Stockholm, 5 Januari 2006
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
MAYJEN SUPIADIN KALAU SUDAH
KOMITMEN DENGAN MOU HELSINKI TIDAK PERLU LAGI MENGGEMBOL NON-ORGANIK TNI KE
ACHEH.
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.
MAYJEN TNI SUPIADIN ADI SAPUTRA KALAU
MEMANG SUDAH KOMITMEN DENGAN MOU HELSINKI TIDAK PERLU LAGI MENGGEMBOL
NON-ORGANIK TNI KE ACHEH DENGAN ALASAN MEMBANGUN JALAN DI ACHEH.
Mayor
Jenderal TNI Supiadin Adi Saputra,
Itu
yang namanya Komando Operasi Pemulihan Keamanan di Acheh
sudah resmi dibubarkan minggu lepas oleh Mayjen sendiri berdasarkan dasar hukum
Memorandum of Understanding Helsinki 15 Agustus 2005. Dan di Acheh sudah tidak
ada lagi yang namanya pasukan non-organik TNI dan pasukan non-organik polisi.
Yang dibenarkan tetap berada di Acheh menurut MoU Helsinki 15 Agustus 2005
adalah 14.700 pasukan organik TNI dan 9.100 pasukan organik Polisi.
Hanya yang masih menjadi tandatanya bagi
Ahmad Sudirman adalah apakah benar dari jumlah pasukan organik TNI yang
jumlahnya 14.700 personil itu semuanya berasal dari Acheh ? Artinya apakah
mereka semuanya orang yang lahir dan tinggal di Acheh serta mampu berbicara
bahasa Acheh dengan lancar ?
Karena yang namanya pasukan organik TNI dan
Polisi adalah orang-orang yang berasal dari Acheh dan benar-benar menguasai
bahasa Acheh secara benar dan lancar dan sudah turun temurun tinggal di Acheh.
Dari apa yang ada dalam catatan Ahmad
Sudirman menunjukkan itu yang namanya pasukan organik TNI yang sekarang berada
di Acheh bukan semuanya berasal dari Acheh, hanya sekitar 30 % saja yang
berasal dari Acheh, sisanya entah datang dari mana, bisa jadi dari Jawa dan
dari Sunda. Untuk membuktikannya mudah saja, cek saja satu-satu dengan disuruh
bercerita dengan memakai bahasa Acheh. Lagi pula menurut catatan yang ada dalam
file Ahmad Sudirman menerangkan bahwa lebih dari 50 % pasukan organik TNI yang
ada sekarang adalah berasal dari pasukan non-organik yang hanya bertukar
uniform di saat MoU ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki,
Finlandia. Dan yang betul-betul pasukan organik TNI, artinya pasukan TNI yang
berasal dari Acheh hanyalah sekitar 3 battalion saja, artinya hanya sekitar
3000 pasukan saja.
Mayjen Supiadin,
Kalau Mayjen memang sudah komitmen dengan MoU
Helsinki 15 Agustus 2005, itu artinya Mayjen tidak dibenarkan melanggar apa
yang sudah disepakati dalam MoU. Dalam hal ini karena menurut MoU Helsinki itu
hanya dibenarkan pasukan organik TNI sebanyak 14.700 personil dan pasukan
organik Polisi sebanyak 9.100 pasukan berada di Acheh, maka tidak dibenarkan
kalau baru saja beberapa hari ditarik seluruh pasukan non-organik TNI dan Polri
dari Acheh, lalu disusul dengan akan digembolnya kembali pasukan non-organik
TNI dengan topeng pasukan zeni konstruktor bangunan untuk dibawa ke Acheh
dengan alasan dipekerjakan membangun jembatan, jalan dan menjalankan buldoser,
escavator dan beko di Acheh.
Mayjen Supiadin,
Masih segudang kontraktor bangunan dan
jembatan dari sipil; masih segudang pegawai asal Acheh yang berada di Acheh
yang mampu membangun jembatan dan membuat jalan; masih segudang bangsa Acheh yang
tidak memiliki pekerjaan; masih segudang bangsa Acheh yang memiliki pengetahuan
dalam bidang teknologi bangunan dan jembatan untuk bisa dipekerjakan membangun
jembatan dan jalan di Acheh.
Jadi Mayjen Supiadin, selama masih ada
segudang bangsa Acheh yang bisa dibawa untuk membangun jembatan, jalan dan
rumah di Acheh, itu yang namanya TNI tidak perlu dilibatkan.
Mayjen Supiadin,
Untuk menjalankan dan mengemudikan buldoser,
escavator dan beko itu bangsa Acheh bisa melakukannya, tidak perlu mempekerjakan
pasukan non-organik TNI yang bertopeng zeni konstruktor dari Jawa untuk urusan
itu.
Mayjen Supiadin,
Prioritas utama untuk membangun di Acheh
diberikan kepada bangsa Acheh. Mereka perlu diberi pekerjaan sesuai dengan
kemampuan masing-masing agar mampu berdiri sendiri diatas kaki sendiri dalam
masalah kehidupan ekonominya. Ratusan ribu bangsa Acheh sekarang yang masih
tidak memiliki pekerjaan tetap yang bisa dijadikan sumber penghidupan bagi diri
dan keluarganya. Bagi merekalah yang harus diutamakan untuk mendapatkan
pekerjaan agar mereka kembali bisa membangun kehidupan ekonomi dan kehidupan
sosialnya di Acheh.
Mayjen Supiadin,
Di Acheh sekarang sudah damai, maka
periharalah kedamaian itu, bukan dipadamkan kembali dengan membawa-bawa
gembolan pasukan non-organik TNI kembali ke Acheh.
Mayjen Supiadin,
Bangsa Acheh sudah trauma dengan yang namanya
TNI, karena itu jauhkan segala yang berbau TNI dari bumi Acheh. Walaupun
sekarang masih ada yang namanya pasukan
organik TNI di Acheh, tetapi yang sebenarnya hanya sebagian saja yang berasal
dari Acheh, selebihnya hanyalah tukar baju uniform saja dengan gaya bicaranya
yang masih totok jawa-nya dengan enggeh-enggeh-nya, atau dengan gaya bicara
sumuhun-sumuhun-nya seperti gaya mang Supiadin.
Mayjen Supiadin,
Sekali lagi, tetaplah komitmen dengan MoU
Helsinki 15 Agustus 2005, jangan sampai dihancurkan kembali perdamaian di
Acheh, dengan melalui pelanggaran isi MoU Helsinki itu sendiri, yakni dengan
cara menggembol kembali pasukan non-organik TNI yang bertopeng zeni konstruktor
gaya mbah-mbah jawa.
Bagi
yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di
HP http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya
kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon
petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad
----------
Rubrik:
Serambi Edisi: Selasa, 03 Januari 2006
Pangdam:
Tak Ada Larangan TNI Masuk Aceh
BANDA
ACEH - Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin AS menegaskan, tak ada
larangan atau halangan bagi TNI dikerahkan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), termasuk ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Jika memang dibutuhkan, baik untuk kegiatan sesuai fungsi militer atau fungsi
non militer. Penegasan itu dilontarkan Pangdam Supiadin, kemarin, ketika
ditanya, seputar kelanjutan rencana kedatangan personil TNI ke Aceh, memenuhi
permintaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD/Nias.Pangdam meminta
semua kalangan berpikir jernih dan tidak dilandasi rasa curiga. “Kita tidak
perlu terlalu curiga terhadap kehadiran TNI ke Aceh. Asal tujuannya untuk membantu
percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi NAD yang dinilai banyak
orang saat ini terkesan lamban, kenapa tidak,” tegasnya kepada pers, Senin
kemarin.
Ditambahkan,
sampai saat ini TNI masih menjunjung tinggi isi nota Kesepahaman Damai RI -
GAM. Buktinya, setelah pihak GAM melaksanakan kewajibannya dalam hal
decommissioning, TNI juga telah menarik seluruh pasukan non organiknya yang
selama konflik di BKO kan di daerah NAD. “Itu artinya, TNI komit dengan apa
yang diamanahkan dalam MoU RI - GAM tersebut,” ujar Jenderal bintang dua itu.
Saat
ini, katanya, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD dan Nias,
membutuhkan tenaga TNI untuk membantu percepatan pembangunan inpra dan supra
struktur di NAD, misalnya pembangunan jalan Banda Aceh - Meulaboh via
Geumpang-Tutut dan lainnya. Itu pun, tegas Supiadin, pasukan TNI dari kesatuan
Zeni yang datang ke Aceh, setelah lebih dulu dikoordinasikan dengan pihak AMM,
dan BRR yang membutuhkan tenaga TNI Zeni.
Dengan
kata lain, pasukan yang akan dimasukkan ke Aceh nanti disesuaikan dengan obyek
yang mau dikerjakan. Peralatan TNI yang masuk nanti juga bukan peralatan
perang, melainkan peralatan alat berat seperti buldoser, escavator, beko dan
lainnya.
Pasca
konlik ini, kata Pangdam, tidak ada lagi operasi militer, yang ada adalah
operasi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh pascabencana dan
konflik. Masyarakat menuntut
pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi NAD ini bisa berjalan cepat, dan tepat
sasaran. TNI memiliki sumber daya manusia untuk
membantu percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kenapa kita tidak
melakukannya.
Dan, pasukan yang dikirim itu bukan pasukan
untuk perang, tapi pasukan untuk memgun jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.
Kalaupun nanti dibutuhkan, jumlahnya, sebut Supiadin, tidak lebih atau hanya
sekitar 1 batalyon saja.
Dalam pelaksanaan rehab dan rekon NAD ini,
katanya, TNI juga perlu membangun dan menata kembali infra dan supra struktur
ketahanannya yang telah rusak. Misalnya pembangunan pelabuhan laut dan udara.
Pelabuhan
laut yang dibangun nanti hendaknya tidak hanya bisa dirapati oleh kapal-kapal
penumpang dan barang komersil, tapi juga bisa dirapati kapal-kapal TNI. Ini sangat penting,
apabila terjadi bencana yang serupa,
kapal-kaal TNI yang ada bisa dimaksimalkan untuk menyalurkan bantuan
kemanusiaan ke daerah yang dilanda bencana.
Begitu
juga dengan pelabuhan udara. Pelabuhan udara yang akan dibangun di berbagai
daerah nanti, hendaknya bisa didarati pesawat jenis Hercules. Alasannya, kapasitas pesawat Hercules
itu empat kali lipat dari pesawat Casa.
Apalagi saat ini, ungkapnya, pemerintah
Amerika telah menghapuskan kebijakan embargo suku cadang peralatan perang TNI,
seperti suku cadang pesawat Hercules. Dengan demikian,
pengoprasian pesawat Hercules untuk kegiatan
rehab dan rekon serta pendistibusian bantuan kemanusiaan ke Aceh bisa
dimaksimalkan lagi.(her)
http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=14907&rubrik=1&kategori=2&topik=4
----------