Stockholm, 8 September 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MEMAKAI KEDOK DEMOKRASI UNTUK MENGHANCURKAN KPA DAN GAM.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MAKIN KELIHATAN SIAPA YANG BERUSAHA UNTUK MENGHANCURKAN GAM DAN KPA DI ACHEH.

 

”Tidak ada personil GAM aktif yang mencalonkan diri. Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dicalonkan oleh partai politik Jakarta (PPP). Humam Hamid bukan anggota GAM. Hasbi Abdullah adalah anggota GAM yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak terlibat samasekali dalam perkembangan GAM (oleh karena itu, beliau dapat hidup dengan nyaman dan makmur selama Operasi Darurat Militer dan tidak pernah dicari apalagi ditangkap oleh aparat Indon sementara ribuan anggota GAM lainnya ditangkap ataupun dibunuh). Hasbi Abdullah hanya kebagian kursi calon wakil gubernur. Pimpinan GAM tidak pernah merubah keputusan di atas, yakni GAM tetap tidak mencalonkan diri secara institusi. Ada pimpinan GAM yang memberikan dukungan diam-diam kepada Humam-Hasbi namun ini tidak dapat dianggap sebagai keputusan GAM. Ini adalah keinginan pribadi para elit GAM. Jika ada yang mengaku bahwa GAM secara resmi mendukung Humam-Hasbi (H2O), maka dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap keputusan Pimpinan GAM sendiri. Jika ada elit Pimpinan GAM yang mendukung H2O secara pribadi, ini adalah salah satu bentuk demokrasi. Jika ada elit Pimpinan GAM yang mengatasnamakan GAM mendukung pihak manapun, ini adalah anti demokrasi, mendurhakai keputusan bersama yang telah diambil, serta cendrung kepada pemenuhan kepentingan pribadi.” (Hanakaru Hokagata, albiruny@gmail.com , 8 september 2006 10:34:25)

 

Membaca apa yang disampaikan oleh saudara Hanakaru Hokagata atau saudara Irwandi Yusuf di Banda Acheh, yang isinya merupakan pernyataan politik dengan memakai kedok demokrasi model pancasila-nya mpu Tantular untuk dipakai sebagai alat pembersihan dan penghantaman secara langsung kepada GAM dan KPA.

 

Setelah dipelajari secara seksama dan lebih mendalam ternyata ditemukan beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh saudara Irwandi Yusuf tersebut yang mengarah secara langsung dan disadari kepihak GAM yang diformulasikan dalam bentuk jurus demokrasi ala pancasila-nya ”Jika ada elit Pimpinan GAM yang mengatasnamakan GAM mendukung pihak manapun, ini adalah anti demokrasi, mendurhakai keputusan bersama yang telah diambil, serta cendrung kepada pemenuhan kepentingan pribadi.”

 

Jurus demokrasi ala pancasila-nya mpu Tantular yang dipakai oleh saudara Irwandi Yusuf inilah yang ditampilkan dan diarahkan kepada pihak GAM ketika Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf di Banda Acheh pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2006 menyatakan bahwa “Kami selaku Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Pusat dan seluruh KPA wilayah, mendukung paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, walaupun secara institusi GAM tidak ikut dalam Pilkada. Tetapi secara personal GAM dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan. Di pihak KPA tetap memberikan sokongan kepada Humam dan pasangannya” (Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf, Banda Aceh, Selasa 22 Agustus 2006)

 

Lahirnya sikap dari saudara Muzakkir Manaf sebagai Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) bukan tanpa alasan politik dan bukan tanpa kekuatan hukum. Lahirnya pernyataan Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf adalah setelah GAM pada tanggal 22 Agustus 2006 mengadakan komitmen politik dengan partai politik lain, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan di Banda Acheh dimana kedua belah pihak komitmen bahwa menyokong Humam Hamid sebagai calon Kepala Pemerintah Acheh dan Hasbi Abdullah sebagai calon wakil Kepala Pemerintah Acheh. Dimana komitmen politik yang disepakati oleh pihak GAM dan Partai Persatuan Pembangunan dalam hal penyokongan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon Kepala dan wakil Kepala Pemerintah Acheh adalah komitmen politik yang sah secara politik dan hukum.

 

Lahirnya sokongan politik dari pihak KPA dan GAM kepada pihak Humam Hamid dan Hasbi Abdullah melalui komitmen politik dengan pihak Partai Persatuan Pembangunan di Banda Acheh tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk lahirnya pernyataan saudara Irwandi Yusuf yang berbunyi: ”Jika ada elit Pimpinan GAM yang mengatasnamakan GAM mendukung pihak manapun, ini adalah anti demokrasi, mendurhakai keputusan bersama yang telah diambil, serta cendrung kepada pemenuhan kepentingan pribadi.”

 

Nah, disinilah Ahmad Sudirman melihat dan memperhatikan bahwa saudara Irwandi Yusuf masih terlalu dangkal untuk membawa dan memakai kedok demokrasi model pancasila-nya mpu Tantular ini untuk dijadikan senjata guna menghancurkan GAM dan KPA.

 

GAM sesuai dengan status politik dan hukumnya yang diterapkan dalam jalur proses politik dan hukum untuk mewujudkan pemerintahan rakyat Acheh melalui jalur proses demokratis dan adil, maka GAM sesuai dengan status politik dan hukumnya baik melalui partai politik lokal tersendiri, ataupun melalui dengan kerjasama dengan partai politik lain atau melalui penyokongan jalur independen bisa mewujudkan pemerintahan rakyat Acheh.

 

Jadi, kalau saudara Irwandi Yusuf yang lantang menyatakan bahwa ”Jika ada elit Pimpinan GAM yang mengatasnamakan GAM mendukung pihak manapun, ini adalah anti demokrasi, mendurhakai keputusan bersama yang telah diambil, serta cendrung kepada pemenuhan kepentingan pribadi”, maka sebenarnya saudara Irwandi Yusuf tidak memahami dan tidak mengerti apa yang tertuang dalam MoU Helsinki dan sekaligus tidak memahami perjuangan GAM dibawah pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro itu sendiri.

 

Nah, terbukti dengan adanya ketidakmatangan dalam menghayati perjuangan GAM dan tidak mengerti dan tidak memahaminya MoU Helsinki itu sendiri, maka lahirlah apa yang dilambungkan oleh Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood di markas KPA hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 yaitu “Irwandi Yusuf, yang berpasangan dengan Muhammad Nazar, secara resmi maju sebagai kandidat calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember nanti. Mereka maju dengan menggunakan jalur independen. GAM secara organisasi tidak akan maju dalam Pilkada. Ini atasnama perorangan personal GAM. Tapi GAM mendukung kadernya secara penuh yang maju melalui jalur independen. Sebenarnya bukan Hasbi saja yang kita lawan, calon lain juga.” (Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood, di markas KPA, Sabtu 26 Agustus 2006)

 

Inilah, suatu fakta dan bukti bahwa saudara Irwandi Yusuf yang ditunjang secara penuh oleh saudara Sofyan Dawood telah memakai lembaga atau institusi KPA untuk kepentingan pribadinya guna mencapai kursi kedudukan Kepala Pemerintah Acheh dengan memakai kedok demokrasi ala pancasila-nya mpu Tantular.

 

Nah, justru kalau Ahmad Sudirman memperhatikan, membaca, mendalami, menganalisa dan menyimpulkan, maka sebenarnya yang telah menghancurkan fondasi perjuangan GAM dan KPA dengan memakai kedok demokrasi model pancasila-nya mpu Tantular adalah saudara Irwandi Yusuf dengan memakai dukungan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood  yang secara sadar mempergunakan lembaga atau institusi KPA menjadi wadah resmi mendukung penuh saudara Irwandi Yusuf untuk mencapai kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Jadi, bukan pihak pimpinan tinggi GAM dan pihak Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Muzakkir Manaf yang ”anti demokrasi, mendurhakai keputusan bersama yang telah diambil, serta cendrung kepada pemenuhan kepentingan pribadi”, melainkan saudara Irwandi Yusuf dan saudara Sofyan Dawood  yang telah dengan sengaja memakai lembaga atau institusi KPA secara resmi dipakai alat untuk meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dari pimpinan tinggi GAM.

 

Kemudian, saudara Irwandi Yusuf dengan secara terang-terangan melakukan tindakan yang mengarah kepada bentuk konfrontasi total yang horizontal kepada pihak pimpinan tinggi GAM dan Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) dengan menyatakan bahwa ”Ada pimpinan GAM yang memberikan dukungan diam-diam kepada Humam-Hasbi namun ini tidak dapat dianggap sebagai keputusan GAM. Ini adalah keinginan pribadi para elit GAM.”

 

Pernyataan saudara Irwandi Yusuf diatas itu dimaksudkan dan diarahkan kepada komitmen politik antara pihak GAM dengan pihak Partai Persatuan Pembangunan dalam hal penyokongan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah.

 

Nah, disinilah alasan politik dan alasan hukum yang dipakai oleh saudara Irwandi Yusuf akhirnya yang bisa menjungkirbalikkan saudara Irwandi Yusuf sendiri. Coba saja perhatikan dan teliti, ketika pihak pimpinan tinggi GAM dan Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) secara politis terang-terangan menyatakan bahwa komitmen politik menyokong pihak Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, ternyata oleh saudara Irwandi Yusuf disebut dengan ”Ada pimpinan GAM yang memberikan dukungan diam-diam kepada Humam-Hasbi namun ini tidak dapat dianggap sebagai keputusan GAM.”

 

Yang menjungkirbalikkan saudara Irwandi Yusuf adalah akibat pengambilan sikap dan kebijaksanaan politik yang sempit terhadap apa yang telah dilakukan oleh pimpinan tinggi GAM dan Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA), dengan cara menjadikan lembaga atau institusi KPA sebagai lembaga resmi dibawah GAM untuk mensahkan dan mendeklarkan dirinya sebagai calon independen dari anggota GAM sebagai calon kepala Pemerintah Acheh dalam pemilihan kepala pemerintah Acheh mendatang.

 

Nah, saudara Irwandi Yusuf dengan sikap dan tindakan politiknya yang menjadikan KPA dan kedudukan KPA sebagai alat resmi untuk dijadikan sebagai kendaraan politik pencapaian kursi kekuasaan kepala Pemerintah Acheh, maka menjadilah saudara Irwandi Yusuf sebagai salah seorang yang dengan terang-terangan menghancurkan KPA dan GAM.

 

Selanjutnya, alasan saudara Irwandi Yusuf yang menyatakan bahwa ”Hasbi Abdullah adalah anggota GAM yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak terlibat samasekali dalam perkembangan GAM (oleh karena itu, beliau dapat hidup dengan nyaman dan makmur selama Operasi Darurat Militer dan tidak pernah dicari apalagi ditangkap oleh aparat Indon sementara ribuan anggota GAM lainnya ditangkap ataupun dibunuh). Hasbi Abdullah hanya kebagian kursi calon wakil gubernur” adalah pernyataan yang bersifat politis yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan hukum yang kuat untuk menjadikan KPA sebagai alat dan kendaraan politik bagi saudara Irwandi Yusuf untuk mencapai kursi kekuasaan kepala Pemerintah Acheh.

 

Nah, komitmen politik dengan sokongan kepada pihak Hasbi Abdullah yang dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) telah mempertimbangkan dengan berbagai pertimbangan politik, artinya masalah-masalah yang menyangkut Hasbi Abdullah sebagaimana yang dinyatakan oleh sauadar Irwandi Yusuf itu telah juga dipertimbangkan secara politis oleh pihak pimpinan GAM dan Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA). Sejauh yang namanya pertimbangan politis yang dijadikan sebagai alasan, maka masalah yang menyangkut ideologi perjuangan GAM masih tetap bisa diselamatkan. Artinya, selama Hasbi Abdullah tidak melakukan tindakan penghancuran kepada KPA dan GAM dari dalam.

 

Begitu juga, mengenai komitmen politik atas sokongan kepada pihak Humam Hamid bukan anggota GAM yang dimajukan oleh pihak Partai Persatuan Pembangunan. Selama pihak Humam Hamid tidak melakukan tindakan yang secara terang-terangan menentang dan menghancurkan KPA dan GAM, maka selama itu pihak Humam Hamid masih bisa diajak bicara dan berjalan dibawah naungan kebijaksanaan politik GAM.

 

Jadi, alasan yang disampaikan oleh saudara Irwandi Yusuf yang menyatakan bahwa Humam Hamid bukan anggota GAM, kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memakai KPA dan tempat KPA sebagai alat kendaraan politik guna meraih kursi kekuasaan kepala Pemerintah Acheh, maka alasan dan argumen saudara Irwandi Yusuf adalah secara langsung merupakan senjata untuk menghancurkan KPA dan GAM.

 

Nah, itulah yang disebut oleh Ahmad Sudirman bahwa alasan dan argumentasi yang dilambungkan oleh saudara Irwandi Yusuf  akhirnya yang bisa menjungkirbalikkan saudara Irwandi Yusuf sendiri.

 

Saran Ahmad Sudirman kepada saudara Irwandi Yusuf cs, jangan menjadikan kedok demokrasi ala pancasila-nya mpu Tantular dipakai sebagai alat untuk menghancurkan KPA dan GAM.

 

Terakhir, perjuangan GAM yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro sejak 30 tahun yang lalu adalah untuk penentuan  nasib sendiri di Acheh, bukan dipakai alat sebagaimana yang dijalankan oleh saudara Irwandi Yusuf untuk meraih kursi kekuasaan kepala Pemerintah Acheh dalam pilkapa yang fondasi dan payung hukumnya UU NO.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh masih harus direvisi karena banyak yang bertentangan dengan MoU Helsinki. Perjuangan GAM bukan dijadikan sebagai alat perjuangan pribadi sebagaimana yang dijalankan oleh saudara Irwandi Yusuf cs di Acheh, hanya sekedar untuk meraih kursi kekuasaan kepala Pemerintah Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Hanakaru Hokagata <albiruny@gmail.com> wrote:

 

PUTUSAN PIMPINAN GAM dalam Rapat ban Sigom Donya di Banda Aceh:

 

1.Tgk. Nashiruddin yang menang konvensi untuk  Calon Gubernur  telah mengundurkan diri.

2.GAM memutuskan untuk tidak mencalonkan  siapapun sebagai wakil GAM secara institusional.

3.GAM mempersilahkan anggota GAM untuk mencalonkan diri secara bebas tapi bukan atas nama institusi GAM.

4.Pimpinan GAM akan bersikap netral tidak memihak siapapun.

 

Apa yang terjadi setelah itu:

1.Tidak ada personil GAM aktif yang mencalonkan diri.

2.Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dicalonkan oleh partai politik Jakarta (PPP).

3.Humam Hamid bukan anggota GAM. Hasbi Abdullah adalah anggota GAM yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak terlibat samasekali dalam perkembangan GAM (oleh karena itu, beliau dapat hidup dengan nyaman dan makmur selama Operasi Darurat Militer dan tidak pernah dicari apalagi ditangkap oleh aparat Indon sementara ribuan anggota GAM lainnya ditangkap ataupun dibunuh).

4.Hasbi Abdullah hanya kebagian kursi calon wakil gubernur.

5.Pimpinan GAM tidak pernah merubah keputusan di atas, yakni GAM tetap tidak mencalonkan diri secara institusi.

6.Ada pimpinan GAM yang memberikan dukungan diam-diam kepada Humam-Hasbi namun ini tidak dapat dianggap sebagai keputusan GAM. Ini adalah keinginan pribadi para elit GAM.

7.Jika ada yang mengaku bahwa GAM secara resmi mendukung Humam-Hasbi (H2O), maka dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap keputusan Pimpinan GAM sendiri.

8.Jika ada elit Pimpinan GAM yang mendukung H2O secara pribadi, ini adalah salah satu bentuk demokrasi.

9.Jika ada elit Pimpinan GAM yang mengatasnamakan GAM mendukung pihak manapun, ini adalah anti demokrasi, mendurhakai keputusan bersama yang telah diambil, serta cendrung kepada pemenuhan kepentingan pribadi.

 

Harus DIINGAT bahwa perjuangan GAM adalah untuk kepentingan RAKYAT ACHEH, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan elit tertentu. Haram menggunakan GAM untuk kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompok.

 

Hanakaru Hokagata

 

albiruny@gmail.com

Banda Acheh, Acheh.

----------