Stockholm, 22 April 2007

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr wbr.

 

 

PELURUSAN SEJARAH ACHEH YANG SUDAH DIBENGKOKKAN OLEH PARA PENGIKUT UNITARIS RI

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA.

 

 

SEDIKIT MENYINGGUNG PELURUSAN SEJARAH ACHEH YANG SUDAH DIBENGKOKKAN OLEH PARA PENGIKUT UNITARIS RI

 

"Ustad Ahmad Sudirman, sudah lama saya membaca tulisan anda, karna bagi saya sangat menarik untuk mengetahui sejarah Acheh terutama tentang analisis anda mengenai Penjajahan Belanda (Belanda tidak pernah menguasai Achech), pasang Surut RI dan cara RI menganeksi Acheh, namun terbetik beberapa pertanyaan, yang mungkin dapat melempangkan masalah sejarah ini sehingga tak terbantahkan lagi kebenarannya. Saya setuju dengan beberapa tulisan anda namun ada pertanyaan buat Ustad Ahmad, mudah- mudahan jawaban pertanyaan ini membuat sejarah ini terbuka nyata, adapun pertanyaan nya adalah bagaimana hubungan penjajahan Belanda yang tak penah menjajah Aceh (tidak pernah Menduduki) dengan ke beradaan; Kerata Api di Aceh (yang konon peninggalan Belanda), pos- pos militer Belanda di pedalam Aceh, Kota bakti dan Tangse wilayah pidie-SIGLI salah satu contoh nya.? Apa benar Issue yang pernah beredar bahwa Tengku  Daud Beru'eh, pernah mendapat tawaran penentuan nasib Acheh dari kerajaan Belanda (seputaran Masa konferensi Meja budar) untuk berdiri sendiri atau bergabung ke HINDUNESIA ? Menurut anda seandainya dari tahun 1948 Acheh berdiri sendiri, bukankah mungkin saja sukarno melakukan pencaplokan paksa seperti yang dilakukan hindunesia terhadap  PAPUA dan Timtim (berhasil), Sabah dan Serawak (Malaysa) gagal di anexi oleh soekarno." (Ridwan Ahmad, rahmadpase@gmail.com ,Date: Sun, 22 Apr 2007 10:36:00 +0700)

 

Terimakasih saudara Ridwan Ahmad di Acheh.

 

Mengenai pertanyaan yang menyangkut "bagaimana hubungan penjajahan Belanda yang tak penah menjajah Aceh (tidak pernah Menduduki)" itu kalau dihubungkan dengan tulisan sejaran yang pernah dikemukakan oleh Ahmad Sudirman adalah dikaitkan pada masa periode penjajahan Jepang 1942 sampai menyerahnya Jepang pada Amerika dan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Juga dikaitkan Acheh dengan periode bangun dan jatunya Negara RI.

 

Sebagaimana yang pernah disampaikan kepada saudari Ratna Andari dalam tulisan "Semangat untuk mendalami sejarah Acheh adalah salah satu modal utama untuk memperjuangkan Acheh" adalah perang Acheh tidak hanya berhenti pada tahun 1904, melainkan masih terus berkobar melalui perang gerilya, seperti yang dipimpin oleh Teungku Tjhik Buket di Tiro yang sahid dalam pertempuran di Gunung Alimon pada tanggal 21 Mei 1910. Selanjutnya perlawanan secara gerilya ini dilanjutkan oleh Teungku Tjhik Mahyeddin di Tiro yang sahid dalam pertempuran di Putjok Alue Simi pada tanggal 5 September 1910. Kemudian pimpinan gerilya diteruskan oleh Teungku Tjhik Maat di Tiro yang menghadapi sahidnya pada pertempuran di Alue Bhot, Tangse pada tanggal 3 Desember 1911. Nah, dari sejak tanggal 3 Desember 1911 inilah Acheh secara de facto dijajah oleh Belanda sampai waktu Jepang berhasil menguasai Asia Tenggara termasuk Acheh pada tahun 1942. Dimana Belanda berhasil dihancurkan oleh Jepang di Acheh dan meninggalkan Acheh dan semua daerah jajahannya di Nusantara. Sejak tahun 1942 Jepang adalah penjajah baru di Acheh.

 

Jadi, memang secara de facto sejak tanggal 3 Desember 1911 Acheh dijajah oleh Belanda sampai tahun 1942, ketika Jepang berhasil menghancurkan Belanda di Acheh. Kemudian dari sejak tanggal 14 Agustus 1945 Acheh bebas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda dan tentara Sekutu tidak berhasil menduduki kembali Acheh sampai ketika pihak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1950 tanpa mengadakan dialog, tanpa diskusi, tanpa bertanya kepada seluruh rakyat dan pemimpin Acheh, khususnya kepada pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh, telah menetapkan satu dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dengan pertimbangan "bahwa menjelang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terbagi atas daerah-daerah otonom, dipandang perlu untuk membentuk daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah-daerah otonom" dan mengingat : a. Piagam-persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950 dan Pernyataan-bersama tanggal 19/20 Juli 1950, dalam hal mana Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur; b. Ketetapan dalam sidang Dewan Menteri pada tanggal 8 Agustus 1950"

 

Nah, dari sejak  tanggal 14 Agustus 1950 inilah Acheh kembali dianeksasi atau dengan kata lain dijajah kembali, bukan oleh Belanda tetapi oleh pihak NKRI hasil jelmaan dari 15 Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

 

Selanjutnya, mengenai pertanyaan apakah Teungku Muhammad Daud Beureueh pernah mendapat tawaran penentuan nasib sendiri Acheh dari Kerajaan Belanda pada masa Konferensi Meja Bundar untuk berdiri sendiri atau bergabung ke pihak hindunesia, itu secara fakta, bukti dan hukum tidak pernah terjadi, mengapa?

 

Karena, Belanda secara de facto dan de jure sejak tahun 1942 tidak menguasai wilayah Acheh. Kerajaan Belanda sejak tahun 1942 tidak berkuasa lagi di Acheh. Oleh sebab itu dalam Konferensi Meja Bundar tidak penah sepatah katapun disinggung nama Acheh, karena memang Acheh tidak ada hubungan secara pemerintahan baik dengan Belanda ataupun dengan Negara-Negara Bagian yang menjadi bangunan Negara RIS ataupun juga dengan RI.

 

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

 

Nah, sudah jelas kelihatan bahwa berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian KMB 2 November 1949 adalah pihak Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949, bukan kepada pihak Republik Indonesia (RI). Adapun Acheh, tidak masuk dalam isi perjanjian KMB, hal ini disebabkan Acheh memang berada diluar RIS dan berada diluar kekuasaan Belanda begitu juga Acheh berada diluar kekuasaan Negara RI.

 

Juga bukti dan fakta serta hukum lainnya yang menyatakan Acheh diluar kekuasaan RIS, Belanda dan RI adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) tersebut dihadiri oleh empat utusan juru runding yaitu:

 

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

 

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

 

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

 

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

 

Jadi, dari fakta, bukti dan hukum diatas menggambarkan bahwa memang benar Acheh sejak Jepang menyerah pada Amerika dan Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 adalah sudah bebas dan tidak memiliki hubungan pemerintahan baik dengan Belanda ataupun dengan pihak RIS dan juga dengan pihak RI.

 

Terakhir mengenai pertanyaan seandainya dari tahun 1948 Acheh berdiri sendiri, bukankah mungkin saja sukarno melakukan pencaplokan paksa seperti yang dilakukan hindunesia terhadap  PAPUA dan Timtim (berhasil), Sabah dan Serawak (Malaysa) gagal di anexi oleh soekarno.

 

Memang berdasarkan fakta, bukti dan hukum itu Presiden RIS Soekarno telah menelan atau menganeksasi atau menjajah Acheh melalui cara pembuatan surat hukum yang diberi nama Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dimana pencaplokan Acheh itu bukan secara paksa, melainkan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan kepada pihak seluruh rakyat Acheh ataupun kepada Teungku Muhammad daud Beureueh sebagai pemimpin di Acheh. Tau-tau Acheh sudah berada dalam perut Propinsi Sumatera Utara.

 

Inilah sedikit jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Ridwan Ahmad.

 

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

 

Wassalam.

 

Ahmad Sudirman

 

http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

----------

 

Date: Sun, 22 Apr 2007 10:36:00 +0700

From: "ridwan ahmad" <rahmadpase@gmail.com>

To: "ahmad@dataphone.se" <ahmad@dataphone.se>

Subject: sejarah aceh

 

Atjeh, 22 april 2007

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualikum Wr. Wb

 

Ustad Ahmad Sudirman,

 

Sudah lama saya membaca tulisan anda, karna bagi saya sangat menarik untuk mengetahui sejarah Acheh terutama tentang analisis anda mengenai Penjajahan Belanda (Belanda tidak pernah menguasai Achech), pasang Surut RI dan cara RI menganeksi Acheh, namun terbetik beberapa pertanyaan , yang mungkin dapat melempangkan masalah sejarah ini sehingga tak terbantahkan lagi kebenarannya. Saya setuju dengan beberapa tulisan anda namun ada pertanyaan buat Ustad Ahmad, Mudah- mudahan jawaban pertanyaan ini membuat sejarah ini terbuka nyata, adapun pertanyaan nya adalah

 

1.  Bagaimana hubungan penjajahan Belanda yang tak penah menjajah Aceh (tidak pernah Menduduki) dengan ke beradaan; Kerata Api di Aceh (yang konon peninggalan Belanda), pos- pos militer Belanda di pedalam Aceh, Kota bakti dan Tangse wilayah pidie-SIGLI salah satu contoh nya.?

 

2. Apa benar Issue yang pernah beredar bahwa Tengku  Daud Beru'eh, pernah mendapat tawaran penentuan nasib Acheh dari kerajaan Belanda (seputaran Masa konferensi Meja budar) untuk berdiri sendiri atau bergabung ke HINDUNESIA ?

 

3. Yang terahir, Menurut anda seandainya dari tahun 1948 Acheh berdiri sendiri, bukankah mungkin saja sukarno melakukan pencaplokan paksa seperti yang dilakukan hindunesia terhadap  PAPUA dan Timtim (berhasil), Sabah dan Serawak (Malaysa) gagal di anexi oleh soekarno.

 

Mudah- mudahan pertanyaan saya di nilai constructif dalam melempangkan sejarah Acheh.

 

wasalam

 

Ridwan Ahmad di pase , rahmadpase@gmail.com

----------