Stockholm, 3 Desember 2006

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

KEKUASAAN DE-FACTO & DE-JURE GAM DI ACHEH MAKIN KUAT PASCA MOU HELSINKI.

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

PASCA MOU HELSINKI KEKUASAAN DE-FACTO & DE-JURE GAM DI ACHEH MAKIN KUAT.

 

Makin kelihatan dan terasa pengaruh politik dan hukum dari kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh GAM dibawah Pimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Staf-nya yang diterapkan di Acheh melalui jalur MoU Helsinki. Pengaruh politik dan hukum yang diterapkan oleh GAM dengan memakai MoU Helsinki 15 Agustus 2005 telah dirasakan oleh seluruh bangsa dan rakyat Acheh di Acheh.

 

Dimana GAM telah menanamkan benih-benih perdamaian yang menyeluruh, berkesinambungan dan bermartabat bagi semua pihak. Benih-benih perdamaian yang ditaburkan di Acheh oleh GAM inilah sekarang kelihatan dengan jelas dan terang sudah tumbuh dengan suburnya di tanah Acheh. Bangsa dan seluruh rakyat Acheh telah mengecap perdamaian yang sedang berjalan di Acheh. Kebebasan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban politik telah diberikan kepada seluruh bangsa dan rakyat Acheh di Acheh. GAM dengan lembaga atau institusi politik dan hukumnya secara de-facto dan de-jure semakin kuat di Acheh. GAM sebagai pengemban perdamaian di Acheh tetap komitmen dengan MoU Helsinki. GAM dengan memegang pada MoU Helsinki akan terus menjalankan kebijaksanaan politik dan hukumnya bersama seluruh bangsa dan rakyat Acheh menjaga perdamaian yang menyeluruh, berkesinambungan dan bermartabat bagi semua pihak sebagai bentuk pelaksanaan cita-cita penentuan nasib sendiri di masa depan.

 

Dibandingkan dengan GAM sebelum MoU Helsinki ditandatangani, maka keadaan status politik dan hukum GAM pasca MoU Helsinki telah berobah banyak sekali. Sekarang GAM telah mampu dan menguasai secara de-facto dan de-jure Acheh sesuai dengan MoU Helsinki. GAM telah masuk dan menentap di Acheh dengan aman dan damai dengan meniti jembatan MoU Helsinki. Tidak ada sebuah negara dan lembaga internasional atau nasional yang memiliki hak hukum untuk membubarkan GAM.  GAM tetap wujud selama Pimpinan Tertinggi GAM bersama seluruh anggota GAM tidak membubarkannya. Sampai sekarang GAM terus makin kuat secara politik dan hukum di Acheh.

 

Inilah suatu keberhasilan secara politik dan hukum yang dijalankan oleh GAM dibawah Pimpinan Tertinggi Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Staf-nya. Dengan memegang pada MoU Helsinki bangsa dan seluruh rakyat Acheh serta GAM akan membawa Acheh kearah perdamaian yang dicita-citakan guna sampai kearah tujuan penentuan nasib sendiri dimasa depan di Acheh. Hanya orang-orang yang sudah dibutakan mata dan hati-nya saja yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mengerti serta tidak bisa memahami MoU Helsinki sebagai titian politik dan hukum kearah penentuan nasib sendiri bagi seluruh bangsa dan rakyat Acheh di Acheh.

 

Terakhir, selamat untuk Pimpinan Tertinggi GAM Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan Staf-nya serta seluruh bangsa dan rakyat Acheh yang pada hari besok, Senin, tanggal 4 Desember 2006 akan memperingati hari pendeklarasian kembali Acheh yang bebas dari kontrol asing yang ke 30. GAM bersama seluruh bangsa dan rakyat Acheh sedang menikmati perdamaian yang menyeluruh, berkesinambungan dan bermartabat bagi semua pihak di Acheh dibawah naungan hukum MoU Helsinki.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

 

Photo AP

Sat Dec 2, 7:45 AM ET

 

U.N. special envoy for tsunami recovery, former U.S. President Bill Clinton, center, flanked by Free Aceh Movement leader Malik Mahmoud, left, and Interim Gov. of Aceh province Mustafa Abu Bakr speaks while visiting a refugee barracks in Banda Aceh, Indonesia, Saturday, Dec. 2, 2006. Clinton visited barracks Saturday for thousands left homeless by the 2004 Asian tsunami in hardest-hit Aceh province, where he heard complaints about the slow pace of rebuilding and unhealthy living conditions.(AP Photo/Ed Wray)

 

 

http://news.yahoo.com/s/nm/20061202/ts_nm/indonesia_clinton_dc_1

 

Clinton stresses peace and politics in Aceh

By Jerry Norton

Sat Dec 2, 11:07 AM ET

 

BANDA ACEH, Indonesia (Reuters) - Former U.S. President Bill Clinton said on Saturday that Indonesia's Aceh province needed full recovery from both the deadly tsunami of 2005 and decades of civil conflict, urging follow-through on elections and a peace plan.

 

The December 2004 Indian Ocean tsunami hit Aceh the hardest of any area, Clinton noted to reporters at the end of a three-country swing in his role as U.N. special envoy for the tsunami.

 

The disaster left about 170,000 people dead or missing in Aceh on the tip of Sumatra, and destroyed massive amounts of infrastructure on Aceh's coast.

 

But it also accelerated negotiations between the Indonesian government and Free Aceh Movement (GAM) rebels aimed at ending a near-30-year conflict that had taken some 15,000 lives.

 

An agreement was reached in August 2005 that led to the rebels laying down arms and Jakarta withdrawing troops, partly in exchange for government promises to let those who had been in the GAM participate in politics.

 

"An astonishing thing happened here in the aftermath of the tsunami. Your long-simmering civil conflict was settled," Clinton said at an outdoor news conference as the sun set behind Aceh's rugged, green-clad mountains.

 

In separate remarks he urged major players in the peace process to keep it on track through and beyond a December 11 election in which a number of one-time GAM members are candidates.

 

GAM's self-styled prime minister, Malik Mahmud, as well as Indonesian government officials, stood behind Clinton as he told reporters:

 

"Going forward we have to look at the economic problems of those who were displaced by the (natural) tsunami and the economic problems of those who were displaced by the political tsunami" of the civil conflict.

 

Earlier Clinton, in a yellow t-shirt and tan pants, visited one of Aceh's remaining camps for persons displaced by the tsunami, generating "oohs" and "aahs" from residents as he paused to shake hands and pose for pictures.

 

Some also complained, however. A 56-year-old woman in a Muslim head scarf and long black and white dress said she told Clinton that "our condition is very difficult now" and camp residents needed permanent houses.

 

The U.N. says that of a requirement in Aceh for 128,000 permanent homes, some 43,400 have been rebuilt or repaired.

 

Clinton, whose two-year term as tsunami special envoy is about to end, said in his comments to reporters that much remained to be done, but that the progress already was impressive considering the devastation the disaster brought.

 

Before coming to Aceh on Saturday afternoon, Clinton was in Thailand where he called for stepped up efforts to provide permanent homes to survivors.

 

Clinton spent an hour in a fishing village, home to 200 Moken "sea gypsies" who survived the deadly waves that hit the Andaman Sea coastline of Thailand, killing nearly 6,000 people.

 

"The slowest thing in this region is the housing," Clinton told reporters.

 

"We have to keep working because on average about 30 percent of people have been put back in permanent houses -- 30 or 35 percent -- we've got to do better than that," he said.

 

Clinton also visited India on his tour of tsunami-hit areas and was due to go to Papua New Guinea on Sunday for his work combating HIV/AIDS.

 

(With additional reporting by Noppawan Bunluesilp in Thailand)

(Editing by Michael Roddy; Reuters messaging jerry.norton.reuters.com@reuters.net, Tel: +62 21 384 6364)

----------