Stockholm, 26 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

GAM SEBAGAI LEMBAGA PENGEMBAN DAN PEMANGKU PERDAMAIAN DI ACHEH SERTA KEBEBASAN BERPOLITIK BAGI INDIVIDU.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MENGUPAS GAM SEBAGAI LEMBAGA PENGEMBAN DAN PEMANGKU PERDAMAIAN DI ACHEH SERTA KEBEBASAN BERPOLITIK BAGI INDIVIDU YANG PERLU DIDUKUNG.

 

“Juru Bicara Komite Peralihan Acheh (KPA) Sofyan Dawood mengumumkan kepastian Irwandi-Nazar maju melalui jalur independen dalam Pilkada mendatang, Sabtu (26/8). Pasangan ini akan dideklarasikan besok di markas KPA Pusat.” (acehkita.com , 28 Agustus 2006) “Kami selaku Ketua Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Pusat dan seluruh KPA wilayah, mendukung paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, walaupun secara institusi GAM tidak ikut dalam Pilkada. Tetapi secara personal GAM dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan” (Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf, Banda Aceh, Selasa 22 Agustus 2006)

 

Kondisi politik dan hukum yang tercipta sekarang di Acheh adalah karena lahirnya MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak wujud di Acheh adalah karena lahirnya MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

 

GAM sekarang secara de-facto dan de-jure dan sekaligus sebagai pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh berada di Acheh. GAM telah bersatu dengan rakyat Acheh. Inilah salah satu keberhasilan dari apa yang telah disepakati di Helsinki yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Kondisi politik dan hukum yang bebas di Acheh sekarang telah menjadi pupuk yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan berpolitik dan bernegara bagi rakyat Acheh dibawah naungan MoU Helsinki dengan salah satu produk hukumnya undang-undang tentang pemerintahan Acheh. Proses penolakan terhadap UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh karena sebagian pasal-pasalnya bertentangan dengan MoU Helsinki yang dilakukan oleh pihak masyarakat sipil Acheh dan GAM agar supaya UU tersebut direvisi oleh DPR RI sedang berjalan melalui jalur hukum yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Bersamaan dengan proses peng-revisi-an UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh sedang berjalan, rakyat Acheh telah mulai siap memasuki kehidupan politik yang bebas yang dilindungi oleh MoU Helsinki dengan turunan hukumnya.

 

Tentu saja bagi GAM dengan terciptanya keadaan dan situasi politik dan hukum yang bebas ini merupakan pupuk subur untuk tumbuh dan berkembangnya GAM di bumi Acheh. GAM sebagai pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh merupakan kunci utama untuk membuka ruangan kebebasan dalam berpolitik dan ber-hukum bagi seluruh rakyat Acheh di Acheh. GAM sebagai lembaga atau institusi pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh tidak perlu untuk melibatkan dalam arena perebutan kursi pemerintah melainkan yang paling utama bagi GAM adalah membangun konsolidasi dan kekuatan intern kedalam bersama dengan seluruh rakyat Acheh. Walapun GAM secara langsung tidak terlibat dalam kancah politik kursi pemerintah Acheh, tetapi pada hakekatnya dan kenyataannya GAM adalah merupakan pemerintah bayangan di Acheh. Apapun yang akan dijalankan oleh pemerintah Acheh yang terbentuk nantinya, mau tidak mau pemerintah yang baru harus mempertimbangkan kekuatan GAM yang secara de-facto dan de-jure menguasai di Acheh.

 

Apabila GAM berhasil mempertahankan status politik dan hukumnya sebagai lembaga atau institusi pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh, maka cita-cita GAM dan semua rakyat Acheh untuk bebas berdiri diatas kaki sendiri akan tercipta melalui jalur politik, hukum dan kebebasan menyatakan pendapat.

 

Hal ini memang telah disadari oleh pemerintah RI, tetapi karena pihak RI terikat dengan kekuasaan yang diikat dalam bentuk enam kewenangan di Acheh sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki, maka pihak pemerintah RI tidak bisa bertindak diluar apa yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Dalam keadaan kondisi politik dan hukum yang bebas di Acheh sekarang telah memunculkan figur-figur rakyat Acheh untuk tampil guna mengatur dan menjalankan roda Pemerintahan Sendiri di Acheh.

 

Nah, dengan munculnya rakyat Acheh sendiri digelanggang politik dan hukum di Acheh, maka secara langsung rakyat Acheh telah menguasai lapangan politik dan hukum di Acheh. Acheh untuk bangsa Acheh. Acheh akan dipimpin oleh bangsa Acheh. Inilah langkah awal menuju ke pintu kebebasan berpemerintahan dan bernegara di Acheh. Apabila di Acheh secara de-facto dan de-jure rakyat Acheh yang menguasai Acheh, maka tidak ada alasan bagi pihak di luar Acheh untuk mengklaim bahwa Acheh adalah milik mereka, Acheh adalah merupakan bagian wilayah mereka. Melainkan apa yang mereka anggap bahwa Acheh merupakan milik mereka adalah hanya tertuang dalam kertas dan aturan yang mereka buat sepihak saja. Karena pada kenyataannya secara de-facto dan de-jure Acheh dikuasai dan diatur oleh bangsa dan rakyat Acheh.

 

Inilah merupakan taktik dan strategi GAM melalui MoU Helsinkinya, yang oleh pihak-pihak yang anti dan menolak MoU Helsinki dianggap bahwa GAM menjual marwah bangsa Acheh dan menggadaikan Acheh kepada pihak RI. Anggapan yang dilotarkan oleh para penolak MoU Helsinki adalah anggapan yang tidak didasarkan oleh kekuatan politik, hukum, fakta dan bukti yang kuat. Mengapa ? Karena kelompok  yang menolak MoU Helsinki adalah justru kelompok yang paling lemah yang tidak memiliki pijakan politik hukum yang kuat, baik yang ada di luar negeri ataupun yang ada didalam RI. Bagi kelompok penolak MoU Helsinki yang ada di luar negeri, mereka itu tidak mendapat pengakuan politik dan hukum dari pemerintah setempat. Adapun kelompok yang menolak MoU Helsinki yang ada di RI adalah hanya sebagian kecil saja yang masih menginginkan di Acheh kekuatan TNI dan Polri memegang kekuasaan dan menjalankan taktik dan strategi militernya saja.

 

Selanjutnya, rakyat Acheh yang secara individu telah tampil mempergunakan kereta MoU Helsinki dengan memakai merek calon independen untuk mencapai kursi kekuasaan Pemerintah Acheh adalah patut didukung, terlepas apakah individu-individu tersebut adalah dari GAM atau bukan. Disinilah bangsa dan seluruh rakyat Acheh diuji dan dituntut kesadarannya dalam berpikir dan bersikap dalam iklim dan kehidupan politik dan hukum yang bebas yang berada didalam lindungan payung hukum MoU Helsinki. Dengan cara dan berpikir yang demikian yang ditampilkan oleh bangsa dan seluruh rakyat Acheh, maka kebebasan bagi negeri Acheh dan rakyat Acheh akan dicapai dan dapat diraih.

 

Dari orang-orang yang tampil mempergunakan kendaraan politik MoU Helsinki calon independen yang Ahmad Sudirman kenal seperti saudara  Irwandi Yusuf juga saudara Muhammad Nazar. Khusus dengan saudara Irwandi ini Ahmad Sudirman mengenal dia sejak bulan nopember 2002, ketika ia menulis email yang menceritakan bagaimana taktik dan strategi TNI dibawah pimpinan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang ditunjang oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan KASD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu di rawa Chot Trieng yang luasnya tidak lebih dari 16-20 km persegi dengan cara mengisolasi oleh 5 batalion angkatan darat dan laut juga para elit Kopassus melalui penempatan 3-4 serdadu di setiap jarak sepuluh meter dari sejak tanggal 27 Oktober 2002, tetapi telah mampu dikelabui dan dipukul lumpuh oleh kekuatan intelijen Tentara Negara Acheh (TNA), sehingga pengepungan TNI terhadap TNA di rawa Chot Trieng tidak ada hasilnya. Terakhir Ahmad Sudirman berjumpa dengan saudara Irwandi Yusuf di Stockholm, Swedia pada tanggal 21 Mei 2005. Adapun dengan saudara Muhammad Nazar berjumpa ketika ia berkunjung ke Stockholm beberapa bulan yang lalu.

 

Terakhir, siapapun yang tampil dari rakyat Acheh untuk maju guna menjalankan roda Pemerintahan Acheh, perlu didukung oleh seluruh bangsa dan rakyat Acheh. Dan tentu saja GAM sebagai lembaga atau institusi pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh akan menjadi faktor utama terciptanya dan terpeliharanya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh. Acheh untuk bangsa dan rakyat Acheh, Acheh dipimpin oleh bangsa dan rakyat Acheh, Acheh berdiri diatas kaki sendiri akan terwujud secara de-facto dan de-jure apabila seluruh bangsa dan rakyat Acheh telah menyadari dan memahami bahwa kebebasan berpolitik dan berhukum di Acheh diacukan pada MoU Helsinki dan turunan hukumnya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://www.acehkita.com/?dir=news&file=detail&id=1175

 

Berita

Selasa, 22 Agustus 2006, 17:32 WIB

PILKADA

GAM Dukung Paket Humam-Hasbi

Reporter : Radzie

 

Banda Aceh, acehkita.com. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Komite Peralihan Aceh (KPA) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Ahmad Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon gubernur dan wakil yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 11 Desember nanti.

 

Keputusan memberikan dukungan kepada Humam-Hasbi dicapai setelah sejumlah petinggi GAM, seperti Malik Mahmud (Perdana Menteri), Zaini Abdullah (Menteri Luar Negeri), Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe (bekas perunding), Ilyas Abed, Abu Razak (bekas Komandan Operasi), Amni bin Ahmad Marzuki (bekas perunding), bekas Panglima Aceh Rayeuk Muharram, dan sejumlah anggota GAM lainnya, bertemu di sebuah losmen di Banda Aceh, Selasa (22/8). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah ulama dari unsur Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang mengusung paket Hasbi-Humam.

 

Usai pertemuan, bekas Panglima GAM Muzakkir Manaf membacakan hasil pertemuan tersebut. “Kami selaku Ketua KPA Pusat dan seluruh KPA wilayah, mendukung paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah,” kata Muzakkir Manaf yang didampingi Ilyas Abed.

 

Kendati menyatakan dukungan terhadap paket ini, Muzakkir Manaf kembali menegaskan bahwa GAM secara institusi tidak ikut dalam Pilkada. “Walaupun secara institusi GAM tidak ikut dalam Pilkada. Tapi secara personal GAM dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan,” kata Muzakkir.

 

Keputusan untuk memberikan dukungan kepada Humam-Hasbi karena Teungku Nashiruddin yang terpilih sebagai calon gubernur dalam pertemuan raya GAM Ban Sigom Donja di kampus Darussalam pada 21-23 Mei lalu, mengundurkan diri. Sementara Muhammad Nazar, pasangan Teungku Nash, tetap menyatakan akan maju dalam Pilkada mendatang.

 

Disebut-sebut, Senior Representasi GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM) Irwandi Yusuf juga akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur melalui jalur independen dalam Pilkada mendatang. Dia didampingi oleh Muhammad Nazar, ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang juga merupakan salah seorang tim perumus Rancangan Undang Undang Pemerintahan Aceh versi GAM. Dikabarkan, pasangan Irwandi-Nazar akan mendeklarasikan diri pada 28 Agustus nanti.

 

Terkait dengan kabar pencalonan pentolan GAM ini, Ilyas Abed dan Muzakkir Manaf, menyatakan belum mengetahui sama sekali kabar tersebut. “Kalau di pihak KPA tetap memberikan sokongan kepada Humam dan pasangannya,” kata Ilyas Abed. [dzie]

----------