Stockholm, 24 Oktober 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TUGAS PIETER FEITH BUKAN UNTUK MEMBUBARKAN GAM, TETAPI UNTUK MELURUSKAN UU PA NO.11/2006 YANG TIDAK SESUAI DENGAN MOU.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

TUGAS KEPALA ACHEH MONITORING MISSION (AMM) BUKAN UNTUK MEMBUBARKAN GAM, TETAPI SALAH SATUNYA UNTUK MELURUSKAN UU PEMERINTAHAN ACHEH NO.11 TAHUN 2006 YANG TIDAK SESUAI DENGAN MOU HELSINKI.

 

“Pieter Feith, the Head of the Aceh Monitoring Mission (AMM), accompanied by AMM Chief of Staff Justin Davies, paid a courtesy call on Tengku Hasan di Tiro in Stockholm, Sweden, on Wednesday 11 October 2006. The visit provided a timely opportunity to review the latest developments in Aceh and to meet with Malik Mahmud and Zaini Abdullah to discuss a few outstanding issues in relation to the continued peace process. The meeting was part of AMM’s wider mandate in supporting the implementation of the MoU signed in Helsinki on 15 August 2005 and facilitating dialogue between the Government of Indonesia and GAM.” ( http://www.aceh-mm.org/english/info_menu/archive.htm )

 

Mandat yang diemban oleh Acheh Monitoring Mission (AMM) yang tertuang dalam MoU Helsinki adalah bukan untuk membubarkan GAM, melainkan memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain tugas Kepala Acheh Monitoring Mission (AMM) Pieter Feith adalah bukan untuk meleburkan GAM, tetapi meluruskan pasal-pasal yang ada dalam UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki yang sudah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

 

Karena, yang harus menjadi fokus utama Pieter Feith dan Stafnya sebelum Acheh Monitoring Mission (AMM) berakhir masa tugasnya adalah untuk meluruskan pasal-pasal yang ada dalam UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki melalui jalur Pemerintah RI yang selanjutnya Pemerintah RI membicarakannya dengan pihak DPR RI agar dengan segera direvisi oleh pihak DPR RI.

 

Jadi, sebelum pasal-pasal yang ada dalam UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki direvisi oleh pihak DPR RI, maka pihak Pemerintah RI termasuk DPR RI masih tetap tidak konsekuen dan melakukan pelanggaran apa yang telah disepakati yang dituangkan dalam MoU Helsinki.

 

Tentu saja pihak GAM, khususnya dari Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Stafnya tidak menerima UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 sebelum direvisi oleh pihak DPR RI.

 

Nah keinginan pihak Pieter Feith untuk membawa Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro ke Acheh sebelum UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 direvisi oleh pihak DPR RI adalah suatu usaha yang tidak mungkin terjadi.

 

Dan juga keinginan pihak Pieter Feith untuk menyatakan Acheh Monitoring Mission (AMM) yang dimandatkan dalam MoU Helsinki berhasil masih jauh dari tujuan, sebelum UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 direvisi oleh pihak DPR RI.

 

Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro mengetahui dengan pasti dari laporan yang disampaikan oleh pihak Pieter Feith bahwa persoalan Acheh masih belum selesai, selama UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 belum direvisi oleh pihak DPR RI. Dan usaha Pieter Feith untuk manggandeng Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro ke Acheh sebagai fakta dan bukti hukum bahwa Acheh Monitoring Mission (AMM) berhasil misinya di Acheh adalah masih merupakan fatamorgana.

 

Terakhir, kunjungan Pieter Feith dan Justin Davies ke Stockholm pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2006 untuk bertemu dan melaporkan hasil kerja Acheh Monitoring Mission (AMM) kepada  Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro membuktikan bahwa Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro masih tetap memegang kontrol penuh atas berjalannya roda pemerintahan GAM. Dan usaha Pieter Feith dan Justin Davies untuk membawa Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai tanda bukti hukum bahwa Acheh Monitoring Mission (AMM) berhasil misinya di Acheh adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Acheh Monitoring Mission (AMM) berhasil misinya di Acheh apabila pasal-pasal yang ada dalam UU Tentang Pemerintahan Acheh No.11 Tahun 2006 yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki telah direvisi oleh pihak DPR RI sebelum Acheh Monitoring Mission (AMM) berakhir masa tugasnya di Acheh.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Kunjungan Pieter Feith dan Justin Davies ke Stockholm pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2006 untuk bertemu dan melaporkan hasil kerja Acheh Monitoring Mission (AMM) kepada  Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro di tempat kedudukan Pimpinan Tertinggi GAM.

 

 

 

 

 

 

http://www.aceh-mm.org/english/info_menu/archive.htm

----------