Stockholm, 9 Oktober 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

GAM TETAP DALAM GARIS PERJUANGANNYA, HANYA ADA ORANG GAM YANG MEMPERGUNAKAN MOU UNTUK MERAIH KEDUDUKAN DI ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MENYOROT ORANG-ORANG GAM YANG MEMPERGUNAKAN MOU UNTUK MERAIH KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN DI ACHEH.

 

”Teungku Ahmad yang saya muliakan disini saya hanya ingin melepaskan uneg-uneg saya dimana saya melihat pertikaian antar dua kubu dalam tubuh GAM, dimana satu pihak entah mengapa ketika berkecamuk perang di Acheh sangat extreme dalam memandang sesuatu yang namanya produk jawa, namun kini mereka secara terang-terangan telah menjual nilai darah para syuhada dengan mendukung Humam Hamid si tokoh yang pada tahun 1989 ikut meneken pemberlakuan DOM di Acheh dan dia itu juga di usung oleh partai PPP, produk jawa dan salah satu bidan lahirnya Darurat Militer di Acheh. Yang ingin saya tanyakan perjuangan ini untuk siapa? untuk Bangsa Acheh atawa untuk segelintir orang yang mengklaim diri pimpinan namun jiwanya adalah jiwa lamiet (mohon maaf jika terlalu kasar).” (Fadly Suheri, fadly_mtg@yahoo.com , Sun, 8 Oct 2006 23:34:33 -0700 (PDT))

 

Terimakasih saudara Fadly Suheri di Banda Acheh, Acheh.

 

MoU Helsinki yang disepakati oleh pihak GAM dan pemerintah RI dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 itu adalah bukan alat untuk menjual nilai darah para syuhada bangsa dan rakyat Acheh kepada pihak pemerintah RI, melainkan MoU Helsinki adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan penentuan nasib sendiri bangsa dan rakyat Acheh.

 

Nah, persoalannya sekarang adalah karena sebagian bangsa dan rakyat Acheh melihat MoU Helsinki hanya sebatas di permukaannya saja, maka lahirlah sikap dan tindakan yang mengarah kepada istilah ”menjual nilai darah para syuhada”, ”jiwa lamiet”, ”menjual marwah bangsa Acheh” dan sebagainya.

 

Disamping itu ada sebagian dari pihak anggota GAM yang secara terang-terangan telah menjadikan MoU Helsinki sebagai alat untuk mencapai dan meraih kursi kekuasaan Kepala Pemerintah Acheh dan kursi Wali kota dan serta kursi Bupati Acheh. Padahal payung hukum UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh pasal-pasalnya masih banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan butiran-butiran MoU Helsinki. Dimana UU No.11 tahun 2006 tersebut harus segera direvisi sebelum acara pemilihan Kepala Pemerintah Acheh tersebut dilaksanakan.

 

Nah, pihak GAM sebagai lembaga atau institusi tidak ikut dalam pemilihan Kepala Pemerintah Acheh. Sikap dan tindakan politik pihak GAM adalah sikap dan tindakan politik yang terbaik. Mengapa ? Karena payung hukum UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh masih belum bisa diterima sehubungan masih belum direvisinya. Jadi, GAM tetap akan terus memperjuangkan butir-butir MoU Helsinki yang akan dijadikan sebagai acuan hukum. Selama UU No.11 tahun 2006 tersebut tidak mengacu kepada MoU Helsinki, maka selama itu pihak GAM akan terus berjuang untuk menggolkan butiran-butiran MoU sebagai acuan hukum di Acheh.

 

Nah, walaupun GAM secara lembaga atau institusi tidak ikut dalam pemilihan Kepala Pemerintah Acheh, tetapi personal GAM atas nama pribadi dibolehkan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan.

 

Yang menjadi persoalan sekarang adalah pihak saudara Irwandi Yusuf dan saudara Muhammad Nazar yang menggunakan jalur independen dengan mempergunakan kendaraan KPA sebagai kendaraan politik resmi mereka berdua yang disupiri oleh saudara juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood di tempat kedudukan resmi KPA tanpa mendapat persetujuan penuh dari pimpinan tinggi GAM. Padahal sebelumnya pimpinan tinggi GAM melalui Ketua KPA tanpa mempergunakan secara resmi lembaga atau institusi GAM dan KPA memberikan suara sokongan kepada saudara Hasbi Abdullah anggota GAM. Dimana  saudara Hasbi Abdullah berpasangan dengan pihak Humam Hamid yang dimajukan oleh pihak Partai Persatuan Pembangunan.

 

Jadi jika dilihat dari sudut lembaga atau institusi, maka ada perbedaan politik dan hukum yang nyata antara pihak pimpinan tinggi GAM dan saudara Irwandi Yusuf cs, yaitu pihak pimpinan tinggi GAM dalam memberikan suara sokongan kepada saudara Hasbi Abdullah anggota GAM yang berpasangan dengan saudara Humam Hamid tidak mempergunakan secara resmi lembaga atau institusi GAM dan KPA. Sedangkan pihak saudara  Irwandi Yusuf, saudara Muhammad Nazar, saudara Sofyan Dawood dan saudara Munawarliza Zein secara terang-terangan dan resmi telah memakai lembaga atau institusi serta tempat kedudukan KPA sebagai kendaraan politik untuk meraih kursi kedudukan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Seterusnya, pihak pimpinan tinggi GAM menyadari secara politis dan hukum bahwa masalah UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh masih belum direvisi oleh pihak DPR RI, sehingga pihak GAM akan terus berjuang melalui jalur politik dan hukum untuk menggolkan MoU Helsinki seluruhnya untuk menjadi payung hukum Pemerintahan Acheh. Karena itu dengan hanya melalui jalur diluar lembaga atau institusi GAM dan KPA dalam memberikan suara sokongan kedapa saudara Hasbi Abdullah yang berpasangan dengan pihak Humam Hamid adalah jalan dan cara yang tepat. Dimana seandainya Hasbi Abdullah dan Humam Hamid terpilih mejadi Wakil Kepala dan Kepala Pemerintah Acheh, maka pihak GAM masih memiliki pegangan dan jalur politik dan hukum dengan pihak Eksekutif Acheh guna menjalankan usaha penggolan MoU Helsinki menjadi payung hukum Pemerintahan Acheh.

 

Tetapi, seandainya pihak saudara Irwandi Yusuf dan saudara Muhammad Nazar yang secara resmi telah mempergunakan lembaga atau institusi KPA menjadi kendaraan politik mereka berdua berhasil terpilih menjadi Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Acheh, maka akan sulit bagi GAM untuk memperjuangkan penggolan MoU Helsinki menjadi payung hukum Pemerintahan Acheh. Mengapa ?

 

Karena, secara langsung pihak GAM dalam hal ini melalui pihak Irwandi Yusuf cs bersama pihak SIRA-nya melalui saudara Muhammad Nazar sudah terpatok dan terpaku serta terjerat oleh UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi.

 

Saudara Irwandi Yusuf cs ini akan menjadi lumpuh begitu ia menduduki kursi Kepala Pemerintah Acheh. Ia tidak akan mampu menggerakkan tangan dan kepala serta jalan pikirannya untuk memperjuangkan penggolan MoU Helsinki melalui pengrevisian UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh. Saudara Irwandi Yusuf cs telah menjadi bagian dalam lembaga Eksekutif Acheh yang berada dibawah payung UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi. Konsekuensinya bagi GAM adalah sangat sulit dan sangat sukar untuk menembus jalur politik dan hukum guna memperjuangkan penggolan MoU Helsinki yang masih tidak dijadikan sebagai acuan dalam UU No.11 tahun 2006 tersebut. Disamping itu pihak pemerintah RI dan DPR RI akan bersorak gegap gempita apabila pihak saudara Irwandi Yusuf cs terpilih menjadi Kepala Pemerintah Acheh. Mengapa ? Karena perjuangan GAM untuk menggolkan MoU Helsinki kedalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh akan terbengkalai, dan untuk seterusnya Acheh akan tetap berada dalam sarang dan jeratan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi ini.

 

Nah, usaha penggagalan MoU Helsinki dalam pelaksanaannya di Acheh memang telah dirancang sedemikian rupa oleh pihak pemerintah RI dan DPR RI. Diantaranya melalui jalur saudara Irwandi Yusuf cs, dimana dengan tampilnya saudara Irwandi Yusuf cs kegelanggang Eksekutif Acheh dengan memakai kendaraan resmi KPA tanpa persetujuan para pimpinan tinggi GAM, maka memudahkan pihak pemerintah RI dan DPR RI untuk tetap mengikat dan mengurung GAM dalam sangkar UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi.

 

Nah, tentu saja situasi dan keadaan politik ini tidak disadari dan tidak terlihat oleh saudara Irwandi Yusuf cs, karena mata mereka sudah buta melihat silauan cahaya kedudukan kursi Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Acheh dibawah payung hukum UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi.

 

Jadi, kembali kepada apa yang dipertanyakan oleh saudara Fadly Suheri di Banda Acheh, yaitu untuk siapa perjuangan ini, apakah untuk bangsa Acheh atawa untuk segelintir orang yang mengklaim diri pimpinan namun jiwanya adalah jiwa lamiet?

 

Nah, jawabannya adalah sudah dijelas diatas yaitu, pimpinan tinggi GAM telah menjalankan kebijaksanaan politiknya melalui salah satu caranya yaitu MoU Helsinki guna mencapai tujuan dan cita-cita penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat Acheh. Tetapi, oleh sebagain anggota GAM, misalnya oleh saudara  Irwandi Yusuf, saudara Muhammad Nazar, saudara Sofyan Dawood dan saudara Munawarliza Zein secara terang-terangan dan resmi telah memakai lembaga atau institusi serta tempat kedudukan KPA sebagai kendaraan politik untuk meraih kursi kedudukan Kepala Pemerintah Acheh.

 

Nah, dengan telah dipakainya MoU Helsinki oleh saudara Irwandi Yusuf cs dengan cara mempergunakan jaringan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi inilah yang justru menjadi batu penghalang dan benteng penghambat perjuangan penggolan MoU Helsinki sebagai payung hukum di Acheh.

 

Jadi, kalau kita melihat dan mempelajari serta memahami dari apa yang sekarang sedang terjadi di Acheh yang menyangkut dengan lembaga atau institusi GAM dan KPA, maka orang-orang yang memiliki sikap dan tindakan lamiet adalah orang-orang yang mempergunakan MoU Helsinki dengan menelan begitu saja UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Acheh yang belum direvisi dan memakai lembaga atau institusi KPA tanpa mendapat persetujuan penuh dari para pimpinan tinggi GAM. Contohnya saudara  Irwandi Yusuf, saudara Muhammad Nazar, saudara Sofyan Dawood dan saudara Munawarliza Zein.

 

Kemudian, kalau saudara Humam Hamid pada tahun 1989 ikut menandatangani pemberlakuan DOM di Acheh dan ia diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan yang terlibat dalam lahirnya lahirnya Darurat Militer di Acheh seperti yang ditulis oleh saudara Fadly Suheri, maka keburukan politik saudara Humam Hamid dan orang-orang di PPP adalah tidak akan melebihi buruknya orang-orang yang sekarang bercokol dalam partai Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PBB dalam hal penghancuran dan penganeksasian Acheh. Begitu juga buruknya sikap dan tindakan politik saudara Humam Hamid pada tahun 1989 adalah tidak lebih buruk dibanding dengan para Gubernur Acheh pada waktu itu yang secara terang-terangan mendukung dan menyokong DOM-nya Jenderal Soeharto.

 

Jadi kesimpulannya, secara politis keburukan yang dijalankan oleh saudara Humam Hamid itu adalah masih belum apa-apa apabila dibandingkan dengan kejahatan politik dan militer yang djalankan oleh orang-orang dari Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PBB dan Partai-Partai politik lainnya dalam hal penghancuran dan pendudukan Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------