Stockholm, 18 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

UU NO.11 TENTANG PEMERINTAHAN ACHEH MODEL DPR RI SEGERA DIREVISI, KALAU TIDAK, RAKYAT ACHEH AKAN MENUNTUT KEMBALI KEMERDEKAAN.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PEMERINTAH RI DAN DPR RI HARUS KOMITMEN DAN MENGHORMATI SELURUH ISI MOU HELSINKI, KALAU TIDAK, RAKYAT ACHEH AKAN MENUNTUT KEMBALI KEMERDEKAAN.

 

”Akang, Saudara-saudara. Saya tidak bisa ikut berpolimik mengenai hal-hal yang sebenarnya menurut saya tidak perlu diperpolimikkan, apalagi mengenai hal-hal ybs dengan wacana-wacana yang secara akademik benar, tetapi dari segi praktis tidak cocok lagi dengan kenyataan. Sekarang persoalaannya, misalnya perlu atau tidakkah Cirebon menjadi Propinsi sendiri terpisah dari JABAR. Kita sudah tidak watunya lagi bicara diamana ada situs peninggalan Kerajaan Pejajaran dalam rangkan mewacanakan lagi negara Pasundan. Mengenai MoU Helsinki  sekarang telah dicoba diolah menjadi UUPA. Memang tokoh-tokoh bekas GAM tidak puas, tetapi sudah berkali kali Jakaarta bilang itu bukan harga mati. Mari kita laksanakan dulu, Nanti kalau ada yang perlu direvisi bisa  saja direvisi sesuai prosedur yang ada, seperti bangsaIndonesia mengamandemen UUD 45.” (Soedibyo S, m_sdby@yahoo.com , Thu, 17 Aug 2006 22:59:18 -0700 (PDT))

 

Terimakasih saudara Soedibyo S di Jakarta, Indonesia.

 

Dari apa yang disampaikan oleh saudara Soedibyo bahwa mengenai masalah jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI yang ada hubungannya dengan negara Pasundan yang ditelan oleh RI dalam gelanggang Republik Indonesia Serikat adalah ”hal-hal yang sebenarnya menurut saya tidak perlu diperpolimikkan, apalagi mengenai hal-hal ybs dengan wacana-wacana yang secara akademik benar, tetapi dari segi praktis tidak cocok lagi dengan kenyataan.”

 

Kalau kita meneliti dan menganalisa apa yang diungkapkan oleh saudara Soedibyo tersebut diatas menggambarkan bahwa secara akademik fakta, bukti, sejarah dan hukum tentang penelanan negara Pasundan oleh Soekarno melalui jalur RIS adalah benar, hanya karena Soekarno telah berhasil menjalankan kebijaksanaan politik ekspansinya, maka kalau ada usaha dari kelompok federalis yang bersikap dan berusaha untuk membentuk negara yang berbentuk federasi sebagaimana yang telah dibangun pada tanggal 14 Desember 1949 dengan 16 anggota negara bagian RIS harus ditentang dan dilawan dengan berbagai cara.

 

Nah, itulah arti dan maksud dengan pernyataan saudara Soedibyo yang menyatakan bahwa ”dari segi praktis tidak cocok lagi dengan kenyataan.”. Padahal alasan yang mengacu kepada masalah ”praktis” adalah alasan paling lemah. Mengapa ?

 

Karena, secara akademik, kalau memang fakta, bukti, sejarah dan hukum-nya tentang telah berdirinya negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan 16 anggota negara bagiannya dapat diterima, maka kalau ada dikemudian hari tuntutan dari orang-orang yang ada di negara-negara bagian yang telah ditelan Soekarno dengan RI-nya merasa tidak puas dan tidak merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, itu ikatan yang telah dipaksakan oleh Soekarno dalam tubuh NKRI hasil leburan RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 bisa dihapuskan, yang selanjutnya dibentuk negara baru yang berbentuk federasi atau negara yang berdiri sendiri yang berdaulat.

 

Jadi, persoalannya bukan karena masalah ”segi praktis tidak cocok lagi dengan kenyataan.” Karena yang dimaksud dengan ”segi praktis” adalah tidak akademik, melainkan hanyalah alasan yang dicari-cari untuk sekedar mempertahankan kebijaksanan politik ekspansi yang pernah dijalankan oleh kelompok unitaris RI dibawah Soekarno dengan RI-nya.

 

Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kalau ada orang-orang dari Negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa pada tangal 4 Mei 1947 di Alun-alun Bandung, yang kemudian pada tanggal 16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dan diangkat R.A.A. Wiranatakusumah menjadi Wali Negara dan dilantik pada tanggal 26 April 1948 (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 140, 171), tetapi pada tanggal 11 Maret 1950 Negara Pasundan yang merupakan Negara Bagian RIS telah ditelan oleh Negara bagian RI dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950 (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42) menuntut secara akademik kalau dikemudian hari Negara Pasundan akan dijadikan sebagai satu negara yang berdaulat dan berdiri sendiri, maka tuntutan orang-orang tersebut harus diproses berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum yang kuat dan benar dilihat dari sudut keakademikannya.

 

Nah sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelompok unitaris RI penerus Soekarno dengan RI-nya masih tetap menjalankan kebijaksanaan politik ekspansi sehingga dengan segala cara akan menghancurkan kelompok federalis?

 

Jawabannya adalah, kelihatannya, seperti yang disampaikan oleh saudara Soedibyo bahwa kelompok unitaris RI akan terus menjalankan politik ekspansi dengan melalui ungkapan ”dari segi praktis tidak cocok lagi dengan kenyataan.” Atau dengan kata lain, kelompok unitaris RI akan terus berusaha dengan berbagai cara guna menghadapi kelompok federalis yang telah menjadi musuh utamanya Soekarno yang menjalankan kebijaksanaan politik ekspansi melalui bentuk penganeksasian melalui jalur RIS dan jalur militer.

 

Selanjutnya menyinggung Mou Helsinki dimana saudara Soedibyo menyatakan bahwa ”Mengenai MoU Helsinki sekarang telah dicoba diolah menjadi UUPA. Memang tokoh-tokoh bekas GAM tidak puas, tetapi sudah berkali kali Jakaarta bilang itu bukan harga mati. Mari kita laksanakan dulu, Nanti kalau ada yang perlu direvisi bisa  saja direvisi sesuai prosedur yang ada, seperti bangsa Indonesia mengamandemen UUD 45.”

 

Nah, alasan yang dikemukakan oleh saudara Soedibyo, juga oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI diatas menggambarkan bagaimana pihak pemerintah RI dan DPR RI sedang menjalankan kebijaksanaan politik ekspansinya, sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Soekarno dulu. Mengapa ?

 

Karena, dengan alasan ”laksanakan dulu, …kalau ada yang perlu direvisi bisa direvisi sesuai dengan prosedur yang ada”. Itu menggambarkan bahwa pemerintah RI dan DPR RI

dengan kekuatan hukum yang dimiliki mereka telah melakukan dan menjalankan politik ekspansi. Artinya memaksakan kehendak politik dan hukum kepada bangsa dan rakyat Acheh.

 

Mengapa disebut dengan usaha pemaksaan kehendak politik dan hukum dari pihak pemerintah RI dan DPR RI terhadap bangsa dan rakyat Acheh ?

 

Karena, sudah jelas dan nyata UU No.11 tentang Pemerintahan Acheh yang dibuat oleh DPR RI dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 juli 2006 pasal-pasalnya bertentangan dengan apa yang ada dalam MoU yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI yang juga telah dikonsultasikan dengan pihak DPR RI. ( ”90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI harus dibuang karena bertentangan dengan MoU Helsinki”  http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm )

 

Nah, karena UU tentang Pemerintahan Acheh adalah dasar hukum untuk berdirinya Pemerintahan Acheh, maka dari sejak awal dibuat dan disahkan harus jelas dan benar yang mengacu kepada MoU Helsinki.

 

Apabila UU tentang Pemerintahan Acheh tidak mengacu kepada apa yang telah disepakati oleh GAM dan RI, maka akibatnya sebagaimana yang terjadi sekarang di Acheh yaitu sebagian rakyat Acheh melakukan tindakan yang mengarah kepada sikap penolakan kepada UU No.11 tentang Pemerintahan Acheh yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 juli 2006.

 

Jadi, tidak bisa dengan alasan ”jalankan dulu UU tersebut, lalu nanti direvisi”. Mengapa ? Karena sudah jelas nampak secara nyata, bahwa sebagian isi dari UU No.11 tentang Pemerintahan Acheh buatan DPR RI adalah jelas-jelas bertentangan dengan MoU Helsinki.

 

Nah, kalau isi UU No.11 tentang Pemerintahan Acheh sudah bertentangan dengan MoU Helsinki, maka belum apa-apa UU tersebut sudah ditolak oleh sebagian besar rakyat Acheh.

 

Karena itu, tidak ada alasan lain bagi pihak Pemerintah RI dan DPR RI selain merevisi dengan segera pasal-pasal dalam UU No.11 tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan MoU Helsinki.

 

Kemudian, kalau pihak Perdana Menteri GAM Malik Mahmud menyatakan bahwa ”only a small part of the law should be revised” atau hanya sebagian kecil pasal-pasal dalam UU tersebut yang harus direvisi, maka bukan berarti bahwa pihak Pemerintah RI dan DPR RI mengabaikan dan melupakan pasal-pasal yang bertentangan tersebut. Mengapa ?

 

Karena sebenarnya maksud dari apa yang dikemukakan oleh Perdana Menteri GAM Malik Mahmud itu adalah bahwa pihak Pemerintah RI dan DPR RI coba tetap komitmen dan hormati semua isi MoU Helsinki apabila perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh akan tercapai. Jadi, kalau pihak pemerintah RI dan DPR RI melakukan pelanggaran isi MoU Helsinki, walaupun sekecil jarahpun harus segera diluruskan kembali agar supaya perdamaian yang menyeluruh dan bermartabat bagi semu apihak bisa tetap dijaga dan dipelihara di Acheh.

 

Jadi jangan diartikan dan ditafsirkan pernyataan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud tersebut dengan ”jalankan dulu, nanti bisa direvisi kemudian melalui prosedur yang berlaku”.

 

Nah, kalau pernyataan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud tersebut diartikan dan ditafsirkan seperti itu, maka akibatnya akan tampil sikap dan pernyataan sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak rakyat Acheh dalam petisi dan deklarasinya yang berbunyi ”If the Achehnese people’s version of the LoGA failed to be approved, do not blame the Achehnese if they should revert back to seeking Independence.” (Jika UU Pemerintahan Acheh versi rakyat Acheh gagal dilaksanakan, maka jangan menyalahkan rakyat Acheh apabila mereka kembali menuntut kemerdekaan.( http://www.dataphone.se/~ahmad/060818a.htm )

 

Nah terakhir, pihak pemerintah RI dan DPR RI harus segera sadar dan dengan secepatnya melakukan perobahan pasal-pasal UU No.11 tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan MoU Helsinki untuk diacukan kepada apa yang telah disepakati oleh GAM dan pemerintah RI yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Thu, 17 Aug 2006 22:59:18 -0700 (PDT)

From: Soedibyo S m_sdby@yahoo.com

Subject: Copy berita.

To: ahmad@dataphone.se, permas_sweden@yahoo.se, permas_norway@yahoo.no, permas_denmark@yahoo.dk

 

Akang,

Saudara-saudara,

 

Saya tidak bisa ikut berpolimik mengenai hal-hal yang sebenarnya menurut saya tidak perlu diperpolimikkan, apalagi mengenai hal-hal ybs dengan wacana-wacana yang secara akademik benar, tetapi dari segi praktis tidak cocok lagi dengan kenyataan.

 

Sekarang persoalaannya, misalnya perlu atau tidakkah Cirebon menjadi Propinsi sendiri terpisah dari JABAR. Kita sudah tidak watunya lagi bicara diamana ada situs peninggalan Kerajaan Pejajaran dalam rangkan mewacanakan lagi negara Pasundan.

 

Mengenai MoU Helsinki  sekarang telah dicoba diolah menjadi UUPA. Memang tokoh-tokoh bekas GAM tidak puas, tetapi sudah berkali kali Jakaarta bilang itu bukan harga mati. Mari kita laksanakan dulu, Nanti kalau ada yang perlu direvisi bisa  saja direvisi sesuai prosedur yang ada, seperti bangsaIndonesia mengamandemen UUD 45.

 

Terlampir sebuah copy pemberitaan mengenai Petisi Rakyat Aceh yang menolak UUPA dan tanggapan Pak Malik Mahmud, tokoh Pimpinan  GAM yang saya kutip dari tulisan seorang reporter.

 

Silakan pulang ke Aceh, keadaan sudah sangat lebih baik dari setahun yang lalu.

 

Semoga ada manfaatnya, Amien

 

Sdby.

m_sdby@yahoo.com

Jakarta, Indonesia.

----------

 

Aceh 1 year after the signing of MoU.

 

Analysis

 

Former Free Aceh Movement (GAM) Prime Minister Malik Mahmud has positioned himself very clearly on the side of the new law of Aceh and is obviously prepared to work with Jakarta. Muhammad Nazar, chairman of the Information Center for a Referendum of Aceh (SIRA), has taken far more fiery line, accusing Jakarta of cheating. The disparate comments make it clear there is a severe split in the ranks of GAM and its allies between the hard line who want to maintain the struggle, albeit in a political manner, and those who think they have achieved enough. The splintering of GAM and the separatist movement in general will work in the government's favor, especially with the majority of Acehnese extremely happy with the arrival of peace.

 

Article

 

A group of Aceh people has rejected the Law on Governance in Aceh. The People of Aceh Petition was read out at a rally commemorating the first anniversary of the Helsinki Accord. The petition was signed by people across 16 regions of Aceh. Signatories came from regencies such as Aceh Tamiang, on the eastern border with North Sumatra, and Gayo Lues, a strongly pro-government area in the mountains. The more pro-separatist regions of East Aceh, Langsa, North Aceh, Lhokseumawe, Biureun, Central Aceh, Southeast Aceh, Aceh Jaya, Sabang, South Aceh, Southwest Aceh, Nagan Raya, Pidie, Banda Aceh and Aceh Besar were also represented.

 

“If the Aceh people's version of the Aceh Governance bill is not legitimized by the government, then don’t blame the people if they demand Aceh become an independent state,” Dawan Gayo, deputy Chairman of the Committee for the Commemoration of One Year of the Helsinki Peace Accord told a mass of hundreds of thousands of people at the Baiturrachman Great Mosque in Banda Aceh on Tuesday.

 

The petition noted popular disappointment with the reduction of the rights promised in the Helsinki MoU.

 

“We urge AMM (Aceh Monitoring Mission), Crisis Management Initiative (CMI) and the European Union to control the establishment of peace in Aceh seriously and permanently, so that the self-government of Aceh can be established. We reject the Law on Aceh Governance legitimized by the government and herewith we demand the government's response to our demand to pass the people of Aceh's version of the bill into law," Gayo said.

 

“If not, we demand AMM, CMI and the European Union make a decision according to the people of Aceh’s interest that is binding to both GAM (Free Aceh Movement) and the government,” Gayo added. The petition also calls for the immediate release of all GAM members still in prison. “The Helsinki Accord was reached because of the hard work of GAM and all the people of Aceh, it is not the result of the Aceh regional government's work,”

 

Muhammad Nazar, chairman of the Information Center for a Referendum of Aceh (SIRA) said. Nazar told the government it should not cheat the people of Aceh. The former GAM Prime Minister, Malik Mahmud said that only a small part of the law should be revised. Vice President Jusuf Kalla, who stood by while the petition was read out, also suggested implementing the law and evaluating it based on the experience in the field. Malik Mahmud said that within one year after the signing of the Helsinki accord the people of Aceh could enjoy peace. “It is the first time the people of Aceh can breathe normally to build Aceh. The progress in Aceh certainly is a part of the progress of Indonesia,” Mahmud told another large gathering at the governor's office in Banda Aceh on Tuesday.

 

www.concordreview.com

Jakarta  August 15, 2006

----------