Stockholm, 1 September 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MEREKA YANG MEMAKAI UU No.11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACHEH SEBELUM DIREVISI ADALAH GOLONGAN PRO-STATUS-QUO.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

ORANG-ORANG YANG MEMAKAI JALUR UU No.11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACHEH SEBELUM DIREVISI ADALAH GOLONGAN PRO JAKARTA DAN PRO-STATUS-QUO.

 

Beberapa hari yang lalu ada seorang anggota mimbar bebas ini yang menyampaikan pendapatnya kepada Ahmad Sudirman, yang menyangkut Acheh yang diformulasikan dalam bentuk hasil buah pikirannya yang berbunyi ”bahwa kalau kita boikot pilkada, maka pilkada akan tetap saja dijalankan, dan orang orang yang pro-status-quo akan memerintah sampai 2011. Makna MoU untuk menciptakan Acheh yang baru akan gagal, pilkada hanya akan menjadi pemindahan kekuasaan dari sebuah pemda pro Jakarta ke pemerintah Acheh yang pro Jakarta juga. Perjuangan agar UU PA direvisi tetap kita jalan kan, namun wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil.”

 

Setelah Ahmad Sudirman mempelajari dan mendalami serta menganalisa buah pikiran orang tersebut diatas secara berulang kali, maka timbul pertanyaan dalam pikiran Ahmad Sudirman yaitu, apakah sanggup dan bisa Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Acheh yang sudah berada dalam model sistem UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sebagian isinya bertentangan dengan MoU Helsinki untuk melakukan tindakan politik dalam bentuk perjuangan untuk merevisi UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh disesuaikan dengan MoU Helsinki?

 

Dimana, pertanyaan Ahmad Sudirman itu timbul didasarkan pada apa yang dinyatakan oleh orang tersebut diatas, yaitu ”kalau kita boikot pilkada, maka pilkada akan tetap saja dijalankan, dan orang orang yang pro-status-quo akan memerintah sampai 2011.”

 

Nah, ada tiga kesalahan yang dijadikan dasar argumentasi oleh orang tersebut yaitu:

 

Pertama, istilah pilkada atau pemilihan kepala daerah yang disebut gubernur adalah salah total karena istilah nama kepala daerah atau gubernur tidak disepakati dalam MoU Helsinki. Adapun yang sesuai dengan MoU Helsinki adalah nama Kepala Pemerintah Acheh. Jadi kalau akan diadakan proses pemilihan Kepala Pemerintah Acheh, maka namanya adalah pemilihan Kepala Pemerintah Acheh atau disingkat menjadi pilkapa. Istilah nama gubernur tidak pernah disepakati dalam MoU Helsinki melainkan yang disepakati adalah ”gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.” (MoU 1.1.3.)

 

Kedua, selama UU No.11 tahun 2006 tentang PA belum direvisi, maka siapapun yang ikut dalam pilkapa 11 Desember 2006 adalah otomatis sebagai ”orang orang yang pro-status-quo”, artinya orang-orang yang sedang menjalankan otonomi, bukan Self-Government sebagaimana yang telah disepakati oleh GAM dan pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Ketiga, sebaiknya apabila UU No.11 tahun 2006 tentang PA ini tidak direvisi sampai bulan November 2006 yang namanya pemilihan kepala daerah model DPR RI harus diboikot oleh seluruh rakyat Acheh.

 

Dari tiga alasan diatas menggambarkan bahwa siapa saja yang akan berhasil terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah berdasarkan model UU No.11 tahun 2006 tentang PA adalah otomatis orang tersebut menjadi ”orang orang yang pro-status-quo” atau orang-orang yang sedang menjalankan otonomi, bukan Self-Government.

 

Nah sekarang, kita sudah bisa memberikan tanggapan atas hasil buah pikiran orang tersebut diatas yang menyatakan bahwa ”kalau kita boikot pilkada, maka pilkada akan tetap saja dijalankan, dan orang orang yang pro-status-quo akan memerintah sampai 2011, maka MoU untuk menciptakan Acheh yang baru akan gagal, pilkada hanya akan menjadi pemindahan kekuasaan dari sebuah pemda pro Jakarta ke pemerintah Acheh yang pro Jakarta juga” adalah alasan yang benar-benar kosong dan keropos. Walaupun diembel-embeli dengan ”perjuangan agar UU PA direvisi tetap kita jalankan, namun wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil” adalah makin jauh meluncur kejurang dekapan status-quo atau otonomi yang telah dipasang oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI.

 

Jadi, bagaimana bisa kita menyandarkan pada tali pegangan yang berupa ”wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil”, atau dengan kata lain ”hak rakyat Acheh menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Acheh pada bulan April 2006 dan selanjutnya” (MoU 1.2.2) dapat dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, apabila UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang dijadikan fondasi hukumnya menyimpang dan keluar dari MoU Helsinki?.

 

Justru dengan orang tersebut diatas menyandarkan pada hasil pikirannya itu, maka bukan status-quo atau otonomi yang bisa dirobohkan dan digantikan dengan Self-Government dalam perjuangannya dari tempat duduk kursi model kepala dan wakil kepala dearah, melainkan sebaliknya, makin tenggelam dan terjerumus kedalam jurang status-quo atau otonomi.

 

Karena itu, orang-orang yang telah dijerat oleh jaring UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi karena bertentangan dengan MoU Helsinki melalui pencalonan model ”gub dan wagubnya-DPR RI”, seperti dari jalur independen pasangan Mahyuddin bin Mahmud Adan dan Ir Amir Hamzah, Djali Yusuf dan Syaukas Rahmatillah, Ghazali Abbas Adan dan Shalahuddin Al-Fata, Ibrahim Hasyim dan Cut Idawani, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, Teuku Syahril dan Abdullah Murthada, juga Malek Raden-Sayed Fuad Zakaria (Partai Golkar), Azwar Abubakar-Nasir Jamil (PAN-PKS), Humam Hamid-Hasbi Abdullah (PPP), Iskandar Husen-Saleh Manaf (PBB) dan Tamlicha Ali-Nova Iriansyah (PBR, Demokrat) adalah orang-orang itu semuanya masuk dalam golongan dan kelompok pro-status-quo atau otonomi, bukan kelompok atau golongan Self-Government sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI dalam MoU Helsinki.

 

Selanjutnya, yang paling celaka adalah orang-orang tersebut diatas secara langsung mengakui dan menerima secara hukum bahwa UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi karena bertentangan dengan MoU Helsinki sebagai dasar acuan perjuangan mereka di Acheh. Kalaupun ada diantara orang-orang tersebut, misalnya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang menganggap diri mereka berdua bisa memperjuangkan peng-revisian UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang menyimpang dan bertentangan dengan MoU Helsinki dari atas kursi kekuasaan kepala dan wakil kepala daerah model UU No.11 tahun 2006 ciptaan DPR RI, maka anggapan mereka berdua itu hanyalah anggapan yang hanya sampai sebatas tenggorokannya saja. Mengapa ?

 

Karena mereka berdua sampai kiamat tidak akan mampu merobah dan melakukan peng-revisian UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan MoU Helsinki dari atas kursi singgasana kepala dan wakil kepala daerah model UU No.11 tahun 2006 ciptaan DPR RI itu.

 

Jadi kesimpulannya adalah apa yang telah dinyatakan oleh sebagian besar rakyat Acheh yang dituliskan dalam spanduk yang berbunyi ”Revisi UUPA yang tidak sesuai MoU sebelum terbentuk Pemerintah Sendiri” pada hari peringatan setahun perdamaian dengan MoU Helsinki-nya pada tanggal 15 Agustus 2006 di Banda Acheh adalah perlu dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah RI dan DPR RI, karena kalau tidak sebaiknya pilkapa di Acheh diboikot oleh seluruh rakyat Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

 

http://www.acehkita.com/?dir=news&file=detail&id=1190

 

Berita

Kamis, 31 Agustus 2006, 20:59 WIB

PILKADA

Balon Jalur Independen Bertambah

Reporter : Mohd Avicena

 

Banda Aceh, acehkita.com. Jumlah bakal calon yang maju lewat jalur independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang bertambah. Kabarnya jalur ini akan terus dipakai politisi guna meramaikan bursa kandidat gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Mahyuddin bin Mahmud Adan dan Ir Amir Hamzah, mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam Pilkada mendatang melalui jalur independen. Prosesinya berlangsung di Warung Kopi Ayah Ulee Kareng, Rabu (31/8). Pasangan ini bukan balon terakhir yang bakal maju lewat jalur independen. Kabarnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Hj Mediati Hafni Hanum juga sudah ambil ancang-ancang. Wanita itu katanya akan berduet dengan Ramidin Syukur, politisi Aceh Tenggara. Belum ada kabar kapan keduanya mendaulatkan diri sebagai bakal calon.  Data yang diperoleh acehkita.com dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) menyebutkan sudah ada 12 pasangan yang mengambil formulir yang berniat maju pada Pilkada ini. Dari 12 paket, tujuh paket dari jalur independen, lima dari partai politik.

 

Sebelumnya cagub-gawagub di jalur independen sudah ada Djali Yusuf dan Syaukas Rahmatillah, disusul Ghazali Abbas Adan dan Shalahuddin Al-Fata, Ibrahim Hasyim dan Cut Idawani, dan Irwandi Yusuf berduet dengan Muhammad Nazar serta Teuku Syahril dan Abdullah Murthada, nama yang disebutkan terakhir ini belum menggaungkan dirinya sebagai bakal calon.

 

Untuk balon independen,  masing-masing harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 3 persen dari jumlah penduduk di daerah pemilihan. Dukungan tersebut juga harus tersebar 50 persen dari jumlah kab/kota.

 

Sedangkan cagub dan cawagub yang diusung partai antara lain, Malek Raden-Sayed Fuad Zakaria (Partai Golkar), Azwar Abubakar-Nasir Jamil (PAN-PKS), Humam Hamid-Hasbi Abdullah (PPP), Iskandar Husen-Saleh Manaf (PBB) dan Tamlicha Ali-Nova Iriansyah (PBR, Demokrat). [mis]

----------