Stockholm, 6 Oktober 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

MENYOROT PENGUASA WANITA DALAM NEGARA DILIHAT DARI ISLAM DAN UUM.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEDIKIT MENGUPAS TENTANG PENGUASA WANITA DALAM NEGARA DILIHAT DARI ISLAM DAN UUM.

 

”Kalau hadis ini dipaksakan sebagai syarat bagi kepemimpinan politik, termasuk di negara non Muslim, maka selain tidak rasional (karena Nabi SAW ikut campur dalam urusan politik negara non Muslim) juga tidak faktual. Artinya penetapan syarat pemimpin harus laki-laki, maka bagaimana dengan negara Islam saat ini yang sebagian ada yang dipimpin oleh perempuan, namun tetap sukses (seperti Pakistan, Turki, Indonesia dan lainnya). Berarti sabda Nabi SAW ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Bahkan dalam al-Qur`an pun dijumpai kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin negara dan meraih sukses besar, yaitu Ratu Bilqis di negeri Saba” (Dr. Nurjannah Ismail, MA)

 

Ada satu artikel yang sampai ke email box Ahmad Sudirman pada hari ini, Jumat, 6 Oktober 2006 yang berjudul ”Reinterpretasi hadis kepemimpinan perempuan” yang ditulis oleh Dr. Nurjannah Ismail, MA, dosen Tafsir pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Acheh dan Koordinator FDT Agama Acheh Institute.

 

Setelah dibaca tulisan tersebut ternyata ada beberapa hal atau faktor yang mendasar yang tidak atau belum dimengerti dan belum dipahami oleh Dr. Nurjannah Ismail, MA. Diantaranya faktor penafsiran hadits kepemimpinan perempuan dihubungkan dengan negara. Kemudian penafsiran faktor dasar yang disebut dengan negara Islam. Juga faktor penafsiran Ratu Balkis dari kerajaan Saba.

 

Dengan adanya penafsiran-penafsiran tersebut diatas, akhirnya  Dr. Nurjannah Ismail, MA megambil kesimpulan bahwa ”hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku utnuk kasus negara Persia saja.”

 

Nah, mari kita bersama menggali kembali apa yang sudah disimpulkan oleh Dr. Nurjannah Ismail, MA agar supaya kita mendapat gambaran yang lebih jelas dan terang apakah memang begitu masalah kepemimpinan wanita seperti yang ditafsirkan oleh Dr. Nurjannah Ismail, MA.

 

Agar supaya penjelasan nantinya tidak meluas arah-nya kemana-mana, perlu diperjelas dahulu yaitu yang dimaksud Penguasa disini adalah pemegang kekuasaan atau orang yang berkuasa.

 

Ketika Rasulullah saw memimpin Negara Islam pertama di Yatsrib atau Madinah sekarang dengan bimbingan wahyu Allah SWT telah mengetahui bahwa satu kaum dalam satu negara tidak pernah beruntung apabila menyerahkan dan memberikan kekuasaan tertinggi kepada seorang wanita, sebagaimana yang tercantum dalam hadits "Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita" (HR. Bukhari). Dimana hadist ini merupakan komentar Rasulullah saw, ketika sampai kepada Rasulullah saw berita tentang pengangkatan putri Kisra sebagai Raja Persia.

 

Nah, yang dipertanyakan sekarang adalah mengapa Rasulullah saw memberikan komentar tentang  pengangkatan putri Kisra sebagai Raja Persia bahwa tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita ?

 

Tentu saja, hadits Rasulullah saw ini berlaku sampai akhir jaman, tidak perlu ditafsirkan kembali. Mengapa ?

 

Karena, Rasulullah saw mengetahui dengan bimbingan Allah SWT bahwa "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..."( QS An Nisaa',4: 34). Nah, disini yang dinamakan pemimpin adalah pemimpin dalam keluarga.

 

Sekarang kita mengambil pelajaran dan pemahaman dari ayat 34 surat An-Nisaa’ tersebut dengan memakai pikiran dan jalur logika yang telah dianugerahkan kepada kita semua, yaitu “baru saja dalam bentuk bangunan  keluarga yang begitu kecil sudah diwajibkan laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita, apalagi dalam bentuk negara yang besar dan kompleks yang terdiri dari berjuta-juta keluarga.“

 

Nah, disinilah kita diajarkan oleh Rasulullah saw melalui hadits-nya untuk mempergunakan akal dengan jalur logika tentang kepemimpinan wanita dalam satu negara. Baru saja dalam bentuk bangunan keluarga yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan wanita, maka yang diwajibkan adalah laki-laki sebagai pemimpin, apalagi dalam suatu negara yang penduduknya terdiri dari berjuta-juta laki-laki dan wanita.

 

Jadi kalau kita mengerti dan memahami hadits Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita dalam satu negara dengan memakai jalur pikiran dengan diacukan kepada QS An-Nisaa',4: 34, maka kita tidak akan terperosok kedalam segala macam bentuk penafsiran kembali sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Nurjannah Ismail, MA tersebut.

 

Nah selanjutnya, kita ambil sebagai contoh di negara RI dalam hal melihat masalah kepemimpinan wanita dengan memakai dua kacamata yaitu kacamata negara RI dengan UUD 1945-nya dan kacamata Negara Islam atau Khilafah Islam dengan Islam (Al Qur'an dan hadist) dan Undang Undang Madinah-nya.

 

Sekarang, kita melihat dari kacamata UUD 1945 di negara RI. Dimana Penguasa yang disebut dengan Presiden dan dibantu oleh wakil Presiden. Menurut Undang Undang Dasar 1945 BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA Pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

 

Nah, berdasarkan Konstitusi atau UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang di negara RI untuk menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli yang dipilih melalui pemilihan langsung. Jadi, siapapun berhak menjadi Presiden asalkan orang Indonesia asli, tanpa memandang apakah Presiden itu laki-laki atau perempuan.

 

Nah sekarang, kalau rakyat Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslimin menyadari dengan berdasarkan pemikiran yang jernih menggali kembali Konstitusi atau UUD 1945 yang dipakai di negara RI, maka sebenarnya tidak perlu diributkan atau didiskusikan lagi tentang siapa yang akan menjadi Presiden di negara RI, apakah laki-laki atau wanita. Karena sudah jelas bahwa yang harus menjadi Presiden negara RI adalah orang Indonesia asli, titik.

 

Kemudian, kita melihat dengan memakai kacamata Islam (Al Qur'an dan hadist), Undang Undang Madinah dan contoh-contoh Penguasa di Khilafah Islam dari sejak tahun 622 M sampai tahun 1924 M. Penguasa di Khilafah Islam disebut dengan Khalifah (ingat Indonesia bukan Khilafah Islam atau negara Islam). Dimana seorang Khalifah adalah seorang laki-laki, muslim, bebas, dewasa, bijaksana dan adil. Selama Khilafah Islam berdiri, yaitu selama 1302 tahun tidak pernah menyerahkan urusan ke-Khilafahan kepada seorang wanita. Mengapa ?

 

Karena rakyat dalam Khilafah Islam tersebut selama lebih dari seribu tiga ratus tahun tidak pernah menafsirkan kembali hadits Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita dalam satu negara.

 

Sekarang, kalau dihubungkan dengan Ratu Balkis dari Kerajaan Saba harus dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut ketika Ratus Balkis masih berada dalam keyakinan-nya kepada Tuhan Matahari dan ketika Ratu Balkis berada dalam keyakinan-nya yang dianut oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa Ratu Balkis di Kerajaan Saba adalah penyembah matahari "Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah..." (An Naml,27: 24). Kemudian ketika Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Balkis dengan Kerajaan Saba-nya, maka Ratu Balkis menyerah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman dan menjadi Muslimah dibawah kekuasaan Penguasa Nabi Sulaiman "...Berkata Balkis:"Ya, Tuhan-ku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta Alam" (An Naml,27: 44).

 

Jadi Rasulullah saw sebagai Kepala Negara Islam pertama di Yatsrib melihat kepada peristiwa penggantian kepemimpinan di Kerajaan Parsi kepada seorang wanita, kemudian memberi komentar bahwa kaum Parsi tidak pernah beruntung kalau menyerahkan kekuasaan Kerajaannya kepada seorang wanita. Itu dilihat dari sudut dan dasar negara Islam pertama di Yatsrib yaitu Undang-Undang Madinah (UUM) dengan Islam-nya. Rasulullah saw tidak memberikan komentar tersebut dari sudut pandang dasar Kerajaan Parsi, melainkan dari sudut dasar atau konstitusi negara Islam pertama di Yatsrib, yaitu UUM.

 

Karena, sebagaimana yang dijelaskan diatas, ketika Ratu Balkis yang masih menyembah matahari itu diangkat oleh kaum Saba untuk menjadi Ratu diatas Kerajaan Saba tidak dipermasalahkan oleh Rasulullah saw. Mengapa ? karena akhirnya Kerajaan Saba dapat dijatuhkan dan dikuasai oleh Kerajaan Nabi Sulaiman dan Ratus Saba berada dibawah kekuasaan Raja dan Nabi Sulaiman.

 

Kemudian, menyangkut masalah istilah ”beruntung” harus dilihat dari sudut Islam dan dari sudut non-Islam. Beruntung menurut Islam adalah jauh berbeda dengan beruntung menurut non-Islam.

 

Jadi dengan adanya perbedaan dasar berpijak, dalam hal ini konstitusi atau UUD yang dipakai dalam satu negara, maka berbeda pula ketika melihat istilah ”beruntung” sebagaimana yang tercantum dalam hadits Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita dalam satu negara.

 

Sekarang kembali lagi kemasalah kepemimpinan wanita dilihat dari UUD 1945. Dimana hadits kepemimpinan wanita dalam satu negara tidak bisa diterapkan dan diadopsi oleh UUD 1945. Karena itu hadits kepemimpinan wanita ini tidak bisa ditafsirkan kembali untuk disesuaikan dengan UUD 1945. Kalau hadits tentang kepemimpinan wanita ini ditafsirkan kembali untuk disesuaikan dengan UUD 1945, maka itu namanya telah melanggar aturan hukum yang telah berlaku dalam Al Quran dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw dan juga telah dijalankan oleh para Khalifah dalam Khilafah Islam selama lebih dari seribu tiga ratus tahun lamanya. Dalam Undang Undang Madinah Bab VIII PIMPINAN NEGARA Pasal 42 ayat 1, Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW. Artinya dalam negara Islam Al-Quran dan hadits Rasulullah saw adalah merupakan acuan hukum. 

 

Jadi dari apa yang dijelaskan diatas dapat ditarik satu garis lurus yaitu surat An-Nisaa' ayat 34, An-Naml ayat 24, 44 dan hadist shahih Bukhari diatas merupakan sumber pemikiran yang berdasarkan kepada kedaulatan Allah, yaitu berdasarkan kepada hukum-hukum yang datang dari Allah, dibuat oleh Allah dan untuk Allah serta dicontohkan oleh Rasulullah saw yang diteruskan dan dikembangkan oleh para Khalifah di Khilafah Islam.

 

Sedangkan pemikiran yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat sebagai mana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 artinya, pemikiran berdasarkan dari pemikiran rakyat, dibuat dan diputuskan oleh rakyat melalui suara mayoritas dan hasilnya untuk rakyat, maka pemikiran yang berdasarkan kepada wahyu Allah dalam surat An-Nissa' ayat 34 diatas itu tidak berlaku untuk pemimpin dalam suatu negara. Karena, kenyataannya wanita bisa memimpin negara, sebagaimana terjadi di beberapa negara-negara sekuler dan di beberapa negara yang mengatasnamakan ”negara Islam”  yang masih menerapkan kedaulatan rakyat, misalnya Benazir Bhuto di Pakistan dan Begum Khalida Zia di Bangladesh, juga Megawati di negara RI yang menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara-nya dan pancasila sebagi dasar negara-nya.

 

Karena itu, sekarang tinggal kita memilih dan melihat, mau memilih dan melihat dari sudut kedaulatan Allah atau memilih dan melihat dari sudut kedaulatan rakyat. Kedaulatan Allah hanya berlaku di dalam Khilafah Islam atau di negara Islam sedangkan kedaulatan rakyat hanya berlaku di negara-negara sekuler termasuk di negara RI dengan UUD 1945 dan pancasila-nya.

 

Terakhir, berdasarkan dari apa yang telah diterangkan diatas, maka hadits Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita dalam satu negara tidak perlu lagi ditafsirkan untuk disesuaikan dengan konstitusi atau UUD 1945 di RI atau disesuaikan dengan negara-negara yang masih menganut kedaulatan rakyat seperti Pakistan dan Bangladesh, juga Mesir dan Maroko serta Malaysia. Jadi apa yang ditulis oleh Dr. Nurjannah Ismail, MA, dosen Tafsir pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Acheh dan Koordinator FDT Agama Acheh Institute dalam artikelnya ”Reinterpretasi hadis kepemimpinan perempuan” adalah hanya sekedar untuk mengkutak-katik hadits Rasulullah saw untuk disesuaikan dengan UUD 1945 dan pancasila saja.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

REINTERPRETASI HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Oleh: Dr. Nurjannah Ismail, MA

Dosen Tafsir pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Koordinator FDT Agama Aceh Institute.

 

 Hanya laki-laki lah yang dipandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/sukses.

 

Pendahuluan.

 

Kehidupan umat Islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, termasuk dalam persoalan nilai yang dijadikan ukuran standar. Akibat dari perubahan ini, terutama era ilmu pengetahuan dan tekhnologi disaat sekarang, hampir segala sesuatu selalu dinilai dengan pertimbangan rasio atau akal. Oleh sebab itu, banyak produk hukum Islam, termasuk dalam hal politik kenegaraan tidak bisa diterima begitu saja, karena tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Salah satu contoh adalah kepemimpinan politik perempuan. Hadis yang dijadikan landasan bagi ketidakbolehan kepemimpinan politik perempuan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan kondisi struktur sosial, ekonomi dan tekhnologi.

 

Menurut Jumhur ulama bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang khalifah (kepala negara) adalah laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada respon Nabi SAW mendengar berita bahwa masyarakat Persia telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin, kemudian Nabi SAW bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka  kepada perempuan."

 

Hadis tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik. Oleh karenanya banyak ulama yang menyatakan seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah/imam.[2] Para ulama tersebut menanggapi hadis ini sebagai ketentuan yang bersifat baku-universal, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis, seperti kapasitas diri Nabi SAW ketika mengucapkan hadis, suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis, setting sosial yang melingkupi sebuah hadis. Padahal, segi-segi yang berkaitan dengan diri Nabi SAW dan suasana yang melatarbelakangi atau menyebabkan terjadinya hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadis secara utuh.

 

Reinterpretasi Hadis Kepemimpinan Perempuan.

 

Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut: pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara’ hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan hawa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah.[3] Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.[4] Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif  dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara.[5] Bahkan Sayyid Sabiq mensiyalir kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagai mana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya.[6]

 

Dalam memahami hadis tersebut, perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan atau harus dilihat latar belakang munculnya hadis di samping setting sosial pada saat itu. Oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya.

Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwa Isamiah dilakukan oleh Nabi SAW ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu, Nabi SAW pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirimi surat oleh Nabi SAW adalah Kisra Persia.

 

Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

Rasulullah telah mengutus Abdullah ibn Huzaifah al-Shami untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad, Kisra menolak dan bahkan merobek-robek Surat Nabi. Menurut riwayat ibn al-Musayyab__setelah peristiwa tersebut sampai kepada Nabi__kemudian Nabi bersabda : "siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu".[7]

 

Tidak lama kemudian, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga pada ahkhirya, diangkatlah seoerang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra yang pernah dikirimi surat oleh Nabi SAW) sebagai ratu (Kisra) di Persia, setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepemimpinan. Hal tersebut karena ayah Buwaran meninggal dunia dan anak laki-lakinya (saudara Buwaran) telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan.  Karenanya, Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa tersebut terekam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H.[8]

 

Dari segi seting sosial dapat dikuak bahwa menurut tradisi yang berlangung di Persia sebelum itu, jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi pada tahun 9 H. tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai raja bukan laki-laki lagi, melainkan perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah lelaki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki lah yang dipandang cakap dan mampu mengelola kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah, wajar Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan telah memiliki kualifikasi dan dihormati oleh masyarakat, mungkin Nabi SAW yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik perempuan.

 

Mencari petunjuk hadis dengan mengaitkan pada kapasitas Nabi SAW saat menyabdakan hadis, apakah sebagai seorang rasul, kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat atau seorang pribadi manusia biasa, merupakan sesuatu yang sangat penting sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Syaltut: “mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan mengaitkannya pada fungsi Nabi SAW ketika hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.”[9]

 

Berkaitan dengan hadis kepemimpinan politik perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa Nabi SAW saat menyampaikan hadis tersebut bukan dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul yang pembicaraannya pasti mengandung kebenaran dan dibimbing wahyu, tetapi harus dipahami bahwa pendapat Nabi SAW yang demikian itu disabdakan dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial keberadaan masyarakat (bayan al-waqi') pada saat hadis tersebut disabdakan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari andai pemimpin itu diserahkan pada perempuan yang secara sosial tidak mendapat legitimasi dari masyarakat.

 

Dengan demikian, hadis tentang pernyataan Nabi SAW dalam merespon berita pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persia tersebut sama sekali tidak terkait dengan wacana persyaratan syar’i kepala negara; namun hanya merupakan informasi mengenai pendapat pribadi Nabi SAW yang memberikan peluang adanya 2 (dua) kemungkinan. Pertama, boleh jadi sabda Nabi SAW tersebut merupakan do'a agar pemimpin negeri Persia itu tidak sukses dan jaya dikarenakan sikapnya menghina dan memusuhi Islam, sebagaimana sikap dan tindakan yang pernah beliau tunjukkan pula pada saat menerima kabar tentang dirobeknya surat Nabi SAW oleh Kisra Persia. Kedua, boleh jadi hal tersebut merupakan pendapat pribadi Nabi SAW yang didasarkan pada fakta realitas tradisi masyarakat yang pada saat itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk memimpin negara, karena tidak mendapat legitimasi dan tidak dihormati oleh masyarakat jika dipercaya menjadi pemimpin mereka.

 

Jadi, memaksakan hadis yang berbentuk ikhbar (informatif/berita) ke dalam masalah syari'ah terutama masalah kepemimpinan politik perempuan adalah tindakan yang kurang bijaksana dan kurang kritis serta tidak proporsional.

 

Selain itu, jika hadis tersebut dipahami sebagai pesan dan ketentuan dari Nabi SAW yang mutlak mengenai syarat seorang pemimpin, maka akan terasa janggal, karena peristiwa sebagaimana yang ditunjukkan hadis tersebut tidak terjadi di dunia Islam (baca: negara Arab Islam), sehingga tidak mungkin Nabi SAW menyatakan ketentuan suatu syarat bagi pemimpin negara Muslim dengan menunjuk fakta yang terjadi di negara non Muslim (baca: Persia yang belum Muslim). Kalau hadis ini dipaksakan sebagai syarat bagi kepemimpinan politik, termasuk di negara non Muslim, maka selain tidak rasional (karena Nabi SAW ikut campur dalam urusan politik negara non Muslim) juga tidak faktual. Artinya penetapan syarat pemimpin harus laki-laki, maka bagaimana dengan negara Islam saat ini yang sebagian ada yang dipimpin oleh perempuan, namun tetap sukses (seperti Pakistan, Turki, Indonesia dan lainnya). Berarti sabda Nabi SAW ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Bahkan dalam al-Qur`an pun dijumpai kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin negara dan meraih sukses besar, yaitu Ratu Bilqis di negeri Saba’ sebagaimana firman Allah: Artinya: "Sesungguhnya aku (Hud) menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar." [10]

 

Analisis dan kesimpulan seperti ini juga diperkuat dengan tidak diketemukannya sebuah hadis pun yang secara jelas (eksplisit) mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku utnuk kasus negara Persia saja.

 

Kesimpulan.

 

Meski hadis larangan kepempimpinan politik perempuan dinilai sahih, ternyata masih dapat didiskusikan. Di kalangan ulama ada yang tidak sepakat terhadap pemakaian hadis tersebut bertalian dengan masalah perempuan dan politik. Tetapi banyak juga yang menggunakan hadis tersebut sebagai argumen untuk menggusur perempuan dari proses pengambilan keputusan. Jika ditelaah lebih lanjut, maka hadis tersebut mengandung pengertian bayan al-waqi’ atau penungkapan fata realitas yang berkembang pada saat itu, dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syari’at bahwa syarat pemimpin harus laki-laki.

 

--------------

[1]  Abu Abdillah Muhammad Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Juz IV, hlm. 228. Lihat juga Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), Juz V, hlm. 38, 43 dan 47.

[2]  Lihat misalnya al-Khattabi, al-Syaukani, dan lain-lain. Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sah h Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid VIII, hlm. 128. Juga al-Syaukani, Nail al-Autar, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), Jilid VII, hlm. 298.

[3]  Lihat al-Asqalani, Fath al-Bari Syarah al-Bukhari, Juz VII, hlm. 128.

[4]  Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar , (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), Jux VII, hlm. 298.

[5]  Muhammad Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam, Terjemahan M. Thalib, Politik dan Negara dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 60.

[6]  Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Semarang: Thaha Putra, t.t.), Jilid III, hlm. 315.

[7]  al-Asqalani. Fath al-Bari, hlm. 127-128.

[8]  Ibid., hlm. 128. Lihat juga Abu Fatah 'Abd al-Hayy bin al-'Imad al-Hanbali, Syazarat al-Z|ahab fi Akhbar man Z|ahab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Jilid I, hlm. 13.

[9]  Mahmud Syaltut, Al-Aslam 'Aqidah wa Syari'ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 510.

[10]  Q.S al-Naml (27): 23.

----------