Stockholm, 12 November 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TONI ERVIANTO MASIH HIDUP DALAM MIMPI TENTANG ACHEH HUBUNGANNYA DENGAN MOU HELSINKI DAN UU PA NO.11 TAHUN 2006.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEDIKIT MENYOROT TENTANG TONI ERVIANTO MASIH HIDUP DALAM MIMPI TENTANG ACHEH HUBUNGANNYA DENGAN MOU HELSINKI DAN UU PA NO.11 TAHUN 2006.

 

“Semangat perlawanan dan “dendam politik” eks GAM untuk tetap memerdekakan Aceh tidak perlu diragukan lagi, walaupun saat ini eks GAM sedang melakukan langkah “trial and error” melalui jalur politik, yaitu mengikuti Pilkada dan membentuk parpol lokal. Keberadaan GAM ataupun KPA bila tidak segera dilarang/dibubarkan, bisa menimbulkan “problem psikologis” bagi aparat keamanan sebagai satu-satunya institusi negara yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pelarangan terhadap penggunaan simbol-simbol GAM oleh bakal calon Kepala Daerah dari eks GAM memang tidak bisa dilakukan di euforia demokrasi saat ini di Aceh, namun hal ini harus menjadi atensi/perhatian bahwa perlu ada “alternative and emergency exit strategy” jika eks GAM memenangkan Pilkada, sebab cita-cita kemerdekaan Aceh tidak akan lama lagi.” (Toni Ervianto, toniervianto@yahoo.com , modus.or.id/opini/cita.html , 5 Oktober 2006 18:45 WIB)

 

Setelah membaca tulisan saudara Toni Ervianto yang berjudul “MASIHKAH EKS GAM MENYIMPAN CITA-CITA KEMERDEKAAN ?” yang dipublikasikan oleh modus.or.id , pada tanggal  5 Oktober 2006, modus.or.id/opini/cita.html , ternyata ditemukan beberapa hal yang perlu diluruskan dan diberikan penjelasan agar supaya pembaca di mimbar bebas ini tidak keliru ketika membaca tulisan saudara Toni  Ervianto tersebut, yaitu:

 

Pertama, tentang istilah “kelompok separatis” yang dikenakan kepada GAM. Dimana disini kelihatannya saudara Toni tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak memahami tentang jalur proses pertumbuhan dan perkembangan RI dihubungkan dengan Acheh dan dikaitkan dengan penganeksasian Acheh kedalam Sumatera Utara secara sepihak yang dilakukan oleh Soekarno dari RIS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Soekarno dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara yang ditetapkan oleh Soekarno secara sepihak tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan izin dari seluruh rakyat dan pimpinan Acheh.

 

Nah, karena memang Acheh adalah daerah yang dianeksasi kedalam Sumatera Utara oleh pihak pertama RIS kemudian diteruskan oleh pihak kedua RI, maka tidak ada dasar fakta dan bukti hukum yang kuat kalau saudara Toni Ervianto menyatakan bahwa GAM adalah “kelompok separatis”. Karena yang namanya “kelompok separatis” apabila memang Acheh adalah milik dan bagian dari wilayah RI. Tetapi berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat menunjukkan bahwa Acheh bukan milik dan bagian RI dari sejak awal pertama, melainkan Acheh dianeksasi kedalam Sumatera Utara ketika RIS dijelmakan menjadi RI dan seterusnya diduduki oleh RI.

 

Nah, sekarang kalau memang saudara Toni Ervianto memiliki fakta dan bukti hukum yang kuat yang menyatakan bahwa Acheh adalah merupukan milik dan bagian RI dari sejak awal pertamanya, maka dipersilahkan untuk menampilkan fakta dan bukti hukum tersebut agar supaya dibahas dan diuji secara bersama-sama.

 

Kedua, UU Tentang Pemerintahan Acheh nomor 11 Tahun 2006 adalah merupakan salah satu butir-butir yang ada dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Dimana sebagian besar isi dari UU PA No.11 Tahun 2006 itu masih bertentangan dan tidak sesuai dengan MoU Helsinki.

 

Ketiga, berdasarkan MoU Helsinki tidak disepakati GAM dibubarkan, baik sebelum dibuatnya UU PA No.11 Tahun 2006 atau sesudahnya.

 

Keempat, menurut MoU Helsinki kekuatan sayap militer GAM yang dinamakan TNA atau Tentara Negara Acheh yang di rubah menjadi sipil dan sekarang menjadi KPA atau Komite Peralihan Acheh, bukan GAM yang dibubarkan.

 

Kelima,  semua anggota TNA otomatis menjadi anggota KPA dengan berbaju sipil sesuai denga isi kesepakatan MoU Helsinki.

 

Keenam, karena GAM tidak dibubarkan, maka semua anggota dan Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Tertinggi GAM tidak ada yang dinamakan dengan istilah ”mantan” atau ”eks” GAM. Melainkan tetap disebut anggota GAM dan Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Tertinggi GAM.

 

Ketujuh, GAM tetap mengacu dan memegang pada MoU Helsinki.

 

Kedelapan, Kalau GAM mendukung dan menyokong calon Kepala dan Wakil Kepala Pemerintah Acheh dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Acheh pada tanggal 11 Desember 2006 bukan diacukan peda UU PA No.11 Tahun 2006 yang masih bertentangan dengan MoU Helsinki, melainkan GAM memegang dan mengacu kepada MoU Helsinki.

 

Kesembilan, siapapun tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk membubarkan GAM, kecuali kalau Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Tertinggi GAM serta seluruh anggota GAM termasuk KPA setuju untuk membubarkan GAM.

 

Kesepuluh, sesuai dengan MoU Helsinki GAM tidak diwajibkan menyerahkan nama-nama anggota pasukan TNA yang sudah berobah statusnya menjadi sipil KPA kepada pihak Pemerintah RI.

 

Kesebelas, karena memang GAM tidak dibubarkan, maka GAM masih memilki hak politik dan hukum sesuai dengan MoU Helsinki untuk tetap dijaga dan dipelihara.

 

Kedua belas, GAM mempergunakan alat komunikasi dengan memakai bahasa Acheh adalah tidak dilarang oleh MoU Helsinki dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang melarang GAM memakai alat komunikasi dengan memakai bahasa Acheh.

 

Ketigabelas, GAM mempergunakan nama bangsa yang dikenakan kepada Acheh adalah tidak dilarang oleh MoU Helsinki. Acheh adalah merupakan satu bangsa, sebagaimana bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia ini. Dan hak Acheh sebagai satu bangsa untuk menentukan nasib sendiri dijamin baik oleh Pembukaan UUD 1945 ataupun oleh Hukum Internasional PBB.

 

Keempatbelas, GAM tetap memegang teguh MoU Helsinki dalam perjuangannya dan sekaligus untuk mempertahankan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

 

Kelimabelas, GAM tidak melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap bendera merah putih milik RI, karena GAM memiliki identitas dan ciri-ciri politik dan hukum sendiri.

 

Keenambelas, perjuangan GAM yang mengacu pada MoU Helsinki adalah perjuangan memakai alat politik dan hukum sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

 

Ketujuhbelas, perjuangan GAM tetap berdasarkan pada apa yang telah digariskan yaitu menuju penentuan nasib sendiri melalui jalur politik dan hukum sesuai dengan dasar hukum MoU Helsinki.

 

Kedelapanbelas, GAM ikut dalam pemilihan Kepala Pemerintah Acheh adalah merupakan hak dan kewajiban GAM sebagai lembaga atau institusi politik dan hukum sesuai dengan MoU Helsinki.

 

Kesembilanbelas, GAM tetap berjalan dijalan yang mengarah pada penentuan nasib sendiri dengan melalui jalur politik dan hukum sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan pihak Pemerintah RI yang dituangkan dalam MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

 

Keduapuluh, keberadaan GAM di Acheh dan diluar Negeri adalah hak politik bagi GAM dan tidak ada sebuah institusipun didunia yang memilki hak hukum untuk membubarkan GAM.

 

Nah, itulah duapuluh poin yang perlu diperjelas dan diluruskan dari apa yang telah ditulis oleh saudara Toni Ervianto. Tentu saja, kalau memang saudara Toni merasa bahwa apa yang ditulisnya dikebiri oleh Ahmad Sudirman, maka dipersilahkan untuk menuliskan tanggapannya kembali, agar supaya dapat didiskusikan dan diperjelas agar permasalahan Acheh kaitannya dengan GAM dan RI dapat memperjelas dan dapat memberikan keterangan yang terang bagi rakyat baik di Acheh ataupun di RI.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

http://modus.or.id/opini/cita.html

Kamis, 5/10/06 18:45 WIB

 

MASIHKAH EKS GAM MENYIMPAN CITA-CITA KEMERDEKAAN ?

Oleh Toni Ervianto *)

 

Sesuai dengan watak, ambisi dan target politik yang dicita-citakan oleh kelompok separatis dimanapun juga, maka kemerdekaan suatu wilayah yang dituntut oleh mereka harus terwujud, karena hal tersebut merupakan keniscayaan walaupun untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang lama, dengan output berhasil atau tidak.

 

Untuk mewujudkan cita-cita separatis tersebut, mereka menggunakan berbagai macam aktivitas dan tindakan, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara ”breaking the law/melanggar hukum”, bahkan menggunakan cara-cara yang radikal dan teror.

 

Pada saat MoU Helsinki berhasil disepakati untuk ditandatangani pada 15 Agustus 2005, pihak GAM berdalih mereka menolak membubarkan diri dengan alasan akan menjadi pihak yang memantau implementasi MoU Helsinki itu sendiri sampai terciptanya UU Pemerintahan Aceh.

 

Dengan disahkannya UU Pemerintahan Aceh pada 11 Juli 2006, walaupun masih ada kekurangan dalam UU Pemerintahan Aceh, maka sejak saat itu tidak ada alasan GAM untuk tetap eksis atau dengan kata lain GAM harus membubarkan diri. Namun, dalam faktanya dengan mengandalkan gaya ”tipu Aceh” yang khas, memang saat ini Organisasi GAM sudah tidak tampak lagi “secara formal” namun eksistensinya termanifestasikan dalam KPA ( Komite Peralihan Aceh ), yang tetap komitmen untuk mengusung ide-ide separatisme khususnya memerdekakan Aceh dari Indonesia.

 

Dalam perkembangannya, keberadaan KPA juga telah dimanfaatkan secara terselubung namun sistematis oleh eks GAM untuk menjatuhkan wibawa aparat keamanan dalam rangka menegakkan law enforcement, hal ini dengan indikasi banyaknya masyarakat khususnya di pedalaman NAD yang ”lugu dari hingar bingar politik” dengan melaporkan segala persoalan mereka kepada KPA, dan KPA dengan berlagak ”sherif” menyelesaikan masalah tersebut, dengan cara mereka sendiri, bahkan cenderung ”one man show”.

 

Dengan ikutnya eks GAM dalam Pilkada baik ditingkat pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur ataupun Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, maka secara politis hal ini dapat diterjemahkan eks GAM dapat menerima kehadiran UU PA, walaupun masih ada beberapa pasal yang masih dipersoalkan oleh mereka.

 

Berdasarkan pengalaman terdahulu, maka saat ini diperlukan sikap yang tegas dari Pemerintah Republik Indonesia, agar GAM harus dibubarkan sehingga tidak menimbulkan persoalan yang berlarut-larut. Sebab, kalau tidak ada sikap yang tegas dari Pemri, eks GAM akan tetap melakukan ”political decay/pembangkangan politik”, buktinya adalah sampai saat ini mereka belum menyerahkan daftar nama 3000 anggota eks GAM.

 

Eks GAM sampai saat ini juga cukup militan, bahkan semakin berani untuk memperlihatkan simbol-simbol perlawanan mereka kepada publik. Hal ini dengan dikeluarkannya simbol-simbol GAM baik dalam bentuk Pin maupun corak/citra gambar bendera GAM. Pemakaian tanda secara terbuka dihadapan publik ini menimbulkan suatu penafsiran bahwa mereka masih tetap berusaha menunjukkan eksistensi dan semangat perlawanannya atau dengan kata lain penggunaan simbol-simbol tersebut menyuarakan suatu pesan bahwa mereka masih mempertahankan eksistensi separatisnya dan mencitrakan gerakan perjuangan GAM melalui jalur politik.

 

Penggunaan pesan-pesan dalam bahasa Aceh merupakan satu methode untuk memanfaatkan sentimen kedaerahan sebagai pendekatan yang cukup kental dengan “aroma perjuangan”. Pemaknaan kata Bangsa pada kalimat-kalimat mereka menciptakan sentimen yang diharapkan dapat menarik minat kalangan pemilih remaja (pemula) yang belum tentu faham dengan gerakan GAM Hasan Tiro. Pembangkitan semangat kebanggaan sebagai Bangsa Aceh akan menarik perhatian dan mempengaruhi semangat kaum muda untuk ikut bergabung. Hal inilah yang dijadikan sebagai modal oleh para calon yang berasal dari eks separatis.

 

Aksi lainnya dari eks GAM yang mengindikasikan bahwa mereka masih menyimpan “dendam” dan “perlawanan politik” terhadap NKRI, diwjudkan dalam tindakan atau aksi pelecehan dan penghinaan terhadap bendera Merah Putih semakin memperjelas sikap politik GAM pasca MoU Helsinki yang belum mau atau belum ikhlas Aceh menjadi bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

 

Aksi dan gerakan politik mereka perlu terus diwaspadai, termasuk kemungkinan “lepasnya” Aceh dari NKRI jika GAM menang telak dalam Pilkadasung NAD yang menurut rencana akan diselenggarakan paling lambat sebelum 11 Desember 2006.

 

Kesimpulan

 

Semangat perlawanan dan “dendam politik” eks GAM untuk tetap memerdekakan Aceh tidak perlu diragukan lagi, walaupun saat ini eks GAM sedang melakukan langkah “trial and error” melalui jalur politik, yaitu mengikuti Pilkada dan membentuk parpol lokal. Keberadaan GAM ataupun KPA bila tidak segera dilarang/dibubarkan, bisa menimbulkan “problem psikologis” bagi aparat keamanan sebagai satu-satunya institusi negara yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan.

 

Pelarangan terhadap penggunaan simbol-simbol GAM oleh bakal calon Kepala Daerah dari eks GAM memang tidak bisa dilakukan di euforia demokrasi saat ini di Aceh, namun hal ini harus menjadi atensi/perhatian bahwa perlu ada “alternative and emergency exit strategy” jika eks GAM memenangkan Pilkada, sebab cita-cita kemerdekaan Aceh tidak akan lama lagi.

 

*) Penulis adalah seorang jurnalis yang saat ini sedang bertugas di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Alumnus Pasca Sarjana salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saat ini, tinggal di Banda Aceh. Email : toniervianto@yahoo.com

----------