Stockholm, 19 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

SEKARANG BUKAN WAKTUNYA LAGI UNTUK BERUNDING & TAWAR-MENAWAR, TETAPI SAATNYA PELAKSANAAN MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PAKTA PERJANJIAN DAMAI MOU HELSINKI BUKAN UNTUK DIRUNDINGKAN DAN DITAWAR-TAWAR LAGI, MELAINKAN UNTUK DILAKSANAKAN DIBAWAH PANTAUAN ACHEH MONITORING MISSION (AMM).

 

“Bang Ahmad, Kesimpulan : 1.Perdamaiaan di Aceh harus terus dimantapkan sebagai prasayarat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Semua tindakan dari manapun asalnya yang dapat mengganggu perdamaiaan di Aceh akan dicegah dengan semua cara yang syah menurut hukum RI. 2.Aceh harus tetap menjadi bagian dai NKRI. Dengan segala cara yang syah menurut UU RI Pemerintah akan mencegah munculnya akis-aksi separatisme. 3.GAM sebagai organisasai akhirnya harus tidak ada lagi, cita-cita GAM akhirnya harus menjadi sebuah wacana Partai lokal yang harus setiap saat diuji melalui mekanisme demokrasi yang berlaku, yitu Pemilihan Umum.” (Soedibyo S, m_sdby@yahoo.com , Fri, 18 Aug 2006 20:25:48 -0700 (PDT))

 

Terimakasih saudara Soedibyo S di Jakarta, Indonesia.

 

Setelah membaca kesimpulan dari tanggapan saudara Soedibyo atas tulisan Ahmad Sudirman sebelum ini, ada beberapa masalah yang masih perlu dipertanyakan dan diluruskan agar supaya setiap pembaca dan peserta di mimbar bebas ini dapat sedikitnya memahami isi yang terkandung didalamnya.

 

Hanya sebelum dilanjutkan, ada suatu pertanyaan, yaitu pernah Ahmad Sudirman memberikan tanggapan atas tulisan "The problem of local election in Aceh" yang dipublikasikan oleh Modus pada 24 Januari 2006 yang ditulis oleh mantan Kepala BAKIN Letjen (pur) HM Soedibyo, dimana tanggapan Ahmad Sudirman itu ditulis dalam tulisan ”Letjen (pur) Soedibyo dari Bakin menaburkan isu anggota GAM menjadi masalah rumit dalam pemilu lokal Acheh” ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060125.htm ), yang dipertanyakan adalah apakah saudara Soedibyo S adalah mantan Kepala BAKIN Letjen (pur) HM Soedibyo?

 

Baiklah, sekarang kita mulai meneliti apa yang telah disampaikan dan disimpulkan oleh saudara Soedibyo diatas tersebut.

 

Dalam tulisan ”GAM merupakan pemerintahan bayangan di Acheh, sedangkan pemerintah RI, DPR RI dan TNI diuji komitmennya dengan MoU” ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060818c.htm ) pernah dinyatakan bahwa

 

GAM yang merupakan pihak yang memiliki kekuatan hukum untuk menandatangani perjanjian damai di Acheh yang sekaligus diakui oleh pemerintah RI, dimana setelah MoU Helsinki ditandatangani mulai memasuki babak baru dalam perjuangan GAM yaitu secara de-jure dan de-facto GAM telah berada di Acheh dan sekaligus bisa bekerjasama dengan rakyat Acheh serta menguasai Acheh. GAM adalah faktor penentu, apakah di Acheh akan damai atau tidak; apakah di Acheh akan timbul perang atau tidak; apakah di Acheh akan aman atau tidak. Nah, faktor inilah yang menjadikan GAM di Acheh sebagai pemerintahan bayangan. GAM bukan lagi hanya sebagai pemerintahan dalam pengasingan di Swedia, melainkan GAM sekarang telah memasuki area baru yang secara de-facto berada dan menguasai wilayah Acheh yang sekaligus dapat bersatu dengan sebagian besar rakyat Acheh.”

 

Ternyata saudara Soedibyo mempunyai pandangan lain, yaitu bahwa

 

”Di Aceh element input tersebut antara  lain datang dari GAM, dari partai-partai politik, lembaga adat dll. Jadi keinginan-keinginan yang datang dari GAM hanyalah salah satu element input, GAM bukan satu-satunya kelompok mayarakat Aceh yang punya wacana. GAM tidak dominant.”

 

Nah, disini kelihatan bahwa saudara Soedibyo memandang GAM adalah sebagai salah satu element input, yang direferensikan pada banyak buku-buku teori ilmu politik yang membicarakan system politik dalam satu masyarakat. Dimana menurut ilmu politik model saudara Soedibyo bahwa ”GAM bukan satu-satunya kelompok mayarakat Aceh yang punya wacana. GAM tidak dominant.”

 

Yang dipertanyakan sekarang adalah apakah memang benar GAM tidak dominant?

 

Jawabannya adalah dari sejak 30 tahun yang lalu, atau tepatnya 4 Desember 1976, GAM telah memainkan perananannya dalam usaha penentuan nasib sendiri bagi bangsa Acheh di Acheh yang bebas dari pengaruh kekuasaan asing, yang diformulasikan dalam bentuk redeklarasi Acheh oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Dari sejak saat itulah, GAM telah mendominasi, bukan saja dalam masalah wacana saja, melainkan juga dalam masalah kekuatan. Dimana dari sejak RI dipimpin oleh Soeharto, B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata dominasi GAM bukan saja dalam segi ide, melainkan juga kekuatan, sehingga TNI yang ditunjang oleh Badan Intelijen-nya, termasuk juga dari BAKIN atau sekarang BIN, selama 30 tahun tidak sanggup melumpuhkan kekuatan sayap militer GAM.

 

Wacana atau idea atau pemikiran yang dilambungkan oleh GAM yang dinyatakan dalam satu sikap untuk penentuan nasib sendiri bangsa Acheh telah begitu kuat tertanam dalam sebagian besar bangsa dan rakyat Acheh, sehingga saking kuatnya, pihak pemerintah RI dan DPR RI tidak berani untuk mengadakan penentuan pendapat bagi seluruh rakyat di Acheh untuk menentukan sikapnya apakah ingin berdiri sendiri, atau tetap berada dalam NKRI. Ternyata, pihak Abdurrahman Wahid yang pada awalnya menyetujui sikap penentuan sikap bagi seluruh rakyat Acheh atau referendum ini menarik diri.

 

GAM bukan saja menguasai dalam wilayah wacana yang ada kaitannya dengan penentuan nasib sendiri, melainkan juga dalam masalah kekuatan dan pertahanan. Dimana belum pernah terjadi Panglima TNI dan KASAD-nya yang mampu menghancurkan kekuatan sayap militer GAM atau yang dikenal dengan sebutan Tentara Negara Acheh (TNA). Terbukti, ketika pada masa Megawati, bagaimana kekuatan TNI dibawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu melancarkan serangan ke Acheh setelah digagalkannya Pertemuan Dewan Bersama pada 17 - 18 Mei 2003 di Tokyo antara pemerintah RI dan GAM, dengan memakai dasar Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mengerahkan kekuatan 50.000 pasukan TNI untuk menggempur GAM bersama TNA-nya. Tetapi, sampai ditandatanganinya MoU Helsinki 15 Agustus 2005, ternyata TNI tidak mampu menghancurkan kekuatan dan taktik gerilya pasukan TNA ini. Nah, inilah salah satu kekuatan dominant yang dimiliki oleh GAM.

 

Jadi, kalau dilihat dari wacana yang menyangkut masalah penentuan nasib sendiri bagi bangsa Acheh dan masalah kekuatan, ternyata GAM telah mendominasinya.

 

Nah, berdasarkan fakta dan bukti inilah mengapa Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono, berusaha untuk mengakui GAM, bukan saja sebagai satu kekuatan militer, tetapi juga sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan hukum untuk menandatangani perjanjian.

 

Dengan melalui pengakuan GAM sebagai satu kekuatan militer dan kekuatan lembaga penandatangan suatu perjanjian oleh pihak pemerintah RI inilah maka akhirnya konflik Acheh bisa diselesaikan melalui jalur perundingan yang dipasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu Crisis Management Initiative (CMI) dengan dibantu oleh Uni Eropa dan ASEAN dalam bentuk team pemantau Acheh Monitoring Mission (AMM).

 

Sekarang, dengan dasar dan latar belakang pertahanan dan politik inilah yang membuat GAM menjadi satu kekuatan hukum, politik dan militer ketika berhadapan dengan pihak pemerintah RI dalam perundingan di Helsinki, Finlandia. Dimana hasil perundingan ini dituangkan dalam bentuk pakta kesepakatan damai yang dimasukkan kedalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia oleh ketua juru runding Malik Mahmud dari pihak GAM dan ketua juru runding Hamid Awaluddin dari Pemerintah RI dengan disaksikan oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, Fasilitator proses negosiasi.

 

Jadi, dengan mendasarkan pada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 inilah, tonggak perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak ditegakkan. Semua yang tertuang dalam MoU Helsinki inilah yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak, GAM dan RI, agar supaya  perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak dapat diwujudkan dan dilaksanakan di Acheh.

 

Begitu juga produk hukum yang dihasilkan dari MoU Helsinki, seperti UU tentang Pemerintahan Acheh, isinya harus mengacu pada apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Jadi, dalam hal ini tidak ada lagi perundingan dan tawar-menawar untuk pelaksanaan isi MoU Helsinki. 

 

Hanya, masalahnya sekarang adalah timbul karena dalam lembaga DPR RI ada sekelompok fraksi yang tidak mengakui dan menolak MoU Helsinki, misalnya fraksi DPR dari PDI-P dan PKB, dengan alasan bahwa masalah Acheh adalah masalah dalam negeri dan tidak perlu melibatkan dunia internasional. Akibatnya, kelompok penentang MoU Helsinki ini melakukan perangnya dalam ruangan sidang DPR RI atau dihotel-hotel mewah di Jakarta.

 

Ternyata, memang hasilnya terbukti, bahwa UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang ditetapkan oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2006 dan disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut sebagian isinya bertentangan dengan MoU Helsinki. Tentu saja, membuat sebagian besar rakyat Acheh menolak UU No.11 tahun 2006 ini, termasuk dari pihak GAM.

 

Kemudian timbul pertanyaan, apakah benar MoU Helsinki bukan merepresentasikan keinginan seluruh rakyat Acheh?

 

Jawabananya adalah fondasi dan yang menjadi tujuan MoU Helsinki adalah untuk penyelesaian konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua di Acheh.

 

Nah, fondasi dan tujuan MoU inilah yang menjadi tujuan dan keinginan dari seluruh rakyat Acheh. Kalaupun ada yang tidak setuju dengan penyelesaian damai secara menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua di Acheh melalui MoU Helsinki adalah hanya sebagian kecil saja. Misalnya kelompok PDI-P-nya Megawati, PKB-nya Abdurrahman Wahid, Persatuan Masyarakat Aceh Skandinavia (PERMAS) dan Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik.

 

Kemudian keinginan rakyat Acheh yang mengacu kepada MoU Helsinki ini dituangkan juga kedalam bentuk rancangan undang-undang Pemerintahan Acheh versi masyarakat sipil Acheh, seperti versi SIRA, kemudian versi Unsyiah, Ar-Raniry, Malikul Saleh dan DPRD Acheh.

 

Jadi, karena memang MoU Helsinki didukung dan disokong penuh oleh hampir 100% rakyat Acheh di Acheh, maka fondasi dan tujuan MoU Helsinki adalah merupakan representasi keinginan seluruh rakyat Acheh. Sehingga tidak dibenarkan bahwa pihak DPR RI termasuk didalamnya kelompok PDI-P dan PKB melakukan pemangkasan dan memotongan isi MoU Helsinki yang telah disepakati oleh GAM dan RI untuk dituangkan dalam UU tentang Pemerintahan Acheh.

 

Kalau memang pihak pemerintah RI dan DPR RI menjunjung tinggi demokrasi, maka sudah pasti apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Acheh yang diacukan pada MoU Helsinki tidak akan dipangkas dan dirobah oleh pihak RI dan DPR RI ketika mereka membentuk dan menetapkan UU tentang Pemerintahan Acheh. Tetapi, kenyataannya tidak demikian, pihak pemerintah RI dalam hal ini pihak Departemen Dalam Negeri RI yang menyiapkan RUU PA dan pihak panitia khusus pembuat RUU PA DPR RI telah menjegal dan mengesampingkan demokrasi, dengan cara membuang dan memasukkan hal-hal yang dianggap menguntungkan bagi kelompoknya.

 

Nah, apabila keinginan seluruh rakyat Acheh yang mengacu pada MoU Helsinki tidak dipenuhi oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI, sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah  RI, maka perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak akan terbengkalai.

 

Dan tentu saja, keadan yang demikian akan dipakai sebagai kesempatan oleh pihak TNI untuk menjalankan kebijaksanaan pertahanannya yang seperyi yang telah dijalankan sebelum-sebelumnya, yaitu mengirimkan kembali pasukan ke Acheh dengan memakai dasar acuan pasal hukum yang disediakan oleh DPR RI dalam UUPA-nya dengan untaian kata ”Pasal 202 (2) ”Pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memelihara, melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dimana tugas lain di Acheh ini memakai kedok penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, serta tugas-tugas kemanusiaan lain.

 

Dimana bunyi pasal tersebut sangat ditentang dan ditolak oleh GAM dan oleh hampir 100% rakyat Acheh. Karena memang menurut MoU Helsinki yang telah disepakati oleh GAM dan RI adalah ”TNI akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Acheh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Acheh”. (MoU 4.11)

 

Disini sudah ada pemutar balikan dan pemotongan isi MoU Helsinki oleh pihak DPR RI, terutama dari pihak PDI-P dan PKB yang bekerjasama dengan pihak jenderal-jenderal TNI atau pensiunan jenderal-jenderal TNI.

 

Jadi, setelah MoU ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, tidak ada lagi perundingan dan tidak ada lagi tawar-menawar, yang ada adalah melaksanakan semua isi yang sudah dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Tetapi, kenyataannya pihak pemerintah RI dan DPR RI telah melakukan usaha untuk merobek-robek isi MoU Helsinki yang sudah disepakati oleh GAM dan pemerintah RI melalui pemotongan dan penghapusan keingininan seluruh rakyat Acheh yang diacukan pada MoU helsinki dan dituangkan dalam RUU pemerintahan Acheh versi masyarakat sipil Acheh, versi SIRA, versi Unsyiah, versi Ar-Raniry, versi Malikul Saleh dan versi DPRD Acheh.

 

Apabila pihak pemerintah RI dan DPR RI mentulikan diri mereka dan tidak mau menjalankan apa yang telah menjadi keinginan dan tuntutan seluruh rakyat Acheh yang mengacu pada MoU Helsinki, maka  sudah bisa dipastikan fondasi yang dipasang oleh pihak DPR RI akan roboh di Acheh. Kemudian gejolak tuntutan untuk penentuan nasib sendiri makin kuat, sehingga bisa jadi akan timbul kembali konflik yang berkepanjangan. Tentu saja jangan lupa, GAM dan sebgian besar rakyat Acheh telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa dalam kenyataannya keinginan dari seluruh rakyat Acheh yang diacukan pada MoU Helsinki untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak telah digagalkan dan dikebiri oleh pihak DPR RI dengan cara membuang dan mengesampingkan apa yang telah disepakati oleh GAM dan RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki. Perlu diingat juga bahwa GAM adalah masih kuat, apalagi sekarang mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Acheh. TNI tahu masalah itu, begitu juga BIN dan intelijen TNI mengetahuinya. Jadi tidak bisa main-main lagi. Dunia internasional sedang mengawasi Acheh. Negara-negara donor untuk Acheh sedang melihat dan mengawasinya. Satu langkah saja salah dalam hal penyelesaian konflik Acheh yang dijalankan oleh pihak pemerintah RI, maka  negara-negara donor untuk Acheh akan bereaksi keras. Uni Eropa akan turun tangan, PBB akan juga turun tangan.

 

Jadi, apa yang sekarang sedang berlangsung di Acheh, seperti adanya sikap sebagian besar rakyat Acheh yang dituangkan dalam bentuk pernyataan, petisi dan deklarasi tidak setuju dan menolak UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh karena bertentangan dengan MoU Helsinki dan menuntut untuk segera direvisi oleh DPR, maka keadaan dan situasi politik sekarang di Acheh ini akan mempengaruhi pandangan dan sikap negara-negara donor untuk Acheh. Disamping itu GAM juga memiliki kekuatan hukum dan politik untuk memerankan di dunia internasional seperti di Uni Eropa agar perdamaian di Acheh terwujud dan terjaga.

 

Nah sekarang, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pihak pemerintah RI harus komitmen dan menghormati semua isi MoU Helsinki. DPR RI terikat oleh MoU Hesinki karena adanya hubungan konsultasi ketika sedang berjalannya perundingan Helsinki, sehingga DPR RI tidak bisa berlepas tangan, dan DPR RI tidak melakukan tindakan dengan mengatasnamakan hukum untuk menmghancurkan keinginan seluruh rakyat Acheh yang diacukan pada MoU Hesinki. Keinginan seluruh rakyat Acheh yang akan menentukan nasib Acheh di masa depan, apakah ingin berdiri sendiri atau tetap didalam RI. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak setiap bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Perjuangan GAM adalah perjuangan yang didasarkan oleh adanya tujuan dan cita-cita penentuan nasib sendiri melalui semua jalur, seperti jalur keamanan, pertahanan, hubungan internasional, politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, teknologi, ilmu pengetahuan dan jalur-jalur lainnya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Fri, 18 Aug 2006 20:25:48 -0700 (PDT)

From: Soedibyo S m_sdby@yahoo.com

Subject: GAM hany faktor dominant dalam sistem politik di Aceh.

To: ahmad@dataphone.se

 

Bang Ahmad,

 

Katanya banyak teoritikus ilmu politik, maka  Sistem Politik yang ada dalam masyarakat terdiri dari Element input yang mencakup keinginan-keinginan rakyat, konsep- konsep/wacana-wacana dari berbagai infra struktur sosial dan politik (parpol, ormas, NGO) dll untuk diolah oleh Sistem yang berlaku menjadi keputusan-keputusan/kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk dilaksanakan dalam rangka mewukudkan kesejahteraan dan ketenteraman hidup masyarakat.

 

Di Aceh element input tersebut antara  lain datang dari GAM, dari partai-partai politik, lembaga adat dll. Jadi keinginan-keinginan yang datang dari GAM hanyalah salah satu element input, GAM bukan satu-satunya kelompok mayarakat Aceh yang punya wacana. GAM tidak dominant.

 

Untuk memproses element input tersebut ada berbagai ketentuan Hukum, UU, adat -istiadat, konvesi dll yang diakui oleh seluruh rakyat sebagai aturan-aturan yang  berlaku dan harus dilaksnakan. Dalam hal Sistem politik di Aceh di Aceh sekarang yang berlaku adalah UUD 45, falsafah Pancasila, doktrin-doktrin tentang Wawasan Nusantara,  berbagai UU RI termasuk UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, MoU Helsinki, keputusan-keputusan rapat bersama, konsensus-konsensus dan last but definitely  important  adalah kaidah-kaidah Syariat Islam.

 

Jadi MoU  bukanlah element satu satunya yang harus dilaksanakan.  MoU bukan merepresentasikan keinginan seluruh rakyat Aceh, tetapi merepresentasikan keinginan GAM yang diterima oleh Pemerintah dengan kompensasi Perang harus berhenti.  MoU harus dilaksanakan dalam suasana yang serasi dan harmonis dengan element-element hukum/aturan/ketentuan lainnya yang ada dalam masyarakat Aceh. Oleh sebab itu harus dapat difahami bahwa MoU tidak bisa 100 % dituangkan secara apa adanya yang tertulis kedalam UUPA (LoGA).

 

Inilah prinsip demokrasi yang harus dianut bangsa Indonesia tanpa boleh ditawar-tawar. Artinya yang lain adalah setiap keputusan bukan harga mati, amandemen bisa dilakukan apabila Telaahan Akademik menyimpulkan memang perlu. Tidak boleh ada satu nilai yang boleh menekan dan mematikan nilai lain yang juga dihormati masyarakat. Untuk mendukung Law enforcement berbagai ketentuan hukum tersebut ada berbagai Institusi baik yang bersifat administratif sampai dengan institusi militer apabila tata tertib tidak bisa dijalankan. Ada ketentuan bahwa fihak Pemerintah Sipil melalui Keplisian untuk melibatkan TNI apabila adala masalah keamanan atau ketertibvan yang gawat.

 

Sementara itu dimanapun didunia ini ada element-element yang dapat menjadi ancaman, mengganggu dan menghambat  bekerjanya Sistem. Di Aceh sekarang menurut saya tidak ada Ancaman potensial atau bahkan Aktual yang dapat menggagalkan jalannya Sistem Politik di Aceh. Yang dapat mengganggu memang ada beberapa, misalnya bekas-bekas anggota GAM yang fanatik, perajurit-perajurit TNI yang tidak disiplin dan ngoboi, unsur-unsur asing yang ada di Aceh dengan tujuan-tujuan tidak sehat seperti NGO asing yang sambil bekerja berusaha menyebarkan agama lain, penanam dan pedagang daun ganja,  kelompok-kelompok kriminal.

 

Jadi mungkin ada saja element-element GAM yang karena fanatiknya ingin mengangkat senjata lagi. Ini bisa terjadi kapan saja haanya berapa besar bahaayanya tenatu tergantung pada kondisi intern  bekas GAM. Yanf jelas situasi seperti itu tentu tidak boleh terjadi dan dengan segalaa cara harus dicegah.  Jadi bekas-bekas anggota GAM yang fanatik  bisa saja melakukaan gangguan keamanan lagi tetapi pasti hal tetrsebut  tidak akan menentukan peperangan akan terjadi lagi di Aceh atau tidak. Lebih dari 67 % hasil  riset menunjukkan rakyat Aceh puas dengan MoU Helsinki  karena telah berhasil menciptakan perdamaian di Aceh, sementara itu Presidernt SBY dan Wakil President MJK sebagaai arsitek perundingan Helsinki menginginkan situasi dan konsisi yang baik di Aceh  terus ditingkatkan subject Aceh harus tetap sebagai bagian dari NKRI. Ini harga mati.

 

Kesimpulan :

 

1.Perdamaiaan di Aceh harus terus dimantapkan sebagai prasayarat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Semua tindakan dari manapun asalnya yang dapat mengganggu perdamaiaan di Aceh akan dicegah dengan semua cara yang syah menurut hukum RI.

 

2.Aceh harus tetap menjadi bagian dai NKRI. Dengan segala cara yang syah menurut UU RI Pemerintah akan mencegah munculnya akis-aksi separatisme.

 

3.GAM sebagai organisasai akhirnya harus tidak ada lagi, cita-cita GAM akhirnya harus menjadi sebuah wacana Partai lokal yang harus setiap saat diuji melalui mekanisme demokrasi yang berlaku, yitu Pemilihan Umum.

 

Dengan demikian para pendukung GAM harus bersikap realistis bahwa mereka dituntut berjuang dalam iklim demokratis  dan dalam sebuah aturan main  atau Sistem Politk yang demokratis  yang berlaku serta tidak berperilaku seperti Don Kisot  berangan-angan danertingkah laku  kembali seperti sebelum ada MoU, sehingga ribuan anak-anak  tidak bisa bersekolah dengan tertib dan mempersiapkan diri masa depannya dengan lebih sepurna sesuai denga  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang Aceh menuntut untuk mengendalikan industri minyak, bagaimanan mungkin kalau pemuda-pemuda Aceh tidak sempat belajar dan berlatih dengan industri yang sangat padat teknologi tersebut, karena terus menerus diganggu oleh perang.

 

Saya sangat terkesan dengan kepemimpuinan Presiden Abraham Lincoln meskipun ia seorang sipil  yang dengan ketegasan berhasil menyatukan bangsa Amerika melalui sebuah perang saudara dengan korban yang sangat besar, tetapi kini orang Amerika mengakuinya sebagai langkaah yang benar.

 

Begitulah Bang sekedar tanggapan terhadap tulisan Bang Ahmad yang menganggap GAM adalah unsur penentu Aceh. Menurut saya tidak,  GAM hanyalah sebuah wacana yang selama tiga puluh tahun ingin dipaksakan dengan kekuatan senjata. Tetapi berbagai Pimpinan GAM nampaknya mulai memahami bahwa apa yang disebut dengan kata-kata kasar seperti perampok Jawa dll tidaklah ada. Di Jakarta banyak orang Aceh yang jauh lebih kaya dari orang Jawa. Orang-orang Aceh tersebut bukan pengkhianat atau koruptor, tetapi mereka memang pandai dan bekerja keras. Orang-orang Jawa hormat pada mereka itu.

 

Sekian. Ya Allah semoga Engkau membukakan hati mereka-mereka yang masih berfikir Sesat itu. Innama amruhu ihza arada saiaan yakulu hu kun fayakun. Amien

 

Jakarta dalam suasana Hari Kemerdekaan RI,

 

Sdby.

m_sdby@yahoo.com

Jakarta, Indonesia

----------