Stockholm, 29 Agustus 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MEREKA YANG MENGHANCURKAN KPA DAN DISORAKI OLEH GOLKAR, PDI-P DAN PKB.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MENYOROT ORANG-ORANG YANG SEDANG MENGHANCURKAN KPA DAN DISORAKI OLEH GOLKAR, PDI-P DAN PKB.

 

Setelah membaca kupasan yang diberi judul “Balak-6” yang disebarkan melalui internet oleh geurupoh dari Fitja, Norsborg, Swedia ditemukan beberapa masalah mendasar yang perlu digaris bawahi dan perlu diluruskan agar supaya motiv yang ada dibalik kupasan tersebut bisa terlihat dan tujuan serta maksud dibuatnya kupasan itu bisa dibaca oleh setiap pembaca di mimbar bebas ini.

 

Mari kita secara bersama-sama untuk membuka topeng atau tabir dibalik orang yang telah melambungkan kupasannya yang diberi label “Balak-6” tersebut agar supaya dengan jelas dan terang dapat terkuak ada apa dibalik penulisan kupasan tersebut.

 

Nah, kalau kita kembali memegang pada apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki, maka akan ditemukan butiran-butiran penting dan mendasar yaitu dicapainya kesepakatan untuk penyelesaian konflik Acheh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak. GAM dan pemerintah RI bertekad untuk menciptakan kondisi politik dan hukum untuk terwujudnya pemerintahan rakyat Acheh melalui jalur proses demokratis dan adil serta membangun rasa saling percaya. Dimana butiran-butiran tersebut yang tetap dipegang oleh GAM.

 

Selanjutnya, GAM yang merupakan salah satu pihak yang melahirkan kesepakatan damai di Acheh adalah secara langsung merupakan lembaga pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh.

 

Sekarang kalau GAM dilihat memakai kacamata MoU Helsinki, maka GAM disamping sebagai lembaga pengemban dan pemangku perdamaian di Acheh, juga GAM merupakan faktor penjaga keseimbangan jalannya roda perdamaian di Acheh.

 

Nah, karena GAM sebagai lembaga pengemban dan pemangku perdamaian serta faktor penjaga keseimbangan jalannya roda perdamaian di Acheh, maka status hukum dan politik GAM berada diluar dan diatas pemerintah Acheh. Artinya, selama GAM dan pemerintah RI komitmen dengan MoU Helsinki, maka selama itu perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak dapat diwujudkan dan dijalankan, terlepas dari siapa yang memegang dan memimpin Pemerintah Acheh.

 

Jadi, dalam hal ini GAM sebagai lembaga pengemban dan pemangku perdamaian dengan segala status hukum dan politiknya kalau dihubungkan dengan ”tekad untuk menciptakan kondisi politik dan hukum untuk terwujudnya pemerintahan rakyat Acheh melalui jalur proses demokratis dan adil”, maka GAM bisa mendirikan kekuatan partai politik lokal tersendiri ataupun bisa bekerjasama dengan partai politik lain atau bisa juga melalui penyokongan jalur independen.

 

Sekarang, GAM yang didalamnya terdiri dari pimpinan tertinggi GAM (Wali Negara), Eksekutif GAM (Kabinet), Majelis GAM dan KPA (hasil perubahan status TNA) adalah merupakan satu kesatuan lembaga  pengemban dan pemangku perdamaian serta faktor penjaga keseimbangan jalannya roda perdamaian di Acheh.

 

Nah, karena GAM sesuai dengan status politik dan hukumnya yang diaplikasikan dalam bentuk penciptaan  politik dan hukum untuk terwujudnya pemerintahan rakyat Acheh melalui jalur proses demokratis dan adil, maka GAM baik melalui partai politik lokal tersendiri, ataupun melalui dengan kerjasama dengan partai politik lain atau melalui penyokongan jalur independen bisa mewujudkan pemerintahan rakyat Acheh.

 

Jadi, kalau GAM dalam pertemuan GAM sedunia pada tanggal 21-23 Mei 2006 di Gedung AAC Dayan Dawood telah bersepakat untuk mewujudkan pemerintahan rakyat Acheh melalui penampilan calon kepala dan wakil kepala Pemerintah Acheh untuk diajukan kehadapan seluruh rakyat Acheh melalui proses pemilihan kepala Pemerintah Acheh yang bebas dan rahasia, maka tindakan politik dan hukum dari pihak GAM itu memang sesuai dengan status politik dan hukum GAM sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki.

 

Hanya, karena produk hukum MoU Helsinki yang berbentuk Undang-Undang Tentang Pemerintahan Acheh belum ditetapkan dan belum disahkan pada tanggal 21-23 Mei 2006, maka secara hukum hasil musyawarah pemilihan calon kepala dan wakil kepala Pemerintah Acheh dalam pertemuan GAM sedunia belum bisa dinyatakan secara legal dan sah serta terbuka kepada umum.

 

Ternyata dalam proses perkembangan selanjutnya, calon kepala Pemerintah Acheh, dalam hal ini Teungku Nashiruddin bin Ahmed, hasil musyawarah GAM sedunia itu, seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 29 Mei 2006 menyatakan mengundurkan diri dari kedudukan calon kepala kepala Pemerintah Acheh dihadapan Majelis GAM di Hotel Rajawali Banda Acheh.

 

Nah, terlepas dari alasan pengunduran diri yang disampaikan oleh Teungku Nashiruddin bin Ahmed, kelihatan dengan jelas dan terang bahwa pihak GAM sesuai dengan status politik dan hukumnya, yang belum secara resmi dan sah menyatakan secara terbuka didepan umum bahwa Teungku Nashiruddin bin Ahmed adalah calon resmi GAM untuk pemilihan kepala Pemerintah Acheh yang bebas dan rahasia, maka ketika GAM  pada tanggal 29 Mei 2006 memutuskan GAM sebagai lembaga tidak mencalonkan secara resmi calon kepala dan wakil kepala Pemerintah Acheh dalam pemilihan kepala Pemerintah Acheh yang bebas dan rahasia itu menunjukkan secara politis dan hukum GAM adalah tepat dan benar.

 

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata kelihatan bahwa pihak GAM secara lembaga tidak memajukan calon kepala dan wakil kepala Pemerintah Acheh dalam pemilihan kepala Pemerintah Acheh, tetapi GAM secara lembaga dapat menyokong calon lain.

 

Inilah  taktik dan strategi GAM yang baik. Mengapa ? Karena, tujuan politik GAM bukan untuk menguasai dan menduduki kursi Kepala atau wakil Kepala Pemerintah Acheh, melainkan tujuan perjuangan GAM adalah sebagaimana yang telah diredeklarasikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro adalah untuk penentuan nasib sendiri.

 

Ketika GAM pada tanggal 22 Agustus 2006 mengadakan komitmen politik dengan partai politik lain, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan di Banda Acheh dimana kedua belah pihak komitmen bahwa menyokong Humam Hamid sebagai calon Kepala Pemerintah Acheh dan Hasbi Abdullah sebagai calon wakil Kepala Pemerintah Acheh. Dimana hasil komitmen politik ini dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf: ”Kami selaku Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Pusat dan seluruh KPA wilayah, mendukung paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, walaupun secara institusi GAM tidak ikut dalam Pilkada. Tetapi secara personal GAM dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Di pihak KPA tetap memberikan sokongan kepada Humam dan pasangannya” (Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf, Banda Aceh, Selasa 22 Agustus 2006)

 

Nah, komitmen politik yang disepakati oleh pihak GAM dan Partai Persatuan Pembangunan dalam hal penyokongan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh adalah komitmen politik yang sah secara politik dan hukum.

 

Hanya, tentu saja, ada diantara orang-orang dalam tubuh GAM yang memang merasa dan menganggap bahwa “Humam Hamid dan Hasbi Abdullah naik memakai kendaraan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Humam Hamid adalah bunglon politik, karena pernah menclok di Golkar dan PAN serta sekarang di Partai Persatuan Pembangunan. Humam Hamid turut tanda tangan untuk meminta DOM, dan 3 kali menolak datang ke pertemuan civil society-GAM 2 kali di Swedia dan sekali di KL karena alasan takut dituduh mendukung GAM.”

 

Nah, anggapan sebagian orang-orang yang ada dalam tubuh GAM ini ternyata melahirkan sikap dan tindakan politik yang sangat jauh, yaitu dengan melahirkan deklarasi pencalonan resmi Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai calon Kepala atau wakil Kepala Pemerintah Acheh dalam pemilihan kepala Pemerintah Acheh dengan memakai KPA lewat Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood. Dimana deklarasi pencalonan resmi Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai calon Kepala atau wakil Kepala Pemerintah Acheh tidak mendapat persetujuan dari pimpinan tinggi GAM dan pimpinan tertinggi GAM teungku Hasan Muhammad di Tiro. Nah, inilah yang sangat membahayakan eksistensi GAM dan memang keadan inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang menginginkan GAM hancur.

 

Kalau dibandingkan antara anggapan orang-orang dalam tubuh GAM tentang Humam Hamid, maka tidak sebanding dengan tindakan politik yang dilakukan oleh  Irwandi Yusuf, Muhammad Nazar, Sofyan Dawood, Reyza Zain dan yang lainnya.

 

Tindakan mereka itu adalah sudah merupakan tindakan penghancuran GAM. Mengapa ? Karena tindakan politik mereka itu sebelumnya tidak dibicarakan secara matang dengan pimpinan tinggi GAM dan tidak mendapat restu dari pimpinan tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Kedua, mereka telah menjadikan KPA sebagai tempat penghancuran GAM. Artinya, GAM yang secara lembaga saja ketika melakukan komitmen politik dengan pihak Partai Persatuan Pembangunan dalam hal penyokongan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh tidak memakai KPA dan tempat kedudukan KPA sebagai tempat resmi. Tetapi Irwandi Yusuf, Muhammad Nazar, Sofyan Dawood, Reyza Zain dan yang lainnya secara terang-terangan telah menjadikan KPA dan tempat kedudukan KPA sebagai tempat penghancuran GAM melalui deklarasi pencalonan resmi Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai calon Kepala atau wakil Kepala Pemerintah Acheh pada tanggal 27 Agustus 2006.

 

Sekarang, Humam Hamid yang dituduh mereka dengan berbagai tuduhan politik, tetapi mereka lupa bahwa tindakan politik Humam Hamid itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan pihak Golkar, PDI-P, PKB dan partai-partai politik lainnya yang secara bersama-sama sewaktu Soeharto dan pasca Soeharto dan TNI-nya menghancurkan rakyat Acheh. Termasuk sekarang Golkar dan PDI-P dan juga PKB akan menghancurkan GAM. Caranya dengan menghancurkan dan memporakporandakan KPA.

 

Nah, taktik dan strategi yang sedang dilancarkan oleh Golkar, PDI-P, PKB dan partai politik lainnya terhadap GAM melalui KPA tidak disadari oleh kelompok Irwandi Yusuf, Muhammad Nazar, Sofyan Dawood, Reyza Zain dan yang lainnya. Karena pertama, mereka telah menjadikan alasan tuduhan terhadap Humam Hamid yang masih berupa tuduhan politik yang masih dipertanyakan kekuatan hukumnya untuk dijadikan sebagai alasan tindakan politik pendeklarasian Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai calon Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh pada tanggal 27 Agustus 2006. Kedua, mereka tidak sadar bahwa dengan diporakporandakan KPA, maka GAM akan hancur. Ketiga, mereka hanyalah bertujuan untuk mendapatkan kedudukan kursi kekuasaan Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh. Keempat, mereka tidak melihat Golkar, PDI-P dan PKB serta Partai politik lainnya akan menghancurkan GAM. Kelima, mereka tidak peduli kalau GAM hancur, yang penting kursi kekuasaan Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh. Keenam, mereka tidak mendapat persetujuan dari petingi GAM dan pimpinan tertinggi GAM teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Sekarang, KPA telah dipecahkan oleh mereka, padahal pihak GAM bersama KPA dibawah Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf telah melakukan komitmen politik dalam hal penyokongan  Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh dengan pihak Partai Persatuan Pembangunan.

 

Dan tentu saja, kalau Ahmad Sudirman membaca, meneliti, mempelajari, menganalisa dan memahami bahwa SIRA dibawah saudara Muhammad Nazar tidak peduli kalau GAM hancur, karena tujuan dan cita-cita antara SIRA dan GAM jauh sekali. Disamping itu SIRA telah dijadikan alat untuk sekedar mendapatkan kursi kekuasaan Wakil Kepala Pemerintah Acheh.

 

Terakhir, sekarang kelihatan dengan jelas siapa orang-orang yang memakai tubuh GAM untuk meraih kekuasaan dalam bentuk kursi Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh. Inilah suatu sikap dan tindakan politik mereka yang seumur jagung. Mereka lupa pada GAM dan mereka lupa pada Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang telah membangun dan memimpin GAM selama 30 tahun. Mereka lupa pada cita-cita perjuangan GAM. Yang kelihatan didepan mata mereka sekarang hanyalah kursi kekuasaan yang seumur jagung itu.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

From: \"Napoleon Bonaparte\" <geurupoh@yahoo.ca>

Date: 28 augusti 2006 21:49:39

To: ppdi@yahoogroups.com, lantak@yahoogroups.com

Subject: «PPDi» H2O adalah kelompok balak 8

 

Balak-6

 

Sikap politik GAM berjalan-jalan dari Darussalam ke Hotel Rajawali dan, ke Wisma Daka. Hal yang mencerminkan sikap elite GAM yang berubah-ubah. Lam si uroe, ka lhee go leuho. Mengapa mereka tak bisa bersikap seteguh sebelumnya?

 

Massa yang besar di Mesjid Raya Baiturrahman, tampaknya menohok elite GAM. Arus massa menjebak mereka untuk semakin memperjelas sikap politiknya, yakni pada politek bidjeh. Itulah mengapa hasil Konvensi Darussalam pada 21-23 Mei 2006 lalu dibatalkan. Pasalnya sepele saja, bahwa kandidat politek bidjeh kalah. Lalu, muncul rumor politik, ada elite yang mendesak Tgk Nashiruddin untuk mundur.

 

Surat Tgk. Nash menjadi landasan bagi mereka untuk mengambil sikap politik Rajawali bahwa secara institusi GAM tidak mengajukan calon Gubernur.Namun, GAM mempersilahkan anggotanya untuk maju menjadi kandidat.

 

Buah dari sikap itu bila dahulu para elite GAM menyatakan dirinya bak dara baro yang banyak mengundang pinangan, maka sekarang menjadi rontok. Hasbi hanya memiliki nilai politik sebagai wakil, baik di mata Humam maupun PPP. Inilah buah dari kefanatikan terhadap politek bidjeh.

 

Massa yang besar pada 15 Agustus 2006, merupakan konsekuensi lain dari sikap politik pro-bidjeh. Yakni melahirkan aras politek massa di dalam GAM, di samping politek bidjeh. Mereka mendukung pasangan Irwandi dan Nazar (IRNA).

 

Anehnya, sikap politik sekelompok elite GAM justru semakin fanatik terhadap H2O. Mereka membuat pernyataan politik Daka. Lahirlah sikap politik dualistik. Di satu sisi, KPA mendukung pasangan H2O. Di lain sisi, Muzakkir tetap menegaskan GAM tidak ikut pilkada. Ada kesan Muzakkir Manaf dijebak oleh elite untuk membacakan konsep yang ditulis oleh Ilyas Abed. Sebuah trik elite menjaga citra. Segala instrument politik GAM digunakan. Akibatnya terjadi kontradiksi di dalam diri Muzakkir sehingga konsep tersebut dirobeknya. Politek Citra yang digunakan oleh elite GAM yang beraliran politek bidjeh untuk menjaga marwah justru semakin menyeret GAM ke dalam lembah politik primordial. Mereka bergeser dari Rajawali ke Daka menjauhi pusat Lamdingen. GAM digeser menjauh dari massa untuk mendekat ke H2O. Bila H2O mendeklarasikan dirinya di Bireuen yang jauh dari Lamdingen, maka IRNA mendeklarasikan dirinya di Lamdingen dengan massa yang berdatangan jauh dari Lamdingen. Apakah ini pertanda yang menunjukkan seberapa besar karat GAM di dalam H2O dan IRNA?

 

Konon, ada upaya untuk membendung pendeklarasian IRNA di Lamdingen. Akan tetapi massa telah mengkudeta sehingga IRNA bisa mendeklarasikan dirinya di kantor KPA. Kontradiksi terjadi lagi. Di satu sisi, KPA mendukung H2O berdasarkan pernyataan politik Daka (22/8) yang dihadiri oleh kelompok elite. Di sisi lain, IRNA yang justru menggunakan kantor KPA sebagai titik anjak politiknya (27/8), justru diramaikan oleh massa aras bawah. Dualitas aras politik telah membeda dengan tegas. Sekelompok elite mendukung H2O. Massa mendukung IRNA.

 

Andaikan sikap politik elite diterus-teruskan maka mereka ibarat memegang balak-6 dalam permaianan gaple. Sekalipun menang, mereka tetap tak bisa dua kepala Hasbi tetap berposisi kedua. Kalau terjadi perbenturan, maka mereka menanggung kekalahan, karena memegang nilai yang maksimal. Resiko politiknya, marwah hilang dihadapan massa. Karena itu kelompok elite GAM yang mendukung H2O panstas disebut sebagai kelompok Balak-8.Kalau menang tak maksimal, kalau diadu pasti kalah.[]

----------