Stockholm, 2 November 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TGK MUZAKKIR ABDUL HAMID YANG TANPA WARGANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEDIKIT MENYOROT TGK MUZAKKIR ABDUL HAMID YANG TANPA WARGANEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN MOU HELSINKI.

 

Setelah membaca rubrik yang bertopik : “Muzakir Hamid" Kembali ke ibu pertiwi” yang dikirimkan oleh Tgk Lampôh Saka wasiet_endatu@yahoo.com dalam rubrik SURAT ANDA http://www.acehkita.com/?dir=message hari ini, Kamis, tanggal 2 November 2006, ternyata ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan selanjutnya perlu diperjelas agar supaya kita semua dapat mendapat gambaran dan keterangan yang benar.

 

Nah, sepengetahuan Ahmad Sudirman bahwa Teungku Muzakkir Abdul Hamid di Swedia tidak memiliki warganegara. Artinya Teungku Muzakkir Abdul Hamid bukan warganegara Swedia dan bukan warganegara Indonesia selama berada di Swedia. Untuk menjadi warganegara Swedia disyaratkan harus tinggal di Swedia selama 6 tahun terus menerus dengan memiliki izin tinggal dan izin kerja tetap di Swedia.

 

Teungku Muzakkir Abdul Hamid di Swedia mendapat perlindungan politik dan sekaligus mendapat izin tinggal dan izin kerja yang tetap, walaupun tidak memiliki warganegara.

 

Bagi seseorang yang telah mendapat perlindungan politik dan mendapat izin tinggal dan izin kerja tetap, maka Pemerintah Kerajaan Swedia memberikan “framling pass” atau “resedokument” atau “travel dokument” sebagai pengganti paspor nasional. Begitu juga bagi orang yang telah mendapat perlindungan politik dan mendapat izin tinggal dan izin kerja tetap, tetapi tidak memiliki warganegara, maka Pemerintah Kerajaan Swedia memberikan “resedokument” atau “travel dokument”. Dimana “resedokument” atau “travel dokument” berlaku kesemua negara, kecuali ke negara asal. Misalnya dalam kasus Teungku Muzakkir Abdul Hamid, Pemerintah Kerajaan Swedia memberikan “resedokument” atau “travel dokument” yang berlaku untuk pergi ke semua negara, kecuali ke Acheh dan Indonesia.

 

Sampai akhir bulan Desember 2005 Teungku Muzakkir Abdul Hamid belum mencapai 6 tahun berada terus menerus di Swedia, karena itu belum bisa mengajukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Swedia. Dan selama hampir 6 tahun di Swedia Teungku Muzakkir Abdul Hamid tidak memiliki warganegara.

 

Ketika MoU Helsinki ditandatangani oleh GAM dan Pemerintah RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, maka berdasarkan klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki dinyatakan bahwa ”Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.”

 

Nah, dalam melaksanakan kewenangan bidang hubungan luar negeri masih dipegang oleh pihak Pemerintah RI. Salah satu yang menyangkut kewenangan bidang hubungan luar negeri adalah masalah pemberian paspor untuk dokumen perjalan keluar negeri.

 

Nah sekarang, karena masalah paspor masih dipegang oleh pihak Pemerintah RI, maka bagi rakyat Acheh yang tinggal di Acheh yang akan keluar negeri harus mempergunakan paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

 

Kalau sekarang klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki dihubungkan dengan kasus Teungku Muzakkir Abdul Hamid, maka klausul ini bisa dijadikan sebagai salah satu langkah politik dan hukum bagi Teungku Muzakkir Abdul Hamid untuk mendapatkan status politik dan hukum yang penuh sebagai bangsa dan rakyat Acheh yang mengacu pada MoU Helsinki.

 

Kemudian, apabila Teungku Muzakkir Abdul Hamid tetap menginginkan sebagai orang yang tidak memiliki warganegara di Swedia, tetapi dikemudian hari ingin menjadi warganegara Swedia, maka tidak perlu dipersoalkan  klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki.

 

Hanya dalam kasus Teungku Muzakkir Abdul Hamid dan untuk masa depan Acheh, kelihatannya menurut kacamata Ahmad Sudirman, Teungku Muzakkir Abdul Hamid lebih cinta kepada Acheh dibandingkan dengan kepada Swedia. Berbeda dengan Ahmad Sudirman yang sudah mencintai Swedia dan menjadi warganegara Swedia sejak bulan Juni tahun 1986. Bagi Ahmad Sudirman sulit untuk melepaskan Swedia yang sudah menjadi darah daging hampir separuh umur ini.

 

Jadi, menurut Ahmad Sudirman karena Teungku Muzakkir Abdul Hamid cinta kepada Acheh-lah ia rela melepaskan Swedia yang telah melindunginya selama hampir 6 tahun dan telah memberikan “resedokument” atau “travel dokument” yang berlaku untuk pergi ke semua negara, kecuali ke Acheh dan Indonesia.

 

Nah sekarang, karena Teungku Muzakkir Abdul Hamid yang tidak memiliki warganegara dan hanya memiliki “resedokument” atau “travel dokument” yang berlaku untuk pergi ke semua negara, kecuali ke Acheh dan Indonesia, maka akan sulit bagi Teungku Muzakkir Abdul Hamid untuk bisa masuk ke Acheh, kalau tidak atau belum menjadi warganegara Swedia dengan paspor nasional Swedia-nya, sebagaimana yang dimiliki oleh Ahmad Sudirman. Bagi Ahmad Sudirman tidak masalah kalau mau masuk ke Acheh, kapan saja, karena Ahmad Sudirman memiliki paspor nasional Swedia.

 

Karena itu, satu-satu jalan bagi Teungku Muzakkir Abdul Hamid untuk dapat masuk dan mencium tanah Acheh lagi adalah dengan mengacu kepada klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki, bukan mengacu kepada UUD 1945 atau mencium patung burung garuda.

 

Jadi, dengan Teungku Muzakkir Abdul Hamid berpegang pada klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki, maka “resedokument” atau “travel dokument” yang berlaku untuk pergi ke semua negara, kecuali ke Acheh dan Indonesia, ditukar dengan paspor yang diberikan oleh Pemerintah RI sesuai dengan kewenangan bidang hubungan luar negeri yang masih dipegang oleh pihak Pemerintah RI menurut MoU Helsinki.

 

Karena itu, langkah politik dan hukum yang tepat bagi Teungku Muzakkir Abdul Hamid yang cinta Negeri Acheh adalah dengan memegang tali hukum klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki. Kemudian, kalau ada acara ambil sumpah, itu anggap saja seperti menghapal lagu burung kaka tua saja, tidak ada pengaruhnya, apalagi RI itu negara sekuler, sumpah dimulut saja. Di Swedia tidak ada main sumpah-sumpahan.

 

Lagi pula sekarang banyak orang-orang Acheh yang ada di luar negeri yang masuk ke Acheh memakai payung MoU Helsinki. Lagaknya  mereka itu menentang dan menolak MoU Helsinki, padahal kalau mereka akan masuk ke Acheh memakai payung hukum MoU Helsinki. Coba tanya saja kepada sindikat Paya Bujok Telianet [195.252.42.4] pimpinan saudara Yusuf Daud sudah berapa orang dari anggota keluarganya yang masuk ke Acheh diam-diam?.

 

Terakhir, jadi langkah hukum dan politik yang ditempuh oleh Teungku Muzakkir Abdul Hamid untuk dapat masuk dan bergerak bebas di Acheh dengan berpegang pada klausul 1.1.2.a) MoU Helsinki adalah langkah hukum dan politik yang tepat.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://www.acehkita.com/?dir=message

 

Topik: "Muzakir Hamid" Kembali ke ibu pertiwi

02 Nopember 2006 dari Tgk Lampôh Saka wasiet_endatu@yahoo.com

TOKOH GAM MUZAKIR UCAPKAN SUMPAH SETIA NKRI DI KEDUBES RI, STOCKHOLM

17 Feb 2006

 

Sekretaris pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Abdul Hamid kembali menjadi warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengucapkan sumpah setia, Selasa (14/2), di Stockholm. Pengambilan sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm, Swedia.

 

Demikian keterangan yang disampaikan Kuasa Usaha KBRI Stockholm Ben Perkasa Sudrajat , ketika dihubungi pertelepon Rabu (15/02) malam.”kemarin Muzakir Abdul Hamid mengambil sumpah setia untuk kembali menjadi warga Negara Indonesia. Dia bersama istrinya, berdua menjadi WNI lagi,” katanya.

 

Ben mengatakan perubahan status warga Negara bagi GAM memang termasuk difasilitasi dalam butir nota kesepahaman (MoU) RI-GAM tahun lalu. Dalam MoU tersebut disebutkan bagi anggota GAM yang telah menjadi Warga Negara Asing (WNA) atau kehilangan kewarganegaraannya dan ingin kembali menjadi WNI akan difasilitasi.

 

Kepada anggota GAM tersebut diberikan jangka waktu enam bulan sejak penandatangan MoU untuk mengajikan permohonan menjadi WNI.

 

Dengan fasilitas yang akan berakhir pada 28 Februari 2006 itu, perubahan status warga Negara anggota GAM akan dipermudah dari biasanya yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

 

Ben mengatakan, Muzakir yang juga asisten pribadi Hasan Tiro telah mengajukan niat dan mengikuti proses perubahan warga Negara sejak dua bulan lalu. Sebagai bagian akhir porses, Muzakir pada Selasa lalu diambil sumpah setianya pada NKRI dan diberikan paspor.

 

Kepada ben, Muzakir mengatakan pengajuan permohonan menjadi WNI itu ia lakukan baru sejak dua bulan yang lalu karena menunggu perkembangan situasi pasca penandatangan MoU. Muzakir menilai, seperti yang dikatakan pada Ben, situasi saat ini sudah cukup kondusif hingga ia langsung mewujudkan niatnya kembali menjadi WNI.

 

Pengambilan sumpah itu dilakukan sendiri oleh Ben yang ditunjuk sebagi perwakilan Menteri Hukum dan HAM di Indonesia. Acara pengambilan sumpah dilaksanakan pada pukul 11.00 siang waktu setempat.

 

Sampai sejauh ini sejak penandatanganan MoU, menurut Ben, baru Muzakir saja yang telah menjadai WNI. Sedangkan petinggi GAM lainnya, termasuk Hasan Tiro dan Zaini Abdullah, belum ada yang mengajukan niat baik secara resmi maupun pribadi kepada Ben untuk menjadi WNI.

----------