Stockholm, 16 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KAMPANYE PEMILU ALAT TIPU MATI KUTU DI NEGERI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DAN TERANG KAMPANYE PEMILU ALAT TIPU MATI KUTU DI NEGERI ACEH

"Hingga hari keempat pelaksanaan kampanye pemilu 2004, Minggu (14/3) sebagian parpol gagal melaksanakan kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU setempat. Hal itu terjadi karena keterbatasan dana dan kesiapan parpol serta apatisnya masyarakat mengikuti irama kampanye seperti pemilu sebelumnya. Juga faktor sulitnya pengerahan massa akibatnya munculnya apatisme masyarakat terhadap gebyar kampanye yang digelar. Masyarakat sepertinya mulai jenuh dan jengkel dengan janji-janji muluk yang dilontarkan para jurkam seperti pemilu-pemilu lalu." (b25 & am, Waspada online, 16 Maret 2004)

Jelas kelihatan sekali, di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Aceh yang akan memilih 69 kursi dari 8 Daerah Pemilihan dengan jumlah penduduk 4.227.000 jiwa. Daerah Pemilihan 1, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, 9 kursi. Daerah Pemilihan 2, Pidie, 8 kursi. Daerah Pemilihan 3, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, 8 kursi. Daerah Pemilihan 4, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, 10 kursi. Daerah Pemilihan 5, Aceh Utara, Lhokseumawe, 10 kursi. Daerah Pemilihan 6, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Langsa, 10 kursi. Daerah Pemilihan 7, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, 7 kursi. Daerah Pemilihan 8, Aceh Barat daya, Aceh Selatan, Simeulue, 7 kursi. Ternyata sampai hari ini kampanye Pemilu 2004 alat penipu rakyat Aceh ini seperti disambar halilintar, sunyi dan sepi.

Memang, rakyat Aceh sudah tidak bisa dibodohi dan ditipu lagi.

Karena memang sudah jelas, yang namanya Pemilihan Umum 5 April 2004 untuk memilih anggota Legislatif di Negeri Aceh ini adalah tidak lebih dan tidak kurang merupakan alat penipuan yang dilakukan oleh pihak Penguasa NKRI atau Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati Cs.

Rakyat Aceh itu diam bukan karena senang dengan diterapkannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003, serta telah diperpanjang pada 19 November 2003, melainkan rakyat Aceh itu diam karena memang sudah sedemikian apatis dan trauma terhadap TNI/POLRI/RAIDER dan terhadap Penguasa NKRI yang telah menjajah Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950.

Jadi, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya yang orang Sunda itu dengan dibantu oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono arek Suroboyo itu, sebaiknya mereka pulang ke Negeri asal mereka masing-masing. Tarik semua TNI/POLRI/RAIDER yang ditempatkan di Negeri Aceh. Serahkan semua urusan kepada rakyat Aceh. Biarkan mau dijadikan apa Negeri Aceh ini. Biarkan rakyat Aceh yang mengatur Negerinya sendiri. Tidak perlu diatur oleh orang-orang dari Pulau Jawa sana. Biarkan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri mengatur Negerinya yang sudah turun temurun diurusnya dari sejak abad 15.

Coba lihat saja sekarang di Negeri Aceh yang sudah dibagi menjadi 8 Daerah Pemilihan, mana ada lagi itu semarak dan kegembiraan dari rakyat Aceh untuk melaksanakan Pemilihan Umum 5 April 2004 yang penuh penipuan ini.

Memang mereka tidak bisa dipaksa untuk menyoblos, itu hak rakyat Aceh mau mencoblos atau tidak. Mereka tidak perlu dipaksa. Apalagi sampai dituduh kalau tidak mencoblos itu tandanya pengikut ASNLF atau GAM dan TNA. Wah, itu sudah salah kaprah. Mana boleh begitu Mayjen TNI Endang Suwarya dan Kolonel Laut Ditya Soedarsono. Kalian berdua yang datang dari luar Aceh ikut pula mengatur di Negeri Aceh. Lebih baik kalian berdua pulang kembali ke Sunda dan ke Suroboyo sana.

Itu Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh tidak akan sukses, karena semuanya hanya penipuan melulu.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

http://www.waspada.co.id/berita/pemilu/artikel.php?article_id=40449
Berita - Pemilu
16 Mar 04 08:30 WIB
Mayoritas Parpol Gagal Berkampanye Di Aceh Selatan

Tapak Tuan, WASPADA Online
Hingga hari keempat pelaksanaan kampanye pemilu 2004, Minggu (14/3) sebagian parpol gagal melaksanakan kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU setempat. Hal itu terjadi karena keterbatasan dana dan kesiapan parpol serta apartisnya masyarakat mengikuti irama kampanye seperti pemilu sebelumnya.

Dari hasil pemantauan Waspada, hanya sebagian kecil yang telah memanfaatkan jadwal kampanye di beberapa lokasi pemilihan, terutama partai besar seperti PDI.P dan Golkar. Sedangkan partai kecil lainnya seperti adem ayem saja.

Beberapa ketua parpol kepada Waspada Senin (15/3) mengakui, gagalnya memanfaatkan momentum mencari simpatisan masyarakat melalui arena kampanye karena masalah dana dan persoalan teknis lainnya. Begitupun mereka akan memanfaatkan peluang lain yangn lebih menyentuh masyarakat melalui pendekatan perorangan maupun kegiatan sosial lainnya. "Kami tak punya dana. Apalagi untuk membayar sewa pentas saja mencapai Rp 2 juta," kata Drs. Zaini Nesal Ketua Partai Indonesia Baru ketika menceritakan kegagalan pelaksanaan kampanye partainya di lapangan bola kaki Samadua, Jumat pekan lalu.

Hal yang sama juga dialami Partai Amanat Nasional, di lokasi yang sama keesokan harinya. "Kami sudah cukup kapok dengan membeli baju parpol dan bendera, sehingga tak ada dana menyewa pentas sebesar Rp 2 juta kepada Muspida setempat," sebut M. Nazir Ali, tokoh PAN Aceh Selatan.

Anggota Panwaslu Suhaimi Salihin yang ditanya Waspada secara terpisah membenarkan terjadinya krisis dana bagi parpol di sana terutama parpol baru. Sehingga hampir semua partai baru gagal melakukan kampanye sewa pentas terlalu tinggi.

Tapi Camat Samadua Hamzah, SH, MM yang ditanya wartawan membantah adanya sewa pentas sebesar itu. "Tidak ada sewa pentas dan lokasi sebesar itu," ucapnya seraya menyebutkan keheranannya terhadap tingginya pungutan tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan kampanye menurut pantauan Waspada adalah faktor sulitnya pengerahan massa akibatnya munculnya apatisme masyarakat terhadap gebyar kampanye yang digelar. Masyarakat sepertinya mulai jenuh dan jengkel dengan janji-janji muluk yang dilontarkan para jurkam seperti pemilu-pemilu lalu.

Selain itu masyarakat lebih memfokuskan aktivitasnya terhadap kegiatan perekonomian sehari-hari yang terpuruk didera konflik. Lagi pula banyak tokoh-tokoh parpol yang muncul dalam caleg terkesan kurang berkenan di hati mereka. "Yang penting kehadiran kita mencoblos pada hari H mendatang," kata M. Nur, 45, salah seorang warga Kotanaga.(b25) (am)
----------