Stockholm, 13 Januari 2005
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
MALIK MAHMUD TERUSKAN GENCATAN SENJATA TANPA
SYARAT, YUDHOYONO TAMBAH PASUKAN KE ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
MALIK MAHMUD TERUSKAN GENCATAN SENJATA TANPA SYARAT TANPA BATAS WAKTU, YUDHOYONO PERINTAHKAN TNI & POLRI TAMBAH PASUKAN KE ACHEH
"In light of the unfolding drama in Acheh and in an effort to ensure the safe and effective delivery of essential humanitarian assistance throughout Acheh, the Government of Acheh in exile, the PNA/ASNLF, would like to reconfirm its committment of the 26 December 2004, to an unconditional ceasefire throughout Acheh for an indefinite period." (Prime Minister in exile State of Acheh, Malik Mahmud, January, 12, 2005)
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Polri menambah pasukan untuk mempercepat evakuasi jenazah dan pembersihan kota di Aceh. Permintaan diutarakan Presiden Yudhoyono saat memimpin rapat terbatas penanganan evakuasi jenazah dan pembersihan kota pascagempa dan Tsunami di Aceh di Istana Negara Jakarta, Selasa, 11 Januari 2005)." (Liputan6.com , 12 Januari 2005 08:37)
Ada keparadokan yang terjadi dalam medan perang modern di Negeri Acheh, yaitu pertama, Perdana Menteri Negara Acheh dalam Pengasingan, Malik Mahmud menyerukan terus menjalankan gencatan senjata tanpa syarat yang merupakan kelanjutan dari pernyataan gencatan senjata yang dikemukakan pada tanggal 26 Desember 2004 tanpa ditentukan batas waktunya. Kedua, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono justru memerintahkan kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KAPOLRI Jenderal (Pol) Da'i Bahtiar untuk menambah pasukan ke Acheh dengan tujuan untuk mempercepat evakuasi jenazah dan pembersihan kota di Aceh.
Dimana untuk melaksanakan perintah Susilo Bambang Yudhoyono ini, pihak Markas Besar TNI akan menambah tiga batalyon ditambah dengan 1.000 taruna TNI. Sedangkan pihak POLRI akan menambah satu batalyon Brigade Mobil.
Nah, disini telah timbul dua hal yang sangat bertentangan dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono. Disatu pihak Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyelesaikan konflik Acheh dengan cara aman dan damai, tetapi dilain pihak, justru Susilo Bambang Yudhoyono menambah kekuatan angkatan perangnya dengan kedok evakuasi jenazah dan pembersihan kota pascagempa tektonik dan Tsunami.
Adapun dari pihak ASNLF melalui pernyataan yang disampaikan oleh Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri Negara Acheh dalam Pengasingan di Swedia tetap konsekuen untuk terus menerapkan gencatan senjata tidak bersyarat tanpa batas waktu yang ditentukan.
Juga dari pihak RI melalui Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah menyatakan kesepakatannya untuk melakukan gencatan senjata, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak ASNLF.
Tetapi sangat sulit untuk mengetahui tentang jalannya gencatan senjata ini dilapangan. Karena ternyata dalam kurun dua minggu sejak terjadinya gempa tektonik dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 pihak TNI terus saja melakukan tindakan offensif menghadapi pihak Tentara Negara Acheh ini.
Oleh sebab itu untuk membuktikan keseriusan dan kesungguhan dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono, pihak Malik Mahmud telah menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak RI diluar teritorial RI guna menindak lanjuti gencatan senjata ini secara serius dan sungguh-sungguh, demi usaha pemulihan dan rehabilitasi para korban gempa tektonik dan gelombang tsunami yang selamat dan yang luka-luka, juga untuk membantu jalan dan lancarnya para relawan asing dan domestik untuk menjalankan tugas mereka di Acheh.
Tetapi, dari fakta dan bukti yang ada, menunjukkan bahwa pihak Susilo Bambang Yudhoyono, tidak secara serius menanggapi usaha gencatan senjata ini, terbukti dengan adanya perintah Susilo Bambang Yudhoyono kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bahtiar untuk menambah pasukan ke Acheh dengan tujuan untuk evakuasi jenazah dan pembersihan kota pascagempa tektonik dan Tsunami.
Begitu juga, dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyatakan tekadnya untuk membatasi bantuan pihak asing dengan batas waktu yang terbatas sampai tanggal 26 Februari 2005. Setelah itu pihak TNI dan Polri yang akan menanganinya.
Disini menggambarkan bahwa pemulihan dan rehabilitasi pascagempa tektonik dan gelombang tsunami di Acheh ini akan dikembalikan lagi kedalam kerangka operasionil dengan berlandasakan dasar hukum PP No.2/2004 dan Keppres No.43/2003.
Jadi, sebenarnya, kalau juga ada tawaran dari pihak ASNLF untuk melakukan perundingan dengan pihak RI guna membicarakan gencatan senjata, ternyata oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono telah dianggap sebagai angin lalu saja.
Apalagi, pihak Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan bahwa konflik Acheh akan diselesaikan secara domestik tanpa melibatkan pihak ASNLF yang ada di luar Acheh, terutama yang ada di Swedia.
Dengan taktik dan strategi dalam penyelesaian konflik Acheh yang akan dijalankan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pascagempa tektonik dan gelombang tsunami ini, jelas menunjukkan bahwa itu konflik Acheh sebenarnya tidak akan bisa diselesaikan secara tuntas melalui jalan dan cara aman dan damai.
Hanya tentu saja, usaha yang bisa menekan pihak Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik Acheh melalui jalur aman dan damai ini, apabila desakan dan tekanan dari pihak TNI/Polri terhadap pihak Susilo Bambang Yudhoyono bisa ditekan sedemikian rupa. Dimana salah satu caranya adalah Susilo Bambang Yudhoyono diberi tekanan untuk menekan pihak TNI/Polri melalui pemberian paket bantuan tsunami yang sekaligus menyangkut penyelesaian Acheh. Dan hal ini telah disinggung sebelumnya baik oleh Sekjen PBB Kofi Annan dan Menteri Luar Negeri Amerika Collin Powel bahwa dengan adanya musibah gempa dan tsunami ini akan timbul perdamaian.
Masalahnya sekarang, ternyata pihak Susilo Bambang Yudhoyono dengan adanya tekanan dari pihak TNI, justru bukan mengarah kepada jalur perdamaian di Acheh, tetapi sebaliknya, makin memperuncing dan menyulitkan untuk timbulnya perdamaian di Acheh.
Pihak Susilo Bambang Yudhoyono telah menyadari bahwa dunia internasional yang diharapkan bisa membantu penyelesaian konflik Acheh adalah Swedia, Singapur, Jepang, Amerika dan Inggris. Dimana pihak Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesaian Acheh ini, justru ingin memenggal kepala ASNLF. Dan tentu saja, taktik dan strategi Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenggal kepala ASNLF dari tubuhnya di Acheh ini akan mengalami hambatan. Dan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.
Dan tentu saja, pihak Susilo Bambang Yudhoyono, memang untuk melanjutkan dialog dengan pihak ASNLF sudah tidak punya kartu kuat lagi, selain dua kartu yaitu bicara dalam kerangka NKRI dan menerima UU No.18/2001. Dua itu saja kartu yang dimiliki oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono.
Nah, selama itu Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki dua kartu itu saja, maka selama itu secara hakekatnya, itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin menyelesaikan konflik Acheh dengan cara aman dan damai. Dan dua kartu itulah yang terus dijadikan senjata oleh pihak TNI dan Polri.
Jadi, bagi pihak ASNLF, sebenarnya sia-sia saja untuk mengajak dialog guna membicarakan gencatan senjata dengan pihak Susilo Bambang Yudhoyono, kalau memang pada kenyataannya Susilo Bambang Yudhoyono dengan didukung kuat oleh TNI dan Polri-nya terus akan menduduki dan menjajah Negeri Acheh.
Hanya ada satu dari beberapa langkah untuk menyetop TNI dan Polri ini adalah dengan langkah memasukkan program bantuan tsunami bersama penyelesaian konflik Acheh. Dimana Susilo Bambang Yudhoyono yang berkeinginan untuk dipotong utang luar negerinya, terutama kepada pihak Paris Club, diluluskan dengan syarat masalah Acheh harus segera diselesaikan. Masalah Acheh harus diselesaikan secara internasional. Dan rakyat Acheh harus diberikan hak suaranya untuk menentukan masa depan dirinya dan negerinya. Karena keinginan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan Acheh secara domestik tidak akan berhasil. Dunia internasional mengetahuinya. Swedia mengetahuinya. Jepang mengetahuinya. Singapur mengetahuinya. Amerika mengetahuinya. Inggris mengetahuinya. Dan PBB mengetahuinya. Bahwa rakyat Acheh berjuang dibawah ASNLF adalah untuk tujuan penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila yang telah menduduki dan menguasainya sejak lebih dari setengah abad yang lalu.
Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------
State of Acheh
Office of the Prime Minister
C/o Box 130, 145 01 Norsborg, Sweden
Tel. +468 531 83833 Fax: +46 8 531 91275
Press Statement for Immediate Release
12 January 2005
In light of the unfolding drama in Acheh and in an effort to ensure the safe and effective delivery of essential humanitarian assistance throughout Acheh, the Government of Acheh in exile, the PNA/ASNLF, would like to reconfirm its committment of the 26 December 2004, to an unconditional ceasefire throughout Acheh for an indefinite period.
PNA/ASNLF will continue to refrain from initiating all offensive military actions and calls on the RI to publicly make the same committments, thereby ensuring the people of Acheh receive unfettered humanitarian assistance.
We know from experience that making such security arrangements work is difficult. Therefore, we are prepared to meet with the RI to agree the optimum modalities to ensure the succes of the ceasefire and thereby minimize the suffering of the Achehnese people.
Malik Mahmud
Prime Minister in exile
State of Acheh
----------
Presiden Meminta TNI-Polri Menambah Pasukan di Aceh
12/1/2005 08:37 - Penambahan pasukan untuk mempercepat evakuasi jenazah dan pembersihan kota di Aceh. Presiden Yudhoyono menargetkan seluruh kota di Serambi Mekah bersih dalam sepekan ini.
Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Polri menambah pasukan untuk mempercepat evakuasi jenazah dan pembersihan kota di Aceh. Permintaan diutarakan Presiden Yudhoyono saat memimpin rapat terbatas penanganan evakuasi jenazah dan pembersihan kota pascagempa dan Tsunami di Aceh di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/1).
Presiden Yudhoyono menargetkan seluruh kota di Serambi Mekah bersih dalam sepekan ini. Dengan demikian, menurut dia, peran relawan asing bisa diambil alih paling lambat 26 Februari mendatang.
Menindaklanjuti permintaan Presiden, Markas Besar TNI akan menambah tiga batalyon dan mengerahkan 1.000 taruna TNI ke Aceh melalui Program Bhakti TNI. Sementara Polri akan mengirim satu batalyon Brigade Mobil. TNI-Polri pun telah menerbangkan alat-alat berat untuk mempercepat proses evakuasi jenazah dan pembersihan kota di Tanah Rencong.(ICH/Machmud dan Eko Purwanto)
http://www.liputan6.com/fullnews/93561.html
----------