Stockholm, 19 Oktober 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PIMPINAN TERTINGGI GAM TEUNGKU HASAN MUHAMMAD DI TIRO TETAP MENENTUKAN PUTUSAN AKHIR.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

OTTO SYAMSUDIN ISHAK TELAH MENGELUARKAN DIRINYA DARI KODE ETIK JURNALISTIK YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB.

 

“Kini kelakuan politik Orde Baru dimunculkan lagi di dalam tubuh GAM. Meski pun Surat Tupe itu menjadi pertanda bahwa berpolitik tanpa moral mulai melanda GAM. Siapakah yang memasukkan kelakuan politik Orde Baru ke dalam tubuh GAM? Di zaman perang, orang yang berada di luar dunia GAM tak mendapat kesempatan untuk mengetahui sejauhmana Hasan Tiro masih berperan dalam mengatur GAM. Karena itu kelakuan memanipulasi menjadi subur sehingga orang Aceh akrab dengan istilah: Peunutoh Wali. Konon, kata Peunutoh Wali sudah terpikirkan untuk diperlakukan seperti Surat Tupe oleh salah satu tim calon kandidat yang berupaya bertumpu pada kaki GAM. Namun, karena persaingan bersifat internal, maka Peunutoh Wali tak bisa digunakan. Para pihak pesaing sama-sama memahami bahwa tidak ada lagi Peunutoh Wali sejak tahun 2000…Zaman sudah berubah. Demokrasi Tupe sudah berlalu. Namun, mengapa ada faksi di dalam tubuh GAM yang masih begitu terpesona dengan Surat Tupe yang pernah mendapat dukungan dari Abu Yus PPP itu?“ (Otto Syamsuddin Ishak, 17 Oktober 2006)

 

Setelah membaca tulisan berjudul TUPE yang ditulis oleh saudara Otto Syamsuddin Ishak yang dipublikasikan di koran Acehkita pada tanggal 17 Oktober 2006, ternyata isinya hanya berupa tuduhan kepada pihak GAM khususnya kepada Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang tanpa disertakan fakta dan bukti. Misalnya tuduhan yang tidak memiliki fakta dan bukti hukum yang kuat yang dilontarkan oleh saudara Otto Syamsuddin Ishak yaitu

 

“Kini kelakuan politik Orde Baru dimunculkan lagi di dalam tubuh GAM. Meski pun Surat Tupe itu menjadi pertanda bahwa berpolitik tanpa moral mulai melanda GAM. Siapakah yang memasukkan kelakuan politik Orde Baru ke dalam tubuh GAM?“

 

Nah, disini saudara Otto Syamsuddin Ishak secara langsung menuduh pihak Pimpinan Tinggi GAM yang melakukan politik gaya Orde Baru dengan politik tanpa moral melalui pembuatan surat palsu yang dikirimkan oleh Pimpinan Tinggi GAM Teungku Malik Mahmud kepada Ketua KPA saudara Muzakkir Manaf tertanggal 28 Agustus 2006 yang isinya sesuai dengan hasil keputusan rapat Panglima-panglima KPA seluruh Acheh, Gubernur-gubernur Wilayah dan anggota-anggota eks Lybya dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri GAM serta  Pimpinan-pimpinan GAM yang ada di Acheh pada hari Selasa, 22 Agustus 2006 di Wisma Daka Banda Acheh yang isinya adalah „Kami selaku Ketua KPA Pusat dan seluruh anggota KPA Wilayah di seluruh Acheh menyokong paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan Acheh yang akan datang“.

 

Dimana surat palsu yang disebarluaskan itu hanya diganti yang asalnya tertulis ”menyokong paket Humam Hamid dan Hasbi Abdullah“ menjadi “menyokong paket Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar“

 

Nah rupanya saudara Otto Syamsuddin Ishak ketika menulis TUPE tanpa dicek kembali kebenaran fakta dan bukti hukumnya, langsung saja melambungkan pikirannya yang berupa tuduhan bahwa pihak GAM dalam hal ini Pimpinan Tinggi GAM yang memalsukan surat tersebut dengan tuduhan GAM berpolitik tanpa moral model Orde Baru.

 

Sebenarnya kalau saudara Otto Syamsuddin Ishak yang berkecimpung dalam media massa seharusnya sudah mengetahui bagaimana cara menyampaikan berita yang seimbang, artinya kebenaran fakta dan bukti dari berita itu harus dicek kembali, apakah memang benar pihak Pimpinan Tinggi GAM telah menjalankan politik  tanpa moral model Orde Baru melalui penyebaran surat palsu yang oleh saudara Otto Syamsuddin Ishak disebut dengan Surat Tupe itu.

 

Tetapi, disini kelihatannya saudara  Otto Syamsuddin Ishak yang notabene adalah salah seorang yang aktif dalam koran Acehkita yang secara langsung merupakan yang bertanggung jawab atas kebebasan jurnalistik, ternyata dalam pelaksanaannya justru menjalankan kebijaksanaan kode etik jurnalistik yang menyimpang. Artinya, hanya model main tuduh tanpa fakta dan bukti hukum yang kuat. Atau dengan kata lain saudara Otto Syamsuddin Ishak dengan tulisan TUPE-nya itu hanyalah merupakan hasil dorongan subjektifitasnya saja yang gersang dari fakta dan bukti hukum yang kuat dengan melemparkan batu dalam bentuk formulasi ungkapan pura-pura bertanya ”Siapakah yang memasukkan kelakuan politik Orde Baru ke dalam tubuh GAM?“. Karena dalam dalam kalimat sebelumnya saudara Otto Syamsuddin Ishak sudah mematok bahwa ”Kini kelakuan politik Orde Baru dimunculkan lagi di dalam tubuh GAM. Meski pun Surat Tupe itu menjadi pertanda bahwa berpolitik tanpa moral mulai melanda GAM”.

 

Jadi, kalau sudah mematok langsung begitu, sebenarnya tidak perlu lagi saudara  Otto Syamsuddin Ishak pura-pura bertanya untuk melepaskan tangan.

 

Kalau saudara Otto Syamsuddin Ishak mau jujur dan mau menjalankan kode etik jurnalistik yang baik, jujur dan adil, maka sebelum menulis TUPE itu, terlebih dahulu harus dicek dan diteliti kebenarannya siapa yang menjadi sumber dari lahir dan menyebarnya surat palsu tersebut. Jadi jangan langsung saja menuduh GAM telah menjalankan politik tanpa moral model Orde Baru melalui penyebaran surat palsu.

 

Selanjutnya saudara  Otto Syamsuddin Ishak dengan menulis:

 

”Andaikan orang yang baru melakukan perjalanan ke Swedia, lalu ia berkata: “Sudah mendapat Peunutoh Wali!” Senyatanya bahwa ia hanya mendapatkan peunutoh dari Malek Mahmud atau Zaini Abdullah. Karena itu, Surat Tupe yang muncul di tubuh GAM saat ini bukanlah Peunutoh Wali, tetapi Surat Tupe yang ditandatangani (atau tidak) oleh Malek Mahmud. Namun, hal yang pasti bahwa Surat Tupe bukan bagian dari tradisi berpolitik GAM. Apalagi Surat Tupe merupakan budaya politik hitam yang dikembangkan dari aksi Surak Tupe. Maklum, Tupe merupakan binatang pengerat yang menjadi hama bagi para petani kelapa, durian dan langsat.”

 

Nah, disini kelihatan saudara Otto Syamsuddin Ishak sudah menuduh lagi bahwa Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro sudah tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam pengambilan kebijaksanaan politik GAM. Jelas tuduhan saudara Otto Syamsuddin Ishak terhadap Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro tanpa disertakan fakta dan bukti hukumnya yang kuat. Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Kabinetnya adalah satu. Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro tetap terus mengikuti dan menerima laporan dari Kabinetnya. Contohnya saja misalnya ketika Ketua AMM Pieter Feith yang didampingi oleh Kepala Staf AMM Justin Davies berkunjung ke Stockholm dan langsung bertemu dengan Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Kabinetnya di tempat Kedudukan Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada hari Rabu, 11 Oktober 2006.

 

Jadi, tidak ada fakta dan bukti hukum kuat kalau saudara Otto Syamsuddin Ishak menyatakan bahwa ”Senyatanya bahwa ia hanya mendapatkan peunutoh dari Malek Mahmud atau Zaini Abdullah. Karena itu, Surat Tupe yang muncul di tubuh GAM saat ini bukanlah Peunutoh Wali, tetapi Surat Tupe yang ditandatangani (atau tidak) oleh Malek Mahmud”.

 

Pernyataan saudara Otto Syamsuddin Ishak adalah pernyataan yang asal tebak dan asal tulis saja yang isinya kosong. Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro tetap memegang komando. Teungku Malik Mahmud dan Dr. Zaini Abdullah adalah sebagai Kabinetnya. Mereka bertanggung jawab kepada Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Mereka berdua tidak bisa menjalankan kebijaksanaan politik dan pemerintahan GAM tanpa persetujuan Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Ketua AMM Pieter Feith ketika bertemu dengan  Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro langsung melaporkan apa yang telah dan sedang berjalan di Acheh. Jadi Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi di Acheh.

 

Karena itu kalau saudara Otto Syamsuddin Ishak menyatakan dalam tulisan TUPE-nya bahwa ”Senyatanya bahwa ia hanya mendapatkan peunutoh dari Malek Mahmud atau Zaini Abdullah”, maka pernyataan saudara Otto Syamsuddin Ishak sudah bukan lagi bagian dari kode etik jurnalistik yang bertangung jawab, melainkan sudah jauh menyimpang kearah propaganda tanpa fakta dan bukti hukum yang kuat yang ingin mengahancurkan GAM dibawah Pimpinan Tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Ahmad Sudirman menyarankan kepada saudara Otto Syamsuddin Ishak, sebagai seorang yang berkecimpung dalam media massa perlu dijaga kode etik jurnalistik yang bebas dan bertanggung jawab agar supaya tidak jatuh kedalam perangkap propaganda yang bisa menjatuhkan saudara Otto Syamsuddin Ishak sendiri nantinya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

 

Pieter Feith called on GAM leadership in Stockholm.

 

Pieter Feith, the Head of the Aceh Monitoring Mission (AMM), accompanied by AMM Chief of Staff Justin Davies, paid a courtesy call on Tengku Hasan di Tiro in Stockholm, Sweden, on Wednesday 11 October 2006. The visit provided a timely opportunity to review the latest developments in Aceh and to meet with Malik Mahmud and Zaini Abdullah to discuss a few outstanding issues in relation to the continued peace process. The meeting was part of AMM’s wider mandate in supporting the implementation of the MoU signed in Helsinki on 15 August 2005.

----------

 

T U P E

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak

 

KELAKUAN politik tidak segera berubah, sekalipun tahun politik beralih. Kelakuan politik tidak otomatis berubah, meski sistem politiknya sudah diubah. Kelakuan politik lawan suatu saat bisa mewujud melalui dirinya dengan tanpa disadari.

 

Tahun 2000, Tgk Abdullah Syafei bisa berkata bahwa GAM tak ada urusan dengan suksesi gubernur. Panglima itu menyatakan GAM tetap berada di luar hiruk pikuk demokrasi ala Indonesia di Orde Baru.

 

Bahkan Tgk Lah mengingatkan kaum politikus itu untuk menghormati Jeda Kemanusiaan melampaui kasak-kusuk pencarian dukungan politik.

 

Pikiran Tgk Lah dilanjutkan oleh Abu Razak di wilayah Pidie.Bahwa tidak ada pihak yang menjual nama AGAM sehubungan dengan urusan politik. Bahkan Abu Razak menjadi palang pintu yang menghalangi para kaki-tangan kandidat yang berupaya mendapat (surat) dukungan dari Panglima AGAM.

 

Di zaman itu, gubernur bukanlah pilihan rakyat. Gubernur Aceh adalah pilihan kaum politikus dari berbagai partai nasional yang nongkrong di DPRD.

 

Itulah mengapa ada jarak antara Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh, yakni di antaranya berdiri kaum politikus parnas. Reformasi 1998 tak mengubah sistem politik Orde Baru yang buruk.

 

Di zaman itu, dukungan politik bukanlah dicari dari rakyat, melainkan dari para tokoh. Abu Yus merupakan salah seorang politikus dari PPP yang menopang budaya politik yang disebut: Surat Tupe. Dalam nalar Abu Yus, Surat Tupe merepresentasikan dukungan sejumlah pihak pada calon kandidat.

 

Para calon kandidat membentuk tim suksesi yang kerjanya mereproduksi Surat Tupe. Besarnya dukungan kepada calon kandidat dihitung dari banyaknya jumlah Surat Tupe. Kelakuan politik demikian terang benderang dalam alam pikiran Abu Yus dari PPP.

 

Kini kelakuan politik Orde Baru dimunculkan lagi di dalam tubuh GAM. Meski pun Surat Tupe itu menjadi pertanda bahwa berpolitik tanpa moral mulai melanda GAM. Siapakah yang memasukkan kelakuan politik Orde Baru ke dalam tubuh GAM?

 

Di zaman perang, orang yang berada di luar dunia GAM tak mendapat kesempatan untuk mengetahui sejauhmana Hasan Tiro masih berperan dalam mengatur GAM. Karena itu kelakuan memanipulasi menjadi subur sehingga orang Aceh akrab dengan istilah: Peunutoh Wali.

 

Konon, kata Peunutoh Wali sudah terpikirkan untuk diperlakukan seperti Surat Tupe oleh salah satu tim calon kandidat yang berupaya bertumpu pada kaki GAM. Namun, karena persaingan bersifat internal, maka Peunutoh Wali tak bisa digunakan. Para pihak pesaing sama-sama memahami bahwa tidak ada lagi Peunutoh Wali sejak tahun 2000.

 

Andaikan orang yang baru melakukan perjalanan ke Swedia, lalu ia berkata: “Sudah mendapat Peunutoh Wali!” Senyatanya bahwa ia hanya mendapatkan peunutoh dari Malek Mahmud atau Zaini Abdullah. Karena itu, Surat Tupe yang muncul di tubuh GAM saat ini bukanlah Peunutoh Wali, tetapi Surat Tupe yang ditandatangani (atau tidak) oleh Malek Mahmud. Namun, hal yang pasti bahwa Surat Tupe bukan bagian dari tradisi berpolitik GAM. Apalagi Surat Tupe merupakan budaya politik hitam yang dikembangkan dari aksi Surak Tupe. Maklum, Tupe merupakan binatang pengerat yang menjadi hama bagi para petani kelapa, durian dan langsat.

 

Tupe melompat ke pohon sana-sini di dalam kebun. Tupe berkejaran. Tupe bermain di atas dedaunan. Tupe ujung-ujungnya memakan buah kelapa atau langsat. Ketika tupe berjumlah besar, maka tupe pun menjadi hama.

 

Muncul kearifan di kalangan kaum petani yang disebut Surak Tupe (meneriak bajing). Sebuah teknik mengusir tupe (lawan politik). Mereka memasang bunyi-bunyian yang terhubung satu dengan lainnya pada sejumlah dahan. Bunyi-bunyian bisa terbuat dari belahan bambu (tokoh informal) atawa kaleng-kaleng bekas (mantan pejabat).

 

Ketika gerombolan tupe masuk ke kebunnya, maka sang petani menarik-narik tali tersebut sehingga menimbulkan bunyi-bunyian yang menerbitkan rasa takut pada gerombolan tupe itu.

 

Dalam budaya politik tupe dan sistem demokrasi tupe, maka surat tupe sangatlah penting. Karena begitu kandidat lain mulai berlompatan di kebun politik, maka surat tupe itu bisa dikipas-kipaskan untuk mengusir aksi politik lawan.

 

Zaman sudah berubah. Demokrasi Tupe sudah berlalu. Namun, mengapa ada faksi di dalam tubuh GAM yang masih begitu terpesona dengan Surat Tupe yang pernah mendapat dukungan dari Abu Yus PPP itu?

 

http://www.acehkita.net/koran/beritadetail.asp?Id=1661&Id2=&berita=Bandar

----------