Stockholm, 10 Agustus 2005
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
DHARMINTA, ITU BANGSA PAPUA DAN ACHEH SEDANG BERJUANG UNTUK
MENENTUKAN NASIB MEREKA SENDIRI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
DHARMINTA,
ITU PIHAK RI MASIH TETAP MENJALANKAN POLITIK ANEKSASI MODEL SOEKARNO TERHADAP
WILAYAH PAPUA DAN ACHEH
"Kegiatan
Dewan Adat Papua." (Helmut Kmur, helmut_kmur2002@yahoo.com , Tue, 9 Aug 2005 21:42:53
-0700 (PDT))
"Setelah sadar ketidak
efektipan opini gombal atas Aceh. Asudirman coba-coba pelesir ke Papua. Mau cari kotheka
bung ? Tapi ingat jangan lagi tanam benih permusuhan dan menebar profokasi
dengan analisis yang bodoh lagi " (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , Tue, 9 Aug 2005
23:48:56 -0700 (PDT))
Baiklah
saudara Helmut Kmur di Jayapura, Papua dan saudara Matius Dharminta di Jakarta,
Indonesia.
Nah
Dharminta, itu setelah dibeberkan dan dijelaskan Ahmad Sudirman tentang fakta,
bukti, sejarah dan dasar hukum tentang jalur proses pertumbuhan dan
perkembangan Negara RI-Jawa-Yoga dihubungkan dengan Acheh, Papua dan Maluku
Selatan, ternyata telah membuka mata orang-orang yang sadar dan berlapang dada,
bahwa apa yang telah dilakukan mbah Soekarno dengan RI-Jawa-Yogya-nya merupakan
suatu pelanggaran hukum, baik hukum internasional maupun hukum yang dibuatnya
sendiri. Dimana dengan telah melakukan penelanan, penganeksasian, pendudukan
wilayah-wilayah yang ada diluar de-facto dan de-jure RI-Jawa-Yogya, seperti
Acheh, Papua dan Maluku Selatan, ternyata menimbulkan bumerang bagi kehidupan
dan jalannya roda RI-Jawa-Yogya sampai detik sekarang ini.
Hanya
model orang-orang seperti Dharminta yang dia sendiri tidak mampu menampilkan
fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum mengenai dimasukkannya Acheh, Maluku
Selatan dan Papua kedalam wilayah RI-Jawa-Yogya, tetapi pandainya sekedar
menelan mitos Acheh, Papua dan Maluku Selatan yang diciptakan mbah Soekarno,
maka akhirnya itu Dharminta tidak menyadari bahwa sebenarnya bangsa Acheh
dengan disepakatinya Perundingan Helsinki 17 Juli 2005 adalah merupakan titik
tolak berdirinya Pemerintah Sendiri di Acheh dengan mengacu kedapa dasar hukum
MoU Helsinki 2005 dengan diawasi oleh Acheh Monitoring Mission dari
Negara-Negara anggota Uni Eropa dan Negara-Negara anggota ASEAN, yang
sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah Acheh dan sejarah jalur proses
pertumbuhan RI-Jawa-Yogya kaitannya dengan Acheh.
Dengan
adanya Negara-Negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa dan Negara-Negara
ASEAN untuk melaksanakan hasil Kesepakatan Helsinki 2005 ini menjadikan pondasi
dan jalan yang luas bagi terbentuknya Pemerintah Sendiri Acheh dengan dasar
undang-undang yang mengacu kepada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang merupakan
hasil kesepakatan Helsinki yang diparaf pada tanggal 17 Juli 2005 oleh
masing-masing Ketua Tim Juru Runding ASNLF/GAM Teungku Malik Mahmud dan Ketua
Tim Juru Runding RI Hamid Awaluddin dengan disaksikan oleh Presiden Martti
Ahtisaari.
Selanjutnya
mengenai Papua, di mimbar bebas ini telah banyak dibahas tentang akar utama
timbulnya konflik Papua.
Nah,
dengan telah dijelaskan dan dibeberkannaya fakta, bukti, sejarah dan dasar
hukum tentang dianeksasinya Papua oleh mbah Soekarno melalui RI-Jawa-Yogya-nya
dan oleh mbah Soeharto dengan pepera model Jenderal Soeharto yang menyimpang
dari Perjanjian New York 15 Agustus 1962, maka rakyat yang ada di RI telah
mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.
Hanya
persoalananya, masih ada orang-orang yang menutup mata, menutup hati dan
memekakkan telinganya dari fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum mengenai
dianeksasinya Papua kedalam RI dan akal bulus Jenderal Soeharto dengan pepera
14 Juli – 4 Agustus 1969 model Jenderal Soeharto-nya.
Generasi
muda Papua bukan menghilangkan perjuangan penentuan nasib sendiri Papua melalui
jalur referendum atau plebisit atau penentuan pendapat rakyat, melainkan justru
makin menggelora semangat jiwa muda bangsa Papua ini untuk mencapai pembebasan
wilayah tanah Papua yang dianeksasi, diduduki oleh pihak RI-Jawa-Yogya.
Generasi
Muda Papua yang didukung penuh oleh generasi Tua Papua, seperti Sekretaris
Dewan Adat Papua Leonard Imbiri yang telah menyadari bahwa bangsa Papua dalam
usaha menyalurkan aspirasinya telah dibatasi oleh pihak Pemerintah Pusat dan
Lokal. Tetapi walaupun masih terus ditekan oleh Pemerintah Pusat dan Lokal,
perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri terus menggelora.
Seperti yang dilakukan oleh Imbiri pada tanggal 9 Agustus 2005 ketika
memperingati Hari Pribumi Se Dunia yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus,
menyatakan: "Tujuan kami berkumpul disini adalah selain memperingati Hari
Pribumi Sedunia, kami ingin membangun solidaritas bersama, menyatukan visi
untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini belum diakui"
Nah,
hak untuk menyatakan penentuan nasib sendiri dan menyatukan visi bersama bangsa
Papua ternyata dalam prakteknya terus ditekan dan ditutupi oleh pihak
RI-Jawa-Yogya, yang nota bene penganeksasi tanah wilayah Papua.
Selama
hak-hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri ini ditekan dan ditutupi
dengan berbagai cara, maka selama itu bangsa Papua yang telah sadar untuk
menentukan nasib sendiri akan terus berjuang guna mendapatkan kembali kebebasan
dan tanah Papua yang dianeksasi oleh RI-Jawa-Yogya.
Bagi
yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada
waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung
tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan
artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan
dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad
----------
Date:
Tue, 9 Aug 2005 23:48:56 -0700 (PDT)
From:
matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject:
ASUDIRMAN RAMBAH PAPUA, CARI KOTHEKA
BUNG??
To:
Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, aiandani1107@yahoo.co.id,
azuar73@yahoo.com, aditamuda@yahoo.dk, airlambang@radio68h.com,
azi09@hotmail.com, abu_abdilhadi@yahoo.com, acehku_1@yahoo.com,
airlambang@yahoo.com, antara@rad.net.id,
apiaustralia@greenleft.org.au, ardiali@yahoo.com, allindo@yahoo.com, albiruny@gmail.com,
aulialailil@yahoo.com, afoe@tegal.indo.net.id
Setelah
sadar ketidak efektipan opini gombal atas Aceh. Asudirman coba-coba pelesir ke Papua.. mau cari kotheka bung..? Tapi ingat jangan lagi tanam benih
permusuhan dan menebar profokasi dengan analisis yang bodoh lagi...
Matius
Dharminta
mr_dharminta@yahoo.com
Jakarta,
Indonesia
----------
Date:
Tue, 9 Aug 2005 21:42:53 -0700 (PDT)
From:
helmut kmur helmut_kmur2002@yahoo.com
Subject:
Kegiatan Dewan Adat Papua
Kegiatan
Dewan Adat Papua
Helmut
Kmur
Jayapura,
Papua
----------
Dialog Politik
DAP Inginkan Ada Pengakuan, Dari
Peringatan Hari Pribumi Sedunia di Pendopo Alm.Theys
By
Cepos
Aug
10, 2005, 00:03
SENTANI-Peringatan
Hari Pribumi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9/8, kemarin dipusatkan di
Pendopo Kediaman Alm Theys H Uluay. Acara yang
sempat diindikasikan berkaitan isu pengembalian Otsus tanggal 15/8 nanti
ternyata salah besar.
Acara peringatan Hari Pribumi
sedunia yang rencananya akan dilangsungkan di Lapangan Trikora Abepura, kemarin
terpaksa dirubah secara mendadak dikarenakan lapangan tersebut dikatakan oleh
Kepala Distrik Abepura akan dilakukan latihan Paskibra menjelang HUT RI.
Kemudian acara dialihkan ke
Pendopo kediaman Alm.Theys H Eluay di Jl Bis tir Pos Sentani. Peringatan hari
Pribumi sedunia dimulai pukul 10.00 wit diisi ibadah bersama yang dihadiri
Ketua LMA Mandpa Korkorus Yaboi Senbut sekaligus sebagai penanggung jawab
acara, Sekertaris DAP Frans Imbiri, Ketua Pemerintah Adat Sentani, juga Tokoh
dan masyarakat Adat se-Jayapura.
Dalam mengantisipasi hal-hal yang
tidak diinginkan Polres Jayapura menurunkan sekitar 400 personel gabungan.
Dalam ceramahnya Sekretaris Dewan
Adat Papua (DAP) Leonard Imbiri mengatakan, bahwa selama ini masyarakat kita
(Papua) dalam menyalurkan aspirasinya telah dibatasi oleh pemerintah, baik
lokal maupun pusat. Bahkan menurut catatan, negara luar pun turut andil di
dalamnya. "Sehingga tujuan kami berkumpul disini adalah selain
memperingati Hari Pribumi Sedunia, kami ingin membangun solidaritas bersama,
menyatukan visi untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini belum
diakui," jelasnya.
"Bahkan dalam satu dekade
dari tahun 1999 hingga 2004 Undang-undang mengenai pelanggaran HAM di atas
Tanah Papua masih belum diratifikasi. Kami selaku Dewan Adat Papua akan terus
memeperjuangkan hak-hak kami yang selama ini ditindas.
Kami juga meminta harus ada
pengakuan dari NKRI, Belanda, AS, dan juga dari PBB bahwa dalam kurun waktu 40
tahun di atas Tanah Papua ini telah terjadi teror, intimidasi, dan juga
pembantaian. Disini kami ingin mempertanyakan pertanggung jawaban hal tersebut
kepada Pemerintah pusat dan juga Negara luar yang ikut terlibat,"
tegasnya.
Disamping itu lanjutnya, pihaknya
juga akan terus memperjuangkan dan meneriakkan hak atas tanah, hak berpolitik,
dan hak untuk hidup yang selama ini selah-olah ditiadakan. "Saya mewakili
DAP juga meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk secara aktif
memberi ruang yang cukup dan tidak membatasi upaya-upaya dari rakyat dalam
menyalurkan aspirasi dan hak-haknya yang diwujudkan tidak secara konferensi
akan tetapi perilaku dari aparat TNI dan Polri,"katanya.
Di akhir acara Sekertaris DAP
menghimbau kepada masyarakat Papua untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi
aspirasi dan keinginan masyarakat secara damai. Selain itu, berpesan kepada
masyarakat Papua agar berhati-hati terhadap orang yang ingin memecah belah dan
menghancurkan apa yang menjadi tujuan masyarakat selama ini. Acara ini kemudian
ditutup dengan penaburan bunga serta doa bersama pukul 13.41wit di makam
Almarhum Theys H.Eluay.(cr-138)
http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_954.shtml
©
Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA
----------