Stockholm, 7 Februari 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SOFYAN DJALIL KELAHIRAN PEUREULAK ACHEH TIMUR POSITIF BERUNDING DENGAN ASNLF DI HELSINKI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
 

MENTERI NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMASI SOFYAN DJALIL KELAHIRAN PEUREULAK ACHEH TIMUR POSITIF BERUNDING DENGAN ASNLF DI HELSINKI

"Sebenarnya pertemuan itu rahasia. Tapi, karena jadi terbuka, terpaksa dijelaskan duduk perkaranya. Saya terlibat, karena sebelumnya memang sudah terlibat sejak pembicaraan intensif di dalam negeri. Mungkin juga, karena saya orang Aceh, yang bisa juga bahasa Aceh. Tapi, yang jelas, pemerintah akan bicara dengan siapa pun dalam rangka penyelesaian secara damai kasus Aceh. Tapi tidak mungkin masalah Aceh yang sudah hampir tiga dekade ini akan selesai dalam satu pertemuan saja." (Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Komisi I DPR di ruang Komisi I, gedung DPR, Jakarta, Senin, 7 Februari 2005).

Dari apa yang dilambungkan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, salah seorang tim juru runding RI dalam perundingan RI-ASNLF di Helsinki, Finlandia 28-29 Januari 2005 ketika diminta untuk menjelaskan oleh Komisi I DPR yang menangani masalah Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi yang diketuai oleh Theo L Sambuaga dari Golkar menyatakan bahwa "pemerintah akan bicara dengan siapa pun dalam rangka penyelesaian secara damai kasus Aceh. Tapi tidak mungkin masalah Aceh yang sudah hampir tiga dekade ini akan selesai dalam satu pertemuan saja."

Nah, dari apa yang dikemukakan oleh Sofyan Djalil didepan sidang Komisi I DPR ini menggambarkan bawa adanya sikap positif dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perudingan damai dalam rangka penyelesaian konflik Acheh yang sudah memakan waktu lebih dari setengah abad, dari sejak Soekarno menelan Acheh 14 Agustus 1950 sampai detik sekarang ini.

Dengan adanya sikap positif dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono untuk berunding dengan pihak ASNLF guna penyelesaian konflik Acheh dengan cara aman dan damai membuktikan bahwa konflik Acheh tidak mungkin hanya diselesaikan secara domestik atau dalam negeri saja.

Dan hal ini telah diketahui dengan pasti oleh pihak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena bagaimanapun kalau pihak Susilo Bambang Yudhoyno akan berunding dengan pihak Acheh yang ada di dalam Negeri, jelas mereka akan mereferensikan kepada pihak Pimpinan Tertingi ASNLF di Swedia. Dan memang itu adalah langkah yang seharusnya dan langkah yang benar.

Pihak Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan bisa hanya menentukan dan menunjuk lawan juru rundingnya hanya memilih orang-orang yang menurut Susilo Bambang Yudhoyono pantas diajak berunding di Jakarta atau di Banda Acheh, tanpa melibatkan Pimpinan tertinggi ASNLF di Swedia.

Karena itu memang benar dan masuk akal ketika Sofyan Djalil menyatakan: "Saya terlibat, karena sebelumnya memang sudah terlibat sejak pembicaraan intensif di dalam negeri"

Nah dengan adanya pengakuan dari Sofyan Djalil ini menggambarkan bahwa tidak mungkin pihak Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perundingan hanya dengan pihak yang ada dalam negeri saja. Dan hal itu memang dibuktikan oleh Sofyan Djajil, bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan intensif di dalam negeri, tetapi dalam realitanya hasil perundingan dalam negeri itu tidak mempunyai bobot apapun tanpa adanya persetujuan dari Pimpinan tertinggi ASNLF di Swedia.

Kalau ada pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian konflik Acheh hanya dengan cara melakukan perundingan dalam negeri, itu sama saja dengan perundingan kosong yang tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan makin menambah masalah. Artinya, pihak Susilo Bambang Yudhoyono Cs berusaha untuk memecah belah ASNLF.

Jadi dengan dibukakannya sikap Susilo Bambang Yudhoyono tentang perundingan RI-ASNLF oleh Sofyan Djalil ini membuktikan bahwa pihak RI memiliki sikap positif untuk melanjutkan perundingan kendatipun masih adanya halangan yang perlu dikikis sedikit demi sedikit untuk melancarkan jalannya perundingan RI-ASNLF di Helsinki mendatang.

Dan tentu saja, dari kedua belah pihak, terutama dari pihak Susilo Bambang Yudhoyono berusaha untuk lebih banyak memikirkan kepada masalah kemanusiaan dan keamanan bagi seluruh rakyat Acheh korban tsunami yang memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga perlu adanya situasi yang aman. Karena itu yang terpenting dan paling mendasar adalah secepatnya diadakan gencatan senjata antara pihak TNI-TNA. Sedangkan masalah UU No.18/2001 sebaiknya dan sewajarnya diserahkan penetapannya kepada seluruh rakyat Acheh setelah di Acheh timbul keadaan situasi aman dan damai, serta kembali kepada keadaan normal, tanpa ada lagi dasar berpijak PP No.2/2004 dan Kepperes No.43/2003.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
www.ahmad-sudirman.com
ahmad@dataphone.se
----------

Menkominfo Dicecar Soal Pertemuan GAM di Helsinki
Reporter: Astrid Felicia Lim

detikcom - Jakarta, Sejumlah anggota Komisi I DPR menanyakan tentang pertemuan antara delegasi pemerintah RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia kepada Menkominfo Sofyan Djalil. Sofyan juga ditanya alasan dirinya ikut sebagai delegasi dalam pertemuan itu.

Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dalam rapat kerja antara Menkominfo dengan Komisi I DPR di ruang Komisi I, gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (7/2/2005). Sejumlah anggota Komisi I yang menanyakan mengenai hal itu, antara lain Soeripto dari Fraksi PKS, Efendi Simbolon dari FPDIP, dan Abdillah Thaha dari F-PAN.

Pertanyaan-pertanyaan itu, antara lain tentang pertemuan Helsinki yang terkesan mendadak dan tiba-tiba. Soalnya, pertemuan ini terjadi di saat penanganan korban tsunami belum tuntas dan masih juga ada kontak senjata. Dipertanyakan, apakah pertemuan ini atas desakan pihak asing atau tidak.

Menjawab hal ini, Sofyan memberikan penjelaskan bahwa pertemuan di Helsinki merupakan pertemuan informal antara wakil pemerintah dengan wakil politik GAM. "Jadi, sebenarnya pertemuan itu rahasia. Tapi, karena jadi terbuka, terpaksa dijelaskan duduk perkaranya," ungkapnya.

Sofyan juga ditanya mengenai keterlibatan dirinya sebagai delegasi dalam pertemuan itu. "Saya terlibat, karena sebelumnya memang sudah terlibat sejak pembicaraan intensif di dalam negeri. Mungkin juga, karena saya orang Aceh, yang bisa juga bahasa Aceh," kata dia.

Mengenai pertemuan berikutnya dengan GAM akan digelar atau tidak, menurut Sofyan, hal itu akan tergantung pada agenda. "Tapi, yang jelas, pemerintah akan bicara dengan siapa pun dalam rangka penyelesaian secara damai kasus Aceh," kata dia. Tapi, kata dia, tidak mungkin masalah Aceh yang sudah hampir tiga dekade ini akan selesai dalam satu pertemuan saja. (asy)

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/07/time/173921/idnews/286961/idkanal/10
----------