAM atas PERMAS. Atau dengan kata lain PERMAS adalah organisasi sosial dan budaya yang ada di Swedia, Norwegia dan Danmark yang tidak memiliki jalur hubungan politik, hukum dan organisasi dengan GAM, sehingga secara hukum PERMAS tidak mempunyai hak apapun atas apa yang diputuskan oleh pihak GAM dibawah pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Jadi, kalau pihak PERMAS menyatakan bahwa ”MoU tidak dijalankan dengan demokratik, transparan dan penuh dengan penipuan serta trik trik politik” adalah tidak memiliki kekuatan politik dan hukum yang kuat. Sama saja dengan pernyataan dan sikap yang dinyatakan oleh Megawati dengan PDI-P-nya atau pernyataan Abdurrahman Wahid dengan PKB-nya yang menolak MoU Helsinki dengan alasan masalah Acheh adalah masalah dalam negeri yang tidak perlu melibatkan dunia internasional.

 

Nah sekarang, konsekuensi logisnya adalah karena PERMAS bukan merupakan bagian dari GAM baik dilihat secara hukum atau politik atau organisasi, maka GAM ketika berunding dengan pihak RI di Helsinki tidak perlu sebelumnya mendiskusikan dengan PERMAS atau melibatkan PERMAS didalamnya.

 

Nah inilah yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh pihak PERMAS.

 

Selanjutnya, tanggapan saudara Abunizar Mohd Ali bersama PERMAS-nya: ”Kami masyarakat Aceh di Skandinavia (Sweden, Norway dan Denmark) yang tergabung dalam PERMAS, dengan ini menyatakan bahwa kami tidak ada hubungan sama sekali dengan ”Pernyataan Masyarakat Acheh di Seluruh Dunia” tentang setahun damai di Acheh”, yang dikeluarkan di Amerika tanggal 14 Agustus 2006 dan disiarkan oleh seseorang bernama Zulfikar Ben. Tindakan yang tidak profesional dari sdr. Zulfikar Ben, dengan meng-atas-namakan seluruh rakyat Aceh di luar negeri, sungguh tidak bermoral dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, disebabkan tidak adanya komunikasi dan persetujuan terlebih dahulu dengan para pihak yang direpresentasikannya, lebih lebih masyarakat Aceh di Sweden yang mayoritasnya anggota PERMAS.”

 

Nah, dari apa yang dinyatakan oleh pihak PERMAS diatas membuktikan pihak PERMAS yang diwakili oleh saudara Abunizar Mohd Ali yang tidak mengerti dan tidak memahami pengertian istilah ”Perwakilan - perwakilan  Masyarakat Acheh di seluruh dunia”. Mengapa ?

 

Karena yang dinamakan perwakilan masyarakat Acheh di seluruh dunia adalah bukan berarti didalamnya wakil-wakil yang ada dari PERMAS, melainkan wakil-wakil masyarakat Acheh lainnya yang ada di seluruh dunia yang bukan anggota PERMAS.

 

Karena memang PERMAS tidak memiliki hubungan dengan GAM baik secara politik atau hukum atau organisasi, maka logis apabila memang dari pihak PERMAS tidak ada wakilnya yang ikut menyatakan penolakan ”Undang-Undang Pemerintahan Acheh yang tidak sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki, kecuali Pemerintah Indonesia segera merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan semua butir-butir dan pasal-pasal Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki.”

 

Jadi, dengan adanya pernyataan dari pihak PERMAS yang menyatakan bahwa saudara Zulfikar Ben melakukan ”tindakan yang tidak profesional, dengan meng-atas-namakan seluruh rakyat Aceh di luar negeri, sungguh tidak bermoral dan tidak bisa dipertanggungjawabkan” menunjukkan pernyataan yang tidak tidak ada dasar kekuatan hukumnya. Saudara Zulfikar Ben telah melakukan tindakan yang profesional dengan cara tidak melibatkan wakil dari PERMAS, karena memang PERMAS adalah diluar GAM dan yang menentang sejak dari awal terhadap MoU Helsinki.

 

Terakhir, disarankan kepada saudara Abunizar Mohd Ali bersama PERMAS-nya untuk lebih banyak belajar dan menggali masalah politik, hukum dan organisasi, khususnya mengenai status dan kedudukan PERMAS dihubungkan dengan GAM agar supaya kalau menanggapi tentang MoU Helsinki tidak terjerumus kejurang kesempitan dan kejumudan.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

PERSATUAN MASYARAKAT ACEH DI SKANDINAVIA (PERMAS)

P.O.Box: 1548, Kjelvene 4093, Stavanger, Norway

 

Tanggapan PERMAS terhadap ”pernyataan masyarakat Aceh di seluruh dunia”

 

Kami masyarakat Aceh di Skandinavia (Sweden, Norway dan Denmark) yang tergabung dalam PERMAS, dengan ini menyatakan bahwa kami tidak ada hubungan sama sekali dengan ”Pernyataan Masyarakat Acheh di Seluruh Dunia” tentang setahun damai di Acheh”, yang dikeluarkan di Amerika tanggal 14 Agustus 2006 dan disiarkan oleh seseorang bernama Zulfikar Ben.

 

Tindakan yang tidak profesional dari sdr. Zulfikar Ben, dengan meng-atas-namakan seluruh rakyat Aceh di luar negeri, sungguh tidak bermoral dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, disebabkan tidak adanya komunikasi dan persetujuan terlebih dahulu dengan para pihak yang direpresentasikannya, lebih lebih masyarakat Aceh di Sweden yang mayoritasnya anggota PERMAS.

 

Sebelum dan sesudah MoU ditandatangani, Persatuan Masyarakat Aceh Skandinavia (PERMAS) telah mengeluarkan sejumlah pernyataan tentang keberatannya terhadap perjanjian Helsinki tersebut. Adapun alasan alasan Permas sebagai berikut:

 

MoU tidak dijalankan dengan demokratik, transparan dan penuh dengan penipuan serta trik trik politik.

MoU telah menggugurkan hak bangsa Aceh untuk merdeka yang telah diperjuangkan selama tiga dekade ini dengan harta, tenaga dan darahnya.

MoU telah menghilangkan hak penentuan nasib diri sendiri bangsa Aceh secara demokratik melalui sebuah referendum.

MoU telah menghalalkan pembunuhan besar besaran terhadap rakyat sipil Aceh oleh TNI selama konflik, dengan cara mengabaikan begitu saja pengusutan HAM berat paska MoU.

 

Atas berbagai alasan di atas, maka jelas PERMAS menolak keberadaan MoU. Dengan demikian, maka secara otomatis PERMAS tidak ada urusan apapun dengan UUPA yang dilahirkan dari induk MoU yang telah dijadikan sebagai alat untuk mengekalkan penjajahan RI terhadap bangsa Aceh.

 

Demikian pernyataan PERMAS, mudah2an tidak disalah mengertikan.

 

Skandinavia, 16 Agustus 2006

Abunizar Mohd Ali

Ketua II

Email:

permas_sweden@yahoo.se

permas_norway@yahoo.no

permas_denmark@yahoo.dk

 

PERMAS adalah sebuah organisasi yang di bentuk pada musim panas 2004 oleh masyarakat Aceh di Skandinavia. Tujuan pokok dari organisasi tersebut adalah menyatupadukan warga Aceh yang tersebar di luar negeri, khususnya di negara-negara Skandinavia dan bekerja sama untuk mencapai sebuah solusi yang demokratis, adil, damai terhadap konflik Aceh

----------

 

PERNYATAAN MASYARAKAT ACHEH DI SELURUH DUNIA TENTANG SETAHUN PERDAMAIAN DI ACHEH.

 

Hanya dengan berlandaskan pada Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia dan adanya komitment dari kedua pihak untuk menyelesaikan konflik Acheh serta adanya kesungguhan untuk menghormati seluruh isi MOU, maka perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh dapat diwujudkan, dijalankan dan dipelihara.

 

Setahun telah berjalan perdamaian di Acheh, Pemerintah Republik Indonesia dengan sengaja tidak menghormati seluruh isi kesepakatan damai yang tertuang dalam MOU melalui cara penghilangan dan perobahan isi MOU seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh. Usaha penghilangan dan perobahan isi MOU yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia adalah suatu pelanggaran kesepakatan damai yang bisa membahayakan perdamaian di Acheh. Konsekuensi dengan adanya penyimpangan isi UU PA dengan butir-butir MOU tersebut, pihak Gerakan Acheh Merdeka dan sebagian besar masyarakat sipil di Acheh menyatakan sikap tidak setuju dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh sebelum UU tersebut direvisi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila Pemerintah Indonesia tidak menjadikan MoU sebagai pedoman dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh, maka perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh sulit untuk diwujudkan.

 

Berdasarkan pada pertimbangan diatas, kami masyarakat Acheh di seluruh dunia menyatakan:

 

1. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka harus tetap konsisten dengan butir-butir  Memorandum of Understanding (MoU) yang di tandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

 

2. Kami seluruh masyarakat Acheh di luar negeri menolak Undang-Undang Pemerintahan Acheh yang tidak sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki, kecuali Pemerintah Indonesia segera merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan semua butir-butir dan pasal-pasal Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki.

 

4. Seluruh masyarakat Acheh yang ada di Acheh dan di luar Acheh untuk tetap mendukung penuh perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

 

United State of America, 14 Agustus 2006

Contact Person

Zulfikar Ben

E-mail: internationalachehnesecommunity@gmail.com

Telp: +1 443 7221646

 

Perwakilan - perwakilan  Masyarakat Acheh di seluruh dunia

1. Perwakilan Masyarakat Acheh di USA).

2. Perwakilan Masyarakat Acheh di Canada.

3. Perwakilan Masyarakat Acheh di Australia.

4. Perwakilan Masyarakat Acheh di New Zealand.

5. Perwakilan Masyarakat Acheh di Sweden.

6. Perwakilan Masyarakat Acheh di Norway.

7. Perwakilan Masyarakat Acheh di Denmark.

8. Perwakilan Masyarakat Acheh di Finland.

9. Perwakilan Masyarakat Acheh di Jerman.

10. Perwakilan Masyarakat Acheh di Belanda.

11. Perwakilan Masyarakat Acheh di Malaysia.

12. Perwakilan Masyarakat Acheh di Mesir.

----------