Stockholm, 14 November 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

TEUNGKU DI PEUREULAK MASIH BINGUNG DALAM MEMAHAMI ANTARA KEPENTINGAN, KEADILAN DAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN GAM & ACHEH.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

MENYOROT TEUNGKU DI PEUREULAK YANG MASIH BINGUNG DALAM MEMAHAMI ANTARA KEPENTINGAN, KEADILAN DAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN GAM & ACHEH.

 

“Persoalan politik yang sedang kita hadapi dengan sedikit mungkin menyinggung kepentingan dan perasaan sesuatu golongan,kiranya pembacalah yang lebih dapat menjawab nya.Tetapi  penulis mencoba berusaha mendasar kan keputusannya semata-mata,nyakni kepentingan yang sesuai dengan ke adilan yang harus mendapat perlindungan hukum,bukan pada ke pentingan-kepentingan liar yang di dakwa adanya oleh golongan-golongan yang berkepentingan itu sendiri dengan tidak mengindahkan hak-hak golongan lain.“ (Teungku di Peureulak, peureulak2000@yahoo.com ,[4.227.139.217] , 14 Nov 2006 19:26:33 –0000)

 

Setelah membaca kutipan diatas yang diambil dari tulisan Teungku di peureulak yang kadang-kadang menuliskan emailnya dari University of Utah, Salt Lake City atau kadang-kadang mengirimkan emailnya dari Broomfield, Colorado, USA, ternyata ditemukan beberapa kepincangan dari apa yang dituliskan oleh Teungku di peureulak ini. Mengapa?

 

Karena, Teungku di peureulak kelihatannya tidak mengerti dan tidak memahami antara ”kepentingan”, ”keadilan” dan “hukum”.

 

Nah, ketika Teungku di peureulak menulis: “kepentingan yang sesuai dengan ke adilan yang harus mendapat perlindungan hukum”, ternyata ia masih bingung menempatkan dimana keadilan dan dimana hukum. Padahal kalau kita mengacu kepada apa yang telah digariskan Allah SWT: ”…dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”(QS An Nisaa’, 4: 58), maka kita akan menemukan bahwa hukum berdiri diatas keadilan. Artinya disini adalah menetapkan suatu keputusan hukum harus didasarkan pada keadilan. Karena bisa saja putusan vonis hukum jatuh tidak berdasarkan keadilan. Misalnya berapa banyak para nara pidana yang meringkuk di penjara-penjara Amerika yang divonis tanpa keadilan. Mereka divonis tanpa berdasarkan fakta dan bukti hukum yang kuat yang telah dipertimbangkan secara adil.

 

Jadi, kalau hukum dipakai alat untuk melindungi kepentingan yang dianggapnya adil, maka itu tandanya sudah menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah SWT dalam  An Nisaa’, 4: 58 diatas.

 

Sekarang kalau Teungku di peureulak yang mengaku pengikut GAM dibawah Pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro tetapi menentang Kabinet-nya yang dipimpin oleh Teungku Malik Mahmud karena dianggap bahwa GAM menjalankan ”ke pentingan-kepentingan liar yang” yang ”tidak mengindahkan hak-hak golongan lain”, seperti ketika dilakukan perundingan di Helsinki, Finlandia yang melahirkan MoU Helsinki, maka anggapan Teungku di peureulak adalah keliru dan salah. Mengapa?

 

Karena, yang dimaksud dengan pihak-pihak lain, seperti kelompoknya MP/MB GAM cs,

Yusra Habib Abdul Gani, orang sesat Tarmizi dan PERMAS yang mana mereka itu semua sebelum MoU Helsinki ditandatangani sudah melakukan penentangan dan tidak berada dalam satu komando dibawah Pimpinan Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Kabinet-nya.

 

Kalau kelompok-kelompok tersebut berada dibawah payung GAM, tentu saja mereka akan dilibatkan dalam proses perundingan Helsinki tersebut. Tetapi karena mereka berada diluar GAM, maka sudah barang tentu tidak bisa dibawah masuk dalam proses perundingan. Nah, kalau mereka melakukan tindakan oposisi politik dengan menampilkan rasa ketidakpuasan politiknya itu adalah hak mereka.

 

Selanjutnya, setelah dilaksanakan isi MoU Helsinki di Acheh, pihak GAM tetap mengacu pada MoU Helsinki. Kalau pasal-pasal UU PA No.11 Tahun 2006 masih bertentangan dengan MoU Helsinki, pihak GAM terus memperjuangkan agar MoU Helsinki ditepati dan dilaksanakan secara konsekuen oleh pihak RI.

 

Nah, apa yang sekarang dilakukan oleh GAM di Acheh adalah semuanya mengacu pada MoU Helsinki, bukan kepada UU PA No.11 Tahun 2006 yang masih bertentangan dengan MoU Helsinki.

 

Seterusnya, soal kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh pihak GAM sekarang dengan menyokong Ahmad Humam Hamid dan Hasbi Abdullah adalah hak politik GAM dibawah pimpinan Kabinet-nya Wali Negara Teungku Hasan Muhammad di Tiro.

 

Adapun soal siapa itu Ahmad Humam Hamid dihubungkan dengan Partai Persatuan Pembangunan telah dikupas secara panjang lebar oleh Ahmad Sudirman dalam tulisan ”Masih tentang Ahmad Humam Hamid yang memang bukan politikus” ( http://www.dataphone.se/~ahmad/061104a.htm )

 

Nah sekarang, kepentingan politik yang dijalankan oleh GAM adalah mengacu pada MoU Helsinki, bukan kepada yang lainnya. Karena dengan menjadikan MoU sebagai dasar pijakan hukum, maka GAM bisa berjalan di Acheh dalam rangka menuju pada penentuan nasib sendiri di Acheh.

 

Kalau ada pihak-pihak yang menganggap bahwa GAM menjalankan kepentingan politik liar, maka itu anggapan yang salah dan tidak benar. GAM tetap mengacu pada MoU Helsinki. Sekarang kita sudah bisa melihat bahwa pihak RI dalam hal ini Pemerintah RI dan DPR RI telah melanggar butiran yang disepakati dalam MoU Helsinki, yaitu tidak konsekuen ketika membuat UU PA yang mengacu pada MoU, dengan membuang dan menyimpangkan isi MoU kearah yang tidak digariskan dalam MoU Helsinki. Penyimpangan dan penyelewengan yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dan DPR RI inilah yang terus akan diperjuangkan oleh GAM agar supaya diluruskan kembali oleh pihak RI, apabila perdamaian yang menyeluruh, berkesinambungan dan bermartabat bagi semua pihak dapat terus terwujud di Acheh.

 

Terakhir, jadi GAM tetap sampai sekarang memegang teguh MoU Helsinki dalam menjalankan roda kebijaksanaan politiknya di Acheh. GAM tidak mengacu pada yang lainnya, diluar dari apa yang telah disepakati oleh pihak GAM dan Pemerintah RI dalam MoU Helsinki. Kalau sekarang ada pihak anggota GAM yang melakukan penentangan dan pembangkangan terhadap kebijaksanaan politik Pimpinan Tinggi GAM, maka itu dianggap sebagai suatu usaha pelanggaran hukum dalam tubuh lembaga GAM, yang konsekuensi hukumnya anggota GAM tersebut dibebaskan dari tugas yang diembankan kepadanya. Seterusnya digantikan oleh anggota GAM lainnya yang secara penuh kesadaran dan konsekuen menjalankan tugas yang diembankan oleh Pimpinan Tinggi GAM kepadanya.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Received: (qmail 62041 invoked by uid 60001); 14 Nov 2006 19:26:33 –0000

Received: from [4.227.139.217] by web57909.mail.re3.yahoo.com via HTTP; Tue, 14 Nov 2006 11:26:33 PST

From: Wilayah Peureulak peureulak2000@yahoo.com

Return address: oposisi-list@yahoogroups.com

Date: 14 november 2006 20:26:33

To: oposisi-list@yahoogroups.com, PPDi@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, Lantak@yahoogroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com, achehnews@yahoogroups.com, IACSF@yahoogroups.com, redaksi@serambinews.com

Subject: [OPOSISI] Persoalan politik yang kita hadapi.

 

Assalamu,alaikum,wr,wb.

 

Persoalan yang kita hadapi adalah begitu menyedihkan  hati dan begitu menyolok mata sehingga kita hampir-hampir  tidak dapat mengupas lagi  persoalannya dengan  tidak menyinggung  ke pentingan ,apa lagi perasaan suatugolongan. Tetapi "kepentingan" dan "perasaan" suatu golongan itu bukanlah ukuran ke adilan. Keadilan berdiri di atas segala kepentingan dan segala persoalan. Kepentingan dan perasaan yang di tegak kan atas dasar ke tidak adailan tidak mempunyai tempat dalam masyarakat manusia beradap.

 

Demikian pula ke pentingan bukanlah  hak.Hanya ke pentingan yang sejalan dengan ke adilan yang menjadi  hak yang di lindungi oleh hukum.Persoalan politik yang sedang kita hadapi dengan sedikit mungkin menyinggung kepentingan dan perasaan sesuatu golongan,kiranya pembacalah yang lebih dapat menjawab nya.Tetapi  penulis mencoba berusaha mendasar kan keputusannya semata-mata,nyakni kepentingan yang sesuai dengan ke adilan yang harus mendapat perlindungan hukum,bukan pada ke pentingan-kepentingan liar yang di dakwa adanya oleh golongan-golongan yang berkepentingan itu sendiri dengan tidak mengindahkan hak-hak golongan lain.

 

Dari segala pembicaraan kita nyatalah sudah bahwa pada dasar nya,segala ke kacoan politik yang sedang terjadi di bumi Acheh kita ini,terletak pada persoalan keadilan.Persoalan ke adilan timbul dalam masyarakat manusia oleh karena adanya pertentangan ke pentingan dan pertentangan ke mauan antara manusia sebagai perseorangan atau antara manusia sebagai golongan,seperti yang terjadi di bumi Acheh"sekarang"sudah mempunyai sistim ke adilan antara perseorangan,tetapi belum mempunyai sistim ke adilan antara golongan-golongan.Dan oleh karena politik di Acheh dewasa ini tidak ada keadilan.

 

Dan oleh karena tiap-tiap persoalan politik pada akhir nya menjadi persoalan ke kerasan"misalnya"ex TNA yang terjadi di seluruh tanah air Acheh dari golongan-golongan Bangsa yang merasa bahwa mereka sudah di perlakukan secara tidak adil adalah suatu kesimpulan yang tidak dapat di elakkan.Mereka ex TNA misalnya"yang merampok berarti telah mengambil ke adilan di tangan mereka sendiri, karena petinggi-petinggi mereka sudah bersenang-senang,berpelukan dengan penjajah,makan bersama dengan penjajah,apalagi Negara Acheh ini sudah di anggap sebahagian dari RI,mereka ex TNA tidak menaruh kepercayaan lagi ke pada atasan nya.

 

Jadi ex TNA yang merampok di Acheh,bukanlah ke salahan mereka semata-mata,melainkan ke salahan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah menggunakan ke kuasaan nya dengan sewenang-wenang.Satu contoh besar kesalahan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah dalam politik Bangsa Acheh sekarang.Rapat bansigom donya.Sebagai mana sudah kita tau bersama,dalam ke putusan bersama.GAM tidak mendukung partai manapun.Ternyata Malik Mahmud dan Zaini Abdullah dengan lantang mengkhianati ke putusan bersama.Kami pengikut-pengikut GAM bukanlah manusia-manusia goblok yang tidak mengerti apa-apa.Kami sebagai bawahan punya perasaan dan berfikir,kalau pemimpin kami sudah berbohong sekali,dia akan berbohong untuk yang ke sekian kali nya,demi ke pentingan-kepentingan tertentu saja.

 

Malik Mahmud dan Zaini Abdullah persaingan mereka bukanlah"IRNA"melain kan persaingan mereka RI,yang wajib mereka lurus kan sebagai mana yang telah mereka tanda tangani perjanjian bersama antara RI dan GAM.Kita bisa kaji bersam bertapa goblok nya Malik Mahmud dan Zaini Abdullah mereka sudah menjadi juru kompanyo PPP.Sementara hasil perjanjian dengan jawa mereka lupakan begitu saja.UUPA,Undang-undang pemerintah Acheh atau UUPA ujong ujong peubloe Atjeh tidak di selesai kan dengan tuntas oleh Mahlik Mahmud dan Zaini Abdullah.

 

Padahal Malik Mahmud dan Zaini Abdullah sangat kami banggakan,sangat kami hargai,sangat kami puji,sangat kami jaga harkat dan mertabat nya,tetapi apa mau dikata mereka sendiri tidak menjaga apa yang telah kami berikan ke padanya.Dari Perdana Mentri Negara Acheh dan dari Mentri luar Negeri Negara Acheh merangkap Mentri kesehatan Negara Acheh menjadi juru kompanyo PPP,bertapa malunya kita,bertapa hina nya.Mungkin mereka tidak mempunyai malu lagi sudah di tipek kulet bui bak muka.

 

Dari segala keputusan yang telah kita ke mukakan kiranya jelas sudah bahwa kita menghadapi persoalan politik yang tidak mudah,tetapi penye lesaian nya tidak dapat di pertanggung jawab lagi,demikian pula kiranya tegas lah sudah tentang bangkrut dan sia-sianya politik yang di jalan kan oleh Malik mahmud dan Zaini abdullah selama ini yang pada hakikat nya bertanggung jawab atas segala malapetaka yang telah menimpa masyarakat kita dewasa ini.Tetapi sampai kemana dan untuk berapa lama lagi kah kita dapat mengikuti pimpinan yang buta ini ??......Tidak kah selama ini sudah cukup waktu bagi seseorang pemimpin untuk memper lihat kan ke sanggupan atau ke tidaksanggupan nya untuk memimpin ??...Apakah nasib dan penghidupan jutaan rakyat Acheh akan terus menerus di kotor kan untuk memenuhi hawa nafsu PPP saja.??.

 

Kepada pembaca yang budiman,kusus nya ke pada Bangsa Acheh,kalau teungku /ummi merasa dekat dengan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah tolong sampai kan tulisan ini pada nya,untuk bahan reningan mereka.

 

Amin ya rabbal alamin.

 

Wassalam.

 

Teungku di peureulak.

----------