Stockholm, 12 September 2006.

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MENGULITI ORANG YANG BERADA DIBALIK MUNCULNYA TOP-DOWN DAN BUTTOM-UP DALAM TUBUH KPA DAN GAM DI ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEDIKIT MENYOROT ORANG YANG BERADA DIBALIK MUNCULNYA TOP-DOWN DAN BUTTOM-UP DALAM TUBUH KPA DAN GAM DI ACHEH.

 

”Bahwa kalau kita boikot pilkada, maka pilkada akan tetap saja dijalankan, dan orang orang yang pro-status-quo akan memerintah sampai 2011. Makna MoU untuk menciptakan Acheh yang baru akan gagal, pilkada hanya akan menjadi pemindahan kekuasaan dari sebuah pemda pro Jakarta ke pemerintah Acheh yang pro Jakarta juga. Perjuangan agar UU PA direvisi tetap kita jalan kan, namun wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil.” (Reyza Zain, warzain@yahoo.com , Sat, 26 Aug 2006 18:09:00 -0700 (PDT))

 

”Sekarang yang sangat indah dalam tubuh GAM bahwa sistem telah berubah. Kalau dulu banyak top-down, sekarang pasca MoU, buttom-up. Kita mengelola aspirasi dari rakyat di bawah. Dan ini telah berjalan dengan baik. Indonesia mengira GAM akan segera angkat senjata lagi untuk menuntut kecurangan dan tipuan mereka, sehingga fasilitas2 militer diperbaharui dan dilengkapi. Namun, GAM dan rakyat Acheh telah kommit kepada perjuangan sipil dan politik, sehingga akan dengan sangat mudah kita patahkan strategi Indonesia dengan izin Allah. Buktinya, untuk tuntutan revisi UU PA, dihadiri oleh 1 juta rakyat Acheh. Kelak, bisa jadi 3 juta insya Allah.” (Reyza Zain, warzain@yahoo.com , Sat, 26 Aug 2006 18:09:00 -0700 (PDT))

 

Pada tanggal 26 Agustus 2006 saudara Munawarliza Zein di Banda Acheh telah mengirimkan email kepada Ahmad Sudirman yang sebagian isinya dikutipkan diatas. Dimana sebenarnya masalah yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein tersebut diatas sudah dibahas dan dibicarakan oleh Ahmad Sudirman dalam tulisan-tulisan sebelum ini. Tetapi, karena adanya perkembangan-perkembangan baru yang ada kaitannya dengan apa yang dikemukakan oleh saudara Munawarliza Zein tersebut, maka untuk tulisan kali ini Ahmad Sudirman akan mengangkatnya kembali, disamping agar supaya menjadi bahan gambaran dan bahan pemikiran bagi para pembaca di mimbar bebas ini.

 

Pertama, akan dibahas tentang apa yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein yang menyangkut ”kalau kita boikot pilkada, maka pilkada akan tetap saja dijalankan, dan orang orang yang pro-status-quo akan memerintah sampai 2011.”

 

Nah, setelah Ahmad Sudirman mempelajari, mendalami dan menganalisa buah pikiran saudara Munawarliza Zein, maka timbul pertanyaan, apakah bisa Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Acheh yang sudah berada dalam sistem UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang isinya bertentangan dengan MoU Helsinki untuk melakukan tindakan politik merevisi UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang diacukan kepada MoU Helsinki melalui jalur yang ada?

 

Ternyata, dari apa yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein itu didalamnya mengandung beberapa hal yang secara langsung saudara Munawarliza Zein telah menerimanya baik disadari atau tidak disadari serta secara langsung juga ia menerima secara hukum UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang didalamnya masih banyak pasal-pasalnya yang bertentangan dengan MoU Helsinki.

 

Diantaranya, pertama, pemakaian singkatan pilkada atau pemilihan kepala daerah yang disebut gubernur adalah merupakan suatu kesalahan yang fatal, dikarenakan istilah nama kepala daerah atau gubernur tidak disepakati dalam MoU Helsinki. Dalam MoU Helsinki disepakati istilah Kepala Pemerintah Acheh. Karena itu, kalau mengacu kepada MoU Helsinki apabila akan diadakan pemilihan Kepala Pemerintah Acheh, namanya adalah pemilihan Kepala Pemerintah Acheh atau disingkat pilkapa. Selanjutnya, istilah gubernur adalah tidak disepakati dalam MoU Helsinki, melainkan yang disepakati istilah yang diformulasikan dalam klausul ”gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.” (MoU 1.1.3.)

 

Kedua, selama UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh belum direvisi, maka siapapun yang ikut dalam pilkapa 11 Desember 2006 adalah secara langsung merupakan bagian dari golongan ”orang orang yang pro-status-quo”. Artinya orang-orang yang sedang menjalankan sistem otonomi, bukan menjalan sistem Self-Government seperti yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI dalam MoU Helsinki.

 

Ketiga, pemilihan Kepala Pemerintah Acheh (pilkapa) harus berjalan diatas fondasi hukum yang telah disepakati oleh GAM dan pemerintah RI. Artinya, pilkapa baru dijalankan dan dilaksanakan apabila UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh sudah direvisi oleh DPR RI yang disesuaikan dan diacukan kepada MoU Helsinki.

 

Keempat, apabila UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh belum direvisi sampai awal bulan November 2006, maka tidak ada yang melarang bagi siapa saja rakyat Acheh untuk melakukan pemboikotan pemilihan Kepala Pemerintah Acheh (pilkapa) tersebut.

 

Jadi, dari apa yang diuraikan diatas sudah bisa memberikan gambaran bahwa barang siapa yang terpilih menjadi kepala dan wakil kepala daerah berdasarkan model UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh, maka secara otomatis orang tersebut telah menjadi ”orang orang yang pro-status-quo” atau dengan kata lain orang tersebut sedang menjalankan dan hidup dalam sistem otonomi di Acheh, bukan menjalankan sistem Self-Government sebagaimana yang disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Nah sekarang, kita sudah bisa mengambil garis lurus dari apa yang diuraikan diatas, yaitu apa yang dikemukakan oleh saudara Munawarliza Zein bahwa ”kalau kita boikot pilkada, maka pilkada akan tetap saja dijalankan, dan orang orang yang pro-status-quo akan memerintah sampai 2011, maka MoU untuk menciptakan Acheh yang baru akan gagal, pilkada hanya akan menjadi pemindahan kekuasaan dari sebuah pemda pro Jakarta ke pemerintah Acheh yang pro Jakarta juga” adalah alasan dan argumentasi yang sangat lemah dan tidak ada dasar hukum yang kuat yang bisa dijadikan sebagai alat penunjangnya.

 

Selanjutnya, saudara Munawarliza Zein menyatakan juga bawa ”perjuangan agar UU PA direvisi tetap kita jalankan, namun wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil”, ternyata setelah dipelajari dan dianalisa sedikit lebih mendalam, akhirnya ditemukan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein itu adalah hanya suatu hasil pemikiran yang makin jauh meluncur kejurang status-quo atau otonomi yang telah dipasang oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI. Mengapa ?

 

Karena, bagaimana kita bisa menyandarkan pada pegangan ”wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil”, atau dengan istilah lain sebagaimana yang tertuang dalam MoU Helsinki bahwa ”hak rakyat Acheh menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Acheh pada bulan April 2006 dan selanjutnya” (MoU 1.2.2) dapat dijalankan sedangkan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang dijadikan fondasi hukumnya telah menyimpang dan telah keluar dari MoU Helsinki?.

 

Nah, justru dengan menyandarkan pada hasil pikiran saudara Munawarliza Zein sebenarnya yang bisa merobohkan dan menghancurkan sistem Self-Government dan memperkuat tiang sistem status-quo atau otonomi. Apalagi sambil duduk di kursi model kepala dan wakil kepala dearah diatas hamparan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan MoU Helsinki.

 

Karena itu, saudara Munawarliza Zein yang secara langsung mengakui dan menerima secara hukum bahwa UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi karena bertentangan dengan MoU Helsinki sebagai dasar acuan perjuangan mereka di Acheh, maka saudara Munawarliza Zein telah menyandarkan pikirannya pada sandaran ”wewenang yang bisa kita ambil, tetap kita ambil”. Sebagai contoh, misalnya saudara Irwandi Yusuf dan saudara Muhammad Nazar yang menganggap diri mereka berdua bisa memperjuangkan peng-revisian UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang menyimpang dan bertentangan dengan MoU Helsinki dari atas kursi kekuasaan kepala dan wakil kepala daerah model UU No.11 tahun 2006 ciptaan DPR RI (kalau mereka berdua terpilih), maka anggapan mereka berdua itu hanyalah anggapan yang hanya sampai sebatas lamunan saja. Mengapa ?

 

Karena mereka berdua tidak akan mampu melakukan perobahan untuk merevisi UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang bertentangan dengan MoU Helsinki dari atas kursi kepala dan wakil kepala daerah ala UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh buatan DPR RI.

 

Jadi, satu-satunya jalan agar supaya Pemerintahan Acheh berdiri di Acheh sesuai dengan MoU Helsinki hasil kesepakatan GAM dan pemerintah RI adalah terlebih dahulu ”Revisi UUPA yang tidak sesuai MoU sebelum terbentuk Pemerintah Sendiri” sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian besar rakyat Acheh di Banda Acheh pada tanggal 15 Agustus 2006 pada hari peringatan setahun perdamaian MoU Helsinki.

 

Selanjutnya saudara Munawarliza Zein juga menyampaikan buah pikirannya yang diformulasikan ”Kalau dulu banyak top-down, sekarang pasca MoU, buttom-up.”

 

Nah ternyata kalau dibaca, diteliti, diananalisa, maka apa yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein adalah lebih menjurus kepada alat untuk mencapai tujuan kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh. Mengapa ?

 

Karena dalam realita dan pelaksanaannya yang dinamakan dengan buttom-up itu adalah mengelola aspirasi yang timbul dari individu dengan tujuan untuk meraih kursi kekuasaan Pemerintah Acheh dengan memakai kedok demokrasi semu dan jalur hukum UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh serta memakai tali jalur calon independen yang diembel-embeli dengan sokongan Komite Peralihan Acheh (KPA) dalam hal ini sokongan dari saudara Sofyan Dawood tanpa mempedulikan dan mendengarkan lagi pimpinan tertinggi GAM yang masih tetap komitmen dalam memimpin dan menjalankan arah dan gerak perjuangannya.

 

Kemudian kalau yang dimaksud oleh saudara Munawarliza Zein dalam pernyataannya bahwa “sistem telah berubah. Kalau dulu banyak top-down, sekarang pasca MoU, buttom-up. Kita mengelola aspirasi dari rakyat di bawah. Dan ini telah berjalan dengan baik”, maka pendapat saudara Munawarliza Zein adalah keliru. Mengapa ?

 

Karena perjuangan GAM bukan berakhir setelah MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU Helsinki itu adalah merupakan suatu pakta perjanjian damai yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak yang disepakti oleh pihak GAM dan pemerintah RI.

 

Selanjutnya, kalau timbul kondisi politik dan hukum di Acheh yang bebas karena didasarkan pada iklim kebebasan yang lahir dari adanya kesepakatan MoU Helsinki, maka itu bukan berarti suatu kesempatan bagi individu untuk mencapai tujuan meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh melalui penafsiran bahwa pasca MoU Helsinki itu sistem telah berobah dari sistem top-down menjadi sistem buttom-up yang dianggap mengelola aspirasi dari rakyat.

 

Menurut Ahmad Sudirman tentang apa yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein bahwa sistem top-down menjadi sistem buttom-up yang diterapkan pada perjuangan GAM adalah hanya merupakan hasil pemikiran dari saudara Munawarliza Zein  yang tidak didasari oleh pengertian dan pemahaman tentang perjuangan GAM dibawah pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Sebagai contoh misalnya dalam bentuk pertanyaan yaitu, apakah yang dimaksud dengan model sistem  buttom-up itu adalah ketika saudara Muzakkir Manaf  selaku Ketua Komite Peralihan Acheh (KPA) Pusat dan seluruh KPA wilayah memberikan sokongan kepada Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, kemudian muncul juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) saudara Sofyan Dawood yang menyatakan bahwa dengan didukung 80 persen KPA wilayah menyokong saudara Irwandi Yusuf perorangan personal GAM dan Muhammad Nazar perorangan personal SIRA akan maju dalam Pilkada ?

 

Nah, kalau yang dimaksudkan dengan sistem  buttom-up yang mengelola aspirasi rakyat Acheh seperti hal tersebut diatas, maka itu namanya adalah suatu kesalahan yang fatal yang bisa menghancurkan perjuangan GAM itu sendiri. Mengapa ?

 

Karena penerapan buttom-up tersebut bukan mengelola aspirasi rakyat, melainkan menghancurkan tubuh Komite Peralihan Acheh (KPA) dikarenakan munculnya dua aliran dalam tubuh KPA yang tujuannya sama yaitu untuk meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Nah, kalau kita memakai alasan yang disebut demokrasi, yang juga bisa diartikan kekuasaan ada ditangan rakyat, tetapi dalam penerapannya adalah bertolak belakang dengan demokrasi itu sendiri. Mengapa ?

 

Karena, bukan rakyat yang menentukan dan memegang kekuasaan, melainkan segelintir individu yang berkeinginan dan bermaksud meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh dengan memakai orang-orang yang ada dalam Komite Peralihan Acheh (KPA) yang bisa diajak dan dimintakan untuk melambungkan keinginan dan tujuannya meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh dan juga mengatasnamakan adanya restu dari petinggi GAM.

 

Dalam langkah perjuangan GAM yang masih jauh ini harus tetap berada dalam satu barisan dan tetap berada dalam satu garis komando. Nah adanya kekuatan yang diatur dalam satu barisan dan berada dalam satu garis komando, bukan berarti bahwa langkah perjuangan itu adalah langkah yang memakai sistem top-down, melainkan itu sistem dinamakan sistem bersama dengan tali ikatan garis satu komando.

 

Nah, sistem bersama dengan tali ikatan garis satu komando adalah tidak boleh diputuskan hanya sekedar dengan adanya santapan didepan mata yang berisikan makanan kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh dengan bumbu demokrasi semu yang bisa menghancurkan kekuatan kebersamaan dalam tubuh Komite Peralihan Acheh (KPA).

 

Jadi, sebenarnya saudara Munawarliza Zein yang memakai alasan bahwa pasca MoU Helsinki yang harus diterapkan sistem buttom-up sebagai alat untuk meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintahan Acheh dengan memakai jalur Komite Peralihan Acheh (KPA) disertai dengan berbagai alasan adalah menunjukkan bahwa saudara Munawarliza Zein tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dinamakan dengan  sistem buttom-up dihubungkan dengan perjuangan GAM dibawah pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Selanjutnya kalau dari pihak GAM menyatakan bahwa secara institusi GAM tidak ikut dalam Pilkada, tetapi secara personal GAM dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, maka dengan pernyataan GAM itu bukan berarti bahwa dari satu tubuh Komite Peralihan Acheh (KPA) harus muncul bermacam keinginan dengan alasan sistem buttom-up dan dengan berbagai alasan, sehingga akibatnya bisa merobohkan bangunan Komite Peralihan Acheh (KPA) itu sendiri.

 

Jadi, dengan melihat masih adanya kelemahan dari saudara Munawarliza Zein dalam hal pengertian dan pemahaman tentang demokrasi itu sendiri dan juga tentang pengertian dan pemahaman MoU Helsinki, begitu juga tentang pengertian dan pemahaman perjuangan GAM yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro, maka ketika saudara Munawarliza Zein melihat kondisi hukum dan politik yang muncul akibat MoU Helsinki, lahirlah dari pikiran saudara Munawarliza Zein istilah top-down berubah menjadi istilah buttom-up dengan alasan mengelola aspirasi rakyat.

 

Terakhir, inilah merupakan salah satu pelajaran berharga bagi bangsa dan rakyat Acheh agar supaya tidak terjerumus kedalam jurang perpecahan akibat silau melihat hidangan makanan kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh dan limpahan uang dengan memakai baju dan kedok demokrasi semu melalui jalur bangunan Komite Peralihan Acheh (KPA) serta tidak terjerumus kepada istilah yang disampaikan oleh saudara Munawarliza Zein seperti istilah top-down berubah menjadi istilah buttom-up dengan alasan mengelola aspirasi rakyat.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

---------