Stockholm, 8 September 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PEMERINTAH RI & DPR RI TIDAK KOMITMEN DENGAN MOU HELSINKI  AKIBATNYA BISA MEROBOHKAN PERDAMAIAN DI ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PIHAK PEMERINTAH RI DAN DPR RI TIDAK KOMITMEN DENGAN SELURUH ISI MOU HELSINKI SEHINGGA BISA MEROBOHKAN PERDAMAIAN DI ACHEH.

 

“Bapak Sudirman yg saya hormati. Saya sangat tertarik denga cerita bapak yg lalu (Acheh). Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan lagi. 1. Bagaimana perkembangan Acheh selanjut nya sesudah penanda tanganan perjanjian  di Helsinki. 2. Apa yg bakal dikerjakan untuk masa yg akan datang dan apa fungsi dari KPA. 3. Mengapa sampai  saat ini masih ada pungutan yg mengatas namakan KPA. 4. Apakah kemerdekaan Acheh yg selama ini di dengungkan akan tercapai pada thn 2009 ini. Atas perhatian nya saya ucapkan terima kasih dan saya selalu berharap agar bapak mau membantu saya dalam mensosialisasikan masalah Acheh khususnya di luar Acheh.“ (Dian Sastro, naif_boom@yahoo.com , Sun, 3 Sep 2006 22:59:35 -0700 (PDT))

 

Terimakasih saudari Dian Sastro di Jakarta, Indonesia.

 

Setelah membaca apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh saudari Dian diatas, terutama yang menyangkut perkembangan pasca penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sampai detik sekarang ini dan yang menyangkut kerja dan fungsi Komite Peralihan Acheh (KPA) dimasa depan di Acheh serta adanya pungutan yang mengatasnamakan KPA di Acheh, maka disini Ahmad Sudirman akan mencoba untuk memberikan sedikit jawaban yang diharapkan sedikitnya akan memberikan gambaran bagi saudari Dian di Jakarta dan di Acheh.

 

Pertama, yang menyangkut masalah perkembangan Acheh selanjutnya sesudah penandatanganan perjanjian yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki 15 Agustus 2005 adalah masih banyaknya poin-poin yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI yang belum dan tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI. Diantaranya faktor yang menyangkut produk hukum yang sudah disepakati dalam MoU yang dituangkan dalam bentuk UU tentang Pemerintahan Acheh yang telah ditetapkan oleh DPR RI dan sudah disyahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diberi nama UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang isinya sebagian besar bertentangan dan tidak mengacu kepada MoU Helsinki. Dimana yang menyangkut detilnya telah dibahas oleh Ahmad Sudirman dalam tulisan ”90 % isi UU Pemerintahan Acheh made in DPR RI harus dibuang karena bertentangan dengan MoU Helsinki” ( http://www.dataphone.se/~ahmad/060719.htm ). Pasal-pasal yang dibuat dan dituangkan dalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dan bertolak belakang dengan MoU Helsinki harus segera direvisi oleh DPR RI sebelum dibentuknya Pemerintahan Acheh. Hal ini dikarenakan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh ini yang merupakan produk hukum MoU Helsinki yang sekaligus merupakan fondasi hukum berdirinya Pemerintahan Acheh di masa depan sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI. MoU Helsini yang merupakan alat tolak ukur perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh tidak bisa dibuang dan ditukar dengan hanya adanya produk hukum turunan MoU Helsinki yaitu UU No.11 tahun 2006 tersebut. Jadi, selama UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh belum direvisi pasal-pasalnya yang bertentangan dan bertolak belakang dengan MoU Helsinki, maka selama itu fondasi hukum tempat berdirinya Pemerintahan Acheh akan tetap goyang dan bisa meruntuhkan tiang-tiang perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

 

Selanjutnya, faktor lainnya yang masih belum dijalankan oleh pihak pemerintah RI adalah yang menyangkut narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik Acheh akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak MoU Helsinki ditandatangani, ternyata sampai detik ini masih ada yang belum dibebaskan tanpa syarat. Begitu juga orang-orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh kembali semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan berpolitik baik di Acheh sampai detik sekarang ini masih belum dilaksanakan oleh pihak pemerintah RI, terutama yang menyangkut masalah penggantian ekononomi untuk penghidupan sehari-hari.

 

Kemudian, faktor lainnya yang juga yang masih belum dijalankan secara penuh dan konsekuen oleh pihak pemerintah RI adalah yang menyangkut masalah  pemberian kemudahan ekonomi bagi anggota TNA (Tentara Negara Acheh) yang sekarang telah berobah status menjadi KPA, para tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat lainnya yang terkena dampak konflik Acheh. Masih banyak diantara mereka yang  seharusnya menurut MoU Helsinki mendapat kemudahan ekonomi sampai detik sekarang ini masih tetap diabaikan oleh pihak pemerintah RI.

 

Juga, faktor yang menyangkut masalah pengalokasian dana bagi rehabilitasi harta benda rakyat Acheh yang hancur atau rusak akibat konflik yang seharusnya dikelola oleh Pemerintah Acheh sampai detik sekarang ini masih belum dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI dalam MoU Helsinki.

 

Selain itu faktor lainnya yang juga masih belum dan tidak dijalankan oleh pihak pemerintah RI sebagaimana yang telah disepakati dalam MoU Helsinki adalah faktor yang menyangkut masalah pengalokasian tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pihak Pemerintah Acheh dengan tujuan untuk kompensasi bagi tahanan politik dan rakyat sipil yang terkena dampak konflik Acheh. Dimana Pemerintah Acheh akan memanfaatkan tanah dan dana tersebut untuk semua anggota TNA (sekarang KPA), disamping pekerjaan atau jaminan sosial yang layak apabila mereka tidak mampu bekerja. Juga pengalokasian tanah diberikan kepada semua tahanan politik yang memperoleh amnesti, disamping pekerjaan datau jaminan sosial apabila mereka tidak mampu bekerja.  Begitu juga pengalokasian tanah diberikan kepada semua rakyat sipil yang secara fakta dan bukti dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik, disamping diberikan pekerjaan yang pantas atau jaminan sosial yang layak apabila tidak mampu bekerja.

 

Nah, dari faktor-faktor tersebut diatas, sebagian besar memang masih belum dijalankan dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah RI, sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Selanjutnya sekarang yang menyangkut pertanyaan apa yg bakal dikerjakan untuk masa yg akan datang dan apa fungsi dari KPA.

 

Menyangkut masalah kerja dan fungsi KPA dimasa depan, telah digariskan oleh GAM dan telah mengikuti apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Pihak GAM dan KPA tetap komitmen dengan apa yang telah dituangkan dalam MoU Helsinki. Karena itu kerja dan fungsi KPA dimasa depan akan tetap diacukan kepada apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Seterusnya, tentang pertanyaan mengapa sampai  saat ini masih ada pungutan yg mengatas namakan KPA.

 

Mengenai masalah adanya pungutan yang mengatasnamakan KPA di Acheh, memang itu tidak ada digariskan dalam MoU Helsinki. Jadi, tindakan dan perbuatan yang tidak ada disepakati dalam MoU Helsinki oleh pihak GAM dan pemerintah RI tidak dibenarkan dijalankan di Acheh.

 

Terakhir mengenai pertanyaan yang menyangkut apakah kemerdekaan Acheh yg selama ini di dengungkan akan tercapai pada thn 2009 ini.

 

Tentang kemerdekaan Acheh yang banyak didengungkan pada tahun 2009 akan tercapai tergantung kepada komitmen dari pemerintah RI dengan MoU Helsinki yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI. Menuju kemerdekaan bisa dilakukan dalam berbagai cara, taktik dan strategi, baik itu melalui jalur militer atau politik atau hukum atau damai. Semuanya tergantung kepada seluruh bangsa dan rakyat Acheh. Jadi, tercapainya kemerdekaan tahun 2009 semuanya dikembalikan kepada sikap dan ketekadan dari seluruh bangsa dan rakyat Acheh, baik yang ada di Acheh atau di luar Acheh. Tetapi, yang jelas, MoU Helsinki adaklah salah satu jalur menuju kepada kemerdekaan Acheh. Karena itu semuanya tergantung kepada komitmen dengan MoU Helsinki dari pihak pemerintah RI dan DPR RI atas apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI. Apabila pihak pemerintah RI dan DPR ini tidak komitmen dengan MoU Helsinki, misalnya dengan cara memangkas dan menghilangkan pasal-pasal yang telah disepakati dalam MoU Helsinki, maka sikap dan tindakan  pemerintah RI dan DPR RI justru akan melahirkan dan mempercepat sikap dan tindakan dari bangsa dan rakyat Acheh untuk menyuarakan kembali dengan segera usaha penentuan nasib sendiri. Sikap dan tindakan tersebut sudah didengungkan oleh berbagai pihak dan kalangan di Acheh.

 

Inilah sedikit jawaban atas apa yang ditanyakan oleh saudari Dian di Jakarta, Indonesia.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

 

 

----------